Jansen Tjin

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita dari Malang yang menurut gue salah satu contoh paling telanjang dari dinasti politik di level pemerintah daerah.

Dan yang bikin gue tidak habis pikir bukan hanya perbuatannya.
Tapi apa yang diucapkan bersamaan dengan perbuatan itu.

Yang terjadi:

Bupati Malang M. Sanusi melantik 447 pejabat di lingkungan Pemkab Malang pada 13 April 2026.

Salah satu yang dilantik:
Ahmad Dzulfikar Nurrahman putra kandung Bupati Sanusi sendirisebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Ini bukan posisi staf.
Ini Kepala Dinas. Eselon II.
Pejabat pimpinan tinggi pratama.

Dan ini yang membuat gue berhenti:
Di acara pelantikan yang sama di hadapan 447 pejabat yang baru dilantik Bupati Sanusi berkata:

Jual beli jabatan tidak ada.
Yang dilantik tidak dimintai uang.
Kalau ada yang bayar, bilang saya.
Kita harus hentikan semua ini.

Pakta integritas ini tidak boleh dilanggar.
Larangan menerima atau memberi hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun."

ini adalah komitmen untuk menjalankan sistem manajemen kepegawaian dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Semua kalimat itu diucapkan di hari yang sama setelah melantik anaknya sendiri sebagai kepala dinas.

Ini bukan soal apakah Dzulfikar kompeten atau tidak:

Gue tidak tahu rekam jejak Dzulfikar.
Mungkin dia qualified.
Mungkin dia memang terbaik di antara kandidat yang ada.

Tapi itulah masalahnya kita tidak tahu karena prosesnya tidak transparan kepada publik.

Dalam sistem merit yang sehat yang diatur dalam UU ASN pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama harus melalui seleksi terbuka.
Ada panitia seleksi independen.
Ada penilaian kompetensi.
Ada pengumuman hasil yang bisa diaudit.

Apakah semua itu terjadi sebelum putra Bupati menduduki kursi Kepala DLH?
Tidak ada penjelasan publik yang memadai soal ini.

Yang paling ironis dari seluruh kejadian ini:

Sanusi bilang tidak ada jual beli jabatan dan itu mungkin benar secara harfiah. Anaknya mungkin tidak membayar sepeser pun.

Tapi ada bentuk lain dari transaksi jabatan yang tidak melibatkan uang: n
ama keluarga.
Ketika seorang bupati melantik anaknya sendiri sebagai kepala dinas tidak perlu ada uang yang berpindah tangan.

Jabatan sudah dibeli dengan privilege yang jauh lebih mahal dari uang dengan akses ke orang yang paling berkuasa di daerah itu.

Dan tidak ada pasal dalam pakta integritas yang melarang itu karena tidak ada yang mau menuliskannya.

Ini bukan kasus pertama dan tidak akan jadi yang terakhir:

Mahfud MD sudah pernah menyebut dalam podcast-nya:
dinasti politik adalah salah satu problem struktural demokrasi Indonesia yang paling sulit diberantas.

Bukan karena tidak ada aturannya.
Tapi karena orang yang melanggar aturan itulah yang punya kuasa untuk menegakkan aturan itu.

Siapa yang akan periksa apakah seleksi Dzulfikar sudah memenuhi standar merit?

KASN Komisi Aparatur Sipil Negara.
Yang laporan dan rekomendasinya sering diabaikan kepala daerah tanpa konsekuensi berarti.

Dan satu pertanyaan yang perlu dijawab Bupati Sanusi secara publik:

Berapa kandidat yang ikut seleksi untuk posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang? Apa hasil penilaian kompetensi masing-masing? Mengapa putra Bupati yang terpilih?

Kalau jawabannya tersedia dan transparan silakan tunjukkan ke publik.

Kalau tidak tersedia maka pidato soal pakta integritas dan larangan gratifikasi itu hanya terdengar seperti ceramah yang disampaikan oleh orang yang paling tidak berhak menyampaikannya di hari itu.

Bupati Malang melantik anaknya jadi kepala dinas lalu ceramah soal integritas di acara yang sama.

Ini bukan paradoks yang rumit. Ini contoh sederhana dari sesuatu yang sudah lama jadi kanker dalam tata kelola pemerintahan daerah Indonesia: standar ganda yang dijalankan dengan percaya diri penuh.

Dan selama tidak ada mekanisme akuntabilitas yang benar-benar punya gigi ini akan terus terjadi. Di Malang. Di daerah lain. Dengan nama yang berbeda tapi pola yang sama.

[Sυɳαɳ Sαɾƙҽɱ 𝙎𝙑𝘿 @TaliUdeng]

Beda Kasir & Tukang Jajan..

[Dosen Kesayanganmu @direktoridosen]

kalian tau gak?
mba mba ini ngoceh kosong ttg NGO begini, gajinya dari APBN, karna doi salah satu staff ahli di kementerian.

