Dari sekian banyak pidato, pidato kali ini bener bener nyesek
Rakyat yang bayar gaji kalian, dikritik malah dibales:
“EMANG GUE PIKIRIN” dan disambut tepuk tangan yang meriah
Berikut video analisa saya berjudul "Rakyat gaduh : Presiden Prabowo 1 dari 6 hari berada di luar negeri ? 5 saran saya". Semoga didengar Pemerintah. Silahkan dikomentari, dibahas, disebarkan, dikutip & boleh juga diliput media. Salam, Dr. Dino Patti Djalal
Secara semiotik, ini jelas kode keras buat Bowo. Republik dijalankan tanpa perencanaan, hanya mengandalkan diskresi bahkan impulsivitas. Bagaimana tidak, program prioritas pemerintah hanya berdasarkan instruksi presiden. Bappenas ora kanggo.
Apalagi Bowo nampak alergi sekali dengan orang pintar, nah ini orang pintar (baca: teknokrat) pada kumpul 'terpanggil' hardikan bowo 😂
buat yang bingung atau penasaran gimana sih sebenernya rasanya jadi WNI, liat aja cuplikan video lomba cerdas cermat kemaren
juri adalah gambaran nyata kebanyakan pejabat kita, MC sebagai buzzer pemerintah, siswa SMAN 1 Sambas sebagai rakyat yang nggiatheli memanfaatkan kesusahan sesama rakyat demi keuntungan pribadi, siswa SMAN 1 Sanggau sebagai WNI yang cari aman dan adek² peserta lomba terutama dari SMAN 1 Pontianak adalah rakyat dengan status WNI yang terdzolimi
Disitu terlihat jelas kalo pejabat kita yang salah namun secara terang²an nyalahin org lain karena mereka ngerasa dirinya berkuasa, dan mereka semakin besar kepala karena bisa berkelit didukung oleh para buzzer yang mau gimanapun salahnya si pejabat ini mereka tetep dukung karena udah dibayar sama si pejabat
terus rakyatnya gimana? Yaa cuman bisa nerima dengan terpaksa karena ketika mereka protes pun malah di gaslighting & diserang sama buzzer peliharaan pemerintah ini
sementara sesama rakyat lain pun sebagian ada yg diam takut dijadiin sasaran, namun juga ada yang bukannya bantu sesama rakyat malah manfaatin moment demi keuntungan pribadi, hahahaha
miris...
Saya ngajar dan bahkan salah satu perancang kurikulum pelatihan PEDOMAN PERILAKU HAKIM … HAKIM ini TIDAK MEMENUHI hampir semua syarat jadi hakim yang benar.
“Adil-Jujur-Arif Bijaksana-Mandiri-Berintegritas-…dst…terlalu jauh dari hakim ini. Dia bahkan kelihatan seperti PEMBELA terdakwa😩
Apakah ini fakta tindakan hakim di persidangan? Ataukah hanya rekayasa AI? Saya tak sempat nonton sidangnya. Kalau benar ini atraksi hakim di persidangan: Duh Gusti, mengapa dunia peradilan kita begini?
@fxmario reaksi warga jakarta ketika banjir :
2012-2014 : nyalahin foke
2014-2017 : nyalahin masyarakat
2018-2024 : nyalahin anies
2024 - now : duh ujan lagi gaes....
Dear teman-teman Indonesia New Media Forum alias Homeless Media,
Jujur, saya kecewa berat sama cara main kalian.
Kalian selalu riding the wave isu yang lagi jadi keresahan publik, bahkan terkesan berpihak. Sampai pasang avatar hijau-pink itu, sampai beberapa dari kalian muncul di depan DPR waktu 17+8. Tapi ternyata semua itu cuma modal cari engagement, yang kemudian dimonetisasi dengan mengkhianati ekspektasi audiens kalian: merapat ke rezim.
Kalian sudah kasih bantahan, sampai Tempo merevisi beritanya. Tapi siaran pers istana tak bisa dibendung. Dan tidak ada satupun fakta yang berubah, kalian tetap sudah merapat.
Mau berdalih cover both sides pun tidak akan mengubah kenyataan bahwa pada 10 Maret lalu jauh sebelum Qodari bicara ke publik, kalian sudah duluan ketemu Gibran. Mau diklarifikasi kayak apapun pertemuan ini jadi bukti:
KALIAN SEBENERNYA GA PUNYA MASALAH SAMA REZIM INI.
