Buat yang belum tau..
Saat ini ada krisis pasokan listrik PLN akibat stok batubara tidak cukup.
Menteri ESDM memangkas kuota batubara karena dipicu seretnya pasokan batubara DMO (Domestic Market Obligation) ke PLTU JaMaLi (Jawa Madura Bali).
Alhasil terjadi defisit daya 1.500 MW dan pemadaman bergilir di kota-kota besar.
Jadi buat menjaga agar harga batu bara dan nikel tinggi sehingga dapat pajak royaltinya besar, maka kuota produksi batu bara dipotong jauh
Contohnya Sinar Mas punya kuota produksi 55 juta ton tahun 2025. Tapi 2026 ini hanya disetujui 11 juta ton aja.
Dan dari 11 juta ton itu, 30% itu untuk lokal (ke PLTU, pabrik dan smelter di dalam negeri). Sisanya baru boleh ekspor.
Diperkirakan ini akan terjadi hingga September.
Jadi, siap2 aja kalo beberapa bulan kedepan bakal sering ada pemadaman listrik.
Gini ya Nil.. walaupun saya ragu, kamu bisa nulis itu, namun saya akan kasih pelurusan.
1. Stop jualan angka Rp769 Triliun seolah-olah itu prestasi heroik pemerintah. Sesuai Amandemen UUD 1945, anggaran pendidikan WAJIB minimal 20% dari APBN. Kalau APBN kita naik, ya otomatis angka nominalnya naik. Itu namanya kewajiban, bukan kemurahan hati.
2. Di poin 2/ kamu bilang MBG 'menambah postur' tapi di poin 1/ angka Rp769 T itu sudah termasuk Badan Gizi Nasional (Rp223,5 Triliun). Ini namanya Creative Accounting. Uang makan siang dimasukkan ke kantong pendidikan supaya kewajiban 20% tadi terpenuhi secara angka, tapi fungsinya melenceng. Kenapa nggak pakai pos Anggaran Perlindungan Sosial saja?.
3. Naik dari Rp203 T ke Rp211 T (naik Rp8 T) itu tipis banget kalau dibandingin sama inflasi dan jumlah guru honorer yang masih luntang-lantung. Anggaran Badan Gizi malah dapat Rp223 T. Masa anggaran makan lebih besar daripada anggaran gaji dan kesejahteraan guru se-Indonesia? Prioritasnya di mana?
4. Klaim 'revitalisasi terbesar sepanjang sejarah' sebesar Rp23,06 T itu sebenarnya jomplang banget kalau dibandingin sama anggaran makan Rp223,5 T. Jadi, anggaran buat memperbaiki bangunan sekolah yang ambruk di pelosok cuma 10% dari anggaran makan siang? Prioritas macam apa ini?
5.Lucu kalau bilang hapus birokrasi tapi malah bikin lembaga baru bernama Badan Gizi Nasional dengan anggaran fantastis. Itu kan nambah birokrasi baru namanya! Kalau mau efisien, mending perbaiki sistem yang sudah ada daripada bikin pos anggaran raksasa yang rawan penyimpangan.
6. Stop pakai istilah moralistik seperti 'Pahlawan'. Ini urusan tata negara dan penggunaan APBN, bukan drama kolosal. Rakyat bayar pajak supaya negara punya sistem pengawasan (BPK, KPK, Inspektorat) yang bekerja. Kalau ujung-ujungnya rakyat yang harus 'pasang badan' jagain nasi kotak biar nggak dikorupsi, ya buat apa kita bayar gaji pejabat dan lembaga pengawas? Hotline , baik. Tapi lembaga resmi juga yang harus jadi yang paling aktif.