Iran meresmikan rumah sakit kanker terbesar di Timur Tengah di Tehran.
Fasilitas modern ini memiliki 610 tempat tidur dan dilengkapi teknologi medis canggih untuk meningkatkan layanan diagnosis, perawatan, dan penelitian kanker.
Guys, ada berita dari Lombok Tengah yang menurut gue paling menggambarkan ironi terbesar dari kebijakan ekonomi Prabowo sekarang.
150 karyawan Alfamart kehilangan pekerjaan.
Bukan karena perusahaannya bangkrut.
Bukan karena kinerjanya buruk.
Bukan karena ada kesalahan dari karyawannya.
Tapi karena pemerintah daerah menutup paksa 25 gerai ritel modern dengan alasan melanggar Peraturan Daerah tentang penataan pasar rakyat.
Dan ini yang paling miris:
Rudi karyawan Alfamart di Kopang datang ke kantor Bupati bukan untuk melawan.
Dia datang meminta solusi.
"Jangan sampai kami menjadi pengangguran baru.
Sekarang ekonomi semua sulit,
semua harga sudah naik,
kebutuhan makin tinggi.
Sementara pekerjaan kami tidak ada karena ditutup."
"Cari kerja sulit, Pak.
Kami banyak yang hanya tamatan SMA."
Kalimat itu
"cari kerja sulit, Pak"
menurut gue adalah kalimat paling menyayat yang bisa diucapkan oleh seseorang kepada penguasa yang harusnya melindungi mereka.
Dan ini konteks yang lebih besar yang harus dipahami:
Penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah ini tidak terjadi di ruang kosong.
Ini terjadi di tengah narasi besar tentang Koperasi Desa Merah Putih program andalan Prabowo yang salah satu tujuannya adalah memastikan koperasi desa bisa menjalankan fungsi perdagangan ritel di desa-desa.
Artinya sederhana:
gerai ritel swasta yang sudah ada ditutup supaya ruangnya bisa diisi oleh koperasi yang terafiliasi dengan program pemerintah.
Bukan karena ada masalah dengan pelayanannya.
Bukan karena ada keluhan dari konsumen.
Tapi karena ada kepentingan yang lebih besar yang membutuhkan ruang itu.
Dan ini yang paling pedas:
150 karyawan kehilangan pekerjaan.
Kalau setiap karyawan punya keluarga dengan 2-3 orang tanggungan ada sekitar 300-450 orang yang terdampak langsung dari satu kebijakan penutupan di satu kabupaten kecil.
Dan ini baru satu kabupaten.
Lombok Tengah.
Dengan 25 gerai yang ditutup.
Berapa kabupaten lain yang sedang atau akan melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia atas nama program yang sama?
Dan ini yang paling mengerikan sebagai pesan kepada semua pelaku usaha:
Kalau lo punya usaha di Indonesia sekarang dan tiba-tiba ada program pemerintah yang membutuhkan ruang bisnis yang sama dengan yang lo jalankan negara bisa menutup usaha lo kapan saja.
Bukan karena lo salah.
Bukan karena lo melanggar hukum yang berlaku sejak awal.
Tapi karena ada Perda yang bisa diaktifkan atau diterapkan secara selektif ketika dibutuhkan.
Investor asing yang sudah komplain ke Prabowo soal kepastian regulasi ini adalah contoh nyata kenapa
mereka takut masuk.
Hari ini Alfamart.
Besok siapa?
Dan sambungkan ini dengan kondisi yang lebih besar:
Badai PHK sedang mengintai.
Rupiah di Rp17.700.
Lapangan kerja tidak tumbuh.
Dan di tengah semua itu ada kebijakan yang menambah 150 pengangguran baru di satu kabupaten kecil dengan alasan penataan pasar.
Prabowo bilang: "Kalau tidak beres copot. Sederhana."
Tapi 150 orang yang tidak beres hidupnya bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak punya siapapun yang bisa mereka copot.
Negara yang seharusnya memberi rasa aman bagi rakyat yang bekerja keras justru menjadi sumber ketidakpastian yang paling besar.
Karyawan Alfamart itu tidak meminta banyak.
Mereka hanya minta bisa tetap bekerja.
Minta jangan dijadikan pengangguran baru di tengah
kondisi ekonomi yang sudah sulit.
Dan jawaban yang mereka dapat adalah:
datang ke kantor Bupati mengantri
memohon dengan harapan ada yang mendengar.
