Rifa

She/Her •Pembelajar •
Warisan terbaik itu warisan kekayaan batin dan ilmu tentangnya (kekayaan hati)•

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada kasus dari Medan yang menurut gue paling absurd dan paling menyakitkan yang pernah gue baca dalam waktu lama.

Dua pemuda usia 22 tahun
beli Pertalite 25 liter pakai jeriken.
Ditangkap. Ditahan.
Dan sekarang terancam 6 tahun penjara plus denda Rp60 miliar.

Beli. Bukan nyolong.
Beli pakai uang sendiri.
25 liter. Pakai jeriken.

Dan dijerat pasal yang sama dengan mafia migas kelas kakap.

Ini faktanya yang bikin makin tidak masuk akal:
Mereka ditangkap 6 Januari 2026 empat hari setelah KUHP baru berlaku.

Tanggal 7 Januari sehari setelah ditangkap polisi baru memeriksa ahli.

Artinya mereka sudah jadi tersangka sebelum ahli diperiksa.
Prosedur terbalik total.

Di persidangan ada kejanggalan lebih parah lagi.
Dakwaan menyebut penangkapan berdasarkan informasi masyarakat.

Tapi saksi polisi di persidangan bilang penangkapan terjadi saat patroli rutin.
Dua versi yang berbeda.
Dalam satu kasus yang sama.

Hakim pun curiga dan langsung nyeletuk keras di persidangan:

"Yang saya khawatirkan perkara ini adalah request jadi kalian tidak murni melakukan penegakan hukum."

Hakim sendiri.
Yang ngomong begitu.
Di dalam sidang.

Dan ini tentang pasal yang dipakai yang paling tidak proporsional:

Pasal 55 Undang-Undang Migas ancamannya 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.

Pasal itu dibuat untuk menjerat mafia migas penyelundup skala besar, kartel distribusi ilegal, pemain yang merugikan negara miliaran rupiah.

Bukan untuk dua anak muda yang beli 25 liter Pertalite pakai jeriken di SPBU pinggir jalan.

Kuasa hukum mereka langsung kalkulasi:
keuntungan tidak wajar dari pembelian itu?

Sekitar Rp15.000 per jeriken.
Lima belas ribu rupiah.
Itu yang dianggap sebanding dengan ancaman Rp60 miliar dan 6 tahun penjara.

"Nilai Rp60 miliar itu masuk akal kalau pelakunya pemain besar.
Ini cuma dua anak muda yang beli 25 liter."

Dan ini yang paling menohok siapa yang seharusnya jadi target:

Kuasa hukum mereka menyebut dengan sangat jelas:
yang seharusnya disorot adalah pemilik SPBU-nya yang membiarkan pengisian menggunakan jeriken terjadi di tempat usahanya.

Bukan pembelinya.
Bukan dua anak muda itu.

Tapi yang ditangkap adalah orang yang paling tidak punya kuasa dan paling tidak punya koneksi.

Yang punya SPBU? Bebas.
Yang beli 25 liter? Ditahan enam bulan.

Dan ini kondisi salah satu terdakwa yang paling menyedihkan:

Ayah dari salah satu terdakwa sedang menderita kanker. Kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan atas dasar kemanusiaan.

Dan mereka baru dibebaskan dari rutan setelah hakim mengabulkan penangguhan setelah enam bulan ditahan.

Enam bulan.
Untuk beli bensin 25 liter.

Di negara ini kepala BGN yang mengelola Rp335 triliun dan terbukti korupsi baru ditangkap setelah berbulan-bulan program berjalan.

Mafia BBM yang mengeruk subsidi miliaran masih bebas keliling. Pejabat yang merampok uang rakyat masih bisa nyalon lagi di pemilu berikutnya.

Tapi dua anak muda 22 tahun yang beli 25 liter bensin pakai jeriken ditangkap sehari setelah membeli bensin, ditahan enam bulan, dan terancam denda Rp60 miliar.

Hukum di Indonesia memang ada.
Tapi tajamnya hanya ke bawah.

Dan selama sistem ini tidak berubah keadilan di negara ini akan terus menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya uang dan koneksi.

[Pak Win #GrowWin @AsahPolaPikir]

Saat kamu berada di titik rendah dalam hidup, ingat 5 hal ini:

1. Jangan cerita ke semua orang

Ga semua orang peduli dengan ceritamu.. yang ada situasimu malah diceritain lagi ke orang lain, sering dengan bumbu tambahan. Ada juga yang justru senang lihat kondisimu, walau di depanmu terlihat paling peduli..

Belajarlah tetap terlihat seperti biasa. Kalau kamu terlihat sedang sulit, orang malah cenderung menjauh, dan peluang dibantu justru menurun.. manusia tertarik mendekat ke yang terlihat kuat, bukan yang terlihat tenggelam..

[zaada @zaada92]

Manusia sejati adalah ia yang takut pada matinya hati, bukan matinya jasad. Sebab, kebanyakan orang hanya takut ketika tubuh mereka mati, namun tidak peduli saat hati mereka perlahan mati.

