레니찬

Just.

[레니찬 @leniyakub]

X or Twitter please do your magic!

Tolong bantu spam #Penipu #PrambananJazzFestival

a Thread! (Maaf kalau berantakan karena ini pertama kali buat thread seperti ini🙏🏻)

[레니찬 @leniyakub]

Bismillah PART II Indonesia masuk 🙏🏻🤲🏻

[Stray Kids @Stray_Kids]

Stray Kids(스트레이 키즈)
World Tour <RUN IT>
ANNOUNCEMENT

#StrayKids #스트레이키즈
#RUN_IT
#StrayKidsComeback
#YouMakeStrayKidsStay

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%.
ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT.
TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA

TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG.
SIAP2 MENYALA BERGILIR

BUKAN PEMADAMAN BERGILIR

Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat.
Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode.
Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan.

PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya.
Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi.

Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung.
PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN.

Sederhana:
PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar.

KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU?

Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini.

pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu.

kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk.

ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk.

DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA?

Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini.

Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya.
Masalahnya adalah timing pencairannya.
Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan.
Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang.

PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu.
Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan.
Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur.

Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat.

Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama.
Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada.

Rakyat bayar murah.
PLN tombok dulu.
APBN yang bayar belakangan
Dan siklusnya terus berulang setiap tahun
APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?

[TXT DARI JAKARTA @txtdrjkt]

TERIMA KASIH

[Bad News From Indonesia @bnfi_id]

Warga Jaga Warga!!
Warga Jaga Warga!!
Warga Jaga Warga!!
Warga Jaga Warga!!
Warga Jaga Warga!!

[kale @kalistohenituse]

terpantau setelah bergabung dengan universitas esa unggul, mahasiswa trisakti mulai bergerak 🚨🚨🚨

stay safe everyone!

[hot cocoa @bismillahyuk_]

🚨 JUST IN: Mahasiswa Universitas Mercu Buana tiba di Senayan untuk #demo hari ini bersama Aliansi Mahasiswa lainnya.

MERINDING BANGET LIATNYA!!!

#IndonesiaGelap #MenujuIndonesiaBangkrut

[레니찬 @leniyakub]

Kok bisa ada orang yang bilang kalo kritik pemerintah tuh ngga cinta Indonesia 😭

Loh justru karena kita cinta sekali sama Indonesia, makanya kritik pemerintahannya. Karena kalo pemerintahannya baik, negaranya akan baik, gituh loh 😭

[레니찬 @leniyakub]

Ini beneran satu Indonesia mati lampu?

[M. Ridha Intifadha @RidhaIntifadha]

Apa poin utama di balik rentetan aksi mahasiswa belakangan ini?

Di diskusi Prime Plus CNN Indonesia, Wakil Ketua BEM UI (Fatimah Azzahra) menjabarkannya dengan tajam dan bernas.

Berikut beberapa kutipan dari ucapannya yang menurut saya menarik

Program MBG dan Pengentasan Stunting

"Saya sebagai mahasiswa kedokteran sangat mempertanyakan ya, kalau alasan yang terus-terusan digaungkan sampai hari ini bahkan itu masih tentang menyelesaikan perihal stunting gitu ya."

"Kita semua saya yakin sudah tahulah bahwa bahkan sejak masa pemilu saja, ketika debat capres sudah banyak sekali pakar yang menyebutkan gitu, bahwa stunting itu tidak tepat ketika ditreat dengan MBG makan bergizi gratis yang diberikan pada anak sekolah yang momentum 1.000 hari pertamanya itu sudah terlewati."

"Sehingga menurut saya perbedaan pendapat tuh tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya ada satu hal fundamental secara sains yang memang sudah tidak sesuai, apakah itu masih perbedaan pendapat atau memang sesuatu yang perlu diperbaiki gitu."

