Guys, ada sesuatu yang sangat ironis yang terjadi dalam dua hari berturut-turut di Indonesia.
1 Mei — Hari Buruh.
Prabowo hadir di Monas.
Berdiri di panggung bersama puluhan ribu buruh. Bernyanyi.
Berpidato.
Mengumumkan cicilan KPR 40 tahun dan potongan ojol 8%. Kaos 200 ribu lembar dibagikan. Sangat meriah.
2 Mei — Hari Pendidikan Nasional.
Prabowo rapat tertutup di Hambalang.
Tidak ada seremoni khusus.
Tidak ada pidato untuk guru dan siswa.
Tidak ada satu pun agenda yang secara khusus merayakan atau memperingati Hardiknas.
Bukan kebetulan ini adalah pilihan.
Ketika seorang presiden memilih hadir secara dramatis di Hari Buruh dengan panggung besar dan ribuan orang tapi memilih rapat tertutup di rumah pribadi pada Hari Pendidikan Nasional itu bukan soal jadwal yang padat.
Itu adalah pernyataan tentang apa yang dianggap lebih penting secara politik.
Buruh hadir secara fisik dan bisa dimobilisasi.
Guru honorer yang gajinya Rp300 ribu per bulan tidak membawa massa ke Monas.
Anak-anak di sekolah rusak tidak bisa berteriak di depan istana.
Siswa disabilitas yang dibuang sistem tidak punya organisasi yang bisa mengancam stabilitas politik.
Makanya satu dirayakan dengan meriah.
Yang satu dilewati dengan rapat tertutup di Hambalang.
Dan ini bukan pertama kali Hambalang dijadikan tempat rapat kabinet:
8 Maret 2026 — lima rapat dalam satu hari di Hambalang. Membahas pendidikan, geopolitik Timur Tengah, mudik Lebaran.
2 Mei 2026 — rapat tertutup lagi di Hambalang. Membahas aspirasi buruh dan perguruan tinggi.
Pola ini konsisten.
Dan setiap kali hasil rapatnya dirilis isinya selalu berakhir dengan kalimat yang sama:
"Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia."
Tanpa angka.
Tanpa target.
Tanpa timeline.
Tanpa akuntabilitas.
Sementara di luar Hambalang kondisi pendidikan Indonesia hari ini:
Guru honorer masih ada yang menerima gaji Rp150-300 ribu per bulan. Ratusan ribu ruang kelas kondisinya rusak sedang hingga berat. Anak disabilitas masih bisa dikeluarkan sekolah secara diam-diam dan tidak ada yang menindak.
Perguruan tinggi terbaik masih terkonsentrasi di Jawa. Angka putus kuliah karena faktor ekonomi masih sangat tinggi.
Dan pada Hari Pendidikan Nasional 2026 solusi yang ditawarkan adalah: manfaatkan fakultas teknik perguruan tinggi untuk membangun daerah.
Bukan ide buruk.
Tapi itu bukan jawaban atas masalah struktural yang sudah puluhan tahun tidak selesai.
Ki Hajar Dewantara pasti sangat sedih:
Hardiknas ditetapkan untuk mengenang beliau — yang percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia tanpa kecuali.
Yang berjuang agar anak-anak pribumi bisa mengakses pendidikan yang bermartabat.
Yang mendirikan Taman Siswa karena sistem yang ada tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Dan di hari yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya presiden rapat tertutup di rumah pribadi.
Tanpa satu pun momen yang secara khusus menyapa guru, siswa, atau orang tua yang berjuang keras menyekolahkan anaknya.
"Ing ngarsa sung tulada."
Di depan memberi teladan.
Teladan seperti apa yang diberikan ketika Hari Buruh dirayakan dengan meriah tapi Hari Pendidikan Nasional dilewati tanpa pesan khusus untuk anak-anak Indonesia?
Indonesia merayakan Hari Buruh dengan kaos, panggung, dan janji-janji besar.