Dan Qodari melihat celah itu. Menurut saya tujuan Qodari bukan sekadar mau kasih proyek kalian. Tapi mau ngancurin kredibilitas media alternatif yg dianggap pro publik. Dia tau kalian sering pake angle kritis, apalagi pas 17+8. Semua media mainstream sudah dikooptasi rezim, tinggal homeless media. Sekarang tanpa kooptasi, hanya pake sekali siaran pers. hancurlah harapan kami pada kalian. Sekarang coba jelasin, gimana kami masih harus percaya sama kalian?
1. Abang tukang sayur nyebrang di Zebra cross
2. Dia juga udah aware untuk maju ketika ada jarang dan timing yang aman agar si mobil itu SEHARUSNYA ngerem, stop dan give way
3. 90.1125% pengemudi Pajero adalah bangsat
Saya adl seorg dosen di AS. Kemarin pas ngurus cuti melahirkan sy bilang kpd dekan & presiden kampus ttg kekhawatiran sy soal slowing down performa akademik sy krn hamil & melahirkan. Mrk meresponnya dg:
Mengapa filosofi pendidikan “sesuai industri” itu problematis?
Saya agak gelisah baca wacana menutup prodi yang dianggap “tidak relevan dengan industri”, yang disampaikan Sekjen Kemendikti, Prof Bakri Munir Sukoco.
Bukan karena saya anti industri.
Tapi… industri yang mana?
Yang hari ini?
Atau yang bahkan belum ada 10 tahun lagi?
Masalahnya sederhana: industri sendiri sering belum tahu arah masa depannya.
Laporan World Economic Forum dan McKinsey & Company berulang kali bilang hal yang sama: banyak pekerjaan masa depan belum eksis hari ini.
Jadi kalau kampus sibuk “menyesuaikan diri” dengan kebutuhan sekarang, kita mungkin sedang menyiapkan lulusan… untuk dunia yang sudah lewat.
Dan biasanya, yang pertama dikorbankan itu selalu sama:
Filsafat.
Sejarah.
Sastra.
Yang dianggap tidak praktis.
Padahal banyak pemimpin, pembuat kebijakan, bahkan inovator yang lahir dari sana.
Sekarang bahkan keguruan dan kedokteran ikut disorot oleh Sekjen Kemendikti. Keduanya dibutuhkan masyarakat tapi katanya terlalu “market-driven”, harus jadi “market-driving”.
Tapi jujur saja kedua istilah ini masih dalam logika yang sama: pasar sebagai penentu. Bedanya hanya soal siapa yang lebih pandai meramal pasar.
Padahal masalah utamanya bukan di situ.
Masalah pendidikan di Indonesia itu ada di tata kelola.
Prodi dibuka karena tren. Karena peminat. Karena pemasukan. Bukan karena visi pendidikan.
Kalau akarnya di situ, menutup prodi dari atas itu cuma seperti memotong daun, tanpa menyentuh akar.
Yang kita butuhkan bukan sekadar menutup prodi, tapi membenahi cara kita menilai dan membiayai pendidikan. Quality control dan akreditasi tetap penting, tapi ukurannya harus nyata: kualitas belajar, daya pikir lulusan, dan dampaknya bagi masyarakat, bukan sekadar dokumentasi.
Yang dibutuhkan adalah pendanaan berbasis kualitas, kurikulum yang lentur, dan keberanian menjaga ilmu yang tidak selalu “laku”.
Karena saat industri jadi satu-satunya ukuran, dunia kampus menjelma hanya melatih tenaga kerja bukan melahirkan manusia yang mampu berpikir, menilai, dan membentuk zamannya sendiri.
Tabik,
Nadirsyah Hosen
Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran.
Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Sambil menunggu informasi lengkapnya, izinkan berbagi tentang paradigma ilmu murni dan ilmu terapan ini.
Ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Seolah berdiri di menara gading, tidak menyentuh denyut kebutuhan industri. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal. Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap “tidak berguna”, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan.
Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja.
Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya.
Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia.
Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap “tidak praktis”.
Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal.
Tentu, keterhubungan dengan industri itu penting. Bila suka apel bukan berarti benci jeruk. ;)
Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu tidak harus dengan menutup ilmu murni. Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan.
Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa.
Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri.
Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Antara yang langsung terpakai dan yang menjadi fondasi. Antara keterampilan dan pemikiran. Antara kebutuhan hari ini dan visi hari esok.
Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya.