Guys, ada satu pertanyaan yang sudah lama menggantung di kepala banyak orang Indonesia tapi jarang dijawab dengan serius.
Kenapa Luhut Binsar Panjaitan tidak bisa dipecat oleh presiden manapun?
Bukan karena dia kebal hukum.
Bukan karena dia punya backing militer.
Jawabannya jauh lebih kompleks dan jauh lebih mengejutkan dari yang kebanyakan orang bayangkan.
Mulai dari fakta yang paling menggelikan sekaligus paling mencengangkan:
Di puncak jabatannya Luhut memegang secara bersamaan: Menko Maritim, merangkap Plt Menteri ESDM, merangkap Menteri Kelautan ad interim, merangkap Koordinator PPKM saat COVID, merangkap Ketua Komite Kereta Cepat, merangkap Koordinator Polusi Jakarta.
Itu yang tercatat di Perpres.
Luhut sendiri mengaku punya 27 tugas tambahan.
Usianya waktu itu: 75 tahun.
Dan 19 Oktober 2024 dia mengumumkan
pensiun di Instagram. Video viral.
Semua menonton.
Dua hari kemudian dua jabatan baru sudah menunggunya di era Prabowo.
Dan tidak ada satu orang pun yang kaget.
Dan ini tentang bisnis yang selalu ada di balik setiap kebijakan yang paling perlu dipahami:
Di balik semua jabatan pemerintahan itu hampir selalu ada jaringan bisnis yang mengikuti.
Tambang batu bara di Kalimantan.
Kebun sawit 8.000-an hektar.
Pembangkit listrik di Sulawesi.
Motor listrik di jalanan Jakarta.
Semua di bawah PT Toba Sejahtera didirikan 2004 Luhut memegang 99% sahamnya.
Diakui sendiri di persidangan.
LHKPN 2024 mencatat kekayaannya Rp1,51 triliun naik dari Rp655 miliar pada 2018.
Dan kasus yang paling menggambarkan polanya: Oktober 2021 saat COVID.
Luhut sebagai Koordinator PPKM mewajibkan tes PCR untuk semua penumpang pesawat.
Satu bulan kemudian Tempo mengungkap:
PT Toba Sejahtera memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia lab PCR terbesar saat itu.
Dua entitas Toba memegang 16,3% saham gabungan.
Estimasi bisnis PCR saat itu: Rp3 triliun.
Deputinya sendiri mengakui:
"Saya kurang hati-hati mengingatkan Pak Luhut terkait saham GSI sehingga muncul potensi conflict of interest."
Kasus dilaporkan ke KPK.
Tidak berlanjut.
Dan dua minggu setelah terungkap kewajiban PCR dicabut.
Dan ini tiga mekanisme yang membuat Luhut tidak bisa digantikan yang paling penting untuk dipahami:
Mekanisme pertama: Mr. Fix It.
Dalam teori organizational behavior ada konsep yang disebut Strategic Contingency Theory bahwa dalam setiap organisasi ada zona ketidakpastian.
Masalah lintas departemen.
Berisiko tinggi.
Semua orang menghindarinya karena takut namanya tercatut kalau gagal.
Siapapun yang mampu masuk ke zona itu dan menyelesaikannya dialah yang punya power sesungguhnya.
Luhut selalu masuk ke zona itu.
PPKM. Kereta Cepat.
Polusi Jakarta.
Freeport.
Setiap krisis nasional yang kementerian teknis tidak bisa selesaikan satu nama selalu muncul:
Luhut Binsar Panjaitan.
Dan setelah dia masuk masalahnya selesai atau at least berhasil dikelola.
Analoginya: bayangkan kamu punya pabrik dengan satu mesin besar dan hanya satu mekanik yang bisa memperbaikinya.
Mekanik itu sering datang terlambat.
Sering tidak balas WA.
Tapi kamu tidak bisa memecatnya karena harga kehilangan dia jauh lebih mahal dari harga mentolerir semua kelakuannya.
Itulah Indonesia dengan Luhut. Luhut adalah key man risk-nya Indonesia.
Mekanisme kedua: Structural Holes.
Sosiolog Ronald Burt dari University of Chicago menemukan bahwa orang paling berpengaruh dalam sebuah jaringan bukan yang punya koneksi terbanyak tapi yang mampu menghubungkan dua dunia yang tidak terhubung.
Luhut menghubungkan: TNI dan sipil.
Indonesia dan China.
Oligarki Soeharto dan reformis Jokowi.
Militer dan teknokrat. Politik dan bisnis.