Itulah posisi rakyat kecil di Indonesia sekarang. Bukan warga negara yang dilindungi.
Tapi pemohon yang berharap penguasanya bermurah hati.
"Sebelum matahari terbenam, Pangkostrad harus sudah diganti", kata Presiden Habibie.
Jumat pagi 22 Mei 1998, Panglima ABRI Wiranto menghadap Presiden Habibie.
Wiranto melaporkan adanya pergerakan pasukan Kostrad dari luar daerah secara besar-besaran menuju Jakarta, termasuk ke arah kediaman Habibie di Kuningan dan Istana Merdeka, tanpa adanya koordinasi maupun perintah resmi dari Pangab.
Mendengar laporan tersebut, Habibie langsung mengambil keputusan tegas: Prabowo harus diganti dari jabatan Panglima Kostrad sebelum matahari terbenam pada hari itu.
Sore harinya, setelah mengetahui keputusan tersebut, Prabowo Subianto datang ke Istana Merdeka untuk menghadap Presiden Habibie.
Sintong Panjaitan yang berjaga di luar ruangan melihat Prabowo datang dengan pakaian lapangan lengkap dan membawa senjata api (pistol) yang tersarung di pinggangnya.
Berdasarkan aturan protokoler Istana yang sangat ketat, siapa pun tidak boleh membawa senjata ke hadapan presiden. Sintong kemudian meminta ajudan presiden untuk menegur dan meminta Prabowo mencopot senjatanya terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan. Prabowo mematuhi permintaan tersebut dan menyerahkan senjatanya.
Saat bertemu presiden, Prabowo mempertanyakan alasan pencopotannya dan menganggap keputusan itu sebagai penghinaan terhadap keluarganya serta keluarga mertuanya (Soeharto). Prabowo sempat meminta waktu untuk tetap memegang kendali pasukan Kostrad.
Presiden Habibie menolak permintaan tersebut. Ia menegaskan bahwa pergerakan pasukan Kostrad ke Jakarta dilakukan tanpa perintah Panglima ABRI. Ketika Prabowo menjelaskan bahwa gerakan itu murni untuk mengamankan presiden, Habibie menyanggah dengan mengatakan bahwa pengamanan presiden adalah tugas Paspampres di bawah koordinasi Pangab, bukan tugas Pangkostrad.
Pertemuan bertensi tinggi tersebut berakhir setelah Sintong Panjaitan meminta Prabowo meninggalkan ruangan karena waktu protokoler telah habis. Prabowo sempat menatap tajam, namun akhirnya menurut dan memberi hormat pada presiden sebelum pergi meninggalkan istana.
Prabowo akhirnya dipindahkan untuk menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI di Bandung. Sedangkan jabatan Pangkostrad diserahkan sementara kepada Johny Lumintang. Keesokan harinya saat ketegangan mereda, ia dicopot dan digantikan oleh Djamari Chaniago. Johny menjadi panglima Kostrad dengan jabatan tersingkat dalam sejarah, hanya 17 jam.
Bagi Wiranto saat itu yang terpenting adalah memenuhi tenggat waktu perintah presiden, bahwa Prabowo harus dicopot sebelum malam. Terlalu lama jika harus menunggu Djamari Chaniago datang dari Bandung. Akhirnya, Johny Lumintang yang berada di Jakarta ditunjuk untuk memimpin sementara Kostrad.
Bagi Habibie, membiarkan Prabowo memegang kendali pasukan hingga keesokan pagi adalah risiko yang terlalu besar. Pencopotan harus selesai sore itu juga, sebelum matahari terbenam.
Guys, ada satu nama yang menurut gue paling banyak menimbulkan pertanyaan dari semua orang yang paham sistem militer Indonesia.
Bukan nama jenderal bintang empat.
Bukan nama menteri senior.
Bukan nama tokoh yang sudah puluhan tahun mengabdi.
Namanya Teddy Indra Wijaya.
Letkol. Baru 14 tahun dinas.
Dan dia mungkin pejabat paling berpengaruh di sekitar Presiden Prabowo saat ini.
Dan ini faktanya angka demi angka:
Teddy lulus Akademi Militer 2011.
Artinya pada tahun 2025
dia baru 14 tahun berdinas.
Di usia dinas 14 tahun itu
dia menerima Bintang Mahaputra Utama.
Sebuah penghargaan negara tertinggi.