========

Komunikasi Publik dan Empati Pemerintah

"Presiden itu tidak dipilih oleh rakyat dengan ekspektasi bahwa beliau tuh akan berterima kasih-terima kasih saja ketika dikritik gitu. Apa sih yang rakyat inginkan? Rakyat tuh inginnya ketika ada sesuatu hal yang disampaikan oleh mereka ada hal yang 'Pak Anda mungkin salah, Pak kita tidak ingin seperti ini', dijawab dong oleh Presiden gitu. Harapan rakyat itu seperti itu."

"Apa versimu Pak Presiden? Maka Presiden menjelaskan ini begini, ini begini, untuk isu ini begini begini begini. Bukan ada isu diterima 'oh terima kasih, terima kasih'. Loh ini dipilih 58% yang dibanggakan dari dulu, tapi ketika rakyatnya itu punya pertanyaan punya aspirasi hanya terima kasih terima kasih tidak ada output gitu."

"Kalau hanya terima kasih-terima kasih itu, kalau kita habis scan QRIS, itu ada terima kasih otomatisnya. Kita enggak perlu presiden gitu kalau hanya untuk mengatakan terima kasih. Ya presiden tuh untuk menyampaikan solusi dan rakyat itu berhak tahu ketika Presiden mengalami hambatan itu tidak boleh disembunyikan. Itu yang kita rasakan sekarang ketika ada hambatan disembunyikan."

========

Program MBG dan Monopoli Ekonomi

"Ketika MBG ini diterapkan, bahwa banyak loh orang-orang yang mungkin menjadi pengangguran baru juga seperti itu dengan justru adanya MBG ini. Misalkan kantin-kantin di sekolah."

"Saya rasa kita sudah banyak ya melihat berita-berita bahwa kantin-kantin di sekolah itu mengalami sepi gitu. Karena mereka jadinya anak-anak enggak mau beli mereka. Karena mereka tuh paling tinggi penjualannya ketika sesi makan siang seperti itu kan, yang itu digantikan oleh MBG."

"Dan berapa banyak dalam satu sekolah itu ada berapa banyak penjual kantin? Kita katakan satu kota itu ada berapa sekolah lagi. Sehingga sebetulnya kita merasa bahwa MBG ini sendirilah yang justru memonopoli ruang-ruang pekerjaan itu seperti itu yang seharusnya mereka bisa hidup gitu."

========

Closing Statement : Analogi Korupsi sebagai Kanker

"Mungkin sebagai summary ya. Jadi saya ingin sedikit dalam perspektif saya sebagai mahasiswa FK gitu ya. Dalam tubuh kita tuh ketika ada satu jaringan yang terkena kanker begitu ya, yang sudah menyebar luas, maka tidak ada pilihan lain selain mengangkatnya dan memisahkannya dari tubuh kita. Supaya tubuh yang lain ini tidak semakin terdampak begitu."

"Nah dalam posisi negara kita saat ini, saya memandang bahwa bangsa kita ini sedang mengalami sakit yang sama. Ada satu jaringan di situ penuh dengan keburukan seperti itu ya, yang akan merugikan bangsa kita lebih jauh lagi kalau tidak dipisahkan gitu, tidak di-eliminasi. Dan siapa yang paling bisa melakukan itu adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang sudah diberi amanah pada rakyat untuk menyelesaikan masalah bangsa gitu."

"Dan saya ingin mengatakan ya menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan pada Pak Prabowo, bahwa Pak, Bapak sudah mencalonkan diri berkali-kali. Bapak sebegitu inginnya untuk berkontribusi gitu ya pada negara dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, maka jangan biarkan kesempatan yang satu-satunya ini Bapak berikan pada satu orang dua orang tiga orang empat orang yang menjadi tangan-tangan Bapak yang menjauhkan Bapak gitu dari Bapak seorang presiden, Bapak negara kepada rakyat Bapak yang ada di bawah."

