Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor ttg dugaan mark up Whoosh. Di dlm hukum pidana, jika ada informasi ttg dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa jg memanggil sumber info utk dimintai keterangan.
Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yg tdk diketahui oleh APH shg perlu ada yg melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH hrs langsung bertindak menyelidiki tak perlu menunggu laporan.
Dlm kaitan dgn permintaan agar saya membuat laporan, ini kekeliruan yg kedua dari KPK. Yg berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya. Seperti saya sebut di podcast TERUS TERANG yg awalnya menyiarkan itu adl NusantaraTV dlm rubrik "Prime Dialog" edisi 13 Oktober 2025 dgn narsum Agus Pambagyo dan Antony Budiawan.
Semua yg sy sampaikan sumbernya adl NusantaraTV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagyo yg disiarkan scr sah dan terbuka. Saya percaya kpd ketiganya maka saya bahas scr terbuka di podcast TERUS TERANG.
Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV tsb. Setelah itu panggil NusantaraTV, Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan.
Tapi aneh jika lembaga sebesar KPK tidak tahu bahwa NusantaraTV sdh menyiarkan masalah tsb. sebelum saya membahas di podcast TERUS TERANG. Terlebih hal itu sdh sy sebutkan juga. Coba lihat lagi๐
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa proyek kereta cepat Whoosh telah bermasalah sejak awal. Bahkan, saat ia menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Awalnya, Luhut menegaskan bahwa permasalahan pembayaran utang proyek Whoosh bisa teratasi dengan restrukturisasi keuangan. Bahkan, pihak China menerima hal itu.
"Whoosh itu kan tinggal restructuring saja siapa yang minta APBN? tak ada yang pernah minta APBN? Restructuring, saya sudah bicara dengan China karena saya yang sejak awal mengerjakan itu karena saya terima sudah busuk itu barang," katanya dalam diskusi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di JS Luwansa, Jakarta, dikutip Sabtu (18/10/2025).
Simak berita selengkapnya hanya di https://t.co/rYPtUqfcxa
#HardNews_Ekonomi #NewsOne #CariBeritaditvOne #APBN #Whoosh #LuhutBinsar #NO2
"Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China," beber Luhut dalam acara "1 Tahun Prabowo-Gibran" di Jakarta, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).
Baca selengkapnya ๐
https://t.co/T4pf6lM2vT
~LL #LuhutPanjaitan #Whoosh
Alhamdulillah, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ucapan, doa, dan harapan yang telah diberikan di hari ulang tahun saya.
Rasa syukur ini menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi saya untuk terus mengabdi kepada bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia.
Atas perhatian, doa, dan kebaikan dari semuanya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang tulus. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua.
Hari ini, saya melantik sejumlah menteri baru dalam Kabinet Merah Putih, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan; Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi; Muktaruddin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran; serta Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah.
Pergantian pimpinan juga dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang akan segera dilantik dalam waktu dekat. Kepada para pejabat yang baru, saya sampaikan selamat mengemban amanah, dengan harapan tugas dan tanggung jawab ini dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan komitmen demi kepentingan bangsa dan negara.
Istana Negara, Jakarta, 8 September 2025.
Terima kasih kepada Bapak Presiden @Prabowo yg memberikan Abolisi kepada Tom Lembong. Abolisi jarang diberikan oleh Presiden.
Abolisi artinya dibebaskan dari seluruh proses pidana.
Amnesti adalah pengampunan terhadap pidana yg dilakukan.
Artinya Presiden menyadari bahwa ada kesalahan proses pengadilan Tom Lembong.
Semoga ini menjadi awal penghentian penggunaan hukum sebagai alat politik yg selama ini dilakukan oleh rezim Jokowidodo