[Jeni_Ly again @Jelli_cent]

Begitu bangganya orang ini udh habiskan uang negara sebesar itu??!!

Pdhl nilai yg dikeluarkan dg output yg diperoleh apa seimbang?

Udh tambah tinggi brp cm anak2 sekolah?
Udh sepintar apa matematika anak sekolah?
Udh turun brp % stunting di negri ini?
Pertanyaan kunci: udh brp banyak yg dikorupsi? 😤

Sementara janji pd guru honorer udh smp mana? 😓

[txtdrimedia @txtdrimedia]

kita tau ini gak beres tapi sedihnya kita gak bisa berbuat apa-apa. mengkritik MBG pun dianggap musuhh 🥹

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, lu pada tau gak?
Ketua BGN baru aja klarifikasi soal anggaran makan gratis,
tapi jujur ya,
denger penjelasannya
malah bikin gue makin pengen nanya:

Ini Mau Ngasih Makan Anak Sekolah
Atau Mau Buka Toko Elektronik?

Gue beneran gagal paham sama logikanya.
Dia bilang datanya meluruskan tapi buat gue ini mah malah makin bengkok.
Nih, kita pretelin satu-satu biar lu tau yang dia bilang:

1. Laptop 5.000 Unit:

Klarifikasi Dia:
Bukan 32.000 unit kok,
cuma 5.000 unit doang di tahun 2025.
Logika: Woy, Pak! 5.000 unit itu kalau satu laptop harganya 10 juta (standar kantor),
totalnya 50 miliar
Itu baru urusan administrasi doang.

Pertanyaannya:
Ini Badan Gizi atau Call Center?
Emang anak-anak di pelosok kalau laper mau disuapin motherboard?

2. Alat Masak 245 Miliar:

Klarifikasi Dia:
Pagu alat dapur cuma Rp 252 Miliar,
realisasinya Rp 245 Miliar buat 315 titik.

Logikanya:
Berarti satu dapur jatahnya sekitar 780 juta
Lu bayangin,
modal 780 juta cuma buat beli alat masak di satu lokasi?
Itu mah udah bisa buka resto
fine dining di Jakarta Pusat

Rakyat itu pengen liat dapurnya ngebul pake bahan makanan lokal,
bukan liat perabotan dapur seharga mobil mewah yang ujung-ujungnya mungkin cuma dipake buat masak mie instan kalau anggarannya bocor.

3. Bayar EO 113 Miliar

Klarifikasi Dia:
BGN ngaku butuh EO karena internal belum siap.
Logikanya :
Ini paling ngeri.
Lu bikin badan baru
dapet duit triliunan
tapi lu bilang Gue gak siap kerja,
makanya gue sewa orang lain?
Terus gaji lu buat apa?

Rp 113 Miliar cuma buat bayar EO itu pemborosan
Itu duit bisa buat gaji ribuan Ibu-ibu PKK di desa buat masakin anak-anak mereka sendiri.
Kenapa duitnya malah lari ke pengusaha EO di Jakarta?
Bau-bau bagi-bagi jatah proyeknya kenceng banget di sini

4. Drama Kaos Kaki

Klarifikasi Dia:
Itu pengadaan Universitas Pertahanan, bukan BGN.
Logikanya:
Saling lempar tanggung jawab??
klasik Mau Unhan, mau BGN,
itu semua pake DUIT APBN,
duit pajak gue dan lu semua

Publik nanya kenapa program makan gratis ada bau-bau belanja kaos kaki lewat kampus militer?
Jawabannya malah teknis "swakelola".

intinya mah sama aja:
Duit rakyat diputer-puter di antara mereka sendiri sampe kita pusing ngelacaknya
Jangan mau dibego-begoin pake istilah Paguatau Realisasi"

Intinya simpel:
Anggaran makan gratis ini rawan banget lumer di jalan buat beli barang-barang yang gak ada hubungannya sama perut anak sekolah.

Mereka lebih sibuk belanja laptop dan bayar EO daripada mastiin peternak ayam dan petani lokal dapet orderan.

Klarifikasi ini cuma strategi "pemadam kebakaran" biar rakyat bisa tenang sementara, padahal lubang boroknya makin kelihatan.

Gimana menurut lu, Guys?
Masih percaya sama klarifikasi gajelas kayak gini, atau lu ngerasa ada yang lagi pesta pora pake duit makan siang anak-anak?

[𝐎𝐦𝐉_𝙹eռɢɢօtȶ @OmJ_J3Nggott]

Muncul Truk Merah putih Setelah Motor dan Kaos Kaki BGN

PT Putra Mandiri Jembar melalui anak usaha nya PT DiPPO bersama PT Agrinas Pangan Nusantara menandatangani Pengadaan 20.600 Unit Mobil Truk 6 Ban dgn nilai Kontrak 10,8 Triliyun

Kuras Terus Uang Rakyat nya Bosss

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu.
BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR.
Tanpa persetujuan Kemenkeu.
Dan kantornya distributor motor itu belum jadi.