Mereka mengira kehidupan hanyalah apa yang tampak di depan mata. Padahal, itulah tanda matinya rasa pada hati dan ruh.

Ketahuilah, dunia ini hanyalah seperti bayangan yang segera hilang, seperti tanaman yang cepat mengering, dan seperti mimpi yang terlihat nyata saat tidur. Namun, ketika kematian membangunkan manusia, barulah mereka sadar bahwa semua itu hanyalah mimpi.

—al-Madarij as-Salikin

[Boediantar4 @Boediantar4]

ASTAGHFIRULLAH
Batalkan MBG @officialMKRI

[Abdullah Faqih Al-Maroqi @masdullahfaqih]

السكينة ثمرة قلب رضي
بإخلاص وروح تعتمد على الله
ليست من حياة بلا مشاكل
بل من يقين أن كل قدره خير

Ketenangan itu hasil dari hati yang ikhlas menerima dan jiwa yang bersandar hanya pada Allah. Bukan dari hidup tanpa masalah tapi dari yakin bahwa setiap takdir selalu penuh kebaikan

[Georitmus 🇮🇩 @zakiberkata]

Mungkin video ini bisa membantu.
Simak sampai selesai

[herwin @bangherwin]

ICW bongkar MBG.
Program Makan Bergizi Gratis yang katanya demi anak-anak, ternyata dapurnya dikelola yayasan-yayasan dengan afiliasi politik, bisnis, birokrasi, militer, sampai relawan kampanye Pilpres 2024.

Angkanya bukan recehan:
• 28 yayasan terafiliasi partai politik
• 18 yayasan terafiliasi pebisnis/swasta
• Sisanya nyambung ke birokrasi, aparat, dan tim sukses

Dan juaranya?
Gerindra paling banyak.
Disusul PKS dan PAN.
Bonus round: ada 4 anggota legislatif aktif ikut nimbrung.
Lebih bonus lagi: ada nama yang pernah tersangkut kasus korupsi.

Jadi pertanyaannya sederhana, tapi bikin panas:
Ini program gizi anak…
atau program bagi-bagi akses APBN dengan baju amal?

Kalau dapur umum diisi kepentingan politik, yang kenyang siapa?
Anaknya, atau jejaring kekuasaannya?

[nenden (she/her) 🦄 @nden]

Assalamualaikum Warga Negara Indonesia 🇮🇩

Dapat salam dari POTENSI kebocoran dan penyalahgunaan data biometrik kita 😇

[Ken Hans @kenhans03]

Pasti mereka udah ngerti tapi pura pura bego aja mereka, mental maling mana bisa paham gimana caranya kerja amanah, Tuhan aja mereka gak takut gimana sama rakyat...

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Berikut video pandangan saya mengenai "Indonesia dan Board of Peace: 4 lampu kuning + 6 saran untuk Pemerintah Indonesia". Silahkan disimak, disebarkan, dikomentari & dikutip. Semoga didengar Pemerintah 🇮🇩. Salam diplomasi, Dr. Dino Patti Djalal

[Maria A. Alkaff @MariaAlkaff_]

Ngelus dada terus Yaa Allah…

Pemilu guyur pake bansos.
Anak sekolah kasih MBG.
Lalu Gaza? Dikasih bantuan dan diubah jadi New Gaza?

Board of Peace apa ini?
Perdamaian buat siapa? Gaza?
Kok gak ada wakil Palestina?
Kok malah ada Trump dan Setanyahu?

[Cahyo Semburat @cahyo_semburat]

Cinta kepada Allah harus dilaksanakan dengan penerapan cinta kepada makhluk-makhluk Allah.
⁣
@gamelankiaikanjeng
#NasehatMbahNun #semburat_2102 #CahyoSinebar
#MbahNun #maiyahan

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Pernyataan saya di Kompas pagi ini, 22 Januari 2026.
Tetap kita suarakan

[MinDos @dosenkesmas]

Dari sini kita belajar bahwa anggaran sebenarnya dapat diprioritaskan.

Sayangnya Presiden kita kali ini prioritasnya MBG.

Bahkan untuk anggaran pendidikan nyungsep....

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

GELAPNYA PENDIDIKAN KITA
Opini Kompas, 15 Maret 2025
Iman Zanatul Haeri

Cara memahami MBG dan makin tercekiknya guru serta makin mahalnya pendidikan

-Tread-

[kruwiik @kruwik_1209]

Hanya jiwa jiwa yang jernih yang dapat mengurai makna dari helai helai rahasia ilahi..

WAHAI para PENCARI TUHAN,..jangan kau buru hikmah dengan kesombongan

[Dosen Kesayanganmu @direktoridosen]

Satu Menang, Semua Gugur.
Menekan Syahwat Politik Dinasti Keluarga

Kita sering melihat pemandangan yang ganjil saat pelantikan anggota dewan. Di satu ruangan yang sama, ada bapak yang dilantik bersama anaknya, atau suami yang duduk sejajar dengan istrinya. Bahkan di banyak daerah, kursi DPRD Provinsi dikuasai sang kakak, sementara kursi DPRD Kabupaten diisi oleh adik atau sepupunya.
1 Dapil diperas habis untuk satu keluarga.