"Bapak harus mendekatkan diri, kalau bisa rakyat itu Bapak yang langsung jawab. 'Kita punya masalah ini, kita akan begini, ini yang akan kita lakukan, tenanglah rakyatku'. Itu yang seharusnya diinginkan oleh rakyat. Dan itulah yang seharusnya Bapak lakukan sebagai orang yang telah berkali-kali mencalonkan diri begitu inginnya mengabdi pada rakyat, maka seharusnya Bapaklah yang paling banyak berinteraksi dengan rakyat dan menjawab pertanyaan rakyat. Itu yang rakyat inginkan."

[BBC News Indonesia @BBCIndonesia]

"Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke TNI, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG," kata Iman Zanatul Haeri, seorang guru, di hadapan Mahkamah Konstitusi.

[MinDos @dosenkesmas]

Ketika MBG dibela, keracunan dianggap biasa, mempertontonkan keserakahan dan membiarkan negeri ini dalam malapetaka.

SAYA BERSAKSI:
“Sapapun yang merampok anggaran pendidikan, di dunia di penjara di akhirat masuk neraka”

Terima kasih Bang @zanatul_91

Sedihnya ya Allah....🥲

[txtdrimedia @txtdrimedia]

"kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur sppg"

"kami mau melapor ke tentara, tentara punya dapur sppg"

"kami mau melapor ke DPR, anggota DPR banyak yg punya dapur SPPG"

"ini jalan terakhir kami mengadu. kepada konstitusilah kami berharap, ya kalau ga punya dapur"

[fin @awaaannnn__]

“kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur sppg, kami mau melapor ke TNI, TNI punya dapur sppg, kami mau melapor ke DPR, DPR pun punya dapur sppg. jadi ini jalan terakhir kami untuk mengadu, kepada konstitusilah kami berharap”
—ucap seorang guru, pendidik anak bangsa. ironi.

[txt sambat WNI @txtsambatwni]

Sedihnya nembus layar🥲🥹

“Saya bersaksi siapapun yang merampok anggaran pendidikan, di dunia di penjara di akhirat masuk neraka”

Cc thread :uliabdulhadi

[Catholic 𐕣 @myshawti]

Lu kan muslim ye wok semoga lu membaca ini wok

Dalam Islam, pendidikan (ilmu) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan fundamental dibandingkan sekadar mengisi perut.

Alasannya, perut (makan) hanya menopang fisik untuk sementara waktu, sedangkan ilmu (pendidikan) memberi arah, membedakan yang halal/haram, dan menyelamatkan jiwa di dunia hingga akhirat

Dzalim banget lu wok

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Terima kasih buat guru-guru yang sudah mengisi formulir kanal pengaduan konstitusi yang beberapa bulan lalu, kalian pemberani karena mau mengisinya. Saya sendiri membacanya berulang-ulang agar dapat menyampaikannya dengan baik. Ternyata gak mudah

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Dalam sidang uji materi UU APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi, guru sekaligus saksi pemohon Iman Zanatul Haeri mengungkap berbagai dampak yang dirasakan guru PPPK dan honorer setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk anggaran pendidikan.

Mulai dari keterlambatan gaji dan tunjangan, bertambahnya beban kerja, berkurangnya fasilitas pendidikan, hingga menyempitnya peluang pengangkatan PPPK. Ia menegaskan gugatan ke MK menjadi “benteng terakhir keadilan” bagi para guru.

[레니찬 @leniyakub]

Udah sampe di titik pamanku ngomong

“Perasaan ponakan aku cantik-cantik gini, ngga ada satu pun yang mau? Ngga ada satu pun yang punya pacar? Bahkan ngga ada yang kefikiran nikah?”

Gimana ya? 😭

[레니찬 @leniyakub]

43 Juta guru 😭

[Dosen Kesayanganmu @direktoridosen]

TERIMAKASIH BEM UI, DAN SEMUA MAHASISWA YANG TURUN AKSI HARI INI

KALIAN HEBAT.