Dan keesokan harinya Hari Pendidikan Nasional dilewati dengan rapat tertutup di kediaman pribadi presiden yang hasilnya hanya satu paragraf rilis.
Bukan salah buruhnya.
Mereka memang harus diperjuangkan.
Tapi kalau energi, perhatian, dan kehadiran fisik presiden hanya muncul ketika ada massa yang bisa dimobilisasi dan tidak hadir ketika yang membutuhkan perhatian adalah guru honorer yang tidak punya serikat besar dan siswa yang tidak bisa berteriak di depan istana maka yang terjadi bukan keberpihakan.
Itu politik.
Dan politik yang mengorbankan pendidikan demi popularitas jangka pendek adalah utang yang akan dibayar oleh generasi berikutnya bukan oleh kita yang sekarang.
Guys, lu pada tau Gayus Tambunan?
Pegawai pajak.
Golongan 3A.
Gaji sekitar Rp12 juta sebulan.
Yang punya rekening Rp28 miliar.
Dan itu baru yang ketahuan.
Gayus Halomon Tambunan lahir 1979 di Jakarta. Kerja di Direktorat Jenderal Pajak tepatnya di subdirektorat banding pajak.
Posisinya bukan posisi strategis tingkat tinggi.
Dia bukan direktur.
Bukan pejabat eselon satu.
Tapi posisinya adalah posisi kunci.
Karena di situlah ditentukan nasib sengketa pajak antara perusahaan-perusahaan besar dan negara.
Di sinilah pajak miliaran bisa dikurangi.
Sanksi bisa dihapus.
Dan semua itu dengan imbalan tertentu.
Dan sistem pengawasannya?
Nyaris tidak ada.
Ini yang bikin gue diem lama.
Gayus bukan orang yang tiba-tiba jadi jahat.
Dia adalah produk dari sistem yang memberinya kekuasaan besar tanpa kontrol memadai.
Dalam kultur birokrasi yang sudah terlanjur permisif terhadap penyimpangan.
ICW bilang posisi Gayus adalah posisi kunci dalam ekosistem mafia pajak.
Dan hampir mustahil dia mengelola aliran dana miliaran sendirian tanpa bantuan atau perlindungan dari internal DJP, institusi perbankan, atau aparat penegak hukum.
Gayus bukan pelaku tunggal.
Dia simpul kecil dari jaringan yang jauh lebih besar.
Lalu kasusnya meledak.
Dan negara mulai bergerak.
Tapi geraknya aneh.
Dari rekening Rp28 miliar yang ditemukan penyidikan awal hanya menjerat Gayus dalam satu kasus penggelapan pajak senilai Rp395 juta.
Rp395 juta.
Dari rekening Rp28 miliar.
Ini bukan ketidakmampuan investigasi.
Ini pilihan.
Pilihan untuk melihat sesempit mungkin supaya yang di balik Gayus tidak perlu disentuh.
Dan hasilnya?
Maret 2010 Pengadilan Negeri Tangerang membebaskan Gayus.
Bebas.
Dengan rekening Rp28 miliar yang sumber uangnya tidak pernah dijelaskan secara memadai.
Publik marah.
Dan kemarahan itu masuk akal.
Tapi yang paling gila bukan vonisnya.
Yang paling gila adalah September 2010, ketika Gayus sudah berstatus tahanan, publik dikejutkan oleh foto yang beredar di media.
Gayus dengan rambut palsu dan identitas palsu ketahuan nonton turnamen tenis internasional di Bali.
Sebagai tahanan.
Yang seharusnya ada di balik jeruji.
Dan ini bukan kebetulan.
Ini bukan kelalaian.
Gayus sendiri mengaku dia membayar oknum petugas rutan dan aparat agar bisa bebas bergerak.
Dia tidak kabur lewat tembok.
Dia jalan keluar lewat pintu yang sengaja dibuka.
Dan dari sini semuanya mulai terbongkar bukan karena sistem bekerja.
Tapi karena media bekerja.
Foto-foto itu tersebar.
