jj_wan

Everything happens 4 Reason, live it, love it n learn from it...

[ᴷᵒˢⁱᵐ Matkasah ⁵⁵⁵ @Kosimatkasah]

Yang korupsi pejabatnya,
yang di sensus ekonomi rakyatnya 😅

[Sekar kinasih @Sekarkinasts]

Orang pinter masuk penjara
Orang bodoh jadi pemimpin
Orang dalam jadi komisaris
Orang miskin wajib pajak

🤣🤣

[kiv z @triwul82]

Gurita kepentingan di balik Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya dibongkar ICW. Dari sampel 102 yayasan mitra, ditemukan afiliasi ngeri-ngeri sedap:
• 28 yayasan terafiliasi Parpol
• 18 Pebisnis Swasta
• 12 Birokrasi
• 9 Relawan Pilpres
Sisanya terhubung ke militer & eks koruptor. Ini program gizi atau bancakan politik?

Video : kompas tv

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

Efek MBG di stop sementara:

1. Harga telur turun jd 24k
2. Harga ayam turun jd 30k
3. Susu uht plain tidak langka
4. Rupiah menguat sedikit
5. IHSG cetak +5%
6. Tidak ada siswa keracunan
7. Para Ka SPPG yg joget2 di bogor, pada gigit jari
8. Guru jadi ga sibuk buang sisa makanan dan ngitung ompreng

Ini baru stop semntara dalam beberapa hari, ekonomi langsung lebih baik.

Apalagi STOP TOTAL?
SETUJU MBG STOP TOTAL?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

rocky gerung udah muak kah dengan
negeri ini ?? apa apa di pajakin

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada kesaksian dari mantan Ketua DPRD Morowali yang menurut gue paling mengerikan dan paling mengungkapkan yang pernah gue dengar tentang apa yang sebenarnya terjadi di tanah Indonesia yang kaya nikel.

Namanya Irwan Arya.
Ketua DPRD Kabupaten Morowali 2014-2019.
Putra daerah asli.
Dan dia hadir di Jakarta bukan untuk minta jabatan. Tapi untuk berteriak bahwa tanah kelahirannya sudah bukan milik rakyatnya lagi.

Dan ini yang dia katakan:
"Kedaulatan wilayah kami dari ujung Morowali sampai ujung Morowali sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Kami tinggal nama di sana."

Dan ini faktanya satu per satu:
Morowali adalah rumah bagi kawasan industri terbesar untuk nikel di Asia bahkan mungkin di dunia. PT IMIP.
Tiga smelter dalam satu kawasan.

Pabrik baja stainless.
Pabrik baterai lithium untuk mobil listrik.
Pelabuhan yang bisa menampung puluhan kapal besar sekaligus.

Nilainya:
triliunan rupiah per bulan.
Satu perusahaan saja PT Vale dalam dua sampai tiga bulan menghasilkan 2 juta ton nikel.
Hitung sendiri berapa puluh triliun omsetnya.

Dan PAD yang diterima Kabupaten Morowali dari semua ini: sekitar Rp200 miliar per tahun.
Perusahaan dapat puluhan triliun.
Rakyat pemilik tanah dapat dua ratus miliar.

"Ibarat dikasih permen sebiji.
Anak kecil dikasih permen."

Dan ini yang paling mengejutkan dan paling mengkhawatirkan:
Sebagai Ketua DPRD lembaga pengawas yang dipilih oleh rakyat Irwan Arya tidak bisa masuk ke kawasan industri IMIP.

Lima tahun menjabat.
Hanya sekali masuk ketika ada peresmian smelter oleh Presiden Jokowi.
Itu pun hanya untuk duduk di acara seremonial lalu keluar.

Selain itu:
ditolak.
Dipersulit.
Diminta komunikasi ke kantor pusat di Jakarta dulu. Lalu tidak ada jawaban yang pasti.

"Kami tidak pernah mendapatkan data.
Berapa TKA yang masuk.
Berapa produksi per bulan.
Berapa yang dihasilkan smelter untuk negara.
Tidak pernah ada."

Anggota DPR yang dipilih rakyat untuk mengawasi tidak bisa mengawasi.
Di tanah Indonesia sendiri.

Dan ini soal TKA yang paling mengejutkan:
Di kawasan IMIP ada bandara khusus yang dibangun oleh perusahaan sendiri Bandara IMIP.

Setiap hari pesawat Airbus dan Boeing mendarat dua sampai tiga kali.

Siapa yang mengawasi?
Tidak ada imigrasi.
Tidak ada bea cukai.
Tidak ada satupun representasi institusi negara di sana.

Penerbangan langsung dari China mendarat di Bandara IMIP tanpa ada pihak berwenang yang memeriksa siapa yang turun.

Sekarang rutenya berubah:
dari China turun ke Manado, ganti pesawat domestik, lalu ke IMIP.
Lebih rapi.
Tapi tetap tanpa pengawasan bermakna di tujuan akhirnya.

Dan ketika ada yang mencoba menginvestigasi TKA mereka dilarikan ke hutan.

"Setiap ada kunjungan investigasi tentang TKA mereka dilarikan ke hutan."

Dan ini yang paling tidak bisa diterima:
Di dalam kawasan IMIP nama-nama jalan sudah menggunakan tulisan China.

Ada apartemen khusus untuk TKA.
Hotel bintang lima di dalam kawasan.
Fasilitas lengkap seperti kota kecil kata Irwan seperti Singapura kalau dilihat dari atas.

Dan di salah satu perusahaan kawasan industri PT Wangsiang ditemukan surat administrasi dengan stempel palu arit.

"Ini fakta.
Saya berani pertanggungjawabkan."
Sementara di luar kawasan jalan berlubang.
Listrik masih sering padam.

Pendidikan gratis yang dijanjikan belum berjalan.
Rakyat lokal susah dapat kerja karena kalah bersaing dengan TKA yang bahkan untuk pekerjaan kasar sekalipun.

Dan ini yang paling ironis dari seluruh cerita:
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sudah memperingatkan:
Morowali adalah "negara dalam negara."
Sudah ada pernyataan resmi.
Sudah dibahas di level kementerian.

Tapi sampai hari ini Irwan mengonfirmasi DPRD Morowali masih tidak bisa masuk ke kawasan.

Bandara masih tanpa pengawasan imigrasi.
TKA masih terus berdatangan.
Dan tidak ada perubahan yang signifikan.

"Tidak ada perubahan yang signifikan dari rezim Jokowi ke rezim Prabowo.
Kalau bilang ada perubahan belum ada yang bisa kami rasakan."

