Terima kasih kepada semua orang tua kita yg udah mau menemani dan mengantarkan kita hingga ke titik ini ๐ญ๐ญ๐ญ
tanggung jawab min @ditmawaugm pagi-pagi udah nangis karena videonya mengharukan banget
#intinyadeh Kevin Febrian Chen (24) tewas diduga jd korban tabrak lari iring2an kendaraan TNI di Jayapura.
Ibunya bolak-balik 4x ke Pomdam XVII/Cenderawasih, 6x ke Polsek Sentani. Cari CCTV dan saksi sendiri.
Pomdam: udh buka penyelidikan.
Udh sebulan lebih blm ada tersangka.
#intinyadeh buruh PT Asia Palm aksi mogok kerja, protes atas PHK 13 buruh tanpa alasan yg jelas.
Seorang anggota TNI intimidasi:
Awas kucari kalian, ku karungi kalian
Buruh: Kenapa mau ngarungin? Mau balik zaman Soeharto? Mau militerisme? Gak ada urusan TNI ikut perundingan
Warga X yang deket Taman Perubahan Bojong Gede boleh mampir ke sushi ini ya.
Mbak nya tuna wicara dan single 1 anak, boleh dibantu beli ya. Bukanya jam 16.30.
Mungkin teman-teman yang akan dapat po bisa membantu.
Alhamdulillah ya Allah. Kemenangan-kemenangan kecil yang sangat amat patut disyukuri.
Terima kasih, Pak @penduduk_lokal_ dan Pak @zanatul_91, serta jajaran tendik yang berkenan satu barisan. Akan kami ceritaken perjuangan kalian ke anak-cucu kami kelak. ๐๐ป๐ฅ
#SampaiMenangโ๐ป
WHOA. Dikabulkan sebagian. Still a big deal.
MBG tidak bisa pakai APBN anggaran penyelenggaraan pendidikan lagi, paling lambat di APBN 2028 (karena yang APBN 2026 sudah berjalan, dan APBN 2027 sudah proses dibahas). Terima kasih mas @penduduk_lokal_@zanatul_91 โ๐ฅ
Tukin TNI sama pegawai Kemenhan naik, lalu nanti kalau sudah pensiun, mereka akan ditempatkan sebagai dewan penasehat, komisaris badan usaha, kepala atau wakil kepala lembaga, elit-elit badan negara yang gajinya juga tinggi. Kenyang. Super kenyang.
Kekuasaan memang perlu gerombolan bersenjata, gak butuh pendidikan yang bermutu.
Pak @NasbiHasan
logika Anda keliru sejak premisnya.
Warga boleh mengkritik, mencela, bahkan mengata-ngatai pemerintah karena warga memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, sesuai Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat.
Sementara UU Administrasi Pemerintahan mewajibkan pejabat bertindak berdasarkan legalitas, kepentingan umum, ketidakberpihakan, dan larangan menyalahgunakan kewenangan.
Artinya, Pemerintah tidak memperoleh โhak membalasโ hanya karena merasa tersinggung atau karena baper.
Anda sedang menyamakan pemerintah dengan akun media sosial yang bisa saling sindir dan saling balas.
Padahal pemerintah membawa jabatan, anggaran, serta kewenangan negara yang seluruhnya berdiri di atas mandat rakyat dan dibiayai oleh pajak rakyat.
Dan terakhir, Anda bekerja sebagai pejabat publik, bukan lagi sebagai buzzer.
Jadi tolong gunakan otak dan nalar Anda dengan benar, karena setiap gaji, dan fasilitas yang Anda nikmati berasal dari uang yang kami bayarkan melalui pajak.
Terima kasih.