Orang kayak Abu Janda, Pigai, Bahlil dan anomali lainnya cuma di-set kekuasaan biar masyarakat lupa bahwa kita ada dalam fase krisis, rupiah anjlok, PHK dimana mana, pengangguran meningkat dan MBG yang sangat amburadul
Dalam buku “The Politics and Governance of Blame” dikatakan bahwa akan ada figur figur yang disiapkan untuk menjadi kambing hitam dan samsak publik. Jangan sampai energi kita berlarut-larut ngurusin anomali-anomali itu, fokus pada isu yang lebih krusial!
Siapa yang menciptakan bisnis kayak gini sih? Anj masa tukerin uang baru ada biaya admnya 10-20% gilak.
Itu mereka dapat uang baru sebanyak itu dari mana dah?
Pantes gue tuker di bank udah pada kosong.
Di Agama Islam ini termasuk riba ya?
Kata gua mah jangan ada yang tukerin uang dijalan lagi, biarin mereka capek nungguin dijalan akibat kerakusannya.
Kayak gini aja pemerintah gak bisa kontrol, giliran THR dipalakin🤭
Harus ada aturan dan kontrol yang tegas nih buat pemerintah biar yang seperti ini tidak ada lagi.
Bagaimana mungkin panggung acara stasiun TV nasional diisi oleh binatang yang teriak teriak "Gua gak ada urusan sama perasaan lo, Anjiiiiing..!"
Dan itu ditujukan ke orang yg lebih tua dan layak dihormati
@officialinews_ kalian GAGAL.
(Mohon dimaklumi, akun gratisan)
Yang disampaikan anak muda ini adalah keresahan kita semua (kecuali yang tertipu atau dapat benefit dr ketidakberesan ini)
Silakan disebarkan artikulasi ini, atau setidaknya komen di sini.
Kita harus membuka banyak mata.
...Akun centang biru/gak yg mau gw follow, reply aja.
Gak perlu folbek
Yg penting jgn:
-Pro Zionis
-share bokep
Pro rezim pun masih ok.
Mau pura2 folbek lalu unfol pun gpp, gw gak pernah baper soal itu dari dulu
Gw gak ikut monet karna hobi gw QNTL2in Prabowo... (``,)
Pada sakit ya mereka itu?
Moral entah kemana
Ekonomi morat-marit
Hukum berantakan
Disintegrasi mengintai
Rakyat di bawah makin kembang kempis.
Pemilu masih 4 tahun lagi, sudah ribut copras-capres, wopras-wapres.
PADA SAKIT JIWA !
Ketahuilah:
Anggaran MBG 2026 MEMOTONG 223T dari anggaran untuk pendidikan!
12 hari budget MBG bisa menggaji SELURUH GURU HONORER selama setahun dgn gaji 1,7 jt /bulan!
Yg dibanggakan cuma capaian jumlah, BUKAN EVALUASI tujuan program!
#AntiKritik
Saya menyimak dengan prihatin pernyataan dari saudara Endipat Wijaya, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra yg seolah-olah menempatkan relawan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai rival dalam konteks penanganan musibah. Pendekatan seperti “jangan kalah viral” ini terasa tidak tepat, karena justru mengubah semangat gotong royong menjadi kompetisi yg tidak sehat. Padahal, dalam situasi bencana seperti ini, kontribusi relawan dan masyarakat sipil yg turun tangan membantu sesama bukanlah ancaman, melainkan bantuan nyata yg meringankan beban dan tanggung jawab aparatur negara.
Secara horisontal, ini memperkuat ikatan sosial komunal di masyarakat, di mana warga saling bahu-membahu tanpa pamrih. Secara vertikal, hal ini juga membawa dimensi spiritual, seperti nilai-nilai kemanusiaan dan empati yg menjadi pondasi moral bangsa kita. Para relawan ini bekerja dengan sumber daya yg sangat terbatas—tidak seperti aparatur negara yg dilengkapi peralatan lengkap, logistik memadai, dan dukungan struktural. Anggaran mereka pun hanya mengandalkan donasi dari sesama warga, yg sering kali ala kadarnya dan bergantung pada kebaikan hati masyarakat. Banyak juga yg mengeluarkan anggaran dari kantong pribsdi atau tabungan keluarga atau bisnisnkecilnya yg tak seberapa. Sama sekali tidak mengumpulkan dana dari masyarakat. Semua transportasi darat, air, maupun udara untuk mengangkut logistik bantuan dikeluarkan dari kantong pribadi. Tidak meminta sepeser pun kepada negara, sambil tetap berkontribusi melalui pajak, PNBP, dan kewajiban warga negara lainnya. Bagi saya, inilah wajah relawan ‘next level’ yg bahkan tak menyiapkan dokumentasi demi validasi.
Sementara itu, aparatur negara didukung oleh anggaran negara yg sudah dialokasikan, sumber daya manusia profesional, serta akses ke infrastruktur nasional. Jika benar-benar “kalah viral” dalam menunjukkan kontribusi, bukankah itu menjadi sinyal bahwa ada aspek internal yg perlu dibenahi seperti efisiensi koordinasi, transparansi, atau kecepatan respons, daripada menjadikan relawan sebagai saingan seakan berebut kata ‘si paling peduli’?
Pada akhirnya, ironisnya, sebetulnya aparatur negara justru tidak kalah viral—tapi bukan karena prestasi, melainkan pernyataan dan perbuatan kontroversial yg tidak produktif kok. Diakui atau pun tidak. Sebutlah mulai dari komentar awal Kepala BNPB, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Kehutanan, Panglima TNI AD, Kepala Daerah hingga saat ini oknum anggota DPR RI Komisi I sendiri, semuanya menjadi buah bibir di media sosial, sayangnya bukan karena solusi, tapi karena memicu polemik yg justru ‘menyulitkan’ penanganan bencana. Bukankah lebih baik energi itu diarahkan untuk kolaborasi daripada kompetisi?
Akhirnya, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yg tulus kepada setiap individu, komunitas, perusahaan, dan lembaga yg telah berkontribusi baik dalam bentuk doa, tenaga, dana, logistik, maupun sekadar menyebarkan berita. Terima kasih kepada para warga yg diam-diam atau terang-terangan berdonasi, kepada sopir truk yg rela bolak-balik tanpa bayar, kepada pilot dari maskapai perintis yg dengan gagah berani menembus daerah terisolasi dan nakhoda kapal, perahu kayu hingga perahu karet yg meengevakuasi korban dan membawa bantuan, kepada ibu-ibu yg memasak ratusan porsi nasi bungkus ala kadarnya, kepada anak muda yg menggalang donasi dan aksi di media sosial, kepada jurnalis yg meliput tanpa henti, dan kepada semua relawan lapangan yg mungkin sudah lupa dengan hak dirinya sendiri, kepada semua aparatur negara baik sipil mau pun militer. Kontribusi kalian sekecil apa pun adalah napas bagi para korban bencana. Tanpa kalian, para oknum pejabat negara dan wakil rakyat yg kadang menyebalkan itu, bukan apa-apa.
Tabik.