Investigasi jurnalistik masuk.
Publik menekan.
Dan baru setelah tekanan itu mencapai titik didih negara mulai bergerak serius.
Ini yang kemudian dikenal sebagai asal-usul istilah yang kita kenal sekarang no viral, no justice.
Tanpa foto itu mungkin Gayus selesai dengan dakwaan kecil dan hukuman ringan.
Dan dunia tidak pernah tahu.
Akhirnya Gayus masuk pengadilan serius.
Januari 2011 vonis 7 tahun.
Publik marah, jauh dari tuntutan jaksa yang 20 tahun.
Banding naik jadi 8 tahun.
Masih dianggap tidak sebanding.
Kasasi ditolak Mahkamah Agung.
Tapi kasus tidak berhenti di satu perkara.
Satu per satu kasus lain disidangkan terpisah pencucian uang, pemalsuan paspor, penyuapan pejabat rutan, suap aparat.
Total akumulasi hukuman dari semua perkara sekitar 30 tahun penjara.
Tapi ini yang paling penting dan paling jarang dibahas.
Di ruang sidang, Gayus mulai bicara.
Dia mengaku tidak bekerja sendirian.
Dia sebut nama-nama.
Dia klaim ada oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim yang terlibat dalam jaringannya.
KPK memeriksa.
Media meliput.
Publik berharap.
Dan kemudian sunyi.
Sebagian besar nama yang disebut Gayus tidak pernah benar-benar sampai ke meja pengadilan. Pengakuannya berhenti jadi wacana.
Tidak berkembang jadi tersangka baru dalam skala besar.
Dan ini adalah pola yang selalu berulang di Indonesia.
Individu dihukum.
Sistem diselamatkan.
Gayus dipenjara 30 tahun.
Tapi struktur yang memungkinkan mafia pajak dan mafia hukum tumbuh tidak pernah sepenuhnya dibongkar.
Pertanyaan yang paling jujur dari kasus ini bukan berapa tahun Gayus dipenjara.
Tapi apa yang benar-benar berubah setelah Gayus?
Apakah sistem perpajakan lebih bersih sekarang?
Apakah posisi-posisi kunci di DJP sekarang punya pengawasan yang memadai?
Apakah masih ada Gayus-gayus lain yang belum ketahuan kamera?
Kalau jawabannya tidak pasti maka kasus Gayus Tambunan bukan sejarah yang sudah selesai.
Guys, Feri Amsari lagi ngebedah program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan poin utamanya tuh bukan soal niatnya baik atau nggak, tapi cara jalannya yang dianggap bermasalah secara hukum dan sistem.
Jadi gini… menurut dia, program sebesar MBG ini harusnya punya dasar hukum yang jelas.
Masalahnya?
- Nggak ada undang-undang khusus yang ngatur program ini secara detail.
Yang ada cuma masuk ke anggaran di Undang-Undang APBN.
Padahal angkanya nggak main-main:
- Bisa tembus sekitar Rp1,2 triliun per hari
-atau sekitar Rp300–360 triliun per tahun
Nah, di sini dia mulai nyerang logikanya:
Program segede ini, makan duit ratusan triliun,
tapi:
-Tujuannya nggak dijelasin secara ilmiah
-Mekanismenya nggak transparan
-Nggak ada kajian dampak (kayak RIA / analisis ekonomi)
-Bahkan nggak ada uji coba (pilot project)
Jadi menurut dia:
ini kayak program besar tapi lompat langsung jalan tanpa test dulu
Masalah makin keliatan di lapangan
Dia juga nyorot fakta-fakta kejadian:
-Ada makanan nggak layak (mentah, dll)
-Ada kasus keracunan
- Distribusi nggak rapi
Kenapa bisa dibilang berpotensi langgar konstitusi?
