Kalo ada konten demo lewat diberanda kalian langsung like dan posting ulang!
Jika itupun kalo Kalian peduli dengan kecemasan negara saat ini, dengan melakukan itu secara tidak langsung kita membantu perjuangan temen" yg disana melalui sosial media, karena media terbungkam!
Gila sebobrok ini Indonesia dipimpin Prabowo🇲🇨 Demo sebesar itu ga ada stasiun tv yg nampilin, semua di bungkam! I know,, kita masih kebawa Euforia bola.. tapi inget ada yg lagi berjuang melawan bangsa sendiri!!! Udah separah ini lo guys??! biasanya rame di timeline kok sepi banget ga ada yang upp!!?!!
Pukimak betul kalian ini. Berkelahi dan saling mempermalukan satu sama kalian lalu cipokan didepan kami. Besok-besok jangan lagi gunakan kalimat ‘Kita ini negara hukum’. Kalian menunjukkan ini bukan negara hukum tp ini negara milik nenek klean.
Mungkin ada yang belum tahu,,,
Fatimah ini pas maju Pemira UI kemarin dengan (Yatalathof - Ketua BEM UI) itu mendapat ancaman teror, tapi luar biasanya mereka tetap maju.
Contoh teror yang diterima
- Ancaman pembunuhan
- Kiriman paket COD berupa gunting taman dan kursi roda
- Hape ayahnya diretas dengan isi pesan "Lo mending mundur hingga ancaman Lo akan gue eksekusi"
Jadi kita bisa lihat mentalnya sudah teruji betul Mba Fatimah ini 🔥
Please @UNICEF , @UNICEFIndonesia , @kpp_pa and @KPAI_official , protect Indonesian children!!
Children are the future of our nation. They should never become shields for those in power, tools of propaganda, or symbols used to build support for any government policy.
Indonesia's Child Protection Law (Law No. 35 of 2014), Article 15, clearly states that every child has the right to be protected from abuse and exploitation in political activities. This principle exists because children deserve to grow up free from political manipulation and exploitation.
When elementary school children are brought to public demonstrations, asked to carry signs, chant slogans, or serve as symbols of support for a government program, we must ask a simple but important question: Who is truly being protected the children, or political interests?
Children are not born to carry the burden of adult politics. They are born to learn, to play, to dream, and to grow. They are not mature enough to fully understand political issues or to give informed consent to participate in activities with political implications. That is precisely why the law exists—to protect them from being used to advance the interests of others. If a government program is truly beneficial, its success should speak for itself. Public trust should be built through transparency, accountability, and measurable results—not by placing children at the center of political messaging.
Children's voices should never be used as loudspeakers for political agendas. Their small hands should be holding books, not protest signs. We respectfully urge @UNICEF and @kpp_pa to take this matter seriously. We call for an independent investigation into the reported involvement of children in political demonstrations and for appropriate action to ensure that every child's rights are protected in accordance with Indonesia's Child Protection Law.
Protect Indonesian children. Because when childhood is exploited, it is not only a child who is harmed—it is the future of an entire nation.
Wapres sudah TERBUKTI melakukan tindak PENYUAPAN terhadap mahasiswa.
Berarti ini sudah sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945.
Berarti sudah SAH dan harus DI BERHENTIKAN sesuai dengan hukum dan UU yang berlaku 🔥🔥
Sedihnya, orang2 kayak ibu ini akan senang dan bangga dapet uang 100k. Dia gatau kalo uang itu dari pajak dia sendiri. Dia gatau klo suara, tenaga, dan masa depan keluarganya dibeli dengan harga 100k.
Hello @UNICEF, Indonesian government is forcing elementary school students to join 'rallies', carried signs, and chanting slogans in support of the free meal program that has been widely opposed by the public due to its corruption and state budget hoarding. ⚠️
Kepala BGN:
MBG tidak bisa dibubarkan karena semua partai politik dan TNI-POLRI punya dapur SPPG.
Kesimpulan:
Secara tidak langsung, ini mau bilang bahwa program MBG ini ya buat kalangan mereka aja, bukan buat rakyat.
Betul?
Gess Beredar 200 ribu utk bayar anak2 UI turun aksi. FYI, anak sepupu gw di UI dan kemarin ikut aksi dgn 8 sahabatnya, sukarela dan antusias. Dia pegang black card Ibunya dan salah satu temannya punya dealer vespa hadiah dari kakeknya.
