Kart

part-time chemist, full-time goonerette

[Kart @kdwiw]

@txtdrbekasi Cikedokan mati listrik

[Kart @kdwiw]

2-3 bulan lalu beli bundling kuota 3 bulan lewat tokped (reaktivasi kuota lewat redeem voucher tiap bulan). Pas redeem, cuma ada notif intinya disuruh nunggu sampai pilihan paket tersedia. Oke. Berkali-kali coba redeem karna masih gak aktif juga. Dan sekarang, hilang. Rugi 300rb

[Kart @kdwiw]

Pom mini mobil indostation dah seminggu ini kosong terus. Mana bensin tinggal sebatang.

[Kart @kdwiw]

Ouchhh

[Kart @kdwiw]

Masuk surga jalur kaum menengah di Indonesia

[Indo Gunner @Indo_Gunner]

Masih ingat saat Arsenal menjadi bahan becandaan fans2 rival?

Sekarang mereka bahkan membutuhkan Arsenal kalah di final Liga Champions lewat adu penalti, hanya agar para fans rival bisa menikmati akhir musim mereka sendiri

Sunguh perubahan sikap yg luar biasa

[Kart @kdwiw]

EZE LU NAPE DODOL BANGET ABIS MAKAN MBG APA 🤬

[Prabowo Subianto @prabowo]

14. Anggaran perjalanan dinas: Rp. 20 T per tahun. Ini pemborosan. Harus dicoret. Jika saya presiden, tidak boleh pejabat RI plesiran ke LN.

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Izinkan ikut berpendapat tentang situasi belakangan ini…

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, gue perlu lo baca ini baik-baik karena ini menurut gue salah satu potret paling absurd yang pernah terjadi di republik ini dalam satu hari yang sama.

Pagi — Prabowo bilang di depan ribuan rakyat:
"Mau dolar berapa ribu kek, di desa kan enggak pakai dolar."

Siang — Kapolri Listyo Sigit laporan ke Prabowo soal hasil panen jagung Polri.
Dan Prabowo memberi apresiasi.

Bukan panen raya hasil tangkap pengedar narkoba. Bukan laporan pemberantasan korupsi.
Bukan statistik kejahatan yang berhasil ditekan.

tapi Panen jagung.
sekali lagi karna panen jagung

Kapolri sekarang tugasnya apa:
661.112 hektar lahan jagung ditanami Polri di 2025. Hasil panen 3,9 juta ton.
Target 2026 naik jadi 1,37 juta hektar.

Polri punya gudang ketahanan pangan.
Polri punya SPPG dapur MBG.
Polri ekspor jagung ke Malaysia dengan margin Rp500 per kilogram.

Dan Kapolri berdiri di depan Presiden melaporkan ini semua dengan bangga.

Gue perlu tanya dengan sangat serius:
Ini Kapolri atau Menteri Pertanian?

Sementara itu di tempat lain di hari yang sama:

Josepha Alexandra siswi SMA yang hafal konstitusi sampai tidur komat-kamitstres berat di rumah setelah diancam lewat WhatsApp oleh nomor tak dikenal karena berani mempertanyakan ketidakadilan juri di lomba cerdas cermat.

Dia bertanya kepada kakaknya:
"Kak, apa aku harus minta maaf?
Katanya aku yang bikin gaduh."

Nadiem Makarim yang membangun ekosistem yang menghidupi jutaan keluarga driver ojol, yang hartanya berkurang selama menjabat,

yang tidak ada satu sen aliran dana yang bisa dibuktikan masuk ke rekeningnya dituntut 27 tahun.

Tom Lembong mantan menteri juga pernah mengalami hal yang
dan masih banyak lagi

Dan ini yang paling bikin gue tidak habis pikir:

Di negara ini sekarang:
Ahli serangga bisa jadi Ketua BGN.
TNI bisa jadi dirut BUMN.
Kapolri tugasnya nanam jagung.
Pejabat yang ketahuan merokok dan main game waktu rapat cuma ditegur.

Tapi orang yang membangun lapangan kerja jutaan orang dituntut 27 tahun.
Anak SMA yang berani jujur diancam somasi.
Wartawan yang laporkan fakta bencana ditekan bosnya untuk diam.

Lo tanya kenapa Amerika bisa sejahtera
padahal kapitalis.

Kenapa China bisa jadi ekonomi nomor dua padahal komunis.

Sementara kita yang katanya demokrasi berlandaskan Pancasila malah makin jauh dari Pancasila itu sendiri.