Dan ini yang paling menyedihkan:
Irwan dipenjara.
Bukan karena korupsi.
Bukan karena kejahatan.

Tapi karena meneruskan voice note tentang warga China yang meninggal akibat COVID di kawasan industri untuk dilaporkan ke Tim COVID Kabupaten.
Dia ditangkap di masjid.
Dituduh menyebar hoaks.

Sementara pejabat yang konferensi pers menyangkal informasi itu tidak ditangkap.
Tidak diproses.
Tidak ada konsekuensi apapun.

"Hukum kita lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas."
Dan ini konteks yang harus disambungkan dengan semua yang sudah kita bahas:

Indonesia punya nikel terbesar di dunia. Morowali adalah jantungnya. Nikel dari sana adalah bahan baku baterai mobil listrik yang menjadi rebutan dunia.

Tapi rakyat yang tanahnya mengandung kekayaan itu tidak bisa masuk ke kawasan industri yang berdiri di atas tanah mereka.

Tidak mendapat data tentang berapa yang diambil. Tidak mendapat kesejahteraan yang sebanding.

Dan yang berteriak meminta keadilan dipenjara.
Yang mempertahankan tanah adat dikriminalisasi.
Yang mencoba mengawasi sebagai wakil rakyat dilarang masuk.

Ini bukan hilirisasi untuk rakyat.
Ini hilirisasi untuk modal asing dengan rakyat lokal sebagai penonton di tanahnya sendiri.

Dan pesan Irwan untuk Prabowo yang paling mengena:

"Pak Prabowo, jangan hanya mendengarkan bisikan orang-orang yang selalu bilang beres, baik, dan aman di lapangan. Padahal itu semua bohong. Kami masyarakat bawah yang merasakan langsung."

Kalimat itu adalah kalimat yang sama yang seharusnya didengar oleh setiap presiden Indonesia. Tapi selalu tertahan di pintu istana karena yang masuk ke istana hanya mereka yang bisnisnya bergantung pada presiden tidak mendengar kebenaran itu.

Indonesia punya nikel terbesar di dunia.
Kekayaan yang seharusnya bisa membiayai rakyatnya dengan makmur selama puluhan tahun.

Tapi di Morowali yang paling dekat dengan sumber kekayaan itu rakyatnya masih mati lampu.
Jalannya berlubang.
Anaknya susah dapat kerja.
Tanahnya dirampas.
Yang bersuara dipenjara.

Sementara di dalam kawasan hotel bintang lima menyala.
Pesawat dari China mendarat tiga kali sehari.
Dan tidak ada satupun institusi negara yang mengawasi apa yang masuk dan apa yang keluar.

Mahfud MD bilang: "Negara ini bisa bubar melalui disorientasi, distrust, disobedience, dan disintegrasi."

Morowali sudah di tahap awal dari semua itu.
Dan tidak ada yang memperhatikan karena yang memperhatikan sudah dibungkam.

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

BOCOR, PRABOWO KETAHUAN BUAT KEBIJAKAN TANPA KONSULTASI MENTERI DAN KABINETNYA SENDIRI,
TRUS DAPAT MASUKAN DARIMANA?
BAU BUSUK DIMANA-MANA

The Straits Times dan Bloomberg menyebut langkah ini sebagai "crackdown terbesar" Prabowo terhadap para konglomerat Indonesia. Dan yang paling mengejutkan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan caranya: tanpa sepengetahuan kabinetnya sendiri.

RAPAT RAHASIA DI RUMAH PRIBADI

Pada awal Mei, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah kecil penasihat terdekatnya ke kediamannya di Jakarta Selatan untuk membahas cara menambah penerimaan negara di tengah lonjakan harga minyak yang mulai membebani keuangan Indonesia.

Dari pertemuan tertutup yang sangat terbatas itu, lahirlah keputusan besar. Dari pertemuan tertutup tersebut lahir gagasan yang berpotensi mengubah secara fundamental sektor komoditas Indonesia: pembentukan entitas negara baru di bawah sovereign wealth fund Danantara untuk mengawasi ekspor minyak sawit, batu bara, ferro-alloy, nikel, dan komoditas strategis lainnya.

Yang luar biasa adalah:

hampir tidak ada pejabat, menteri, maupun pelaku industri yang tahu sebelum pengumuman resmi dibacakan.

Kebijakan sebesar ini diputuskan dalam lingkaran sangat kecil, lalu langsung diumumkan ke muka publik di sidang paripurna DPR.

Prabowo menyatakan bahwa ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy akan secara bertahap diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola ekspor terpusat yang dikoordinasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah perusahaan negara khusus yang dibentuk di bawah struktur investasi berdaulat Indonesia

Dengan kata sederhana: para pengusaha swasta, konglomerat sawit, dan taipan batu bara tidak lagi bisa langsung mengekspor sendiri.

Mereka harus melalui BUMN yang ditunjuk negara sebagai satu-satunya pintu ekspor.

Inilah yang membuat berita ini viral di media internasional. Kebijakan ini memicu kepanikan di kalangan pengusaha, investor, hingga pejabat internal pemerintah karena dinilai sangat mendadak dan sulit diterapkan.

Pelaku usaha mengaku tidak dilibatkan sama sekali.
Pelaku usaha batu bara dan petani sawit mengaku tidak dilibatkan pemerintah dalam penyusunan draf regulasi ekspor komoditas.

Para menteri pun baru tahu saat Prabowo sudah bicara di podium DPR. Ini bukan gaya pemerintahan biasa, ini gaya komando militer:

keputusan diambil di puncak, lalu diperintahkan ke bawah tanpa konsultasi panjang.

REAKSI PASAR: SAHAM DAN RUPIAH LANGSUNG TERDAMPAK

Pasar bereaksi cepat dan negatif. Jakarta Stock Exchange langsung turun hampir 1,5 persen sesaat setelah pengumuman tersebut.

Investor khawatir kebijakan ini menandai babak baru intervensi negara yang makin agresif terhadap ekonomi. Rupiah melemah hingga kisaran Rp 17.700 per dolar AS.

Kepercayaan pasar terhadap kepastian hukum dan iklim investasi Indonesia kembali dipertanyakan.

Ada masa transisi tiga bulan di mana eksportir dan pembeli masih dapat melanjutkan bisnis seperti biasa, tetapi entitas yang ditunjuk pemerintah akan memantau transaksi ekspor. Pada akhir masa transisi, semua ekspor harus dilakukan melalui perusahaan yang ditunjuk negara, yang akan diawasi oleh Danantara.

Cara pelaksanaannya menjadi sorotan serius.
Kebijakan ekonomi berskala ratusan miliar dolar tidak boleh diputuskan dalam pertemuan rahasia beberapa orang, lalu dikejutkan kepada semua pihak.

