Hundreds of students marched in Jakarta, Indonesia, AGAINST President Prabowo’s spending agenda, fuel price hikes, and Prabowo's troubled free meals program.
NO WONDER THE RUPIAH IS TANKING.
DEMO HARI INI, KITA LIHAT FAKTA APA?
1. MENYUARAKAN SUARA DI NEGARA DEMOKRASI DILARANG, DICEGAT, DIPECAH. BUKAN DIFASILITASI DAN DIJAGA.
2. MILITER TERANG BENDERANG DITERJUNKAN DAN BERKELIARAN DI RUANG SIPIL.
3. MEDIA MASSA BESAR DILARANG MEMBERITAKAN AKSI.
4. REKTOR-REKTOR KAMPUS JADI ANTEK PENGUASA, MELARANG MAHASISWANYA BERGABUNG AKSI.
5. CCTV DI LOKASI AKSI MATI.
Apa lagi guys?😭
sc:threadsandirharharha
81 tahun kemudian:
1. Persekusi tempat ibadah masih terus berlanjut.
2. Adil berupa pembungkaman & penyiraman air keras ke aktivis.
3. Bersatu dalam slogan, tapi Papua masih dibiarkan berjuang sendirian.
4. Semua perwakilan adalah rezim biadab
5. Gaji murah untuk buruh negara.
Indonesia resmi melampaui angka 21.000 "alumni" keracunan massal berkat program makan gratis.
Siapa sangka, mencetak rekor medis ternyata jauh lebih cepat daripada mencetak generasi cerdas.
Tiga pertanyaan untuk Mendikti soal LPDP digembleng TNI:
1. Sejak kapan warga sipil yang lolos IELTS, esai, dan wawancara LPDP dianggap kurang disiplin?
Mereka bahkan menghitung sendiri pajaknya tiap tahun di SPT, sesuatu yang (mungkin) prajurit tidak diwajibkan lakukan dengan kerumitan yang sama.
2. Sejak kapan warga yang pajaknya dikorupsi bertahun-tahun tapi tetap bayar PPN setiap belanja dianggap kurang berkebangsaan?
3. Kalau tujuannya supaya awardee balik ke Indonesia, kenapa solusinya pelatihan baris-berbaris dan bukan perbaikan ekosistem riset, gaji dosen, dan kepastian karier akademik di dalam negeri?
Yang bikin doktor enggan pulang itu bukan kurang nasionalisme. Tapi karena kurang lab, kurang dana riset, dan kurang penghargaan.
Kalau pemerintah serius ingin awardee pulang dan berkontribusi, cobah perbaiki ekosistem akademik dalam negeri.
Itu jauh lebih sulit, dan jauh lebih dibutuhkan.
Menurut saya, mengirim calon master dan doktor ke barak untuk diajari “kebangsaan” itu membalik logika.
Yang lazim di banyak negara: kadet militer yang dikirim ke kampus, bukan sebaliknya.
Jangan remehkan warga sipil yang duitnya bocor terus tapi masih setia bayar pajak.
Lagian, tokoh-tokoh kebangsaan terbesar republik ini sebagian besar sipil. Hatta, Sjahrir, Sukarno muda, Kartini, Tan Malaka, Agus Salim.
Tidak satu pun dari mereka yang nasionalismenya dibentuk di barak.
Mereka jadi nasionalis karena membaca, berdebat, hidup di pengasingan, dan berhadapan dengan ketidakadilan kolonial.
Bukan karena baris-berbaris.
😬
Saya sih nggak terlalu kaget soal isu sensitif istana yang lagi beredar. Yang justru bikin saya kaget adalah fakta bahwa ternyata Komdigi bisa secanggih itu.
Bisa gerak cepat. Bisa responsif. Bisa menekan platform besar. Bisa bikin akses media sekelas YouTube/Google ikut kena tindakan (walaupun masih bisa diakses lewat VPN h3h3). Bisa bikin pernyataan resmi (padahal target subyek pembahasan di video bukan Komdigi, tapi Komdigi rela nyebokin).
Bahkan bisa sigap ambil langkah hukum dan bisa bypass aturan MK soal pedoman UU ITE yang nggak bisa digugat oleh badan/instansi.
Berarti kemampuan teknisnya ada.
Dan kalau kemampuan itu memang ada, harusnya ruang digital kita bisa jauh lebih bersih dari sekarang.
Harusnya iklan penipuan nggak semudah itu lewat. Harusnya nomor pribadi masyarakat nggak seenaknya dipakai SMS promosi.
Harusnya data kita nggak gampang bocor lalu dipakai buat nawarin pinjaman, j*dol, investasi bodong, sampai lowongan kerja palsu. Harusnya platform-platform digital yang merugikan masyarakat juga bisa ditindak dengan kecepatan yang sama.
Karena ternyata masalahnya bukan karena negara ini nggak punya alat. Alatnya ada. Jalurnya ada. Kapasitasnya ada.
Cuma selama ini kita terlalu sering melihat teknologi negara bekerja cepat ketika yang terganggu adalah kekuasaan, bukan ketika yang dirugikan adalah masyarakat.
Karena ternyata tombolnya memang ada.
Cuma rakyat sering kebagian tulisan:
“mohon menunggu”.
Tapi yaa kita sama-sama paham lah ya, kenapa isu-isu krusial yang lain terkesan sulit diberantas.
Sekelas warung remang-remang saja mesti "koordinasi" dulu biar bisnisnya tetap jalan.
Paham kan ya..
cc:cakraadinegara
Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran.
Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Sambil menunggu informasi lengkapnya, izinkan berbagi tentang paradigma ilmu murni dan ilmu terapan ini.
Ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Seolah berdiri di menara gading, tidak menyentuh denyut kebutuhan industri. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal. Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap “tidak berguna”, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan.
Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja.
Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya.
Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia.
Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap “tidak praktis”.
Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal.
Tentu, keterhubungan dengan industri itu penting. Bila suka apel bukan berarti benci jeruk. ;)
Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu tidak harus dengan menutup ilmu murni. Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan.
Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa.
Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri.
Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Antara yang langsung terpakai dan yang menjadi fondasi. Antara keterampilan dan pemikiran. Antara kebutuhan hari ini dan visi hari esok.
Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya.
hari ini kompas merilis 3 halaman full kekejaman israhel ke tahanan palestina, dari laporan Albanese (utusan PBB).
ada laki, cewek, tua muda, berkali-kali diperkosa utk menghacurkan martabat
keji betul. sementara negeri kita masih tidak berani bersikap :(
GUYSSS JANGAN LUPAKAN REVISI UU POLRI... PERPOINNYA ISINYA PEMBUNGKAMAN, PENYADAPAN, DOXXING. MEREKA MAU BUNGKAM KITA LAGI KAYAK 98,BEDANYA INI CYBER!! #TolakRUUPolri#IndonesiaGelap
Massive demonstrations against the Serbian dictator and his corrupt regime.
Enough is enough. The regime has become billionaires, the people completely ruined.
Serbian opposition lawmakers threw smoke grenades and used pepper spray in parliament to protest the government and support student-led demonstrations.
The protests started four months ago after a deadly railway station roof collapse in Novi Sad.