Gue akan jawab dengan jujur.

Amerika sejahtera bukan karena kapitalisnya.
Tapi karena institusinya bekerja.
Polisi Amerika tugasnya penegakan hukum bukan nanam jagung.

Jaksa Amerika membuktikan kasusnya di pengadilan yang fair bukan dengan audit dari lembaga di bawah presiden.

Anak muda Amerika yang mempertanyakan ketidakadilan dilindungi hukum, bukan diancam WhatsApp.

China jadi ekonomi nomor dua bukan karena komunisnya.
Tapi karena mereka punya satu musuh bersama yang konsisten dikejar: korupsi.

Xi Jinping mencopot jenderal bintang empat
kalau terbukti korup.
Tidak ada yang kebal.
Tidak ada yang terlalu besar untuk dijatuhkan.

Sementara kita?
Kita punya Pancasila yang indah di atas kertas.

Kita punya konstitusi yang dihafal anak SMA sampai tidur komat-kamit.
Kita punya semboyan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tapi eksekusinya adalah Kapolri nanam jagung,
siswi SMA diancam WhatsApp,
dan orang yang menutup celah korupsi pendidikan dituntut 27 tahun.

Yang paling miris dari semua ini:
Bukan pejabatnya.
Bukan sistemnya.
Tapi fakta bahwa kita semua sudah mulai terbiasa.

Kita baca berita Kapolri nanam jagung dan kita scrolling terus. Kita baca anak SMA diancam dan kita bilang "kasihan" lalu lanjut.

Kita baca Nadiem dituntut 27 tahun dan kita berdebat di kolom komentar.

Normalisasi itulah yang paling berbahaya.
Karena ketika absurditas sudah terasa normal tidak ada lagi yang merasa perlu berubah.

Negara yang Kapolrinya bangga laporan panen jagung ke presiden sementara anak SMA yang hafal konstitusinya diancam WhatsApp adalah negara yang sedang kehilangan arah dengan sangat serius.

Bukan karena tidak ada orang baik di dalamnya. Josepha ada.
Nadiem ada.
Para wartawan yang tetap meliput dengan jujur ada. Para guru yang tetap mengajar dengan tulus ada.

Tapi sistem yang seharusnya melindungi mereka justru sedang sibuk nanam jagung.

[Wicaksono Management LC @bigdigjohnny]

Buat yang MALAS MEMBACA tapi BUKAN PARJO PARCOK. Saya bantu translasi article the Economist biar ga IKUTAN DUNGU teriak antek asing dan "semua akan hilang ketika IHSG bullish":

"Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pernah menyaksikan negaranya hancur sebelumnya. Itu terjadi pada tahun 1998, saat krisis keuangan Asia. Kala itu, runtuhnya ekonomi memicu protes massa dan tumbangnya bapak mertua Pak Prabowo, Suharto, seorang diktator yang terkenal korup. Peristiwa itu juga melemparkan Pak Prabowo, yang sempat berharap bisa menggantikan Suharto, ke dalam pengasingan politik. Butuh waktu seperempat abad baginya untuk merangkak kembali, hingga akhirnya berhasil meraih kursi nomor satu pada tahun 2024.

Jadi, Anda mungkin berpikir dia akan sangat berhati-hati terhadap krisis fiskal lainnya: Anda salah.

Pemimpin negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini telah memusatkan kekuasaan dan mengelilingi dirinya dengan sekelompok penjilat. Dia mendepak menteri keuangan yang dihormati dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menyebut IMF "bodoh" dan mengatakan kepada The Economist pada bulan April bahwa presiden tidak perlu khawatir tentang "perkembangan ekonomi global [atau] harga minyak dunia". Para pelaku bisnis di Indonesia takut untuk bersuara, mungkin karena Pak Prabowo adalah mantan jenderal antikritik dengan rekam jejak hak asasi manusia yang dipertanyakan, atau mungkin karena belakangan ini dia kerap mengintimidasi bisnis-bisnis besar.

Pak Prabowo tampaknya mengisolasi diri dari kenyataan. Jadi, dia mungkin tidak akan mendengarkan nasihat yang masuk akal. Namun, inilah beberapa masukan untuknya. Proyek-proyek kesayangannya tidak terjangkau. Sebelum perang Iran, menghabiskan proyeksi 10% dari anggaran hanya untuk dua proyek saja—makan siang gratis di sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa—hanya sekadar pemborosan. Sekarang, krisis energi telah menghapus semua ruang untuk melakukan kesalahan. Pak Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis.

