Ini jelas kurang etis, mengingat seharusnya dia melakukan pengecekan terhadap informasi yang beredar sebelum membuat pernyataan terbuka. Sebuah tugas yang seharusnya sangat mudah bagi seorang menteri pertahanan.
Menhan Sjafrie Samsoedin seolah lepas tangan dengan polemik yang ditimbulkannya. Pada 20 November lalu, Sjafrie menyebut ada “negara dalam negara” pada sebuah konferensi pers dalam latihan tiga matra di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Karena hakikat demokrasi adalah sebuah sistem untuk bisa menghalangi seseorang atau pihak untuk mengonsolidasi kekuasaannya secara berlebihan. Kekuasaan yang berlebih, adalah corrupt absolutely (*)
Jika bisa, maka ini akan menjadi game changer. Tak ada lagi seorang ketum parpol menjadi orang berkuasa yang left unchecked. Tidak ada lagi ketum seumur hidup seperti Surya Paloh di Nasdem, Prabowo Subianto di Gerindra, Megawati di PDIP, Cak Imin di PKB, dan nama-nama lainnya.
Begitu ada pergantian konstan di parpol dan anggota DPR, maka akan selalu terjadi dinamisasi politik, dan tak mungkin lagi terjadi konsolidasi politik edan-edanan seperti ini. Kalau pun ada, umurnya paling hanya sepuluh tahun. Karena terbatasi masa jabatannya.
Presiden saja bisa dibatasi masa jabatannya, kok ketua parpol tdak bisa? Kok anggota dewan tidak bisa? Duduki gedung DPR/MPR dan paksa mereka bersidang untuk mengubah UU parpol dan UU terkait.
Maka, perlu sekali jika terjadi aksi massa lagi, maka yang disasar adalah perubahan politik. Buat pembatasan masa jabatan dua kali periode pada ketum parpol, buat pembatasan masa jabatan dua kali bagi anggota DPR.