ibu ini cerita kenapa Nadiem Disingkirkan:
- Digitalisasi ancam koruptor= mereka gk bisa korupsi lg
- kebijakan berbasis data bikin penyelewengan ketahuan
- Putus rantai vendor lama
- pindah ke Chrome OS bikin vendor Microsoft & pelatih lama kehilangan income
- Hapus ujian nasional
- hilangkan proyek kertas, buku, soal ujian bernilai miliaran
- hapus jual beli kunci jawaban
- Dana BOS jadi transparan
- laporan terintegrasi, tidak bisa lagi lapor fiktif
- Angkat 700.000 guru PPPK
- ganggu sistem jual beli jabatan yang sudah lama berjalan
- Tidak paham adat
- masuk kolam kotor tapi mau bersih-bersih
- Nadiem disingkirkan karena terlalu banyak pihak kehilangan uang dari pusat sampai daerah
Dalam sebuah hadits shahih riwayat Imam Bukhari. Intinya, "Menyerahkan suatu urusan, keputusan, atau tanggung jawab kepada seseorang yang bukan ahlinya (tidak memiliki kompetensi/ilmu) adalah sebuah bentuk pengkhianatan amanah yang akan berujung pada kekacauan dan kehancuran".
Dalam satu hari, ada dua AIB BESAR terbongkar.
Pertama pengakuan peserta demo dukungan MBG yg menerima uang Rp. 100.000 dan juga beberapa hadiah.
Kedua terbongkarnya para mahasiswa yang menerima sejumlah uang ketika bertemu wapres gibran.
Dan ga ada yang bisa kita lakukan..
• 🟢 Hijau: Orang tersebut tidak menyimpan nomor kamu di kontaknya
• 🔵 Biru: Orang tersebut pernah memblokir kamu sebelumnya
• 🔴 Merah: Muncul untuk orang yang kamu jarang banget chat dengannya
• 🟢 Hijau muda: Orang yang dulu sering chat tapi sekarang komunikasinya berkurang
Siapa yang baru tau perbedaan contact whatsapp?
Poin pertama saja sudah sangat problematik. Belum lagi poin2 selanjutnya.
Orang ini nggak paham soal bahwa narasi biaya pribadi presiden itu justru menabrak prinsip tata kelola negara.
Klaim bahwa kelebihan biaya ditanggung oleh dana pribadi presiden itu secara etika birokrasi dan hukum tata negara adalah hal yg sangat problematis.
Ini blurs the line. Dalam administrasi publik modern, harus ada batas yang mutlak antara kekayaan pribadi pejabat (private wealth) dan operasional negara (public fund).
Saat presiden memakai duit pribadi untuk urusan kedinasan, hal ini justru merusak standarisasi penganggaran dan akuntabilitas.
Lalu bagaimana biaya2 dicatatkan dalam LKPP?
Apakah ini dikategorikan sebagai hibah pribadi kepada negara?
Jika iya, apakah sudah melalui prosedur penerimaan hibah yang sah agar tidak menimbulkan conflict of interest di kemudian hari?
@ainurohman Biasanya, ada masalah kemudian dijelaskan, warga tercerahkan.
Tapi ini, ada masalah, dijelaskan, warga semakin jelas melihat bahwa memang ada masalah.
Guys, ada sesuatu yang sangat ironis yang terjadi dalam dua hari berturut-turut di Indonesia.
1 Mei — Hari Buruh.
Prabowo hadir di Monas.
Berdiri di panggung bersama puluhan ribu buruh. Bernyanyi.
Berpidato.
Mengumumkan cicilan KPR 40 tahun dan potongan ojol 8%. Kaos 200 ribu lembar dibagikan. Sangat meriah.
2 Mei — Hari Pendidikan Nasional.
Prabowo rapat tertutup di Hambalang.
Tidak ada seremoni khusus.
Tidak ada pidato untuk guru dan siswa.
Tidak ada satu pun agenda yang secara khusus merayakan atau memperingati Hardiknas.
Bukan kebetulan ini adalah pilihan.
Ketika seorang presiden memilih hadir secara dramatis di Hari Buruh dengan panggung besar dan ribuan orang tapi memilih rapat tertutup di rumah pribadi pada Hari Pendidikan Nasional itu bukan soal jadwal yang padat.
Itu adalah pernyataan tentang apa yang dianggap lebih penting secara politik.
Buruh hadir secara fisik dan bisa dimobilisasi.
Guru honorer yang gajinya Rp300 ribu per bulan tidak membawa massa ke Monas.
Anak-anak di sekolah rusak tidak bisa berteriak di depan istana.
Siswa disabilitas yang dibuang sistem tidak punya organisasi yang bisa mengancam stabilitas politik.
Makanya satu dirayakan dengan meriah.
Yang satu dilewati dengan rapat tertutup di Hambalang.
