#SahabatAPIK yang baik, kami memohon kesediaannya untuk mengisi survey mengenai konten-konten kami di media sosial. Silakan isi surveynya di https://t.co/5E5P4ptall
AwasKBGO tidak menerima aduan melalui DM. Aduan SAFEnet termasuk KBGO dapat diakses di https://t.co/lUOs3Drurg
Berikut panduan pengisian aduan SAFEnet,
Tweeps, Komnas Perempuan, @kpp_pa dan @pengadalayanan akan meluncurkan laporan sinergi database kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2022.
Catat tanggal peluncurannya!
Selasa, 18 Juli 2023, Live Zoom Meeting https://t.co/oquWPCpJF7
Meeting ID: 946 2556 8017
Passcode: data
Salah satu agenda Kampanye 16 HAKTP adalah memperingati Hari Perempuan Pembela HAM. Dalam momentum itu, Komnas Perempuan akan memaparkan Manual Perlindungan Perempuan Pembela HAM di Indonesia.
Catat tanggalnya:
Selasa, 29 November 2022
Registrasi: https://t.co/jxqd6Tu8kc
Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Personal dapat dilakukan o/ keluarga atau orang terdekat. Kekerasan ini berbahaya, bahkan terjadi di lingkup yang seharusnya jadi ruang aman perempuan. Dampaknya pun sangat menyiksa korban.
#kenaliUUTPKS#satusuaraUUTPKS#kawalsetelahlegal
Sepanjang 2022, wacana dan diskusi mengenai kekerasan berbasis gender online (KBGO) terus berkembang di Indonesia.
Mari rayakan upaya dan kerja-kerja kolektif ini di periode 16 Hari Anti Kekerasan Berbasis Gender (HAKBG)
Tautan acara: https://t.co/QDl1XP1DIh
@safenetvoice
Pemerkosaan biadab dan sdh cukup bukti tindak pidananya ini tak bs ditutup dgn alasan pencabutan laporan. Dlm hukum pidana yg bs dicabut dan menghentikan proses hukum itu "pengaduan", bukan "laporan". Harus dipahami ya: "Laporan" dan "Pengaduan" itu beda. https://t.co/G2rH9WNIal
💥Talkshow: Menciptakan Ruang Aman Untuk Dukung Pekerja dan Pemberi Kerja💥
Memperingati #16HAKBG, @jakartafeminist@gojekindonesia & @unwomenid melakukan talkshow + SOP Anti-Kekerasan.
Jumat, 25 November 2022
Bale Nusa, Jl Pakubuwono VI, Jaksel
Daftar: https://t.co/s70mYJob3B
Kita koreksi Polresta Bogor. Masak mempekosa ramai" perkaranya dihentikan dgn SP3. Apalagi hny dgn nikah pura". Rapat uji perkara khusus di Polhukam (21/11/22) memutuskan kasus ini hrs diteruskan, tak bs ditutup dgn alasan yg di-cari" dan tak sesuai hukum. https://t.co/kvaur660RU