Kebijakan tentang industri sawit jangan sampai dibuat secara serampangan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Pemerintah jangan mengambil kebijakan strategis tanpa mendengarkan pendapat dan kondisi dunia usaha.

Niat baik saja tidak cukup.

Yang dibutuhkan adalah eksekusi yang terencana, transparan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Pertanyaannya, apakah ini akan berhasil memulihkan kebocoran devisa yang selama puluhan tahun menggerus kekayaan negara, atau justru menambah deretan kebijakan yang bagus di atas kertas namun berantakan di lapangan?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita dari Lombok Tengah yang menurut gue paling menggambarkan ironi terbesar dari kebijakan ekonomi Prabowo sekarang.

150 karyawan Alfamart kehilangan pekerjaan.
Bukan karena perusahaannya bangkrut.
Bukan karena kinerjanya buruk.
Bukan karena ada kesalahan dari karyawannya.

Tapi karena pemerintah daerah menutup paksa 25 gerai ritel modern dengan alasan melanggar Peraturan Daerah tentang penataan pasar rakyat.

Dan ini yang paling miris:

Rudi karyawan Alfamart di Kopang datang ke kantor Bupati bukan untuk melawan.
Dia datang meminta solusi.

"Jangan sampai kami menjadi pengangguran baru.
Sekarang ekonomi semua sulit,
semua harga sudah naik,
kebutuhan makin tinggi.
Sementara pekerjaan kami tidak ada karena ditutup."

"Cari kerja sulit, Pak.
Kami banyak yang hanya tamatan SMA."

Kalimat itu
"cari kerja sulit, Pak"

menurut gue adalah kalimat paling menyayat yang bisa diucapkan oleh seseorang kepada penguasa yang harusnya melindungi mereka.

Dan ini konteks yang lebih besar yang harus dipahami:

Penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah ini tidak terjadi di ruang kosong.

Ini terjadi di tengah narasi besar tentang Koperasi Desa Merah Putih program andalan Prabowo yang salah satu tujuannya adalah memastikan koperasi desa bisa menjalankan fungsi perdagangan ritel di desa-desa.

Artinya sederhana:
gerai ritel swasta yang sudah ada ditutup supaya ruangnya bisa diisi oleh koperasi yang terafiliasi dengan program pemerintah.

Bukan karena ada masalah dengan pelayanannya.
Bukan karena ada keluhan dari konsumen.
Tapi karena ada kepentingan yang lebih besar yang membutuhkan ruang itu.

Dan ini yang paling pedas:
150 karyawan kehilangan pekerjaan.
Kalau setiap karyawan punya keluarga dengan 2-3 orang tanggungan ada sekitar 300-450 orang yang terdampak langsung dari satu kebijakan penutupan di satu kabupaten kecil.

Dan ini baru satu kabupaten.
Lombok Tengah.
Dengan 25 gerai yang ditutup.

Berapa kabupaten lain yang sedang atau akan melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia atas nama program yang sama?

Dan ini yang paling mengerikan sebagai pesan kepada semua pelaku usaha:

Kalau lo punya usaha di Indonesia sekarang dan tiba-tiba ada program pemerintah yang membutuhkan ruang bisnis yang sama dengan yang lo jalankan negara bisa menutup usaha lo kapan saja.

Bukan karena lo salah.
Bukan karena lo melanggar hukum yang berlaku sejak awal.
Tapi karena ada Perda yang bisa diaktifkan atau diterapkan secara selektif ketika dibutuhkan.

Investor asing yang sudah komplain ke Prabowo soal kepastian regulasi ini adalah contoh nyata kenapa
mereka takut masuk.
Hari ini Alfamart.
Besok siapa?

Dan sambungkan ini dengan kondisi yang lebih besar:
Badai PHK sedang mengintai.
Rupiah di Rp17.700.
Lapangan kerja tidak tumbuh.
Dan di tengah semua itu ada kebijakan yang menambah 150 pengangguran baru di satu kabupaten kecil dengan alasan penataan pasar.

Prabowo bilang: "Kalau tidak beres copot. Sederhana."

Tapi 150 orang yang tidak beres hidupnya bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak punya siapapun yang bisa mereka copot.

Negara yang seharusnya memberi rasa aman bagi rakyat yang bekerja keras justru menjadi sumber ketidakpastian yang paling besar.

Karyawan Alfamart itu tidak meminta banyak.
Mereka hanya minta bisa tetap bekerja.
Minta jangan dijadikan pengangguran baru di tengah
kondisi ekonomi yang sudah sulit.

Dan jawaban yang mereka dapat adalah:
datang ke kantor Bupati mengantri
memohon dengan harapan ada yang mendengar.

Itulah posisi rakyat kecil di Indonesia sekarang. Bukan warga negara yang dilindungi.
Tapi pemohon yang berharap penguasanya bermurah hati.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada rapat yang bocor hari ini yang menurut gue paling mempermalukan Indonesia di depan investor asing.

Dan yang paling mengejutkan yang ngomong paling keras soal betapa rusaknya sistem kita bukan pengkritik pemerintah.
Bukan oposisi.
Bukan ekonom independen.

Tapi Purbaya sendiri.
Menteri Keuangan kita.

Ceritanya simpel dan sangat memalukan:
Ada perusahaan dari Amerika Serikat, Singapura, dan Arab Saudi yang masuk ke KEK Mandalika Lombok.

Mereka diundang oleh ITDC perusahaan negara yang mengelola kawasan itu untuk membangun instalasi pengolahan air laut menjadi air bersih.

Mereka datang.
Mereka investasi.
Mereka bangun infrastruktur.
Mereka operasi.
Mereka suplai air ke hotel-hotel di Mandalika termasuk untuk kebutuhan MotoGP.

Lalu apa yang terjadi?
ITDC membuat anak perusahaannya sendiri untuk ambil air dari PDAM memotong kontrak dengan investor yang sudah mereka undang.

Investor yang sudah keluar uang besar,
sudah bangun infrastruktur,
sudah operasi tiba-tiba kehilangan pelanggan karena pelanggannya pindah ke perusahaan yang dibuat oleh si tuan tanah sendiri.

Penghasilan investor turun dari 100% ke 10%.
Karyawan lokal satu per satu resign karena tidak ada pekerjaan.
Mesin berhenti.
Investor menyerah.

"Kami sudah tidak punya harapan."

Dan ini kata-kata Purbaya di rapat itu langsung, tanpa sensor:

"Ini bisnis yang enggak benar."

Anda undang investor masuk.
Lalu Anda buat perusahaan Anda sendiri jadi pesaingnya.
Pasti investornya kalah.
Pasti dikalahkan.

Harusnya dari pertama kalau mau gitu
jangan undang investor.
Tapi karena sudah terlanjur diundang
sekarang jadi kacau.

"Enggak mau berbagi untung.
Padahal sudah ngundang orang masuk."

"Ini cara membunuh investor.
Begitu gampang pasti kabur.
Muka kita jelek sekali."

Gue ulangi ini bukan kata pengkritik pemerintah.
Ini kata Menteri Keuangan Prabowo sendiri.

Dan soal izin ini yang paling bikin geleng kepala:

Berdasarkan perjanjian yang sudah ditandatangani dari awal ITDC yang wajib mengurus izin operasional untuk investor itu.

Rapat itu terjadi setelah 5 tahun proyek berjalan.
Izin belum keluar.

Ketika ditanya kenapa jawabannya berputar-putar. Butuh kajian teknis.
Butuh konsultan.
Konsultan butuh bayaran.
Tidak ada yang mau bayar.
Masing-masing pihak saling tunjuk.

Lima tahun. Izin belum ada.
Investor sudah bangkrut duluan.

Dan solusinya ditemukan di rapat itu dalam hitungan menit:

Purbaya telepon langsung perwakilan investor yang ada di Bali.

Tanya: kalau proyek dilanjutkan,
kapan bisa kirim tim ke Mandalika?

Jawaban: empat sampai enam jam.

Lima tahun mandek karena birokrasi.
Empat jam untuk siap jalan kalau ada yang mau gerak.

Dan izin yang katanya butuh berbulan-bulan ternyata bisa keluar dalam 5 hari kerja.
Bahkan lebih cepat kalau ada yang monitor sungguh-sungguh.

Dan ketika ITDC bilang ada benturan kepentingan kalau mereka yang urus izin:

Purbaya langsung semprot:
"Enak aja Anda ngomong benturan kepentingan ketika Anda rugi.

Waktu Anda bikin anak perusahaan sendiri jadi pesaing investor waktu itu Anda enggak bilang benturan kepentingan."

Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Kasus Mandalika ini bukan kejadian langka.
Ini bukan kesalahan satu orang atau satu perusahaan.

Ini adalah cerminan dari sistem yang terjadi di seluruh Indonesia.
Investor diundang masuk dengan janji manis.
Setelah masuk dipersulit izinnya.

Dibuat pesaing dari dalam.
Dikuras sampai tidak bisa bertahan. Lalu pergi.

Dan kita heran kenapa investasi tidak masuk.
Kita heran kenapa rupiah melemah.
Kita heran kenapa lapangan kerja tidak tumbuh.

Sementara di Mandalika karyawan lokal yang seharusnya dapat pekerjaan dari investor asing itu sudah resign semua karena proyek mati.

Mereka jadi pengangguran.
Bukan karena investor tidak mau datang.
Tapi karena sistemnya mengusir investor yang sudah datang.

Dan soal Purbaya gue mau jujur:

Dalam rapat ini Purbaya tampil sangat berbeda dari biasanya. Dia tegas. Dia marah.

Dia menyebut masalahnya dengan jelas.
Dia telepon investor langsung di tengah rapat.
Dia paksa semua pihak untuk berkomitmen.

Itu bagus. Gue apresiasi.

Tapi pertanyaannya: kenapa baru sekarang?
Kasus ini sudah 5 tahun.
Investor sudah menjerit bertahun-tahun.
Karyawan lokal sudah lama kehilangan pekerjaan.

Dan orang yang sama Purbaya selama ini bilang fundamental Indonesia kuat. Bilang investor percaya pada Indonesia. Bilang tidak perlu khawatir.

Sementara di Mandalika investor yang sudah masuk saja tidak bisa bertahan.

Bagaimana investor baru mau masuk kalau yang lama diperlakukan seperti ini?

Prabowo pidato soal reformasi Bea Cukai.
Purbaya menyemprot staf Danantara soal investor yang dikecewakan.

Semua itu bagus sebagai sinyal.
Tapi sinyal saja tidak cukup.

Yang dibutuhkan bukan rapat dramatis yang viral.
Yang dibutuhkan adalah sistem yang memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi di Mandalika, di Nusa Tenggara Timur, di Papua, di seluruh Indonesia.

Karena selama sistem yang sama terus berjalan investor akan terus diundang, lalu digerogoti dari dalam, lalu pergi dan yang paling merugi bukan investornya.

Yang paling merugi adalah karyawan lokal yang seharusnya dapat pekerjaan tapi malah jadi pengangguran.

Dan rakyat yang seharusnya menikmati investasi asing yang masuk tapi tidak pernah merasakan apapun karena investasinya mati duluan sebelum berkembang.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, lu pada tahu enggak ada yang baru terjadi di Indonesia yang menurut gue gila banget?
Bukan soal rupiah.
Bukan soal korupsi triliunan.
Bukan soal pejabat mewah.
Ini soal Josepha Alexandra siswi SMAN 1 Pontianak
yang viral beberapa waktu yang lalu

ada cerita dari keluarga
beberapa waktu setalah pulang dari lomba itu
banyak nomor asing masuk ke WhatsApp-nya.

Pesannya begini:

"Selamat pagi, kami infokan kembali untuk hapus video yang ada di IG, jika tidak kami akan layangkan somasi."

Seseorang atau sekelompok orang yang tidak mau diketahui identitasnya, mengancam anak SMA lewat WhatsApp. Minta dia hapus video. Ancam somasi.

Siswi SMA.
Diancam somasi.
Karena mempertanyakan ketidakadilan di lomba cerdas cermat.

Dan ini yang paling menyayat hati dari seluruh kejadian ini:

Josepha stres berat.
Hari-hari tidur terus.
Pendiam.
Berubah drastis.

Dan di tengah semua tekanan itu dia bertanya kepada kakaknya:

"Kak, apa aku harus minta maaf?
Katanya aku yang bikin gaduh..."

Baca itu sekali lagi.
Anak yang diperlakukan tidak adil yang diancam lewat WhatsApp oleh pihak tak dikenal malah bertanya apakah dia yang harus minta maaf.

Karena sistem berhasil membuatnya merasa bahwa dia yang salah.
Bahwa dia yang bikin masalah.
Bahwa keberaniannya mempertanyakan ketidakadilan adalah sebuah kesalahan yang perlu dimintakan maaf.

Dan sementara Josepha stres di rumah apa yang dilakukan juri yang kontroversial itu?

Status WhatsApp-nya bocor ke publik.
Isinya: "Nggak akan bikin gue jatuh!"

Orang yang keputusannya dipermasalahkan pamer kekayaan di status WhatsApp.
Sementara anak yang mempertanyakannya stres dan tidur terus di rumah.

Ini bukan soal menang kalah lomba:
Ini soal apa yang terjadi ketika seorang anak muda Indonesia berani bersuara.

Josepha tidak melakukan apa-apa yang salah.
Dia mempertanyakan keputusan yang tidak konsisten.
Itu bukan bikin gaduh.
Itu adalah hak dasar setiap peserta dalam kompetisi apapun di seluruh dunia.

Tapi di sini itu direspons dengan ancaman.
Dengan intimidasi.
Dengan pesan WhatsApp dari nomor asing yang memintanya diam.

Dan pertanyaan yang belum dijawab sampai sekarang:

Siapa yang mengirim pesan ancaman itu?
Dari nomor asing.
Mengatasnamakan siapa?
Dengan kewenangan apa untuk melayangkan somasi?

Kalau memang tidak ada yang salah dalam lomba itu kenapa harus ada ancaman?

Kenapa video harus dihapus?
Kenapa tidak cukup dengan klarifikasi terbuka?

Yang minta video dihapus adalah orang yang takut video itu terus ditonton.
Yang takut kebenaran terus beredar.

Josepha hafal konstitusi sampai tidur komat-kamit. Dia mempelajari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dengan serius dan penuh dedikasi.

Dan pengalaman pertamanya mempraktikkan nilai-nilai itu di hadapan lembaga negara adalah ini: ancaman WhatsApp dari nomor tak dikenal.

Tekanan untuk diam.
Pertanyaan di dalam hatinya apakah dia yang harus minta maaf.

Kalau anak sekecil Josepha saja sudah diajarkan bahwa kejujuran itu berbahaya kita tidak perlu heran kenapa generasi berikutnya memilih untuk tidak peduli.

Kita yang mengajarkan mereka untuk tidak peduli. Dengan cara seperti ini.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan berita https://t.co/NzjIn3zG4K 16 Mei 2026. Kasus masih dalam proses penanganan MPR RI. Identitas oknum yang melakukan intimidasi belum diungkap resmi.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada cerita di balik pencopotan dua pejabat tinggi Kemenkeu yang menurut gue jauh lebih menggelikan dan lebih mengerikan dari yang diakui secara resmi.

Dan kuncinya ada di satu kalimat dari Purbaya sendiri ketika ditanya pers soal kenapa Dirjen Anggaran dicopot:

"Mungkin Anda tebak saja sendiri."

Kronologi yang perlu dipahami dulu:
BGN Badan Gizi Nasional mau beli 25.644 unit motor listrik untuk kepala SPPG dapur MBG.
Harganya Rp42 juta per unit.
Totalnya sekitar Rp1 triliun lebih.

Purbaya sudah menolak pengadaan ini.
Eksplisit. Jelas. Ditolak.

Tapi anggaran itu tetap lolos.
Tetap masuk.
Tetap dieksekusi.
Dan sampai akhirnya 21.081 unit sudah terlanjur datang sebelum semuanya terbongkar.

Caranya?
Ada celah di software milik Ditjen Anggaran Kemenkeu.
Dan lewat celah itulah pengadaan yang sudah ditolak Menkeu bisa tetap berjalan.

Dua pejabat tinggi dicopot dan ini yang paling menggelikan:

21 April 2026, dua Dirjen Kemenkeu dicopot sekaligus. Luky Alfirman sebagai Dirjen Anggaran.
Febrio Kacaribu sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Keduanya pejabat senior.
Keduanya dicopot mendadak.
Dan ketika pers tanya Purbaya apakah pencopotan itu berkaitan dengan lolosnya anggaran motor listrik jawabannya bukan iya, bukan tidak.

"Tebak saja sendiri."

Dari seorang Menteri Keuangan.
Tentang kebijakan di kementeriannya sendiri.
Tentang pencopotan pejabat yang berada di bawah otoritasnya.

Yang paling miris dari seluruh cerita ini:

Pertama — motornya sudah datang.
21.081 unit sudah terlanjur dikirim sebelum ada yang berani bilang stop.
Uang sudah keluar.
Barang sudah ada.
Dan baru sekarang semua orang ribut.

Kedua — motornya identik dengan produksi China, dirakit di Cikarang. Di saat pemerintah gencar kampanye beli produk dalam negeri dan bangga-banggain Maung buatan Indonesia sampai dibawa pakai Hercules ke KTT ASEAN motor untuk program unggulan presiden sendiri beli dari mana?

Ketiga — ini bukan program kecil.
MBG adalah program prioritas utama Prabowo. Anggarannya ratusan triliun.

Dan di dalam program sebesar itu pengadaan senilai lebih dari Rp1 triliun bisa lolos tanpa sepengetahuan Menkeu hanya karena ada "celah di software."

Software. Celah di software.
Rp1 triliun lebih lolos karena celah di software.

Yang perlu dipertanyakan:
Kalau Purbaya sudah menolak siapa yang tetap menjalankannya?

Celah software itu ditemukan secara tidak sengaja atau memang dimanfaatkan?

Dan kalau memang dimanfaatkan siapa yang tahu celah itu ada dan siapa yang menggunakannya?

Karena kalau jawabannya hanya "salah software" maka dua Dirjen senior itu bisa bertindah tanpa purbaya tahu di belakang?

Tapi yang dicopot adalah dua Dirjen.
Dan Purbaya bilang tebak saja sendiri.

Gue sudah menebak.
Dan tebakannya tidak menyenangkan.

Program makan gratis untuk anak-anak Indonesia yang anggarannya dipotong dari berbagai pos termasuk pendidikan di dalamnya ada pengadaan motor listrik Rp1 triliun lebih yang ditolak Menkeu tapi tetap lolos.

Motornya sudah datang.
Dua pejabat dicopot.
Dan penjelasan resminya adalah celah software.

Ini bukan soal motor listrik. Ini soal seberapa dalam lubang yang ada di dalam sistem penganggaran negara ini dan seberapa banyak yang sudah lolos lewat lubang itu yang belum pernah ketahuan.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Dalam sebuah kunjungan kenegaraan ke Singapura, Soeharto menjumpai sang pemimpin Singapura, Lee Kuan Yew.

Soeharto pun mendadak bertanya, kenapa Singapura bisa jauh lebih maju dari Indonesia, padahal luas wilayahnya sangat kecil.

Maka Lee Kuan Yew pun memanggil perdana menterinya, Goh Chok Tong, lalu ia bertanya: "Tuan Goh, siapa itu anaknya bapakmu, anaknya ibumu, tapi bukan saudaramu?" Goh lalu tersenyum, dan menjawab: "Tentu saja saya sendiri.".

Setelah puas mendapat jawaban dari Goh Chok Tong, Lee pun kemudian berpaling pada Soeharto dan menjawab pertanyaan yang tadi diajukan olehnya: "Kami bisa maju karena kami memilih orang-orang pintar jadi pengelola negara."

Soeharto pun pulang ke Jakarta. Ia teringat pada percakapannya dengan Lee Kuan Yew, dan menjadi penasaran: apakah ia telah memilih orang pintar jadi pengelola negara. Maka Soeharto pun memanggil menteri setia-nya, Harmoko.

"Pak Harmoko! ada yang ingin saya tanyaken pada anda.". "Monggo pak Presiden!" tukas Harmoko. "Siapakah anak daripada bapakmu, anak daripada ibumu, tapi ia bukan saudara daripada kamu." Harmoko cepat menjawab, "Mohon petunjuk untuk tindak lanjutnya, Pak"

Soeharto agak kesal, tapi ia masih menyimpan harapan. "Coba Pak Harmoko mencari jawabannya ke menteri-menteri lain." Maka Harmoko pun undur diri. Setelah tak memperoleh jawaban dari Soedharmono, Akbar Tanjung, dll; akhirnya Harmoko menemui Habibie. Habibie tertawa saja. "Pak Harmoko, jawabannya adalah saya sendiri!"

Harmoko langsung cerah. Tak lama ia mohon menghadap Presiden Soeharto.Soeharto menyambut dengan senyum permanennya. "Sudah ada jawaban, Pak Harmoko?" Harmoko tak sabar menjawab dengan ceria, "Sesudah saya gali informasi dari berbagai pihak, ternyata jawabannya adalah: Pak Habibie!"

Soeharto mengernyitkan kening. Tapi ia tak ingin mengecewakan bawahannya yang setia itu. "Bagus!. Itu merupaken upaya yang baik. Jawabannya juga sebenarnya mendekati benar. Tapi sayang memang belum 100% benar. Harmoko agak kecewa. "Jadi jawabannya apa, Bapak Presiden?" "Adapun jawabannya," pungkas Soeharto, "Adalah Goh Chok Tong"

sumber: thread eddiesut

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada sesuatu yang sangat ironis yang terjadi dalam dua hari berturut-turut di Indonesia.

1 Mei — Hari Buruh.
Prabowo hadir di Monas.
Berdiri di panggung bersama puluhan ribu buruh. Bernyanyi.
Berpidato.
Mengumumkan cicilan KPR 40 tahun dan potongan ojol 8%. Kaos 200 ribu lembar dibagikan. Sangat meriah.

2 Mei — Hari Pendidikan Nasional.
Prabowo rapat tertutup di Hambalang.
Tidak ada seremoni khusus.
Tidak ada pidato untuk guru dan siswa.
Tidak ada satu pun agenda yang secara khusus merayakan atau memperingati Hardiknas.

Bukan kebetulan ini adalah pilihan.
Ketika seorang presiden memilih hadir secara dramatis di Hari Buruh dengan panggung besar dan ribuan orang tapi memilih rapat tertutup di rumah pribadi pada Hari Pendidikan Nasional itu bukan soal jadwal yang padat.

Itu adalah pernyataan tentang apa yang dianggap lebih penting secara politik.

Buruh hadir secara fisik dan bisa dimobilisasi.
Guru honorer yang gajinya Rp300 ribu per bulan tidak membawa massa ke Monas.

Anak-anak di sekolah rusak tidak bisa berteriak di depan istana.
Siswa disabilitas yang dibuang sistem tidak punya organisasi yang bisa mengancam stabilitas politik.

Makanya satu dirayakan dengan meriah.
Yang satu dilewati dengan rapat tertutup di Hambalang.

Dan ini bukan pertama kali Hambalang dijadikan tempat rapat kabinet:

8 Maret 2026 — lima rapat dalam satu hari di Hambalang. Membahas pendidikan, geopolitik Timur Tengah, mudik Lebaran.

2 Mei 2026 — rapat tertutup lagi di Hambalang. Membahas aspirasi buruh dan perguruan tinggi.

Pola ini konsisten.
Dan setiap kali hasil rapatnya dirilis isinya selalu berakhir dengan kalimat yang sama:

"Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia."

Tanpa angka.
Tanpa target.
Tanpa timeline.
Tanpa akuntabilitas.

Sementara di luar Hambalang kondisi pendidikan Indonesia hari ini:

Guru honorer masih ada yang menerima gaji Rp150-300 ribu per bulan. Ratusan ribu ruang kelas kondisinya rusak sedang hingga berat. Anak disabilitas masih bisa dikeluarkan sekolah secara diam-diam dan tidak ada yang menindak.

Perguruan tinggi terbaik masih terkonsentrasi di Jawa. Angka putus kuliah karena faktor ekonomi masih sangat tinggi.

Dan pada Hari Pendidikan Nasional 2026 solusi yang ditawarkan adalah: manfaatkan fakultas teknik perguruan tinggi untuk membangun daerah.

Bukan ide buruk.
Tapi itu bukan jawaban atas masalah struktural yang sudah puluhan tahun tidak selesai.

Ki Hajar Dewantara pasti sangat sedih:
Hardiknas ditetapkan untuk mengenang beliau — yang percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia tanpa kecuali.

Yang berjuang agar anak-anak pribumi bisa mengakses pendidikan yang bermartabat.
Yang mendirikan Taman Siswa karena sistem yang ada tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Dan di hari yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya presiden rapat tertutup di rumah pribadi.

Tanpa satu pun momen yang secara khusus menyapa guru, siswa, atau orang tua yang berjuang keras menyekolahkan anaknya.

"Ing ngarsa sung tulada."
Di depan memberi teladan.

Teladan seperti apa yang diberikan ketika Hari Buruh dirayakan dengan meriah tapi Hari Pendidikan Nasional dilewati tanpa pesan khusus untuk anak-anak Indonesia?

Indonesia merayakan Hari Buruh dengan kaos, panggung, dan janji-janji besar.

Dan keesokan harinya Hari Pendidikan Nasional dilewati dengan rapat tertutup di kediaman pribadi presiden yang hasilnya hanya satu paragraf rilis.

Bukan salah buruhnya.
Mereka memang harus diperjuangkan.
Tapi kalau energi, perhatian, dan kehadiran fisik presiden hanya muncul ketika ada massa yang bisa dimobilisasi dan tidak hadir ketika yang membutuhkan perhatian adalah guru honorer yang tidak punya serikat besar dan siswa yang tidak bisa berteriak di depan istana maka yang terjadi bukan keberpihakan.