Tidak ada satu orang pun di Indonesia yang duduk di semua persimpangan itu sekaligus.
Dan itu bukan kebetulan.
Itu dibangun selama 40 tahun lebih.
Mekanisme ketiga: Trust Before Power.
David Meister dari Harvard punya rumus trust: kredibilitas ditambah reliabilitas ditambah intimacy dibagi self orientation.
Dan yang paling langka dari semua komponen itu adalah intimacy yang tidak bisa dibangun lewat shortcut.
Hubungan Luhut dan Jokowi tidak dimulai dari politik. Dimulai dari bisnis bersama di 2008 PT Rakabu Sejahtera Luhut 49%, Jokowi 51%.
Lima tahun sebelum Jokowi jadi presiden.
Hubungan Luhut dan Prabowo tidak dimulai dari 2024. Dimulai dari Kopassus 1982 43 tahun yang lalu Luhut mendirikan dan memimpin Detasemen 81, Prabowo adalah wakilnya.
Ada video yang beredar:
setelah dilantik jadi presiden
Prabowo hormat kepada Luhut.
Bukan sebaliknya.
Trust yang dibangun sebelum ada kekuasaan yang perlu dibagi adalah trust yang paling tahan lama.
Tidak bisa dibeli.
Tidak bisa ditiru dalam semalam.
Dan setiap presiden yang ingin menggantikan Luhut harus menjawab satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab:
siapa orang yang bisa kamu percaya seperti kamu mempercayai seseorang yang sudah kamu kenal selama 40 tahun?
Tidak ada jawaban.
Dan karena itu Luhut tetap ada.
Dan ini satu pola yang paling menarik dari semua video dan wawancara Luhut:
Luhut tidak pernah sekalipun mengkritik presiden di depan publik.
Tidak pernah berbeda pendapat secara terbuka.
Tidak pernah menunjukkan bahwa dia lebih pintar dari bosnya.
Selalu: "Yang dilakukan Presiden sudah benar.
Saya hanya mengikuti arahan Presiden.
Yang hebat itu Pak Jokowi.
Yang hebat itu Pak Prabowo."
Ini bukan kebetulan. Ini adalah aplikasi sempurna dari hukum pertama kekuasaan yang ditulis Robert Greene dalam 48 Laws of Power:
Never outshine the master.
Jangan pernah bersinar lebih terang dari tuanmu.
Pemimpin yang merasa bawahannya mengancam dia tidak akan mempertahankan bawahan itu.
Pemimpin yang merasa bawahannya membuat dia terlihat lebih baik akan mempertahankan bawahan itu selamanya.
Luhut paham ini lebih baik dari siapapun.
Luhut tidak bisa dipecat bukan karena dia kebal.
Tapi karena dia membangun sesuatu yang jauh lebih kuat dari jabatan:
ketidakbisaan untuk digantikan.
Dia adalah satu-satunya orang yang bisa masuk ke zona krisis yang semua orang hindari dan menyelesaikannya.
Satu-satunya yang menghubungkan dunia-dunia yang tidak terhubung.
Satu-satunya yang punya trust yang dibangun puluhan tahun sebelum kekuasaan itu ada.
Dan selama tidak ada orang lain yang mampu mereproduksi kombinasi dari tiga hal itu secara bersamaan setiap presiden baru akan menemukan alasan yang sama untuk tetap membutuhkan Luhut.
Videonya pamit pensiun.
Dua hari kemudian jabatan baru sudah menunggu.
Dan tidak ada satu orang pun yang kaget.
Karena kita semua sudah tahu: di bawah langit ini memang semua ada waktunya tapi waktu itu tampaknya belum datang untuk Luhut Binsar Panjaitan.
Warga Desa Penomon, Kabupaten Gayo Lues, harus mengambil risiko ekstrem demi mengakses mata pencaharian mereka. Sejumlah warga terlihat menyeberangi jembatan yang mengalami rusak berat menggunakan bantuan tali dan kabel sling.
Desa Penomon merupakan wilayah penting bagi mata pencaharian warga, termasuk lahan perkebunan, persawahan, dan destinasi wisata. Namun, seluruh aktivitas di wilayah ini masih lumpuh total sejak dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor pada 26 November lalu.
Video: Nadia Ayu Soraya / Jurnalis Metro TV
#GayoLues #JembatanRusak #AksesDarurat #BanjirBandang #KabelSling
Langkah TNI yang membawa dugaan kasus Ferry Irwandi ke ranah hukum menuai kritik.
