“Rakyat kita bermimpi untuk hidup layak.”
Orang mah mimpi tuh keliling dunia, sekolah tinggi sampai S3 atau jadi profesor, punya penghasilan 3 digit perbulan… untuk hidup layak DOANG kok harus BERMIMPI tuh berarti negaranya gagal wok
Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.
Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?
Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.
Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.
Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.
Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:
Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.
Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.
Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.
Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.
Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.
Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.
Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.
Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.
Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.
Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:
Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.
BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.
Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.
Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.
Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.
Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:
Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.
Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.
Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.
Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.
Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.
Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.
Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.
Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:
Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.
Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?
Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.
Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:
Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.
Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.
Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.
"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."
Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.
Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.
Guru madrasah swasta berdemonstrasi agar diangkat menjadi ASN PPPK, kemudian dicemooh karena yang menggaji guru swasta adalah yayasan, bukan kewajiban negara. Tapi negara bisa mengangkat pegawai SPPG dibawah naungan Yayasan swasta menjadi ASN PPPK.
Persoalannya, anggaran yang digunakan untuk mengangkat pegawai SPPG dibawah Yayasan/ Swasta menjadi PPPK adalah anggaran pendidikan, yang seharusnya bisa digunakan untuk mengangkat guru madrasah swasta menjadi ASN PPPK.
Jadi gini, saya ada ide: mobil panjang.
Macet itu kan intinya gara-gara mobil sama motor orang-orang itu mau ke sekolah sama ke kantor.
Gimana kalau kita bikin mobil panjang aja. Muat misalnya 80 orang gitu satu mobil.
Bikin kursinya empuk sama ber-AC biar nyaman. Taruh di pinggir aja kursinya, tengah-nya kosong. Tapi kasih centelan di atas biar kalau penuh orang-orang bisa berdiri.
Manteb kan. Nah, sekarang kasih tempat berhenti mobil panjang itu di deket kantor-kantor, sekolah, sama rumah mereka.
Di tempat-tempat berhenti itu kasih tempat bayar. Kartu, QRIS, atau apa lah. Kan mereka mau sewa kursi di mobil panjang itu. Bayar dikit gak apa lah. Itung-itung mereka gak capek nyetir.
Terus gimana kalau mobil panjang ini kita sambung gitu. 10 biji. Kan jadi muat 800 tuh. Belum yang berdiri. Udah gitu cuma perlu satu lagi yang nyetir. Jadi gak usah sepuluh orang.
Nah, biar bisa maju kenceng, jalannya kita bikin gak dari aspal, sama rodanya bukan dari karet. Jalannya kita bikin dari baja sama rodanya juga.
Terus daripada pake bensin atau solar, kan repot tuh ya. Pake listrik aja. Dari atasnya tuh mobil panjang ada kabel, nganterin listrik. Solarnya di satu tempat aja bangkitin listrik. Listriknya gerakin roda.
Nah, kalau ada ratusan tempat berhenti mobil panjang ini, orang-orang kan jadi naik mobil panjang dibanding malah naik mobil sama motor kecil-kecil itu.
Terus bikin aja banyak. Biar dateng 5 menit sekali.
Itu ide saya.
Klo bener, kejahatan thdp pertahanan negara ini.
Pasal 198 KUHP:
Setiap Orang yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan negara asing bertindak merugikan pertahanan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
Kalau melihat ini, selalu ingat
“Anggaran 1 tahun MBG bisa membiayai 3,3 Juta anak untuk kuliah GRATIS sampai lulus di kampus ternama” 😊🙏🏻 @dosenkesmas
BREAKING : This is sigma pro max 🔥
Israel supporters 🇮🇱: Only Muslims have problems with attack on Iran
Pedro Sánchez 🇪🇸: "Even Pope condemned the war against Iran, will you call him a Muslim too?" 😂
This man has spine, courage and wit 🗿
Spanish PM Pedro Sanchez responds to Trump :
"23 years ago, U.S govt dragged us into a war with Iraq, A war said to fight to eliminate Saddam Hussein's nuclear weapons and bring democracy
But NO nuclear weapon was found in Iraq"
You can't fool us twice !! BRUTAL !!
Innalillahi wa Inna ilaihi rojiun.
Aktivis Ermanto Usman ditemukan tewas dengan bunuh di rumahanya.
Almarhum membongkar kasus korupsi di Pelabuhan Tanjung Priok di Channel YouTube Madilog dah Uncercood.
Kasus ini harus dibongkar
BREAKING: 🚨🇮🇱🇮🇷 Archaeologists in the Holy Land just uncovered a 3,000-year-old Israelite tablet…
It reads: “Iran is only weeks away from developing a nuclear weapon.”
#intinyadeh ibu di Kampar, Riau, diduga diintimidasi & anaknya dikeluarin dr PAUD abis posting ttg menu MBG yg dirapel.
Diancam org di telfon, diblg jgn posting2 MBG, nanti hancur krn ulah sendiri.
Dia jawab: berarti saya dibungkam? Harus terima apapun menu & nominalnya?
(1/2)