Jonas N. Nugroho

[Aqwam Fiazmi Hanifan @aqfiazfan]

Ini contoh londo ireng.

[Bagus Muljadi @bagus_muljadi]

Most of the very best in life comes not from bureaucracy, but from what free individuals build together. Ferry Irwandi’s effort is a reminder that society precedes state.

[Denis Malhotra @denismalhotra]

Yang dilakukan Zulhas bangsat ini jauh-jauh hari sudah dibahasakan Tan Malaka: “Tangan kanan membacok, tangan kiri mengobati, agar si mangsa bisa dijadikan budak.”

[Jonas N. Nugroho @jonasniko]

yok senin tinggal terbang yoookkk

[Jonas N. Nugroho @jonasniko]

Bulan2 ini dunia lagi sibuk2nya kayaknya, sampe2 playlist podcast yg didengerin berangkat kantor sama pulang kantor ga abis2 ini list topicnya.

[Jiemi Ardian @jiemiardian]

Pas peluncuran buku, @disyarinda nanya ke saya “dokter kenapa sih nulis buku soal trauma”

Jawabannya: karena saya WNI

[Regi Kusumaatmadja @abdurrahmanregi]

Bad precedent. Any past, current, and future ministers are now liable to bogus calculation of welfare loss. Just wait until someone come up with real computation that both new capital and free lunch are actually bad. Also, why would you serve the government? No incentive.

[Narasi Newsroom @NarasiNewsroom]

Lho lho kasus-kasusnya. Coba cek deh👀

| Narasi Daily

[Zainal Arifin Mochtar @zainalamochtar]

Memberi kesempatan wawancara tanpa potongan dan pertanyaan arahan adalah hal yang bagus. Harus dipuji. Tapi melihat beberapa jawaban, maap, pantesan kita khawatir dengan negara ini, kayak punya fantasi sendiri terhadap realitas.

[Jonas N. Nugroho @jonasniko]

besok bakalan merah merah semua ini 🔥🔥🔥

[Jonas N. Nugroho @jonasniko]

makin terkenal indonesia di mata dunia

[South China Morning Post @SCMPNews]

Indonesia passes contentious changes to military law amid protests https://t.co/F3pmlQc1hb

[Я | 🍉 @mhmmd_jati]

Ada seorang kawan baik yang kerja di Pertamina, bikin beberapa instagram story panjang lebar dan saling repost story kawan sejawatnya. Dengan penuh itikad baik dan beneran mau belajar gue reply, lah, salah satu story beliau.

[Rudi Hartono @rhmardika]

Ngomongnya selalu "kita bangsa besar", tapi ngambil perbandingannya Timor Leste.🤣

Kalau mau perbandingan negara besar:

🇨🇳Tiongkok: 21 Kementerian (1,4 milyar jiwa)
🇺🇸AS: 15 Kementerian (334,9 juta)
🇧🇷Brazil: 23 Kementerian (216,4 juta)
🇦🇷Argentina: 7 Kementerian (46,6 juta)

[Jonas N. Nugroho @jonasniko]

ini tujuannya lebih untuk mengoptimalkan sensor masing2 orang kayaknya sih.

[Narasi Newsroom @NarasiNewsroom]

Duh, ternyata efeknya jadi begini ya. Coba kamu baca deh😥

| Narasi Daily

[Jonas N. Nugroho @jonasniko]

Bagus sih spiritnya, tp kok lembaga2 yg seringnya jadi "tukang pukul" kok ga efisiensi jg ya wkwk

[Incognito 🍉🍉🍉 @Nobunyaga]

@PNS_Ababil Bil, info ini valid nggak?

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Video ini memberikan banyak pelajaran yang bisa kita pilih dan ambil. Dari perspektif ekonomi, kita bisa mempertanyakan apakah pilihan yang ditawarkan benar-benar setara dan masuk akal untuk seseorang dalam situasi seperti itu. Dari sisi psikologi dan sosiologi, kita bisa belajar bagaimana ketimpangan memengaruhi cara seseorang berpikir dan membuat keputusan. Ini dibahas secara mendalam dalam buku The Broken Ladder karya Keith Payne, yang pernah saya ulas sebelumnya.

Di buku itu Payne menjelaskan teori sensitivitas risiko: orang yang hidup dalam ketimpangan cenderung mengambil lebih banyak risiko. Ketidakpastian dan keterbatasan membuat mereka berharap untuk “melompat” beberapa anak tangga sekaligus karena mendaki satu per satu tampak hampir mustahil. Dalam situasi ketimpangan, bias tersebut sangat sulit dihindari, termasuk oleh kita sendiri bila ditempatkan pada situasi yang sama.

Namun, yang paling penting, video ini membuat kita belajar untuk memiliki empati dan mau melihat persoalan secara lebih mendalam. Kemiskinan sering kali merupakan hasil dari masalah struktural yang kompleks. Menganggap kemiskinan hanya disebabkan oleh kesalahan atau kebodohan kaum miskin adalah pandangan yang dangkal dan tidak berdasar. Jangan sampai kita terjebak kekeliruan berpikir seperti itu, karena hanya akan membuat kita ikut memperburuk keadaan alih-alih membantu menyelesaikan masalah.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Yang bilang "Kan sama aja 11%?"

Beda, iya nominal yang dibayar sama-sama 11% tapiiii...

1) Buat keperluan administrasi kaya invoice, kuitansi, faktur pajak, dll semua labelnya tetep PPN 12%.

2) Artinya 110.000 dari sepeda Avi ini ya PPN 12% itu. Kenapa bisa gitu? Karena PPN diitung dari DPP, DPP-nya 11/12 dari harga.

3) Jadi:
- PPN 12% diatur di UU HPP 7/2021
- DPP 11/12 dari harga diatur sama Permenkeu 131/2024

***

Terus masalahnya apa?

a) Ya berarti Peraturan Menteri bisa "mengubah" UU dong kalau gini? Kan dibilang PPN 12% tapi kenyataannya tetep bayar 11%?

b) Bisa pake alasan, kan PPN-nya tetep 12%? Yang diubah kan DPP-nya?

Nah, gimana kalau ke arah sebaliknya? Kalau itu DPP dibikin 15/12 gimana? Kan PPN-nya tetep 12%?

c) Kan amanat UU HPP range PPN bisa maksimal 15%? Balik lagi, kan kalau gini PPN-nya tetep 12%, DPP-nya yang berubah.

d) Di luar masalah hukum, gimana ngejelasin ini ke konsumen asing? Angka 11/12 itu juga bikin mereka ragu, kapan berubah lagi? Mereka perlu kepastian hukum.

***

Gak bisa tambal sulam aturan gini.

Mesti harus ada Perpu atau UU baru yang mengatur.

[Jonas N. Nugroho @jonasniko]

kalau menang = pilkada jujur
kalau kalah = pilkada curang

politisi senior, harusnya jadi contoh ya gimana bersikap adil sejak dalam fikiran.

[Pikiran Rakyat @pikiran_rakyat]

Megawati: Jika Pilkada Jujur dan Fair, Jawa Tengah Tidak Akan Kalah

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Pajak maunya kayak negara Nordic

Pendidikan maunya kayak kurikulum Finlandia

Tapi gurunya bisa ada yang digaji seminggu padahal ngajar 4 minggu

Tapi kasih UMR buat gaji orang kayak di Jogja

Tapi bikin transportasi umum kayak di Bandung

Bikin dan tegakin hukum ketenagakerjaan gak jelas

Lagi cuti atau libur dihubungi soal kerjaan kayak jaman Romusha

Terus minta kita setuju pajaknya dinaikin?