Cut Fitria Karnidah

kepada jodoh, waktu dan tempat dipersilakan 💞

[Dimar @dimarsasongko98]

Namanya Yasika Aulia Ramadhani. Usia 20 tahun. Pembina Yayasan Yasika Group.

Di usia yang kebanyakan orang masih mikirin skripsi, dia udah mengelola 41 dapur MBG yang tersebar di Makassar, Parepare, Gowa, dan Bone.

Inspiratif banget. Tapi tunggu dulu.

Aturan BGN: maksimal 10 dapur per yayasan, per provinsi.

Cara Yasika punya 41: daftar lewat beberapa yayasan berbeda-beda. BGN-nya sendiri yang ngaku ke publik:

"Tahunya itu dari cerita orang. Yang kami baca cuma dokumen."

Jadi sistem dilangkahi , dan yang melangkahi bukan sembarang orang.

Ayahnya: Yasir Machmud. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Partai Gerindra.

Fungsi utama DPRD: mengawasi penggunaan anggaran publik.

Program MBG dibiayai Rp 335 triliun anggaran negara , dari pajak lo, dari pajak gue.

Trus anak Wakil Ketua DPRD mengelola 41 dapur dari program yang seharusnya diawasi oleh ayahnya sendiri.

Saat wartawan tanya ke Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulsel soal konflik kepentingan ini:

"Aduh, saya tidak bisa berkomentar soal itu."

Saat wartawan coba konfirmasi ke Yasir dan Yasika: tidak direspons.
Kolom komentar Instagram keduanya langsung ditutup.

Dan BGN bilang tidak bisa menghentikan 41 dapur itu karena:

"Kasihan anak-anak yang sudah terima manfaat."

Bukan tuduhan.

Ini fakta yang sudah dikonfirmasi BGN sendiri, diliput Liputan6, Tempo, Kompas , dan diinvestigasi ICW, yang menemukan 102 yayasan mitra MBG di 38 provinsi terafiliasi politisi, militer, dan polisi.

Gerindra: partai paling banyak afiliasinya dengan 7 yayasan.

Program ini katanya untuk anak-anak kurang gizi.

Pertanyaannya sederhana: siapa yang paling bergizi dari program ini?

[marvin @tertamvan_]

Ternyata bener ya bangun 40 kota setara Jakarta, internet gratis, 1 keluarga minimal 1 sarjana ini program murah pas ngeliat anggaran program MBG sekarang ini wkwk.

[narkosun @narkosun]

PP yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT atas Tenaga Listrik).

Ini aturan tentang pajak yang dikenakan atas pembelian/konsumsi listrik konsumen. Pajak ini dulu dikenal sebagai PPJ (Pajak Penerangan Jalan), sekarang secara resmi disebut PBJT atas Tenaga Listrik.

[narkosun @narkosun]

Mulai sekarang, dua hal.

1. Cek aplikasi atau struk token lo, cari komponen PPJ. Tau daerah lo motong berapa persen. Itu hak lo buat tau.

2. Berhenti maki PLN buat ini. Mereka kasir. Yang megang duit dan tanggung jawab lampu jalan itu pemda lo.

Pajak itu wajar. Tapi pajak yang lo bayar harusnya balik jadi jalan yang terang.

[narkosun @narkosun]

Nah ini yang paling bikin gw mikir.

Lo bayar "Pajak Penerangan Jalan" tiap beli token, seumur hidup.

Tapi coba liat gang depan rumah lo. Lampu jalannya nyala? Atau udah mati bertahun-tahun?

Lo bayar penuh buat penerangan yang kadang gak pernah lo terima.

Dan karena gak keliatan di struk, gak ada yang nanyain ke mana larinya.

[narkosun @narkosun]

Belum selesai.

Tiap transaksi ada biaya admin juga, 1.500 sampai 3.000, tergantung lo beli di mana.

Itu ditambahin di atas, dan masuknya ke tempat lo beli, bukan ke PLN juga.

Jadi duit lo kepotong dua arah: pajak ke pemda, admin ke penjual.

Dua-duanya gak pernah dijelasin pas lo bayar.

[narkosun @narkosun]

Terus, pajak apa ini sebenernya?

Namanya "Penerangan Jalan". Secara hukum, ini buat mbiayain lampu jalan umum di daerah lo.

Artinya tiap lo beli token buat nyalain kulkas di rumah, lo juga lagi patungan bayar lampu jalan.

Wajib. Otomatis. Gak ada opsi nolak.

Pertanyaan yang bikin nyesek ada di bagian berikut.

[narkosun @narkosun]

Yang motong namanya bukan "biaya PLN".

Namanya PPJ. Pajak Penerangan Jalan.

Iya, lo gak salah baca. Pajak.

Tiap kali lo beli token, lo bayar pajak.

Dan ini yang bikin gw paling kaget: duitnya gak masuk ke PLN sepeser pun.