Karena di Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas:
- Negara wajib melindungi hak warga, termasuk:
- hak hidup layak
- hak kesehatan
- perlindungan anak
Tapi kalau program negara justru:
- bikin orang sakit
-distribusinya kacau
-nggak dirancang dengan benar
Maka niat baik aja nggak cukup, bisa dianggap melanggar konstitusi
Dia bilang Indonesia itu problemnya bukan cuma program, tapi sistem politiknya juga:
DPR + pemerintah terlalu sejalan(koalisi besar)
Hampir nggak ada oposisi kuat
Akibatnya:
program pemerintah mudah lolos tanpa kritik serius
Program bagus + eksekusi ngawur = tetap bahaya
Kalau nggak, ya siap-siap aja digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Tapi bukannya Mahkamah Konstitusi juga bisa di sogok ya sekarang???
Guys ini berita yang kedengarannya membosankan tapi dampaknya ke kantong lo lebih nyata dari yang lo kira.
Menteri Keuangan kita baru bilang pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melebarkan defisit APBN di atas 3 persen.
Gw jelasin dulu apa artinya buat lo yang gatau
Defisit APBN itu artinya pengeluaran pemerintah lebih besar dari pemasukannya.
Selisihnya ditutup dengan utang.
Selama ini batas defisit Indonesia adalah 3 persen dari PDB.
Itu aturan yang sudah lama jadi pegangan.
Semacam garis merah yang tidak boleh dilewati karena kalau dilewati lembaga pemeringkat internasional bisa kasih nilai negatif ke Indonesia.
Dan nilai negatif itu artinya investor kabur.
Rupiah melemah.
Bunga utang naik.
Yang ujungnya rakyat biasa yang bayar lewat inflasi.
Sekarang pemerintah sedang pikir pikir untuk lewatin garis itu.
Kenapa?
Karena harga minyak dunia sedang meledak akibat konflik Iran.
Senin lalu minyak Brent sempat menyentuh 119 dolar per barel tertinggi sejak 2022.
Kemarin naik lagi ke 100 dolar lebih.
Dan Indonesia adalah negara importir minyak.
Setiap kenaikan harga minyak APBN kita ikut terkena tekanan.
Subsidi energi membengkak.
Pengeluaran pemerintah naik.
Tapi pemasukannya tidak ikut naik secepat itu.
Jadi pemerintah butuh ruang fiskal lebih besar.
Dan salah satu caranya adalah dengan melebarkan defisit.
Tapi ini yang paling bikin gw geleng geleng dari pernyataan Pak Menkeu.
Tapi tunggu dulu.
Di saat yang sama program Makan Bergizi Gratis tetap jalan.
Bahkan diperluas.
Anggarannya 1.2triliun perhari.
Dan ada rencana naik lagi.
Gw tidak sedang bilang MBG itu salah.
Niat mulianya jelas anak anak Indonesia dapat gizi yang lebih baik.
Tapi ini yang perlu lo pertanyakan.
Di tengah APBN yang sudah tertekan karena harga minyak meledak.
Di tengah rupiah yang sudah 17 ribu per dolar.
Di tengah pemerintah yang sedang mempertimbangkan lewatin batas defisit
Program yang anggarannya puluhan triliun tetap jalan penuh.
Sementara yang sampai ke lapangan di beberapa daerah masih ada lele mentah.
Nugget beku.
Dapur miliaran yang ujungnya jadi tempat terima kiriman supplier.
Jadi uangnya keluar triliunan.
Defisit melebar.
Utang bertambah.
Dan yang sampai ke anak anaknya masih perlu banyak pertanyaan yang dijawab dengan jujur.
Ini yang paling bikin gw geleng geleng dari pernyataan Pak Menkeu.
Waktu ditanya soal defisit beliau bilang saya belum tahu masih dipikirin kali.
Dan waktu ditanya kalau Prabowo oke beliau bilang kalau perintah kan kita jalankan, saya kan cuma tangan presiden.
Jadi keputusan yang akan berdampak ke seluruh rakyat Indonesia masih nunggu lampu hijau dari satu orang.
Bukan keputusan kolektif yang sudah matang.