Dan ini bukan pertama kali Hambalang dijadikan tempat rapat kabinet:
8 Maret 2026 — lima rapat dalam satu hari di Hambalang. Membahas pendidikan, geopolitik Timur Tengah, mudik Lebaran.
2 Mei 2026 — rapat tertutup lagi di Hambalang. Membahas aspirasi buruh dan perguruan tinggi.
Pola ini konsisten.
Dan setiap kali hasil rapatnya dirilis isinya selalu berakhir dengan kalimat yang sama:
"Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia."
Tanpa angka.
Tanpa target.
Tanpa timeline.
Tanpa akuntabilitas.
Sementara di luar Hambalang kondisi pendidikan Indonesia hari ini:
Guru honorer masih ada yang menerima gaji Rp150-300 ribu per bulan. Ratusan ribu ruang kelas kondisinya rusak sedang hingga berat. Anak disabilitas masih bisa dikeluarkan sekolah secara diam-diam dan tidak ada yang menindak.
Perguruan tinggi terbaik masih terkonsentrasi di Jawa. Angka putus kuliah karena faktor ekonomi masih sangat tinggi.
Dan pada Hari Pendidikan Nasional 2026 solusi yang ditawarkan adalah: manfaatkan fakultas teknik perguruan tinggi untuk membangun daerah.
Bukan ide buruk.
Tapi itu bukan jawaban atas masalah struktural yang sudah puluhan tahun tidak selesai.
Ki Hajar Dewantara pasti sangat sedih:
Hardiknas ditetapkan untuk mengenang beliau — yang percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia tanpa kecuali.
Yang berjuang agar anak-anak pribumi bisa mengakses pendidikan yang bermartabat.
Yang mendirikan Taman Siswa karena sistem yang ada tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Dan di hari yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya presiden rapat tertutup di rumah pribadi.
Tanpa satu pun momen yang secara khusus menyapa guru, siswa, atau orang tua yang berjuang keras menyekolahkan anaknya.
"Ing ngarsa sung tulada."
Di depan memberi teladan.
Teladan seperti apa yang diberikan ketika Hari Buruh dirayakan dengan meriah tapi Hari Pendidikan Nasional dilewati tanpa pesan khusus untuk anak-anak Indonesia?
Indonesia merayakan Hari Buruh dengan kaos, panggung, dan janji-janji besar.
Dan keesokan harinya Hari Pendidikan Nasional dilewati dengan rapat tertutup di kediaman pribadi presiden yang hasilnya hanya satu paragraf rilis.
Bukan salah buruhnya.
Mereka memang harus diperjuangkan.
Tapi kalau energi, perhatian, dan kehadiran fisik presiden hanya muncul ketika ada massa yang bisa dimobilisasi dan tidak hadir ketika yang membutuhkan perhatian adalah guru honorer yang tidak punya serikat besar dan siswa yang tidak bisa berteriak di depan istana maka yang terjadi bukan keberpihakan.
Itu politik.
Dan politik yang mengorbankan pendidikan demi popularitas jangka pendek adalah utang yang akan dibayar oleh generasi berikutnya bukan oleh kita yang sekarang.
Funfact:
Budget MBG selama 5 tahun bisa digunakan untuk membayar seluruh guru sekolah negeri di Indonesia dari jenjang TK - SMA, termasuk Honorer, P3K dan non ASN dengan gaji...
Rp 15 Juta perbulan selama 5 tahun.
Gen z guru ngajakin muridnya photo edisi kartini di lapangan basket:
(Menata posisi dan ngasih instruksi abcd)
"Bu, panaaaas"
"Panas yo ben"
"Puanas pol bu, ayo ke kelas"
"Ora mlebu kelas lek fotone urung apik dan barise urung rapi"
🤣🤣🤣🤣
restoran tuh kalo larang2 customer bawa tumbler AIR PUTIH tuh harusnya bisa sih nyediain air putih gratis atau ga minimal air putih 3000 free refill bukan aqua 300 ml harga 15ribu
Dari awal MBG ini muncul, salah satu kritiknya soal dinkes (daerah) dan sekolah yang pelibatannya ala kadarnya (kalau gak mau dibilang tidak ada sama sekali).
Semuanya top down dari pusat langsung ke dapur. Padahal kalau niatnya mau perbaikan/pemenuhan gizi datanya ada di daerah. Tapi seperti Mba @DiahSaminarsih bilang yang skg grasa-grusu mengejar target jumlah penerima.
Pas ada kasus akhirnya daerah yang juga pontang-panting. Pusatnya akrobat data, atau otak atik istilah. Padahal harusnya evaluasi total dan moratorium MBG. Perjelas tata kelolanya termasuk koordinasi sama sekolah dan daerah. #evaluasimbg #moratoriummbg