Guys, Benix baru sharing sesuatu langsung dari Wall Street New York yang menurut gue paling menampar muka kita sebagai bangsa dalam waktu belakangan ini.
Bukan soal rupiah.
Bukan soal IHSG.
Tapi soal sesuatu yang lebih fundamental:
Indonesia kehilangan ribuan triliun investasi bukan karena tidak ada yang mau masuk.
Tapi karena kita sendiri yang mengusir mereka.
Tiga negara yang mengadu dan ini memalukan:
Swiss:
Duta besar Swiss untuk Indonesia
Olivier Zender secara terbuka komplain.
Ada lebih dari 150 perusahaan Swiss yang beroperasi di Indonesia dan mau ekspansi.
Mau invest di sawit, pabrik pengolahan susu, keju, petrochemical, farmasi.
Sampai sekarang tidak bisa.
Gara-gara perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa tidak kunjung diimplementasikan.
"Ini momen yang memalukan.
Duta besar negara lain membela pengusahanya supaya bisa invest di negara kita
sementara duta besar kita tidak pernah terlihat bela pengusaha Indonesia di luar negeri."
Prancis:
Duta besar Prancis Muhammad Omar sudah 4 tahun bertugas di Indonesia.
Ada 11 perusahaan Prancis yang sudah siap invest.
Sampai sekarang masih pending semua.
Alasannya satu: tidak ada kepastian regulasi.
Hari ini bebas pajak.
Besok tidak.
Hari ini satu aturan.
Besok aturan berubah.
Tidak ada yang bisa diprediksi.
Uni Emirat Arab:
Ini yang paling brutal.
Hampir Rp800 triliun gagal masuk ke Indonesia.
Ada satu investor Arab yang sudah siap bawa Rp85 triliun 5 miliar dolar.
Di saat yang sama dia juga lihat peluang di Amerika Serikat. Karena proses izin di Indonesia tidak jelas-jelas selesai dia akhirnya buka pabrik di Amerika.
Sekarang pabriknya di Amerika sudah running.
Di Indonesia masih standby.
Dan Rp85 triliun itu pergi ke Amerika.
Dan keluhannya selalu sama dari dulu:
Benix bilang keluhan investor tidak berubah dari ribuan seminar yang sudah dibikin pemerintah.
Birokrasi berbelit-belit.
Izin tumpang tindih antara pusat dan daerah.
Tidak ada kepastian hukum.
Pungli dan premanisme merajalela.
Regulasi berubah-ubah tanpa pemberitahuan.
Pemerintah pusat bilang A.
Gubernur bilang B.
Bupati bilang C.
Walikota bilang D.
Kepala desa bilang E.
RT/RW bilang F.
Dan kalau tidak ikut semua lapisan gudangmu bisa dibakar, bisa didemo ormas.
Contoh yang paling gila:
BYD, Cherry, Wuling datang ke Indonesia.
Buka pabrik mobil listrik.
Lapangan kerja tercipta.
Impor BBM berkurang.
Semua pihak diuntungkan.
Tapi setelah pabrik berdiri insentif pajak yang dijanjikan tiba-tiba dihilangkan.
Hari ini bebas pajak.
Besok tidak bebas pajak.
Hari ini tidak bayar PPN.
Besok harus bayar.
Hari ini ada satu aturan.
Besok ada aturan baru lagi.
Siapa yang mau invest di negara seperti itu?
Itu bukan investasi. Itu perjudian.
Dan ini yang paling ironis:
Indonesia punya semua yang dibutuhkan investor:
280 juta penduduk pasar konsumen terbesar keempat di dunia.
Nikel terbesar di dunia.
Sawit terbesar di dunia.
Lokasi strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik. UMR yang kompetitif.
Tapi yang jadi pusat perdagangan Asia Tenggara bukan Indonesia. Singapura.
Negara kota yang luasnya tidak lebih besar dari sebagian Jakarta.
Negara yang menikmati posisi strategis Selat Malaka bukan Indonesia yang memilikinya tapi Singapura yang mengelolanya dengan benar.
Dan rupiah terus melemah ini bukan kebetulan:
Ketika investor tidak mau masuk dolar tidak mengalir masuk. Capital outflow terus terjadi. Rupiah makin tertekan.
Prabowo bilang: "Mau dolar berapa ribu kek."
Gubernur BI bilang: "Rupiah stabil volatilitasnya 5,4%."
Tapi kenyataannya: duta besar Swiss, Prancis, dan Uni Emirat Arab semua mengadu bahwa investasi mereka tidak bisa masuk.
Rp800 triliun dari UEA saja gagal masuk. Berapa total yang sudah gagal selama bertahun-tahun?
Masalah Indonesia bukan kurang sumber daya alam. Bukan kurang potensi. Bukan kurang investor yang mau masuk.
Masalah Indonesia adalah sistem yang membuat orang yang mau masuk akhirnya memilih pergi.
Dan selama birokrasi berlapis-lapis, regulasi berubah-ubah, pungli dan premanisme tidak diberantas serius, serta izin bisa berbeda antara pusat dan daerah investor terbaik yang sudah siap bawa triliunan ke Indonesia akan terus memilih Vietnam, Thailand, atau Singapura.
Dan rupiah akan terus melemah.
Bukan karena faktor global semata.
Tapi karena kita sendiri yang membangun tembok untuk mengusir uang yang seharusnya bisa menciptakan lapangan kerja bagi rakyat kita.
Guys, ini salah satu berita yang menurut gue paling mengerikan yang keluar hari ini dan bukan karena dramatis, tapi karena implikasinya sangat nyata terhadap keselamatan jutaan anak Indonesia.