PLN cuma kasirnya. Duitnya disetor ke pemerintah daerah lo.

[Tetehnya pudu🐻🫑 @changumss]

@gadisapelhijau Keknya cuma disini yg kalo udah 25+ belom jadi apa2 dibilangnya telat + ketuaan. Padahalkan gapapa gak sihh 😔

[K @Hemo_dialga]

@gadisapelhijau Kalo di luar lulus highschool bisa kerja dengan gaji cukup kak. Biasanya lanjut kuliah/undergraduate atau vocation/diploma setelah kerja beberapa tahun. Jarang banget yg langsung kuliah.
Memang di kita kalo umur 25 belum jadi apa2 dianggap sampah padahal masih butuh makan

[Mohammad Alim @Mohamma43717442]

@delasyahmareads @prabowo Admin Gerindra sudah gak main medsos mainnya angaran pemerintah

[Cut Fitria Karnidah @kandaa]

Allah mampu mengabulkan doamu yang mustahil dengan cara Allah yang paling mustahil. —> tulisan di belakang truk.

[𝖓𝖔𝖓𝖊𝖇𝖑𝖆𝖈 @noneblac]

Buat kalian yg cari kue sus enak, ini salah satunya yg ada di depok, bisa order di gofood,shopeefood

kesini gara2 tt eh ga tau nya kayak lagu “ pacar 5 langkah “ alias jalan kaki di belakang rumah

📍Parasoes, Vila Mutiara Cinere, Depok

[cewe pusing @cewekpusink]

1M sehari, sementara disini bingung 3jt dibagi 30 hari. Kesenjangan total 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Bayangin Bapak elu sendiri ngomong gini ke elu. 😢

[Guardian Of Bekasi @rgoestama]

Karyawan yg jg warga Jakarta bs gratis naik trnsjakarta, MRT sm LRT (sk berlaku).

Walaupun ada aturan kartu ini tdk boleh dipinjamkan ke org lain, tp pelaksanaan di lapangannya gmn kira2 mitigasinya pak @prastow ? Penasaran jg saya

[Dimar @dimarsasongko98]

Tina Talisa : mantan presenter TV, lulusan dokter gigi , ditunjuk Gibran jadi Stafsus Wapres bidang UMKM, digitalisasi, stunting, dan ekonomi syariah.

Tidak ada rekam jejak substansif di bidang2 itu. Tapi rupanya jabatan itu memang bukan tujuan akhir.

7 bulan kemudian, sambil masih menjabat Stafsus, dia resmi jadi Komisaris PT Pertamina Patra Niaga , anak usaha BUMN energi terbesar Indonesia.

Dua jabatan. Dua sumber penghasilan dari uang negara. Dijalankan bersamaan.

Ini bukan pertama kali. Sebelumnya dia juga Stafsus + Jubir di Kementerian Investasi era Bahlil selama 4 tahun. Artinya ini bukan kebetulan. Ini pola yang berulang, dari rezim ke rezim.

Yang menarik: UU BUMN melarang rangkap jabatan untuk menteri dan wamen.

Tapi untuk Stafsus? Abu-abu. Dan keabuan itu dimanfaatkan dengan sempurna.

Sementara di luar sana:

a. Pelaku UMKM antre KUR berbulan-bulan, ditolak karena tidak punya agunan.
b. Bayi-bayi lahir stunting karena ibunya tidak punya akses gizi yang layak.
c. Rakyat bayar pajak, yang sebagian mengalir ke gaji dua jabatan sekaligus untuk satu orang yang tugasnya "mengawal" mereka.

Banyak negara dengan tata kelola serius melarang keras rangkap seperti ini karena satu alasan sederhana: kamu tidak bisa mengawasi kepentingan rakyat sambil duduk di kursi korporasi yang diawasi oleh atasanmu sendiri.

Tapi di sini, itu disebut karir yang cemerlang.

Yang dikawal bukan UMKM. Yang dikawal adalah posisi.

[Arman @dipanggilarman]

Dapet kiriman menu MBG di sekolahnya istri.

Dapurnya @muhammadiyah emang jos gandos kotos-kotos 😭😭

[(Om) Adit @masakpartikelir]

Ini namanya Kalio karena belum jadi Rendang

Tekstur dagingnya lembut, ba-minyak, bumbu melimpah, aroma bikin tetangga ngiler, pokoknya gagal diet tambah nasi

Besok pagi akan kuajarin caranya bikin rendang yang praktis dan lezatnya nendang. Saking gampangnya bahkan aku ga butuh kompor 👊

Tips buat plating adalah pakai aja bahan yg ada di sekitarmu/yg kamu punya, could be anything

FYI rendang itu sebenarnya nama metode masak, bukan nama menu tapi sudahlah

Yang bilang daging qurban ga enak = skill issue

[Rama @kozirama]

Saya makin jarang ngomel2 karena makin banyak yang ngomel2 sampai di thread pun 🤣🤣🤣🤣