Pakar hukum menilai tindakan tersebut berada di luar kewenangan, bahkan dinilai berpotensi melanggar konstitusi serta prinsip demokrasi.
Dikhawatirkan, pola intimidatif semacam ini bukan hanya terjadi pada Ferry, tapi juga bisa mengancam kebebasan berekspresi masyarakat luas.
Presiden Prabowo diminta turun tangan memberi teguran tegas kepada jajarannya.
Penulis: Alinda Hardiantoro, Inten Esti Pratiwi
Kreatif: Safira Nurulita
Produser: Elizabeth Ayudya Ratna Rininta
`#TNI #FerryIrwandi #Demokrasi #KebebasanBerekspresi ##voice
โBahkan itu polisi saja belum menjatuhkan pidana terhadap orang yang melindas atau pelaku yang melindas Affan,โ kata Fatia saat ditemui sebelum menjenguk Delpedro di Polda Metro Jaya, Rabu (10/9/2025).
Baca selengkapnya ๐
https://t.co/Gnh2EpVf3r
~LL #KasusDelpedro#AktivisHAM
KPK mengungkapkan telah memiliki calon tersangka kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
https://t.co/alSYbpD3rE
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyoroti kasus gratifikasi mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar, senilai Rp 915 miliar dan 51 kilogram emas.
Dalam fit and proper test calon hakim agung Annas Mustaqim, Selasa (9/9/2025), Nasir menyinggung dampak kasus tersebut terhadap citra lembaga peradilan.
Menjawab itu, Annas menyebut pimpinan MA hingga pengadilan tingkat pertama terus mengingatkan hakim mematuhi Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPH).
"Harusnya rekan-rekan hakim yang mempunyai iman yang lebih kuat harus mengingatkan atau setidak-tidaknya menasehati," ucap Annas.
Penulis: Syakirun Ni'am, Robertus Belarminus
Kreatif: Blanka Rahel Maretha Joanne
Produser: Elizabeth Ayudya Ratna Rininta
~R #DPR #Hakim #MA #Jakarta #Peristiwa ##Cut
Purbaya Yudhi Sadewa melecehkan suara publik dengan mengerdilkan unjuk rasa 17+8. Tidak memahami tugas Menteri Keuangan.
#EditorialTempo
https://t.co/AdDESWOuNG
Kontestasi Pilpres selesai setelah MK Membacakan keputusan, dan KPU menetapkan hasilnya.
Setelah Pilpres semua pihak yang mendukung Paslon akan meneruskan kehidupannya, termasuk saya yang memilih jalan perjuangan politik.
Jadi maju atau tidaknya saya di Pilkada DKJ nanti, bukan lantaran pecah kongsi dengan Mas Anies. Tapi karena panggilan jiwa untuk terus melakukan perbaikan dan melayani publik.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiโun, kita amat kehilangan. Almarhum orang baik yg memberi kebahagiaan dan kebermanfaatan pada banyak orang di masa hidupnya.
Semoga mas Hilbram husnul khatimah, diampuni khilafnya, diterima amalan ibadah dan kebaikannya. Semoga mbak Denny, Ranu dan Via diberi ketabahan.
Prediksi saya, ada potensi permohonan Paslon 01 dan 03 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Prediksi itu dilandaskan bukan hanya pada argumentasi di dalam posita Permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tim Hukum Paslon 01 dan 03, tetapi lebih jauh setelah mencermati komposisi Majelis Hakim MK yang menyidangkan sengketa Pilpres 2024.
Dengan majelis yang hanya 8 (delapan) orang, tanpa Hakim Konstitusi Anwar Usman, maka dibutuhkan minimal 4 (empat) hakim saja, dengan Ketua MK Suhartoyo berada di posisi mengabulkan, untuk putusan diskualifikasi Paslon 02, menjadi mungkin terjadi.
Apakah prediksi itu menjadi kenyataan? Kita lihat saat putusan dibacakan beberapa hari ke depan.
Luar biasa pidato Prof @mohmahfudmd dalam sidang sebagai prinsipal pemohon di @officialMKRI .. MK itu sejarahnya baik, sepertinya kotoran MK yang memalukan hanya saat Anwar Usman pamannya @gibran_tweet dan ipar @jokowi sahaja.
Smg skrg MK kembali khitahnya ya @dennysirregar7
Memang apa bedanya? Walau aku takut dan gemetar seperti daun. Itu takkan mengubah masalalu dan masadepan. Jadi aku menikmati saja selagi ada kesempatan, saat-saat bersamamu. (Gumey)