Dan ini yang membuat seluruh komunitas militer tergeleng-geleng:
Untuk sampai ke Bintang Mahaputra seseorang normalnya harus melewati sekitar 15 tingkatan penghargaan secara berurutan:
Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun belum punya. Satya Lencana 16 tahun belum punya.
Satya Lencana 24 tahun belum punya.
Satya Lencana 30 tahun belum punya.
Bintang Kartika Eka Paksi Nararia belum.
Pratama belum.
Utama belum.
Bintang Yuda Dharma Nararia belum.
Pratama belum.
Utama belum.
Bintang Dharma belum.
Bintang Mahaputra Nararia belum.
Pratama belum.
Dan Teddy langsung dapat Bintang Mahaputra Utama.
Melompati 15 tingkatan sekaligus.
Dalam 14 tahun dinas.
Dan bandingkan dengan yang lain:
Panglima TNI bintang empat
belum dapat Bintang Mahaputra.
Wakil Panglima TNI bintang empat belum dapat.
Tiga Kepala Staf Angkatan semuanya bintang empat belum dapat.
Mereka yang sudah berdinas 33-37 tahun.
Yang sudah memimpin pasukan di berbagai operasi.
Yang sudah menanggung tanggung jawab strategis negara selama puluhan tahun.
Belum dapat.
Teddy 14 tahun dinas, pangkat Letkol sudah dapat.
Dan bukan hanya dapat tapi dapat yang Utama.
Dan ini karir Teddy yang perlu diketahui:
Dari Akademi Militer langsung menjadi ajudan.
Dari ajudan ke ajudan.
Tidak pernah menjadi komandan kompi.
Tidak pernah bertugas di daerah operasi.
Tidak pernah ditugaskan ke Papua atau perbatasan. Kulitnya kata para senior TNI masih terlalu bersih untuk seorang perwira tempur.
Di era Wismoyo Aris Munandar sebagai Kasdam Udayana ada seorang komandan batalion yang kulitnya dinilai terlalu bersih.
Langsung dikirim ke Timor Timur dulu.
"Tunggu kulitmu gosong baru saya berangkatkan."
Teddy tidak pernah melewati proses itu.
Dan jabatannya sekarang:
Sekretaris Kabinet.
Dan ini yang aneh secara struktural Seskab yang seharusnya minimal setingkat eselon 1 atau setingkat menteri di era Prabowo menjadi eselon 2.
Dijabat oleh seorang Letkol.
Artinya secara struktural Teddy berada di bawah Sekretaris Negara dan Sekretaris Militer.
Tapi kenyataannya di lapangan Menko-menko yang bintang empat dan setingkat menteri senior tidak bisa bertemu presiden karena harus melalui filter yang ada di sekitar presiden.
Dan nama yang paling sering disebut sebagai filter itu adalah Teddy.
Dan ini yang paling mengkhawatirkan dari seluruh situasi ini:
Doktor Selamat Ginting profesor ilmu politik yang karya akademisnya seluruhnya tentang hubungan sipil-militer bilang dengan sangat tegas:
"Sebenarnya agak rawan kalau komunikasi presiden hanya melalui satu filter seorang Teddy Indra Wijaya.
Menko-menko, pejabat setingkat menteri sudah setahun lebih ada yang belum pernah bertemu presiden. Berarti ada masalah."
Dan dia menambahkan perbandingan yang paling mengerikan:
"Presiden Soeharto juga merasa tidak apa-apa. Sudah diingatkan oleh akademisi, oleh orang kritis soal krisis ekonomi.
Tapi Soeharto tetap berangkat ke Mesir.
Begitu pulang kondisinya sudah seperti itu.
Saya tidak mau Presiden Prabowo mengalami hal yang sama."
Dan soal Bintang Mahaputra yang diterima Teddy bersamaan dengan Mayor Jenderal Syamsudin:
Mayor Jenderal Syamsudin adalah purnawirawan yang sudah puluhan tahun mengabdi.
Lulusan Akademi Militer 1959. Pensiun 1992.
Pernah membebaskan sandera dari OPM hanya dengan ajudannya tanpa menembakkan satu peluru pun.
Menyerahkan pistolnya sendiri sebagai gestur perdamaian.
Keberanian yang seharusnya sudah mendapat Bintang Sakti dari dulu.
Dan baru diakui sekarang setelah puluhan tahun.
Tapi dalam upacara yang sama
Teddy yang baru 14 tahun dinas dan 3 tahun saat Syamsudin pensiun menerima penghargaan yang sama.
"Ini ketidakadilan yang sangat nyata."