Itu politik.

Dan politik yang mengorbankan pendidikan demi popularitas jangka pendek adalah utang yang akan dibayar oleh generasi berikutnya bukan oleh kita yang sekarang.

[Fai Nomady @FaiNomady]

RAKYAT GUGAT PENSIUN SEUMUR HIDUP DPR, KANDAS DI MK! 🔥

⚖️Dr. Lita Gading mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta pemerintah merubah atau menghilangkan aturan yang membuat anggota DPR bisa mendapat pensiun seumur hidup dari negara.
📌Gugatan Dr. Lita Gading bersama Syamsul Jahidin tentang pensiun seumur hidup anggota DPR tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 September 2025.

Intinya, Dr. Lita ingin MK menyatakan bahwa aturan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR itu tidak adil dan seharusnya dibatalkan atau diubah.
Faktanya banyak rakyat biasa harus bekerja sampai tua tanpa jaminan hidup layak.

Apa jawaban MK?

MK MENOLAK gugatan tersebut.
Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan Dr. Lita Gading “tidak dapat diterima”.

👉Bahasa sederhananya:
Gugatan itu dianggap tidak bisa diproses lebih lanjut, karena objek yang digugat sudah tidak relevan / dianggap sudah pernah diputus dalam perkara lain.
Kok aneh ya alasannya ?

Karena itu, MK tidak membuat putusan baru yang membatalkan pensiun DPR berdasarkan permohonan Dr. Lita.

👉Siapa saja hakim MK tersebut?
Dalam Perkara Nomor 176/PUU-XXIII/2025 (gugatan Dr. Lita Linggayati Gading dkk soal pensiun DPR), Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut adalah:

1. Suhartoyo – Ketua Majelis Hakim
2. Saldi Isra – Hakim Konstitusi
3. Anwar Usman – Hakim Konstitusi
4. Enny Nurbaningsih – Hakim Konstitusi
5. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh – Hakim Konstitusi
6. M. Guntur Hamzah – Hakim Konstitusi
7. Arsul Sani – Hakim Konstitusi
8. Ridwan Mansyur – Hakim Konstitusi

👉Kesimpulan akhirnya
Karena gugatan Dr. Lita Gading tidak diterima, maka:
✅ aturan pensiun anggota DPR tidak otomatis hilang dari putusan ini
✅ negara tetap menjalankan ketentuan yang berlaku
✅ pensiun anggota DPR tetap diberikan sesuai sistem dan aturan yang ada.

Penutup
⚖️ Rakyat menggugat.
🏛️ MK menolak.
💰 Pensiun DPR tetap aman.

Negara ini keras untuk rakyat kecil, tapi lembut, berbaik hati untuk pejabat. 💢

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada sidak DPR ke gudang motor listrik MBG
sekitar beberapa hari yang lalu
dan yang mereka temukan menurut gue adalah salah satu bukti paling konkret dari bagaimana program ini dijalankan.

Yang ditemukan saat sidak:
DPR mendatangi kantor dan gudang tempat penyimpanan motor listrik program MBG di Jakarta.

Hasilnya:
masih terkunci.
Belum beroperasi.
Motor sudah dibeli.
Anggaran sudah keluar Rp1,2 triliun.

Tapi gudangnya terkunci.
Motor belum dipakai.
Dan program yang katanya butuh motor ini untuk operasional SPPG tetap berjalan tanpa motor itu.

Pertanyaan pertama yang langsung muncul:
Kalau program bisa berjalan tanpa motor untuk apa motor itu dibeli?

Dan kalau motor sudah dibeli tapi gudangnya masih terkunci motor itu sekarang ada di mana?
Siapa yang memegang?

Soal merek Emo Electric Mobility dan ini yang mencurigakan:
dalam video sidak itu menunjukkan papan bertuliskan merek Emo Electric Mobility sebagai pemasok motor listrik untuk kepala SPPG.
Tapi anggota DPR menemukan kejanggalan:
motor sudah beredar lebih dulu sebelum proses pengadaan resmi selesai.

Ini bukan detail kecil.
Dalam pengadaan pemerintah barang tidak boleh beredar sebelum kontrak ditandatangani dan proses administrasi selesai.
Kalau motor sudah beredar lebih dulu itu artinya ada proses yang tidak sesuai prosedur.

Siapa yang memesan duluan?
Siapa yang membiayai sebelum kontrak resmi?
Dari mana modalnya?
Pernyataan Charles Honoris yang paling tepat:

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan dua hal langsung dan keras:

Satu — dasar pemilihan merek Emo.
Kenapa merek ini yang dipilih?
Apakah ada tender terbuka?
Apakah ada perbandingan harga dengan merek lain?
Apakah ada kajian teknis yang dipertanggungjawabkan?

Dua — relevansi motor trail untuk kepala SPPG di perkotaan.
Motor trail adalah kendaraan off-road yang dirancang untuk medan berat.
Kepala SPPG tugasnya mengelola dapur dan distribusi makanan bukan melintasi hutan atau pegunungan. Di Jakarta yang macet motor trail justru lebih tidak efisien dari motor biasa.

Kebutuhan kendaraan listrik untuk kepala SPPG sangat tidak mendesak.
Ini bukan pendapat yang kontroversial.
Ini common sense.

Dan ini konteks yang membuat semuanya semakin berat:

Di saat yang sama:
BPOM tidak punya anggaran Rp2,9 miliar yang bisa digunakan untuk sampling makanan MBG untuk memastikan makanan yang dimakan anak-anak itu aman.

BGN punya anggaran Rp1,2 triliun untuk motor listrik yang gudangnya masih terkunci dan belum jelas kegunaannya.

Ini bukan soal salah prioritas kecil-kecilan.
Ini adalah cermin dari keseluruhan tata kelola program yang menurut gue sudah sangat bermasalah secara fundamental.

Pola yang sudah terlalu konsisten untuk disebut kebetulan:

Semir sepatu — harganya tiga kali lipat pasar. Dipecah 12 paket kontrak.

Kaos kaki — Rp100.000 per pasang.

Motor listrik — Rp1,2 triliun. Gudangnya terkunci. Motor beredar sebelum kontrak resmi.

Digitalisasi — Rp3,1 triliun.

Dan dari semua itu yang sampai ke piring anak-anak menurut survei hanya 6,5%.

Sementara Mahfud MD menyebut dari triliunan anggaran MBG yang untuk makan hanya Rp34 miliar.
Ini bukan kebocoran kecil di pinggir sistem.
Ini adalah sistem itu sendiri yang bermasalah.