BPOM secara resmi mengakui di depan DPR:
mereka belum pernah melakukan
sampling makanan MBG.
Sama sekali.
Karena tidak ada anggaran.
Mari kita letakkan ini dalam konteks yang benar:
Program MBG sudah berjalan berbulan-bulan.
Sudah menjangkau 27.000 SPPG di seluruh Indonesia.
Sudah menyerap Rp60 triliun anggaran.
Dan selama itu semua tidak ada satu pun sampel makanan yang diuji oleh BPOM.
Tidak ada verifikasi independen bahwa makanan yang masuk ke mulut anak-anak kita itu aman.
Tidak ada pengujian laboratorium resmi.
Tidak ada audit kualitas dari lembaga yang berwenang.
Dan angkanya membuat gue tidak habis pikir:
MBG: Rp60 triliun sudah terserap.
Hampir Rp1 triliun per hari.
Anggaran BPOM untuk mengawasi program ini yang tersedia saat ini: Rp2,9 miliar.
Bukan Rp2,9 triliun.
Bukan Rp2,9 miliar per bulan.
Total Rp2,9 miliar.
Perbandingannya:
anggaran pengawasan keamanan pangan untuk program yang menelan Rp60 triliun hanya 0,005% dari total anggaran program itu sendiri.
Dan kondisinya lebih buruk dari sekadar kekurangan anggaran:
BPOM sebelumnya sudah mengajukan anggaran Rp196 miliar untuk pengawasan MBG.
Sudah disetujui.
Tapi kemudian ada kewajiban pengembalian dana ke bendahara umum negara artinya dana itu dipotong dan tidak bisa digunakan.
Ada juga dana swakelola Rp675 miliar yang sudah disetujui Komisi IX DPR tapi sampai hari ini belum bisa dieksekusi karena masih menunggu tahapan administrasi yang entah kapan selesainya.
Jadi BPOM punya anggaran di atas kertas tapi tidak bisa digunakan.
Sementara makanan untuk jutaan anak terus dikirim setiap hari tanpa pengujian.
Dan ini yang paling ironis:
Kepala BPOM Taruna Ikrar bilang mereka sudah melatih 32.000 lebih tenaga ahli untuk mengawasi SPPG.
Tapi tidak ada anggaran untuk mengambil dan menguji satu pun sampel makanan.
Jadi kita punya 32.000 orang terlatih tapi tidak ada alat ukur yang bisa membuktikan bahwa makanan yang mereka awasi itu aman.
Itu seperti punya 32.000 dokter tapi tidak ada satu pun alat diagnosa.
Mereka bisa melihat.
Tapi tidak bisa membuktikan.
Konteks yang membuat ini semakin mengerikan:
Kita sudah tahu bahwa 6.457 orang dilaporkan terdampak keracunan MBG angka yang BGN sendiri laporkan ke DPR.
Belatung ditemukan dalam makanan MBG dan diakui sendiri oleh Hashim Djojohadikusumo.
Kasus keracunan terjadi di Duren Sawit, Bantul, dan berbagai daerah lain.
Dan selama semua itu terjadi lembaga yang seharusnya bertugas memverifikasi keamanan pangan itu tidak pernah melakukan satu pun uji sampel karena tidak ada anggaran.
Yang tidak masuk akal dari seluruh situasi ini:
BGN punya anggaran untuk:
Motor listrik Rp1,2 triliun
Digitalisasi Rp3,1 triliun
Semir sepatu Rp1,25 miliar
Sikat semir Rp272 juta
Tapi BPOM lembaga yang bertugas memastikan makanan itu tidak meracuni anak-anak hanya tersisa Rp2,9 miliar yang bisa digunakan.
Prioritas anggaran ini mengatakan sesuatu yang sangat jelas tentang apa yang dianggap penting dalam program ini dan apa yang tidak.
Pertanyaan yang harus dijawab:
Satu — Selama berbulan-bulan program MBG berjalan tanpa pengawasan sampling BPOM, siapa yang bertanggung jawab memastikan keamanan pangan dari 27.000 SPPG itu?
Dua — Apakah BGN tahu bahwa BPOM tidak bisa melakukan sampling karena tidak ada anggaran? Kalau tahu — kenapa tidak ada tindakan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai?
Tiga — Apakah 6.457 korban keracunan itu bisa dicegah kalau sampling BPOM berjalan sejak awal? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti.
Tapi pertanyaannya sangat valid dan harus ditanyakan.
Empat — Dana swakelola Rp675 miliar yang sudah disetujui tapi belum bisa dieksekusi apa yang menghalanginya dan siapa yang bertanggung jawab atas kemacetan administrasi itu?
Bottom line:
Indonesia menjalankan program makan gratis terbesar dalam sejarahnya dengan anggaran hampir Rp1 triliun per hari tanpa pengujian keamanan pangan yang independen.
Bukan karena teknologinya tidak ada.
Bukan karena BPOM tidak mau.
Tapi karena anggarannya tidak tersedia sementara di sisi lain uang mengalir untuk motor listrik dan semir sepatu.
Ini bukan kelalaian kecil.
Ini adalah kegagalan sistemik dalam memprioritaskan keselamatan anak-anak di atas kepentingan pengadaan dan administrasi.
Dan yang paling mengejutkan dari semua ini bukan fakta bahwa BPOM tidak punya anggaran.
Yang paling mengejutkan adalah bahwa program senilai Rp60 triliun ini diizinkan untuk terus berjalan hari demi hari tanpa mekanisme pengawasan keamanan pangan yang paling dasar sekalipun.
atau ini bukan program makan bergizi
atau cara menghabiskan anggaran dengan gaya??