@anhtiss "Matematika? Menghapal? Apa itu? Menyesatkan! Mengajarkan matematika itu pakai konsep, bukan hapalan atau cara cepat!"
Ucap guru2 revolusioner zaman now 🤭
Guys, ada berita yang menurut gua perlu dibicarakan dengan sangat jujur karena ini adalah bagian dari pola yang sudah terlalu sering terjadi dan sudah saatnya diperhatikan publik secara serius.
Tanggal 1 Mei 2026 hari libur nasional Hari Buruh Menteri PU Dody Hanggodo diam-diam melantik Mayjen TNI Purnawirawan Arnold Aristoteles sebagai Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU.
Bukan di hari kerja.
Bukan secara terbuka.
Di tanggal merah.
Secara tertutup.
Tiga hal yang langsung harus dicatat.
Pertama soal waktunya.
Pelantikan pejabat eselon I setingkat Dirjen adalah jabatan yang sangat strategis.
Normalnya dilakukan di hari kerja, secara resmi, dengan prosesi yang bisa dipantau publik.
Memilih tanggal merah dan prosesi tertutup bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan atau karena urgensi administrasi semata.
Itu adalah pilihan yang sangat disadari.
Kedua soal orangnya.
Arnold Aristoteles adalah pensiunan jenderal bintang dua dari kecabangan Zeni TNI AD satuan teknik militer.
Sebelum pensiun dia menjabat Gubernur Akademi Militer, lalu menjadi Tenaga Ahli Pengajar di Lemhannas.
Dia bukan birokrat sipil yang naik melalui jalur karir Kementerian PU.
Dia adalah purnawirawan militer yang tiba-tiba mengisi jabatan sipil teknis di kementerian yang mengelola infrastruktur air seluruh Indonesia.
Ketiga soal posisinya.
Dirjen Sumber Daya Air bukan jabatan seremonial. Ini adalah posisi yang mengontrol kebijakan pengelolaan bendungan, irigasi, sungai, dan infrastruktur air di seluruh Indonesia.
Anggaran yang dikelola sangat besar.
Keputusan yang dibuat berdampak langsung ke petani, ke daerah yang bergantung pada irigasi, ke jutaan orang yang hidupnya terhubung dengan pengelolaan sumber daya air.
Dan ini adalah pertanyaan yang menurut gua harus dijawab secara terbuka.
Apa kompetensi teknis spesifik yang membuat seorang Gubernur Akademi Militer dan pengajar strategi di Lemhannas dipilih untuk memimpin Direktorat Jenderal Sumber Daya Air?
Bukan pertanyaan retoris ini adalah pertanyaan konkret yang publik berhak mendapat jawaban yang konkret juga.
Menteri Dody menyebut kata statecraft keterampilan mengelola kebijakan negara.
Tapi Dirjen SDA bukan posisi yang membutuhkan statecraft dalam pengertian strategi besar.
Ini posisi yang membutuhkan keahlian teknis dalam hidrologi, manajemen infrastruktur air, dan tata kelola anggaran pembangunan.
Apakah rekam jejak militer Arnold mencakup itu secara substansial?
Yang membuat ini semakin mengkhawatirkan adalah konteks yang lebih luas.
Ini bukan satu-satunya posisi sipil yang diisi purnawirawan TNI dalam pemerintahan Prabowo. Polanya sudah terlihat cukup jelas jabatan-jabatan strategis di kementerian teknis, BUMN, dan lembaga pemerintah secara bertahap mulai diisi oleh tokoh-tokoh berlatar belakang militer.
Saiful Mujani sudah memperingatkan soal ini. Undang-undang sendiri menyatakan bahwa anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil harus pensiun terlebih dahulu.
Tapi bahkan untuk yang sudah pensiun pun, pertanyaan tentang kompetensi teknis dan potensi konflik kepentingan tetap sangat relevan.
Dan soal prosesinya yang tertutup di tanggal merah itu menambah satu dimensi lagi yang tidak bisa diabaikan.
Transparansi dalam pengangkatan pejabat publik bukan sekadar formalitas. Ini adalah bagian dari akuntabilitas.
Ketika proses pelantikan dilakukan secara diam-diam di hari libur, itu menciptakan kesan bahwa ada sesuatu yang tidak ingin diperlihatkan kepada publik. Dan kesan itu benar atau tidak — adalah sesuatu yang sangat merusak kepercayaan.