Yang perlu dituntut sekarang bukan nanti:

Satu — audit forensik menyeluruh atas seluruh pengadaan BGN: motor listrik, semir sepatu, kaos kaki, digitalisasi. Berapa harga pasarnya, berapa yang dibayar, siapa vendornya, bagaimana prosesnya.

Dua — penjelasan transparan mengapa motor sudah beredar sebelum kontrak resmi dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur itu.

Tiga — realokasi anggaran segera dari pengadaan yang tidak esensial ke pengawasan kualitas makanan termasuk memberikan BPOM anggaran yang memadai untuk sampling.

Empat — penjelasan ke publik soal isi gudang yang masih terkunci: motornya ada di mana, kondisinya bagaimana, kapan akan digunakan.

Charles Honoris menegaskan satu hal yang menurut gue harus jadi prinsip dasar program ini:

"Program MBG bertujuan memperbaiki gizi anak-anak. Program ini tidak boleh menjadi ajang pembagian proyek."

Tapi fakta yang ditemukan saat sidak gudang terkunci, motor beredar sebelum kontrak, merek yang dipertanyakan dasar pemilihannya, anggaran triliunan yang sebagian besar tidak sampai ke makanan menunjukkan bahwa program ini sudah bergerak jauh dari tujuan awalnya.

Dan selama tidak ada pertanggungjawaban yang konkret dan terukur setiap rupiah yang keluar dari anggaran MBG adalah rupiah yang berpotensi tidak sampai ke tujuannya.

Yaitu perut anak-anak Indonesia yang lapar.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.

Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?

Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.

Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.

Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.

Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:

Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.

Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.

Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.

Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.

Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.

Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.

Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.

Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.

Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.

Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:

Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.

BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.

Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.

Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.

Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.

Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:

Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.

Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.

Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.

Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.

Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.

Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.

Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.

Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:

Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.

Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?

Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.

Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:

Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.

Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.

Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.

"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."

Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.

Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

[August @AnakLolina2]

Teman-teman mohon bantuannya bersuara agar kasus uang jemaat sebesar 28 miliar yang raib di tipu oknum BNI bisa selesai.
Kasus ini sudah berlangsung lama namun tak ada itikad baik,.

@DivHumas_Polri @KejaksaanRI @prabowo

No viral no justice kata @mohmahfudmd

Bantu RT 🙏

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Emir Parengkuan baru ngomong sesuatu di podcast yang bikin gue diem sebentar.
Bokap-nya adalah Yos Parengkuan, bos Syailendra Capital, salah satu manajer investasi terbesar di Indonesia

Dan ini bukan bocoran insider. Ini analisa yang masuk akal banget kalau lo mau dengerin.
IHSG harus jebol dulu.
Baru triliuner baru terlahir.

Itu kata-katanya langsung.
Dan dia serius.
Sekarang IHSG lagi dikocok-kocok di level 7.000. Semua orang berharap mantul dari sini. Tapi justru itu masalahnya selama masih ada yang berharap, belum bottom.

Bottom yang sesungguhnya baru terjadi ketika semua orang udah over fear. Udah nangis. Udah jual semua tanpa pikir. Dan di titik itulah saham bagus jatuh ke harga yang nggak masuk akal.

Level yang dia perhatiin?
6.500 sampai 6.600.
Di situ dia bilang siap hajar.
Kenapa IHSG bisa sampai separah ini?
Emir breakdown tiga penyebab utamanya.

Satu perang dan geopolitik.
Konflik Iran-AS bikin investor global kabur dari semua aset berisiko. Emerging market kayak Indonesia kena imbas langsung.

Dua narasi MSCI hilang.
Harapan Indonesia masuk indeks MSCI yang harusnya jadi katalis besar di 2025 sekarang di-pause sampai Mei. Salah satu alasan utama foreign masuk ke pasar kita tiba-tiba gone.

Tiga masalah free float.
Banyak emiten Indonesia sahamnya dipegang friends and family bukan publik. MSCI nggak mau itu. Dan sekarang konglomerat-konglomerat ini kemungkinan harus lepas saham ke publik yang artinya harga bisa jatuh lebih dalam dulu sebelum naik lagi.

Posisi Emir sekarang?
All cash. Nggak pegang saham sama sekali.

Dia takut sama libur lebaran.
Dari pengalamannya trading sejak 2022 setiap kali libur panjang, selalu ada bad news.

Jadi dia keluar dulu. Tunggu sampai Mei setelah MSCI announce keputusan soal Indonesia. Baru masuk lagi.

Kalau IHSG beneran jebol dia incer apa?
Batu bara. Dan alasannya solid banget.

Sampai dia meninggal pun katanya batu bara nggak akan hilang. Demand tetap ada, supply makin habis. Bahkan buat bikin infrastruktur green energy sekalipun butuh batu bara. Indonesia top producer sekaligus top exporter. Dan emiten batu bara di IHSG terkenal bayar dividen jumbo.

Dia kasih contoh nyata. Kalau ada yang beli ITMG di bottom COVID dengan Rp1 miliar dan hold sampai sekarang dari dividen aja bisa dapat Rp3 miliar per tahun.

Bukan capital gain. Dividen doang. Tiap tahun. Terus.
Dan satu hal yang paling nendang dari dia:
Turning point-nya sebagai trader bukan ketika dia belajar strategi baru. Bukan ketika dapat mentor baru.

Tapi ketika dia berhenti ngitung uang di RDN dalam bentuk bisa beli apa.
Rp100 juta bukan lagi Rp100 juta buat beli HP atau bayar cicilan. Itu cuma angka yang harus dibesarkan. Murni angka. Tanpa attachment emosi.

Setelah itu baru dia mulai consistently profit.
Dan ini yang paling gue suka dari dia:

Jam market bukan waktunya mikir. Itu waktunya eksekusi. Semua analisa harus selesai malam sebelumnya.
Kalau lo masih riset dan baca berita sambil market lagi jalan lo udah terlambat dari awal.

[Hoteliercrypto @hoteliercrypto]

💪🏿💪🏿💪🏿💪🏿

Saat perang, yang naik bukanlah Bitcoin tapi emas.

Bitcoin naik saat perangnya mengancam sistem keuangan.

Apakah perang sekarang mengancam sistem keuangan?

Yes

[Ardalyn @Ardalyn_]

$BTC OUTLOOK

Jika pola berulang maka seharusnya $BTC akan membuat another bearish flag

Dengan resistance di 72-74K dan 78-80K
Dan support ada di 65K dan 60K

Area yang paling optimal untuk akumulasi $BTC untuk next cycle adalah di bullish orderblock daily ada di harga 55K-48K

Repost jika setuju 👌