Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengatakan tuntutan rakyat agar kinerja DPR, DPRD, dan partai politik lebih baik semakin gencar disuarakan. Ia menyebut partai politik memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti aspirasi publik.
GUBERNUR Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung memberi keringanan biaya terhadap para pedagang yang terdampak kenaikan sewa kios di Plaza 2 Blok M atau District Blok M, Jakarta Selatan. Dia membebaskan biaya sewa selama dua bulan bagi pedagang yang direkolasi ke kawasan Blok M Hub
Pengamat politik Rocky Gerung sempat memberikan kuliah singkat namun menohok bagi para anggota parlemen di DPR RI. Ia mengingatkan para legislator untuk tidak memiliki arogansi dengan merasa memegang kedaulatan rakyat.
Pada Senin (25/08) malam, setelah unjuk rasa berakhir, tim pendamping hukum dari LBH Jakarta mendatangi Polda Metro Jaya.
Menurut Daniel Winarta dari LBH Jakarta, mereka mendapat informasi tentang jumlah massa yang ditangkap dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berencana melakukan audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMK Nasional terkait transparansi pembayaran royalti musik.
KPK mengamankan sejumlah uang, puluhan mobil, dan motor Ducati dalam OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.
Fitroh mengatakan Noel terjaring dalam operasi senyap terkait kasus dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan terkait pengurusan Sertifikasi K3.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut profesi guru sebagai beban negara. Organisasi profesi guru itu menilai ucapan tersebut berlebihan dan menyakiti hati para pendidik.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritisi 44% anggaran pendidikan untuk program MBG. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan anggaran pendidikan adalah amanat konstitusi. Pasal 31 UUD 1945, ucapnya, mewajibkan negara menyediakan pendidikan dasar gratis.
Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengirim surat keberatan ke Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk meminta pembatalan pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus korupsi KTP-elektronik (e-KTP) Setya Novanto.
Anggota DPR mendapat tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan, sehingga pendapatan resmi mereka lebih dari Rp100 juta tiap bulan. Para pengamat menilai hal ini "tidak layak di tengah sulitnya ekonomi masyarakat" dan "tidak sepadan dengan kinerja DPR yang tak memuaskan".
BPS yang mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen. Data ini disebut tidak realistis dan bertentangan dengan keadaan sebenarnya. Prof Didin S Damanhuri, mengatakan bahwa hampir semua indikator makro tak menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar itu.
https://t.co/jZOwUmheDL
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyatakan perlu ada evaluasi rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan
๐ฐhttps://t.co/4bownTUP15
#kanalsa#IKN#Ibukota
Kenaikan PBB hingga 250% di Pati memicu kemarahan warga dan aksi protes besar. Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, ini bukan semata persoalan angka, tetapi bagaimana kebijakan dirumuskan dan disosialisasikan.
๐ฐhttps://t.co/SFHUmZqznP
#KanalSA#PBB250Persen
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota mundur walaupun baru enam bulan menjabat. Dia menyebut alasan pengunduran dirinya lantaran belum bisa berkontribusi terhadap perekonomian negara dan para petani.
Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memadati depan Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8). Mereka menuntut klarifikasi atas sejumlah kebijakan Bupati Sudewo yang dianggap merugikan rakyat. Berikut daftar kebijakan kontroversial yang memicu aksi besar ini.
Fattah Rochim, warga Pulolor, Jombang, Jawa Timur, menyuarakan protes atas kenaikan PBB-P2 yang menurutnya tak wajar. Ia datang ke Kantor Bapenda Jombang pada Senin (11/8) dengan membawa satu galon uang koin, hasil tabungan anaknya, untuk membayar tunggakan PBB hingga tahun 2024.
KPK memastikan Bupati Pati, Sudewo menjadi salah satu pihak yang diduga menerima aliran uang dugaan korupsi proyek rel kereta api di Jawa Tengah.
Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penanganan kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Pati bisa menjadi titik awal untuk mengoreksi rezim yang tidak berpihak pada rakyat. Semangat ini dapat menyebar ke daerah lain, menciptakan perubahan lebih luas. Dengan memanfaatkan momentum di Pati, masyarakat dapat menginspirasi daerah lain untuk menuntut keadilan.