Dia harus memotong pengeluaran untuk proyek-proyek kesayangannya, atau memangkas subsidi bahan bakar fosil Indonesia yang sangat besar, atau melanggar undang-undang yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Setiap pilihan memiliki risiko. Memangkas proyek mubazirnya akan membuatnya tampak lemah. Membiarkan harga energi naik akan mengundang kerusuhan. Jadi, Pak Prabowo mungkin akan mengambil jalan ketiga: membiarkan defisit menembus batas hukumnya.

Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Memang benar, batas 3% adalah angka sewenang-wenang yang disalin-tempel dari Perjanjian Maastricht Eropa. Namun sejak krisis 1998, angka itu telah menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga disiplin fiskal. Sekarang para investor mulai cemas. Pembayaran bunga sebagai bagian dari pendapatan pemerintah melonjak tajam. Lembaga pemeringkat kredit sedang bersiap untuk menurunkan peringkat. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, modal asing senilai $6 miliar telah keluar dan rupiah telah melemah sebesar 11% terhadap dolar ke rekor terendah. Menjebol batas anggaran akan mendorong biaya pinjaman menjadi lebih tinggi.

Bahkan saat dia membuat ekonomi menjadi lebih genting, Pak Prabowo juga mengikis demokrasi Indonesia. Oposisi legislatif hampir sepenuhnya dilumpuhkan, dan proposal untuk mengakhiri pemilihan langsung gubernur provinsi bukan merupakan pertanda baik. Masyarakat sipil diintimidasi. Ruang untuk berbeda pendapat sangat sedikit, dan jika ada, minim pergulatan kreatif antar-gagasan yang saling bersaing. Terlalu banyak hal yang bergantung pada naluri seorang mantan tentara tunggal yang mendapat saran buruk.

Dia perlu mendengar kebenaran yang pahit. Ya, bahan bakar murah memang populer. Namun hal itu mendorong konsumsi di tengah situasi kelangkaan. Ya, orang-orang menyukai makan siang gratis di sekolah. Namun memberikannya kepada semua orang adalah pemborosan. Lebih bijaksana untuk fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin, yang membutuhkan nutrisi lebih baik guna mencegah stunting (tengkes). Ya, petani Indonesia kerap diperas oleh tengkulak saat membeli pupuk. Namun ada cara yang lebih murah untuk mengatasi hal ini ketimbang membangun 80.000 koperasi desa, yang kemungkinan besar justru rentan korupsi. Dan ya, batas defisit 3% bisa saja dinaikkan suatu hari nanti. Namun pertama-tama, Pak Prabowo harus meyakinkan pasar bahwa keuangan Indonesia berada di tangan yang aman.

Persimpangan jalan baru

Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam seperempat abad terakhir. Di bawah serangkaian pemerintahan yang cukup pragmatis, pendapatan per kapita telah meningkat lebih dari dua kali lapor dan demokrasi mulai berakar. Pak Prabowo bukanlah penguasa kleptokratis seperti mendiang bapak mertuanya, tetapi dia sedang mengikis kemajuan yang telah dicapai negaranya sejak masa-masa kelam dulu.

Presiden harus berhenti mencoba membungkam oposisi di legislatif, media, dan masyarakat sipil. Perbedaan pendapat yang tidak menemukan saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan, seperti yang terjadi dalam kerusuhan tahun lalu. Bersikeras bahwa oposisi harus "sopan" adalah resep yang suatu hari nanti justru bisa mengubahnya menjadi kekerasan.

Masih ada harapan. Pak Prabowo peduli dengan warisan kepemimpinannya. Jadi, dia perlu menyadari bahwa negara kepulauan yang sangat besar, luas, dan multi-etnis seperti Indonesia tidak bisa begitu saja diberi perintah layaknya sebuah unit tentara. Indonesia membutuhkan seorang panglima tertinggi yang mendengarkan banyak suara, bukan yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya bisa berkata "ya""

[soothsayer @iamasoothsayer]

2023: Corona ended
2026: Hantavirus

[Anies Rasyid Baswedan @aniesbaswedan]

Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran.

Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Sambil menunggu informasi lengkapnya, izinkan berbagi tentang paradigma ilmu murni dan ilmu terapan ini.

Ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Seolah berdiri di menara gading, tidak menyentuh denyut kebutuhan industri. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal. Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap “tidak berguna”, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan.

Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja.

Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya.

Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia.

Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap “tidak praktis”.

Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal.

Tentu, keterhubungan dengan industri itu penting. Bila suka apel bukan berarti benci jeruk. ;)

Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu tidak harus dengan menutup ilmu murni. Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan.

Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa.

Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri.

Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Antara yang langsung terpakai dan yang menjadi fondasi. Antara keterampilan dan pemikiran. Antara kebutuhan hari ini dan visi hari esok.

Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada sidak DPR ke gudang motor listrik MBG
sekitar beberapa hari yang lalu
dan yang mereka temukan menurut gue adalah salah satu bukti paling konkret dari bagaimana program ini dijalankan.

Yang ditemukan saat sidak:
DPR mendatangi kantor dan gudang tempat penyimpanan motor listrik program MBG di Jakarta.

Hasilnya:
masih terkunci.
Belum beroperasi.
Motor sudah dibeli.
Anggaran sudah keluar Rp1,2 triliun.

Tapi gudangnya terkunci.
Motor belum dipakai.
Dan program yang katanya butuh motor ini untuk operasional SPPG tetap berjalan tanpa motor itu.

Pertanyaan pertama yang langsung muncul:
Kalau program bisa berjalan tanpa motor untuk apa motor itu dibeli?

Dan kalau motor sudah dibeli tapi gudangnya masih terkunci motor itu sekarang ada di mana?
Siapa yang memegang?

Soal merek Emo Electric Mobility dan ini yang mencurigakan:
dalam video sidak itu menunjukkan papan bertuliskan merek Emo Electric Mobility sebagai pemasok motor listrik untuk kepala SPPG.
Tapi anggota DPR menemukan kejanggalan:
motor sudah beredar lebih dulu sebelum proses pengadaan resmi selesai.

Ini bukan detail kecil.
Dalam pengadaan pemerintah barang tidak boleh beredar sebelum kontrak ditandatangani dan proses administrasi selesai.
Kalau motor sudah beredar lebih dulu itu artinya ada proses yang tidak sesuai prosedur.

Siapa yang memesan duluan?
Siapa yang membiayai sebelum kontrak resmi?
Dari mana modalnya?
Pernyataan Charles Honoris yang paling tepat:

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan dua hal langsung dan keras:

Satu — dasar pemilihan merek Emo.
Kenapa merek ini yang dipilih?
Apakah ada tender terbuka?
Apakah ada perbandingan harga dengan merek lain?
Apakah ada kajian teknis yang dipertanggungjawabkan?

Dua — relevansi motor trail untuk kepala SPPG di perkotaan.
Motor trail adalah kendaraan off-road yang dirancang untuk medan berat.
Kepala SPPG tugasnya mengelola dapur dan distribusi makanan bukan melintasi hutan atau pegunungan. Di Jakarta yang macet motor trail justru lebih tidak efisien dari motor biasa.

Kebutuhan kendaraan listrik untuk kepala SPPG sangat tidak mendesak.
Ini bukan pendapat yang kontroversial.
Ini common sense.

Dan ini konteks yang membuat semuanya semakin berat:

Di saat yang sama:
BPOM tidak punya anggaran Rp2,9 miliar yang bisa digunakan untuk sampling makanan MBG untuk memastikan makanan yang dimakan anak-anak itu aman.

BGN punya anggaran Rp1,2 triliun untuk motor listrik yang gudangnya masih terkunci dan belum jelas kegunaannya.

Ini bukan soal salah prioritas kecil-kecilan.
Ini adalah cermin dari keseluruhan tata kelola program yang menurut gue sudah sangat bermasalah secara fundamental.

Pola yang sudah terlalu konsisten untuk disebut kebetulan:

Semir sepatu — harganya tiga kali lipat pasar. Dipecah 12 paket kontrak.

Kaos kaki — Rp100.000 per pasang.

Motor listrik — Rp1,2 triliun. Gudangnya terkunci. Motor beredar sebelum kontrak resmi.

Digitalisasi — Rp3,1 triliun.

Dan dari semua itu yang sampai ke piring anak-anak menurut survei hanya 6,5%.

Sementara Mahfud MD menyebut dari triliunan anggaran MBG yang untuk makan hanya Rp34 miliar.
Ini bukan kebocoran kecil di pinggir sistem.
Ini adalah sistem itu sendiri yang bermasalah.