Bukan hasil kajian panjang yang sudah ada kesimpulannya.
Tapi masih dipikirin.
Di tengah situasi global yang sedang bergejolak.
Di tengah harga minyak yang naik turun tidak karuan. Di tengah rupiah yang sudah menyentuh 17 ribu per dolar.
Masih dipikirin.
Dan ini yang paling penting lo pahami sebagai rakyat biasa.
Kalau defisit melebar pemerintah butuh tambah utang.
Utang tambah bunga naik.
Rupiah tertekan lebih dalam.
Harga barang impor naik.
Inflasi naik.
Semua itu lo rasakan setiap kali belanja di pasar atau isi bensin.
Sementara program yang anggarannya triliunan tetap jalan.
Sementara yang memutuskan masih nunggu perintah.
Sumber: CNBC
Batuk sebulan lebih nggak sembuh sembuh, akhirnya coba periksa ke dokter Paru. Hasilnya kena Bronchitis.
Padahal nggak pernah ngerokok, cuma kadang jadi perokok pasif aja karena lingkungan, apalagi gue terlalu toleran sama yang pakai iQos
Lesson learned 😊
Jika dana MBG 2026 (24T / bulan) dialihkan ke transportasi umum:
1. Januari bikin/ekspansi KRL / kereta menghubungkan Cikarang, Karawang, Cikampek, Purwakarta, Subang, Padalarang,
2. Februari bikin LRT Bandung Raya + ekspansi BRT + transformasi angkot jadi Mikrotrans + penghidupan kereta Sukabumi - Padalarang
3. Maret bikin LRT Surabaya Raya + ekspansi BRT + transformasi angkot jadi Mikrotrans,
4. April bikin LRT Denpasar dan Medan + ekspansi BRT + transformasi angkot jadi Mikrotrans,
5. Mei selesaikan DDT Manggarai-Cikarang, bikin kereta kargo Patimban - kawasan industri Rebana, ekspansi / revival / penambahan kereta kargo & dryport Priok - Cikarang - Karawang - Subang - Padalarang - Gedebage,
6. Juni bikin/ekspansi kereta kargo & KRL penumpang menghubungkan segala tempat Priok - Tanah Abang - Puri - Karawaci - Teluknaga daerah pabrik Balaraja - Cikande - Serang - Cilegon - Merak - Pandeglang,
6. Juli, Agustus, September, Oktober (4 bulan) bikin kereta Trans-Sumatra dari Bakauheni ke Banda Aceh,
7. November - Desember (2 bulan) bikin kereta Trans-Sulawesi jalur Prioritas 1 dari Makassar - Mamuju dan Gorontalo - Manado,
8. Januari 2027 bikin sebuah candi raksasa di Kaltim untuk memperingati Tahun Pembangunan 2026 di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo yang sangat bersahaja.
#Gempa Mag:6.1, 30-Sep-2025 23:49:43WIB, Lok:7.25LS, 114.19BT (47 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:13 Km #BMKG
Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data
Lukisan-lukisan Hindia Belanda abad ke-19 karyanya Antoine Payen, gurunya Raden Saleh.
A Thread.
1. Curug Cigeureuh di Malabar.
Lukisan ini adalah salah satu lukisan Payen pertama yg saya kenal. Diambil tahun 1819 dalam ekspedisi Priangan. Dua orang pemburu membidik badak.
@Sam_Ardi@tukin_dosenASN Bukti bahwa seringkali yang membuat dosen tidak sejahtera adalah dari internal & dari institusi yang menaunginya, yakni dosen sendiri & pegawai non dosen kemdikti. Sebagian dosen2 & pegawai non dosen yang haus jabatan, cari muka, dan oportunis
"Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa, tidak perlu dengan perang, cukup HANCURKAN PENDIDIKAN dan ABAIKAN PENDIDIKNYA"
🧵sebuah utas bagaimana dosen ASN Kemdiktisaintek SELALU DIKECUALIKAN untuk mendapatkan tukin sejak lama