nakime

laugh live love nanami kento

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

1. Gaji hakim naik 300%. Bisa banget! 😎
2. Menteri minta 5T? Saya kasih 10T! 😎
3. Anggaran MBG 1,2T per hari. Bisa! 😎
4. Bangun KOPDES 3M per toko. Bisa! 😎
5. Beli motor listrik buat BGN 1T. Bisa! 😎
6. Nyuap MAHASISWA 300 juta. Bisa! 😎
7. DEMO (100K + Wajan + Jajan) Bisa! 😎
8. Gaji Kabinet Gemuk 103 orang. Bisa! 😎
9. Plesiran terus ke luar negeri??? Bisa! 😎
10. Naikkan gaji guru? Uangnya gak ada! 😱 darimana duitnya

SAKIT JIWA !!! RIP INDONESIAKU. 🥀🥀🥀

sumber: aisyah

[muklas @mukaikhlas]

ANJINGGGGG😭😭😭😭😭

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

dalam UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak pasal 15:

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

AKSI DEMO DUKUNG MBG SEJAUH INI :

1. Anak2 dibawa demo
2. Dikawal dan dibukakan jalan sama polisi
3. Dapet snack + minum dari polisi
4. Bagi-bagi doorprize
5. Ada senam/joget MBG
6. Ada orasinya anggota DPR dari Fraksi Gerindra
7. Masa pendemonya yg punya SPPG dan karyawan nya
8. Kepala dinas pendidikan mengajak guru
9.
10.

MASIH DENIAL DUKUNG MBG NGK DI BAYAR?
SIAPA YANG BIAYAI?

Koruptor akan cari 1000 alasan supaya MBG tidak dihentikan

[vi🍒 @bakuldimsum_]

Cuma di era Prabowo, petani, nelayan, anak kecil diajarin jadi penjilat pemerintah ☺️

[jakartalk @Jakartalk]

Dalam satu hari, ada dua AIB BESAR terbongkar.

Pertama pengakuan peserta demo dukungan MBG yg menerima uang Rp. 100.000 dan juga beberapa hadiah.

Kedua terbongkarnya para mahasiswa yang menerima sejumlah uang ketika bertemu wapres gibran.

Dan ga ada yang bisa kita lakukan..

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Ibu Desi sama Ibu Yuyun ini polos sekaliiiii.

Ngomong di depan kamera kalau dibayar 100 ribu.

Terus ke media nasional pula.

Ini koordinatornya gak briefing dulu gimana ngadepin media???

😂🤣😂🤣

[tempe.co @tempedotc0]

ANJJJJJJ KETANGKEP BASAH PENCAIRAN DANA BUZZERNYA AOWKWKWK

ENIH KITA DISURUH TUTUP MATA YAK? WKWK NUMBALIN NASIB BEBERAPA TAHUN KE DEPAN DEMI AMPLOP YANG ISINYA GA NYAMPE 100 RIBU.

TETAPLAH KALIAN DI LINGKARAN MISKIN BUZZER BADJINGAN 🫵🫵

[miw. @lilaccountz]

kok kasian😅

harusnya kasian ke cewe cewe yg masuk toilet cewe dgn bebas karena merasa sudah aman ternyata ada cowo masuk dan berpotensi auratnya kelihatan.

ga etis masuk toilet disabilitas ya karena dia bukan disabilitas.

ga nyaman masuk ke toilet cowo? ya konsekuensi atas pilihannya utk jd trans dong😅masa demi kenyamanan dia, trus kenyamanan org lain diabaikan?

[Tasawuf Center @tasawufcenter]

Closing statement dari Fatimah Azzahra: orang2nya pak Prabowo saja gak enak sama pak Prabowo hingga menjadi yes man karena dipilih oleh pak Prabowo, Sharusnya Pak Prabowo ngga enak sama rakyat yg sdh memilih bapak.

[will @nuclearnadals]

list ketakutan gen z:
1. Tuhan (wajib)
2. orang tua (opsional)
3. wifi lemot
4. Qris tp gaada kuota
5. di @ di grub
6. bayar parkir tp gaada cash
7. interview
8. kemiskinan struktural
9. saldo lagi pas”an tp kepotong admin

[MANTO @KangManto123]

Yg setuju DADAN dihukum mati RT....

@KejaksaanRI

[bia @bersuwara_]

si bahlil anjir ngga mau gelap sendiri jadi semuanya digelapin pake pemadaman listrik bergilir biar ikutan gelap kayak die

[s☆s ♡ @diksihukum]

pls siapapun kalian berhak punya orientasi seksual apapun, pergunakan hak asas kalian, tapi tolong.. tolonggg jangan memaksakan orang-orang untuk mendukung dan menerima LGBT, itu semua pilihan. kalian berhak memilih, dan kami juga berhak untuk menolak untuk menerima. 🙏🏻

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%.
ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT.
TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA

TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG.
SIAP2 MENYALA BERGILIR

BUKAN PEMADAMAN BERGILIR

Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat.
Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode.
Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan.

PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya.
Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi.

Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung.
PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN.

Sederhana:
PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar.

KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU?

Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini.

pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu.

kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk.

ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk.

DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA?

Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini.

Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya.
Masalahnya adalah timing pencairannya.
Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan.
Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang.

PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu.
Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan.
Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur.

Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat.

Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama.
Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada.

Rakyat bayar murah.
PLN tombok dulu.
APBN yang bayar belakangan
Dan siklusnya terus berulang setiap tahun
APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?

[MANTO @KangManto123]

Sebuah perbedaan :

[nakime @lilyroseaster]

prett

[tempo.co @tempodotco]

JUST IN: Bahlil Janji Tak Ada Lagi Pemadaman Listrik

[PasifisState @pasifisstate]

♥️PRABOWO

[hywnnkw @heywannaknoww]

warga jaga warga

[nakime @lilyroseaster]

katanya rank ga penting, tapi dibahas mulu. kalo gak penting mah biarin aja