Baca lagi.
Kantornya belum jadi.
Tapi motornya sudah ada di Indonesia.
Kronologi yang perlu lo tahu:

2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini.
Secara resmi.
Diblokir.

2026 BGN tetap beli.
21.000 unit.
Sudah masuk ke Indonesia.

Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi.
Tidak pernah dapat laporan.
Tidak pernah diminta persetujuan.

Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris.

Dan ini yang paling bikin gue speechless.

Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah:
kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun.
Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana.

Terjemahannya:
motor sudah dibeli,
distributor sudah ditunjuk, l
okasi SPPG sudah disiapkan
semua sebelum kantornya selesai dibangun.

Something fishy, kata Charles.
Dan gue setuju.

Pertanyaan yang harus dijawab:

Satu siapa yang beli?
BGN beli 21.000 unit motor listrik.
Dari merek apa?
Importir mana?
Harganya berapa per unit?
Total anggarannya berapa?

Dua dari anggaran mana?
Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026?
Ada pos anggaran yang tidak terpantau?

Tiga siapa distributornya?
Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang.

Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis?
SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa?
Untuk koordinasi antar lokasi?
Oke, mungkin.
Tapi 21.000 unit?
Tanpa laporan ke DPR?

Ini bukan soal motor listriknya.
Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun.

Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama?

Dan ini yang paling menyakitkan:
Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya.

Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen.

Dan yang rugi? Sama seperti biasa.
Rakyat yang bayar pajak.
Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan.

Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR.
Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan.

Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.

[Ken Hans @kenhans03]

Nadiem Makarim yang jelas jelas beli laptop buat anak sekolah aja masuk pidana. Ini harusnya kena juga kalau mau fair perlakuannya...

[Ike Aremanita @ike_hw71]

Cc @prabowo @DPR_RI

[Jhon Sitorus @jhonsitorus_19]

Jujur, kasihan lihat Purbaya. Kok bisa seorang Menteri Keuangan tidak dilibatkan dalam pengadaan 21.000 Motor Listrik untuk MBG/SPPG/BGN?

Negara macam apa yang mengabaikan bendaharanya saat pengadaan besar?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Total ada : 21.801 unit
Harga : 56,8 Juta
Total : 1,238 Triliun Rupiah

Kita ambil asumsi rata-rata gaji guru (gabungan honorer dan ASN) di angka Rp4.000.000 per bulan.

Angka 1,238 Triliun itu setara dengan:
- Membayar gaji 309 ribu guru selama satu bulan.
- Atau membiayai 860 guru dari mulai mereka pertama mengajar sampai pensiun (30 tahun).

- Skala Nasional: Di Indonesia, total ada sekitar 149.000 SD. Jadi, uang itu bisa menggaji 20% (seperlima) dari seluruh guru SD di Indonesia secara bersamaan dalam satu bulan.

- Skala Kota: Satu kota besar (seperti Jakarta atau Surabaya) biasanya memiliki sekitar 1.000 hingga 2.000 sekolah. Artinya, uang tersebut bisa menggaji seluruh guru di 15 sampai 20 kota besar sekaligus.

- Barisan Sekolah: Jika 30.957 gedung sekolah SD tersebut dijejerkan berdampingan, barisannya bisa memanjang sekitar 900 kilometer, atau hampir sepanjang Pulau Jawa (dari Jakarta sampai Surabaya).

Uang ada emang udah ada dari dulu
tapi emang guru itu dipandang sebelah mata
pendidikan itu kagak cuan soalnya
susah di tilep walaupun udah bnayka yang di tilep

[Jansen Tjin @jansen_dmk]

Yuk yg minatcari rumah di pademangan. Cocokbuat jualan online, praktek dokter dll.
https://t.co/35ZkZvhb1a

[Presiden kopi @PresidenKopi]

Bagaimana menurut anda² semua. Cocok kelen rasa ???

[Jansen Tjin @jansen_dmk]

@Stockbit Kebakaran sampai kapan nih?

[Jansen Tjin @jansen_dmk]

@bagindo_kopi @grok apa benar berita ini?

[Jansen Tjin @jansen_dmk]

@notgoodtdy Oke

[BACOT @Xbacottetangga]

Tak Terima Ditegur Main Drum, Ayah dan Anak di Jakarta Barat Kompak Lakukan Penganiayaan Brutal

Waktu & Lokasi: Peristiwa terjadi pada Sabtu, 7 Februari 2026, di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Identitas Korban: Seorang pria bernama Darwin.

Kronologi: Penganiayaan bermula saat Darwin memprotes suara drum pelaku yang dinilai mengganggu. Ayah pelaku kemudian datang dan menabrakkan mobil ke arah korban, yang dilanjutkan dengan aksi pencekikan serta penendangan oleh para pelaku.

Status Hukum: Laporan dugaan penganiayaan ini telah diterima dan sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Bara

[Call Me Ngkong Roses🌹 @NgkongRoses]

Up up up