Intinya guys bukan soal apakah Arnold mampu atau tidak sebagai individu. Mungkin dia orang yang kompeten dan berintegritas.
Tapi sistem yang sehat adalah sistem yang transparan dalam proses rekrutmen pejabat publiknya, yang menjelaskan kepada rakyat mengapa seseorang dengan latar belakang tertentu dipilih untuk jabatan teknis tertentu,
dan yang melakukan pelantikan secara terbuka sehingga publik bisa melihat dan menilai. Semua itu tidak terjadi di sini. Dan itu adalah masalah yang jauh lebih besar dari satu nama atau satu jabatan.
@rahmaut kalo dari pendapat saya, yg kiri untuk agar anak suka matematika, yg kanan untuk yg sudah suka matematika.
Karena matematika khusus untuk mengajarkan operasi dulu, nanti kalo dah suka baru akan muncul "kok bisa gitu?" nah, baru masuk ke yg kanan,,,
Matematika itu bukan ilmu berhitung, tapi ilmu bernalar. Hitung2an hanyalah bagian kecil dari Matematika.
Anak2 lemah hitung2an karena langsung diberikan pengetahuan prosedural tanpa pemahaman konseptual. Ada gap yang besar di sini, yg semakin terlihat di masa post-covid.
Jadi gpp kalo orng ga bisa hitung, krn ada yg namanya alat bantu hitung. Yg bahaya itu orng ga bisa bernalar, shg dia ga tau hitungan dia (atau alat bantu hitung tsb) benar atau salah.
Jadi selama ini anggaran zakat atas nama Fisabillah (orang-orang yg berperang di jalan Allah) dipake oleh BAZNAS sendiri.
Dan sekarang minta rekomendasi (baca: perlindungan) dari MUI.
Sebenarnya aku gak mengerti dengan perumpamaan "Jangan meludah di sumur sendiri" dalam konteks pekerjaan.
Kenapa mengkritik itu diibaratkan meludah? Kenapa nggak dibayangkannya mengkritik itu buat ngebetulin masalah pada sumur/perangkatnya?
Misalnya, ada sumur nih terus si embernya bocor. Terus kita bilang,
"Yah elah, nimbanya udah capek tapi dapat airnya dikit mulu dah. Ternyata bocor. Jelek sih kualitas embernya, pantesan gampang bocor".
Bukannya dengan mempoint out masalah itu biar embernya diganti ya dengan yang gak bocor? Kenapa diibaratkannya tuh meludah ke sumurnya?
Memangnya dalam kondisi literal pun kalau ada masalah gitu, orang akan meludah beneran ke sumurnya?
Ini juga seringkali terjadi deh saat kerja di pemerintahan Tuvalu. Kalau sidak, yang jelek-jeleknya ditutupin. Biar kayak gak ada masalah. Padahal kan diomongin ya biar diperbaiki??
Sebenarnya aku gak mengerti dengan perumpamaan "Jangan meludah di sumur sendiri" dalam konteks pekerjaan.
Kenapa mengkritik itu diibaratkan meludah? Kenapa nggak dibayangkannya mengkritik itu buat ngebetulin masalah pada sumur/perangkatnya?
Misalnya, ada sumur nih terus si embernya bocor. Terus kita bilang,
"Yah elah, nimbanya udah capek tapi dapat airnya dikit mulu dah. Ternyata bocor. Jelek sih kualitas embernya, pantesan gampang bocor".
Bukannya dengan mempoint out masalah itu biar embernya diganti ya dengan yang gak bocor? Kenapa diibaratkannya tuh meludah ke sumurnya?
Memangnya dalam kondisi literal pun kalau ada masalah gitu, orang akan meludah beneran ke sumurnya?
Ini juga seringkali terjadi deh saat kerja di pemerintahan Tuvalu. Kalau sidak, yang jelek-jeleknya ditutupin. Biar kayak gak ada masalah. Padahal kan diomongin ya biar diperbaiki??
@TimpalBali Awal kerja 2jutaan, isi latsar dulu, buat laporan induksi dulu, setelah setahun lebih bergaji 2 jutaan baru mulai dapat tunjangan dan lain lain. THP awal awal 5 - 7 juta.