Fenomena ini membuat lembaga legislatif kita pelan-pelan berubah menjadi urusan arisan keluarga, bukan lagi tempat pengabdian untuk rakyat secara luas.
Masalah utama dari tumpukan keluarga dalam politik adalah mampetnya kaderisasi. 
Rugi sekali, partai politik.
Kaderisasi berpotensi mampet.

Partai politik jadi malas mencari orang hebat di luar sana karena lebih mudah mencalonkan kerabat pejabat yang sudah punya nama dan modal. 

Akibatnya apa?
kebijakan di sebuah daerah bisa disetir hanya dari satu meja makan keluarga saja. Jika ini dibiarkan, demokrasi kita hanya akan menjadi panggung bagi mereka yang punya "darah biru" politik, sementara anak muda berprestasi yang tidak punya koneksi keluarga akan sulit mendapat tempat.
Untuk menghentikan ini, kita butuh aturan yang tegas dan sedikit "radikal". 

Satu menang, semua gugur. 
Aturannya sederhana, dalam satu keluarga besar, yang dihitung hingga garis keturunan kakek, hanya boleh ada satu orang yang menjabat di wilayah/dapil yang sama. 

Jika sang kakak berhasil terpilih di DPR RI, maka otomatis adik, sepupu, atau keponakannya yang mencalonkan diri di DPRD Provinsi atau Kabupaten di wilayah yang masih dalam satu cakupan daerah pemilihan tersebut harus dinyatakan gugur. 

Meskipun mereka meraih suara terbanyak, posisi mereka harus digantikan oleh caleg lain di bawahnya.
Batasan hingga garis kakek ini penting untuk menutup semua celah.  Selama ini, telah terjadi ekspansi keluarga, mereka akan memajukan keponakan atau sepupu sebagai "pion" kekuasaan.
Menguasai tiap jengkal jabatan legislatif dan eksekutif.
Kakak DPR RI,
Suami DPD RI,
adik DPRD Provinsi,
paman DPRD Kabupaten,
bahkan ada keluarga inti, yang menjabat bupati dan wakil gubernur di periode yang sama.
Kecanduan APBN itu, namanya.

Saya menjamin, aturan ini tetap memberikan ruang gerak yang adil. 
Jika ada anggota keluarga yang ingin tetap berpolitik, mereka dipersilakan maju di provinsi lain yang berbeda dengan wilayah/ dapil utama keluarga terpilih.

Misal,
kakak DPR RI dapil Lampung 2, sang adik boleh mencalonkan diri jadi DPRD Provinsi Sumsel, dapil 5. dst...
Hal ini bertujuan agar mereka benar-benar berjuang membangun basis massa baru karena kompetensi, bukan sekadar mendompleng nama besar dan pengaruh keluarga di daerah asal.
Jika ybs terpilih, jadi DPRD Provinsi Sumsel.
Maka tidak boleh ada lagi keluarga yang terpilih di seluruh kabupaten di sumsel.

baik mencalonkan diri sbg DPRD Kab/kota, maupun Gubernur, Bupati/walikota dan wakilnya.
Aturan ini akan memaksa satu keluarga untuk berdiskusi,
siapa di antara mereka yang paling mumpuni untuk maju di kandang sendiri. 
Di sisi lain,
partai politik akan terpaksa menoleh kepada kader-kader lain yang selama ini tenggelam di bawah bayang-bayang dinasti. PKS pasti seneng² aja dg aturan ini.

Dengan sistem eliminasi hierarki dan pembatasan wilayah ini, kita tidak lagi melihat satu keluarga menguasai anggaran dari tingkat pusat sampai daerah secara linier. 
Demokrasi harus dikembalikan kepada rakyat banyak, bukan menjadi warisan yang turun-temurun dari kakek ke cucu di satu wilayah yang sama.

di daerah mu dinasti siapa yang berkuasa?

📹: RMOL Lampung

[Kenduri Cinta @kenduricinta]

𝗔𝗸𝘁𝗶𝗳𝗸𝗮𝗻 𝗡𝘂𝗿𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗔𝗸����𝗹𝗺𝘂 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗝𝗲𝗿𝗻𝗶𝗵

Selengkapnya di https://t.co/Brjp33okfY

—

Kenduri Cinta edisi Agustus 2018
SERIGALA BERHATI DOMBA
Plaza Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat

#ArsipKC
#KenduriCinta
#Maiyah

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Ringkasan kasus kuota haji, Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil (eks Ketum Ansor, NU).

Salah satu dalih pendukung ormas nerima tambang adalah: "Dengan basis agama, justru bisa menerapkan best practice minning".

Coba ngomongnya depan 8.400 calon jamaah haji yang gagal beribadah.