Dan soal Gibran ini yang belum banyak disorot:
Seorang wakil presiden secara otomatis mendapat 17 bintang tanda jasa negara.
Gibran Rakabuming usia 37 tahun, baru sebentar jadi walikota, belum ada rekam jejak pengabdian panjang secara otomatis sudah punya 17 bintang.
Sementara jenderal bintang empat yang sudah 35 tahun mengabdi belum dapat satu pun.
Sistemnya memang sedang diobrak-abrik.
Dan ini pertanyaan yang paling fundamental:
Apa yang istimewa dari Teddy?
Apa prestasi luar biasa yang membuat dia layak melewati 15 tingkatan penghargaan dalam 14 tahun dinas?
Negara belum pernah menjelaskan.
Tidak ada buku biografi yang diverifikasi sejarawan.
Tidak ada karya ilmiah tentang dirinya.
Tidak ada rekam jejak operasi lapangan yang bisa diverifikasi publik.
Yang ada hanya satu hal:
kedekatan dengan presiden.
Dan kedekatan dengan presiden bukan prestasi pengabdian seharusnya tidak pernah menjadi dasar penghargaan tertinggi negara.
Bintang Mahaputra bukan sekadar lencana.
Itu adalah simbol pengakuan negara atas pengabdian luar biasa yang sudah teruji oleh waktu, oleh medan, oleh tanggung jawab yang nyata.
Ketika simbol itu diberikan kepada orang yang belum melewati satu pun dari 15 tahapan yang seharusnya bukan hanya Teddy yang dirugikan.
Yang dirugikan adalah semua orang yang sudah melewati semua tahapan itu dengan jujur.
Dan yang paling dirugikan adalah presiden itu sendiri. Karena setiap penghargaan yang kehilangan legitimasi moralnya akan menghantui pemberi penghargaan jauh lebih lama dari yang menerimanya.
"Jangan karena seorang Teddy semua kepangkatan, jabatan, pemberian bintang, tanda jasa diacak-acak semua."
Prabowo Subianto is centralising power, marginalising opposition and spending beyond Indonesia’s means. He could undo 20 years of economic and political progress https://t.co/e59tnzLrgS
jadi tau nih prabowo asbun banget soal dolar
ternyata dia dan adiknya punya 50 perusahaan
karena batu bara, kelapa sawit/CPO, atau nikel adalah komoditas yang paling diuntungkan
saat dolar menguat.
apakah di sengaja supaya usaha dia
cuan semua luber luber?
estimasi cuan pertahun bisa 10-20 triliun dia
perusahaan dia dan adiknya:
- PT Nusantara Energy
- PT Kertas Nusantara
- PT Kiani Hutani Lestari
- PT Nusantara Kaltim Coal
- PT Nusantara Wahau Coal
- PT Tidar Kerinci Agung
- PT Jaladri Swadesi Nusantara
- PT Arsari Tambang
- PT Mitra Stania Prima
- PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI)
- PT Arsari Sentra Data
- PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN)
- PT Arsari Enviro Industri
A new Amnesty International report details how the administration of Indonesia's Prabowo Subianto launches coordinated disinformation campaigns and frames civil society actors as ‘foreign agents’ to muzzle critics.
https://t.co/WZtsaq962C
Far too much in Indonesia depends on a thin-skinned former general with a sketchy human-rights record. Prabowo Subianto needs to hear some unpalatable truths https://t.co/kWEld3J9dR
buat yang tidak sempet nonton pidato prabowo
berikut ringkasannya :
- Nyampein angka-angka yang akan dicapai
- Curhat
- Nyalahin Belanda
- Curhat lagi
- Bakalan bangun cold storage
- Curhat lagi
- Nyalahin asing
- Ngasih tau masalah. Tapi dia balik nanya
- Beliau sadar kalo kebanyakan marah
- Ekspor bakalan dikontrol oleh BUMN
- PRODUCT REPLACEMET KOPIKO (Beliau mau jadi brand ambassador mungkin)
- Curhat kalo sore suka minta ttd padahal udah capek
- MBG
- DANANTARA
- KOPDES
Indonesian authorities used online disinformation campaigns to brand activists and journalists as "foreign agents" and silence dissent, sometimes leading to physical threats, Amnesty International said. https://t.co/sFoBm6AbMx
Far too much in Indonesia depends on a thin-skinned former general with a sketchy human-rights record. Prabowo Subianto needs to hear some unpalatable truths https://t.co/8cvnt563TJ
Photo: Getty Images