Mrk mahasiswa Rich tapi punya empati sama kesulitan rakyat kecil. Ga kayak kalian penggosip 200 ribuan, yg udh miskin harta miskin hati pula.
cc:threadnarayahanafia
“kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur sppg, kami mau melapor ke TNI, TNI punya dapur sppg, kami mau melapor ke DPR, DPR pun punya dapur sppg. jadi ini jalan terakhir kami untuk mengadu, kepada konstitusilah kami berharap”
—ucap seorang guru, pendidik anak bangsa. ironi.
Guys, ada yang udah tahu belum soal ini? Anggaran buat damkar kabarnya dipangkas, bahkan disebut-sebut dana operasional mereka cuma cukup sampai September 2026.
Yang bikin makin kaget, ternyata untuk beberapa aksi bantuan non-kebakaran, ada petugas yang sampai pakai uang pribadi buat nutup kebutuhan di lapangan.
HUTANG NAIK, PAJAK RAKYAT YANG DIGENJOT !!!
USUL, TUNJANGAN KINERJA DPR AJA YG DIPOTONG?
KAN NGK ADA KERJA...
BTW INI LIST UU KONTROVERSIAL SELAMA PUAN PEGANG PALU DPR
Selama 2 periode menjabat sebagai Ketua DPR RI (2019–2024 dan 2024–sekarang),
Puan Maharani tercatat mengesahkan 225 UU lebih.
Tapi bukan angkanya yang bikin publik panas melainkan ISI-nya.
Ini daftar UU paling kontroversial yang lahir di bawah ketukannya:
1. REVISI UU KPK (2019)
KPK resmi "dikandangkan". Lembaga antirasuah yang dulu independen kini masuk rumpun eksekutif, pegawainya jadi ASN, dan penyadapan harus izin Dewan Pengawas dulu. Akibatnya? Demo besar-besaran meledak di seluruh Indonesia.
Tapi palu tetap diketuk.
2. UU CIPTA KERJA / OMNIBUS LAW (2020)
Ratusan UU diringkas jadi satu demi "kemudahan investasi". Kaum buruh menolak keras karena dianggap merugikan hak pekerja pesangon dipangkas, perlindungan kerja diperlemah. Mahkamah Konstitusi bahkan menyatakannya inkonstitusional bersyarat dan meminta perbaikan.
3. UU KUHP BARU (2022)
KUHP warisan kolonial Belanda akhirnya diganti tapi isinya bikin gelisah banyak pihak. Pasal penghinaan presiden, kriminalisasi kumpul kebo, aborsi yang diperketat, hingga hukuman koruptor yang lebih ringan dari sebelumnya. Tetap disahkan walau diwarnai penolakan.
4. UU IKN (2022)
RUU Ibu Kota Negara diketok hanya dalam 42 hari pembahasan rekor tercepat untuk proyek senilai ratusan triliun. Saat pengesahan, ada anggota dewan yang coba interupsi tapi palu sudah lebih dulu berbunyi. Minim kajian, minim partisipasi publik.
5. UU PPSK / OMNIBUS LAW KEUANGAN (2022)
Disebut reformasi besar sektor keuangan, tapi proses pembahasannya dianggap tertutup dan terburu-buru. Mengatur ulang OJK, Bank Indonesia, hingga LPS sekaligus dalam satu UU tebal tanpa sosialisasi memadai ke publik.
6. REVISI UU TNI (2025)
Prajurit aktif kini bisa menduduki jabatan sipil lebih luas tanpa harus pensiun. Gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat sipil mewarnai pengesahannya — tapi sidang paripurna tetap berjalan. Banyak pihak menyebutnya sebagai langkah mundur ke era Dwifungsi ABRI.
7. REVISI UU POLRI (9 JUNI 2026 — BARU SAJA DISAHKAN!)
Ini yang paling anyar dan masih panas. Polisi kini bisa bertugas di jabatan sipil luar institusi tanpa harus pensiun dulu bertentangan langsung dengan TAP MPR dan Putusan MK. Usia pensiun anggota Polri diperpanjang dari 58 ke 60 tahun, bahkan bisa 62 tahun dengan alasan keahlian khusus. Polisi juga diberi kewenangan memblokir ruang siber "demi keamanan dalam negeri" tanpa kewajiban izin seperti KPK. Koalisi Masyarakat Sipil menyebutnya disusun secara ugal-ugalan, tanpa partisipasi publik bermakna, dan sarat kepentingan kekuasaan.
Dari KPK dilemahkan, buruh ditekan, KUHP diubah, TNI masuk sipil, sampai Polri diperluas kewenangannya polanya sama:
cepat,
minim debat publik,
dan palu selalu menang.
Sementara itu, rakyat diminta siap-siap menanggung target pajak APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun.
Pertanyaannya:
untuk siapa semua UU ini bekerja???
Yang pasti rakyat selalu kena getahnya