DPR menegaskan pembentukan KUHAP dan KUHP telah melalui tahapan sesuai sistem hukum Perbedaan pendapat adalah hal wajar Negara juga menyediakan jalur konstitusional bagi siapa pun yang ingin menguji undang undang tersebut.
Bukan alat membungkam suara rakyat.
KUHP Baru adalah perlindungan hak asasi kebebasan berekspresi kritik dan kerja jurnalis tetap aman dalam demokrasi.
Komisi I DPR tepat! Takedown ribuan hoaks, judi online, & kekerasan anak baru permulaan. Butuh aturan lengkap, pengawasan ketat Komdigi, & hukum tegas biar bersih total. Pemerintah harus kawal proses hukum & lapor rutin ke DPR.
Natal 2025 jadi momen berbagi rasa.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan Selamat Natal seraya berharap nilai kasih dan empati terus hidup mempererat persaudaraan bangsa khususnya bagi warga yang sedang tertimpa musibah.
Lonjakan harga telur minyak goreng dan sayur jelang Natal dan Tahun Baru dirasakan warga.
Anggota Komisi IV DPR merespons keluhan masyarakat dengan mendorong langkah cepat pemerintah.
Persoalan lingkungan mengancam dunia pendidikan di Karangasem Bali Komisi X DPR RI menyoroti SMP Negeri 3 Manggis yang kembali kebanjiran akibat sungai belum dinormalisasi puluhan ruang kelas dan fasilitas belajar rusak berisiko ganggu TKA
Komisi XIII DPR RI meminta pemerintah membuka ruang revisi aturan agar ibu yang menjadi warga binaan tetap dapat menjalankan peran pengasuhan tanpa mengorbankan perkembangan psikologis anak.
Transparansi bukan sekadar kewajiban, tetapi fondasi kepercayaan. DPR RI terus berbenah menghadirkan parlemen yang informatif, bertanggung jawab, dan mudah diakses publik.
Komisi VIII DPR RI menegaskan distribusi bantuan bencana harus cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik antara pemerintah daerah dan pusat. Jika daerah kewalahan, negara wajib hadir mengambil alih koordinasi demi memastikan warga bisa bertahan dan segera pulih.
Komisi XII soroti minerba sebagai tulang punggung PNBP. RDP bareng Dirjen Minerba & 13 surveyor: Wajib transparansi total, stop manipulasi laporan oknum. Rupiahnya untuk pembangunan rakyat, listrik desa, pendidikan.
Restorative justice di KUHAP baru dirancang dengan pagar yang jelas. Proses damai harus bebas dari tekanan dan tidak bisa dilakukan sepihak. Negara hadir lewat pengawasan pengadilan agar hak semua pihak tetap terlindungi sejak penyelidikan.
Dialog dengan murid mengungkap mimpi mereka bagi masa depan Papua. Puan beri apresiasi tinggi untuk dedikasi guru dan YPHP yang hadirkan ruang belajar dan harapan baru.
Ketua DPR RI Puan Maharani lakukan kunjungan ke SLH Gunung Moria, sekolah yang menjadi rumah belajar anak-anak Papua pedalaman dengan rasa aman dan perhatian penuh.
@info_maz_eh Komisi V DPR RI serius mempercepat penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Hunian tetap Rp60 juta, akses terbuka, evakuasi cepat, dan layanan kesehatan terjamin. Semoga segera tuntas!
Anggaran Rp51,81 triliun disetujui DPR untuk percepatan rehabilitasi dan mitigasi bencana serta mengawal pencabutan izin usaha hutan yang merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
Komisi V DPR RI terus memprioritaskan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
Program meliputi hunian tetap Rp60 juta, evakuasi, akses jalan, dan layanan kesehatan.
Negara wajib hadir dengan sigap. Puan Maharani mendorong kementerian dan lembaga terkait bergerak serentak agar bantuan darurat benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
DPR RI mendorong operasi pasar dan percepatan distribusi barang kebutuhan pangan agar stok aman dan harga tetap terjangkau di seluruh wilayah. Langkah ini penting untuk menghadang oknum yang memainkan harga di momen krusial.
Pemilu jujur & adil hanya terwujud jika pengawasan profesional & bertanggung jawab. Komisi II DPR RI soroti efektivitas anggaran Bawaslu agar bermanfaat nyata buat rakyat! Anggaran bukan rutinitas angka, tapi buat kuatkan SDM pengawas & cegah pelanggaran demokrasi.