Kita Rehat Sejenak

just something i can turn to.
#YNWA

[Wikipedia bahasa Indonesia @idwiki]

Penambahan adalah salah satu dari empat operasi aritmetika dasar.

[CatatanAli7 @Catatan_ali7]

Amien Rais : Jika berhadapan dengan TEDDY saya akan bawa dokter spesialis untuk menunjukan dia gay atau bukan

Komentar kalian gaes ????

[BP™ @BangPino__]

Gambaran Pilpres kmrn neh guys...
Grand Final Suci 12.

01. Dukung Pendidikan.
02. Kasih Makan Gratis
03. Hobby Gowes dan Olah Raga

Dah lah terserah dewan Juri saja mana yang menang 🤗🤗🤗

[Partai Gerindra @Gerindra]

@SonyEdwardLubis Ini bentuk perjuangan @Gerindra di Komisi VII. Penolakan atas kenaikan harga BBM.

[𝕸𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆 ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ @NenkMonica]

Marah bener kayaknya nih Bang @satriohendri sama Dadan BGN.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Masuk program Doktor:
Maret 2025

Lulus S3:
Juni 2026

LULUS S3 15 BULAN

Sistem pendidikan kita emang sistem paling bercanda sedunia. 🤣

[jakartalk @Jakartalk]

Sedih mulu gua liat liat, kek tawon hatci.

[Dimar @dimarsasongko98]

Pengusaha Sukabumi setor Rp218 miliar ke BGN , ada MoUnya, ada tanda tangannya, ada bukti transfernya.

Yang tanda tangan dari pihak BGN: Lodewyk Pusung, Wakil Kepala BGN saat itu.

Lodewyk Pusung kini tersangka korupsi MBG di Kejaksaan Agung sejak 3 Juni 2026.

97 dapur yang dijanjikan tidak pernah diserahkan.
BGN cuci tangan. Kepala BGN baru bilang:

"Saya tidak tahu, saya baru masuk."

Pengusaha yang mau ikut program pemerintah ,uangnya raib, dapur tidak ada, jawaban tidak ada.

Yang menikmati: purnawirawan Letjen TNI, mantan pejabat eselon satu, orang-orang yang dilantik langsung oleh Presiden.

Bukan orang pinggiran. Bukan oknum kecil.

Orang-orang yang dipilih untuk menjalankan program paling dibanggakan pemerintahan ini.

Kalau ini bukan bukti kegagalan tata kelola yang sistemik , lalu apa?

[Dimar @dimarsasongko98]

Ada satu yayasan yang dalam waktu kurang dari setahun mengelola 1.179 dapur MBG di 38 provinsi. Satu yayasan, tanpa batas maksimal jumlah dapur yang boleh dikelola , sementara yayasan lain dibatasi maksimal 10.

Namanya Yayasan Kemala Bhayangkari. Strukturnya melekat langsung di hampir seluruh Polda dan Polres Indonesia , 419 kepengurusan dari pusat sampai cabang. Pucuk pimpinan di setiap wilayah otomatis diisi oleh istri Kapolda atau Kapolres setempat. Bukan dipilih. Otomatis.

Hitungan ICW: dari insentif BGN saja : Rp6 juta per hari per dapur, 313 hari operasional , perputaran dananya bisa menyentuh Rp2,2 triliun per tahun. Di luar dana awal Rp500 juta per dapur dan biaya operasional.

Ketika ICW coba menelusuri profil 419 kepengurusan yayasan ini di sistem AHU Kemenkumham, sebagian besar datanya tidak bisa ditampilkan. Yayasan yang mengelola triliunan rupiah uang program pemerintah, tapi profilnya tidak bisa diakses publik.

ICW sudah surati KPK sejak 24 Februari 2026 untuk minta pengawasan. Sampai hari ini belum ada tindak lanjut yang signifikan.

Program makan bergizi gratis harusnya soal anak-anak yang perlu makan.

Tapi kalau satu yayasan yang strukturnya melekat di institusi penegak hukum bisa dapat privilege tanpa batas, kelola triliunan rupiah, dan datanya tidak bisa diakses publik , siapa yang mengawasi?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.

Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.

Ini kondisinya yang paling mengejutkan:

DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.

Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.

Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.

Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:

Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.

Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:

Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.

Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.

"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.

Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."

Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.

Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:

Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.

Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.

DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.

"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."

Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.

Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:

Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.

Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.

Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.

Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.

Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.

Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.

APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.

Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.

Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.

Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.

Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.

[tempo.co @tempodotco]

Pemerintah-DPR Sepakat Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Isunya nama² ini yg terlibat Korupsi MBG:
1. Nanik S Deyang
2 Patris Rumbayan ibunya Tedy
3 Ketua dprd jatim dan Jateng
4 Suwardi samiran
5 Dudung lewat kepala bgn
6 Puti Sari Gerindra komisi 9
7 D Mahari komisi 9
8 Yahya zaini
9 Wihardi banggar
10 Cucun Ahmad
11 ketua dan seluruh wakil banggar
12 Bima Arya Wamendagri
13 Wamenaker Feri
14 Ahmad Riza patria
15 ketua komisi 9
16 seluruh wakil ketua KOM 9 kecuali Charles honoris dan seluruh poksi komisi 9
17 Dek gam komisi 9
18 Muslim Ayu komisi 3
19 fitroh Basori wakil kpk
20 Kajari Purwakarta Sulvia Dewi Hapsari SH, MH
21 Kapolres bekasi Kombes Sumarni
22 Irma Chaniago komisi 6
23 uya kuya komisi 3
24 Lula Kamal PIC Menko pangan
25 2 kolonel usulan AHY
26 gabungan asosiasi GAMBI-Kadin makan bergizi Indonesia... Dll.

isu saja bukan tuduhan proses masih diselidiki pihak terkait
sumber : threadsuzan18706

[Kita Rehat Sejenak @letterfile404]

@ardisatriawan

[Dosen Pembimbing @Dospemz]

FYI, baru lihat di salah satu grup WA, ada pengusaha asal Jatim yang sedang mengumpulkan para “korban” yang merasa dirugikan dalam proyek dapur MBG untuk menuntut BGN ke jalur hukum.

Kalau ini benar serius, artinya masalah MBG sudah masuk fase baru.

Menariknya, "korban* di sini tidak lagi berhenti di masyarakat penerima manfaat, tetapi juga orang-orang yang masuk ke dalam ekosistem proyeknya sendiri.

Layak untuk disimak 😊

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Bener berarti? 😂

[Riz @rizkidwika]

Dolar Sudah Rp 18.000, Tanda Kegagalan Dayang-Dayang Pria Centil

[Kementerian Kegelapan @kemgelapan]

🔥 Sudah tembus 18.181 🔥

🥰 Ultah KE-81RI datang lebih awal 🥰

#RupiahMerdeka

[BBC News Indonesia @BBCIndonesia]

BBC News Indonesia menemukan fakta bahwa selama di Jakarta, Yasinta Moiwend alias Mama Yasinta bertemu tiga advokat dan seorang perempuan asli Papua yang berasal dari Kabupaten Mimika.

Dua dari empat orang tersebut diduga memiliki rekam jejak digital dan hubungan samar dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

Adapun salah satu advokat yang ditemui Yasinta bekerja di firma hukum milik pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra. https://t.co/hvmKkck4rc

[͔ @herculep638]

BEGITU JAHATNYA JOKOWI

timeline kriminalisasi anies yang gagal