Yang perlu dituntut sekarang bukan nanti:

Satu — audit forensik menyeluruh atas seluruh pengadaan BGN: motor listrik, semir sepatu, kaos kaki, digitalisasi. Berapa harga pasarnya, berapa yang dibayar, siapa vendornya, bagaimana prosesnya.

Dua — penjelasan transparan mengapa motor sudah beredar sebelum kontrak resmi dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur itu.

Tiga — realokasi anggaran segera dari pengadaan yang tidak esensial ke pengawasan kualitas makanan termasuk memberikan BPOM anggaran yang memadai untuk sampling.

Empat — penjelasan ke publik soal isi gudang yang masih terkunci: motornya ada di mana, kondisinya bagaimana, kapan akan digunakan.

Charles Honoris menegaskan satu hal yang menurut gue harus jadi prinsip dasar program ini:

"Program MBG bertujuan memperbaiki gizi anak-anak. Program ini tidak boleh menjadi ajang pembagian proyek."

Tapi fakta yang ditemukan saat sidak gudang terkunci, motor beredar sebelum kontrak, merek yang dipertanyakan dasar pemilihannya, anggaran triliunan yang sebagian besar tidak sampai ke makanan menunjukkan bahwa program ini sudah bergerak jauh dari tujuan awalnya.

Dan selama tidak ada pertanggungjawaban yang konkret dan terukur setiap rupiah yang keluar dari anggaran MBG adalah rupiah yang berpotensi tidak sampai ke tujuannya.

Yaitu perut anak-anak Indonesia yang lapar.

[Kart @kdwiw]

Terakhir beli kuota XL dah, bulan depan ganti provider @myXL

[Kart @kdwiw]

@myXL

[Kart @kdwiw]

@myXL hi ka. Ini saya sudah coba klaim dari kemarin kok masih tetap belum masuk ya? Niatnya mau diaktifkan agar kuota sebelumnya bisa terakumulasi, malah hangus. Ini saya beli 3 in 1 Xtra Combo Flex 4XL di bulan Maret. Tolong bagaimana solusinya?

[MatSot @Navpem]

Indonesia Diobral‼️

Ketika Eropa, negara-negara Teluk, Amerika-Selatan hingga Afrika menjauh, Indonesia malah mendekat ke AS.

Akan ada kesepakatan pada 15 April 2026, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin ketemu dengan Pete Hegseth di Washington.

Jika disepakati, ini bukan cuma kerja sama militer biasa, tapi pemberian "blank cheque" ke AS untuk menggunakan wilayah udara Indonesia.

Usulan AS adalah:

1. "Blanket Overflight Clearance":
Indonesia memberikan izin terbang massal untuk semua pesawat militer AS. Artinya, pesawat AS tidak perlu mengajukan izin satu per satu setiap mau melintas.

2. Notifikasi, Bukan Permohonan:
Sistemnya adalah "notification-based". AS cukup memberi tahu, bukan minta izin, bahwa pesawat mereka mau lewat. Begitu terus sampe ada pemberitahuan pembatalan dari AS. Ini artinya menghilangkan kendali Indonesia atas lalu lintas udara militernya sendiri.

3. Ruang Lingkup Luas:
Izin ini diberikan untuk "contingency operations, crisis response missions, and mutually agreed exercise-related activities." Frasa "contingency operations" dan "crisis response" ini sangat lentur dan bisa dimaknai macam-macam, termasuk operasi militer besar.

4. Jalur Panas (Hotline):
Disebutkan juga pembentukan hotline langsung antara US Pacific Air Forces (PACAF) dan pusat operasi udara Indonesia. Ini adalah standar untuk sekutu dekat, tetapi di konteks ini, lebih berfungsi untuk mengoordinasikan aliran lalu lintas pesawat AS yang padat.

Sumber: The Sunday Guardian Live (12 April 2026)

Kita sudah lihat bagaimana AS menempatkan negara-negara sekutunya di Teluk berasa dalam bahaya. Mereka tak diberitahu, lalu harus menerima konsekuensi tindakan AS-Israel ke Iran.
‼️‼️‼️‼️

[Kart @kdwiw]

Baru kepikiran..
Mudah-mudahan masih ada umur di tahun depan, ada rezekinya, dan keadaan dunia membaik.

[MudjiburRohman @Mudjibur_Rohman]

@liputan6dotcom Lil @bahlillahadalia nek wes mateng yo mesti dipateni kompor e , cangkemmu gak usah mbleber rakyat yo wes paham lil. Nek gak dipateni lak gosong kyk Rai mu Lil.