Ternyata benar akun Instagram Masjid Jogokaryan dibanjiri buzzer.
Hanya karena mereka di masjid bersuara untuk masyarakat.
Kalian yang punya IG, silakan follow akun masjid ini. Sebagai dukungan kita buat masjid yang menguatkan kepedulian thd sesama manusia.
Drama Djojokusumo (2):
PURA-PURA BERCERAI DEMI MENGHINDARI PAJAK
Hashim Djojohadikusumo pernah mengaku sudah bercerai demi melepaskan tanggung jawab atas utang pajak triliunan rupiah di Swiss.
Ceritanya, pada Juni 2019, pengadilan Swiss menolak alasan Hashim dan istrinya bahwa mereka tidak mampu membayar pajak karena bangkrut.
Sebulan kemudian, muncul alasan baru.
Mereka mengaku sudah berpisah sejak 2018, lalu menyatakan resmi bercerai pada Desember 2019.
Tapi ada yang aneh.
Tanggal perpisahannya berubah-ubah.
Dokumen perceraiannya juga bermasalah.
Keduanya masih sering tampil bersama di berbagai acara, bahkan pada Januari 2020 masih merayakan ulang tahun pernikahan.
Yang lebih konyol lagi, ternyata laporan pajak mereka sendiri di Indonesia untuk 2019 dan 2020 masih mencatat keduanya sebagai pasangan menikah.
Jadi, di Swiss mengaku sudah bercerai, sementara di Indonesia masih tercatat sebagai suami-istri.
Pengadilan Jenewa akhirnya menyimpulkan bahwa penggunaan perceraian tersebut merupakan penyalahgunaan hak (abus de droit) untuk melepaskan tanggung jawab membayar pajak bersama.
Keputusan ini kemudian dikuatkan Mahkamah Agung Federal Swiss pada 22 Desember 2023.
Kelakuan.
Source:
- Mahkamah Agung Federal Swiss, Putusan 9C_124/2023, 22 Desember 2023
- Pengadilan Jenewa, Putusan ATA/1299/2022, 20 Desember 2022
Bisa menempuh pendidikan S1 hanya dalam +-2 tahun menurut gw termasuk golongan manusia cerdas.
Berdasarkan penelusuran, kampus/univ tempat Mulan Jameela menempuh studi, ternyata jabatan rektor di kampus tersebut dipegang oleh Pak Dasco. (Sesama kader Partai Gerindra)
Hi semuanya, aku sudah izin adik almarhum untuk share di x, semoga kasus ini segera terungkap. Alfatihah untuk Almarhum
#JusticeforHafil@DivHumas_Polri
🚨𝗡𝗮𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗻𝘆𝗲𝗹𝗮𝗺𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗮𝘁𝘄𝗮 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗻𝗴𝗮𝗵 𝗕𝗮𝘆𝗮𝗻𝗴-𝗕𝗮𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗟𝗮𝗶𝗻
Wacana pemerintah untuk memindahkan sebagian Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo memicu gelombang tanda tanya besar. Di balik narasi resmi penyelamatan satwa dari ancaman bencana alam, berbagai kalangan mulai menyoroti ketertutupan informasi dan mempertanyakan ada kepentingan apa sebenarnya di balik rencana tergesa-gesa ini.
Secara biologis dan ekologis, langkah ini justru dinilai kontraproduktif dan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup spesies tersebut. Dilansir dari data resmi 𝘒𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘯 𝘒𝘦𝘩𝘶𝘵𝘢𝘯𝘢𝘯 (𝘒𝘦𝘮𝘦𝘯𝘩𝘶𝘵), populasi Badak Jawa saat ini hanya tersisa sekitar 87 hingga 100 ekor di alam liar, dengan tingkat perkawinan sedarah (𝘪𝘯𝘣𝘳𝘦𝘦𝘥𝘪𝘯𝘨) yang menurut catatan riset konservasi mencapai 58,5 persen serta siklus reproduksi yang sangat lambat. Para ahli ekologi berpandangan, mengambil individu produktif dari populasi yang sudah sedemikian kecil berisiko merusak struktur demografi dan keragaman genetik di habitat aslinya, mengingat Badak Jawa adalah satwa soliter yang sangat sensitif terhadap pembiusan, pengangkutan, serta perubahan jenis vegetasi pakan.
Dalih mitigasi bencana alam pun terasa janggal jika melihat rekam jejak di lapangan. Pada November 2025 lalu, seekor badak bernama Musofa dilaporkan mati hanya dua hari setelah menjalani proses translokasi, padahal pemindahan tersebut masih dilakukan di dalam area Ujung Kulon sendiri melalui program 𝘑𝘢𝘷𝘢𝘯 𝘙𝘩𝘪𝘯𝘰 𝘚𝘵𝘶𝘥𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘈𝘳𝘦𝘢 (𝘑𝘙𝘚𝘊𝘈). Ini seakan membuktikan kalau pemindahan jarak dekat di dalam satu kawasan hutan yang sama saja berujung fatal, bahwa memaksakan pengiriman satwa seberat lebih dari satu ton ini melintasi Pulau Jawa ke Alas Purwo sama saja dengan mempertaruhkan nyawa satwa langka.
Kecurigaan bahwa ada agenda lain di balik proyek ini kian menguat karena urutan kebijakan yang terbalik. Mengacu pada penyampaian 𝘜𝘵𝘶𝘴𝘢𝘯 𝘒𝘩𝘶𝘴𝘶𝘴 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯 𝘉𝘪𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘐𝘬𝘭𝘪𝘮 𝘥𝘢𝘯 𝘌𝘯𝘦𝘳𝘨𝘪, Hashim Djojohadikusumo, di forum 𝘊𝘖𝘗31 (𝘊𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘗𝘢𝘳𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘬𝘦-31 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘒𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘗𝘦𝘳𝘶𝘣𝘢𝘩𝘢𝘯 𝘐𝘬𝘭𝘪𝘮 𝘗𝘉𝘉) yang dilansir 𝘥𝘦𝘵𝘪𝘬𝘕𝘦𝘸𝘴, rencana relokasi ini justru diumumkan ke publik bersamaan dengan tawaran pendanaan kepada "investor" internasional. Meski pemerintah berdalih bahwa istilah tersebut merujuk pada lembaga donor konservasi non-komersial seperti 𝘛𝘳𝘰𝘱𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘴𝘵 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘍𝘢𝘤𝘪𝘭𝘪𝘵𝘺 (𝘛𝘍𝘍𝘍), kalangan 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘮𝘢𝘵 𝘬𝘦𝘣𝘪𝘫𝘢𝘬𝘢𝘯 menilai pencarian dana internasional sebelum kajian kelayakan ekologi tuntas sebagai langkah yang sangat tidak lazim.
Di ruang publik, ketertutupan ini memicu trauma kolektif masyarakat terhadap pola klasik perusakan hutan di Indonesia. Mengacu pada laporan investigasi 𝘔𝘰𝘯𝘨𝘢𝘣𝘢𝘺 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 dan 𝘛𝘦𝘮𝘱𝘰 terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan, publik sudah terlalu sering menyaksikan bagaimana kawasan hutan bernilai konservasi tinggi sengaja "dikosongkan" terlebih dahulu (baik dengan dalih bencana maupun musibah) untuk memuluskan jalan bagi alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit skala besar. Pola serupa dikhawatirkan terjadi di Ujung Kulon, mengingat 𝘤𝘢𝘵𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘵𝘢𝘮𝘣𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘪 𝘸𝘪𝘭𝘢𝘺𝘢𝘩 𝘗𝘢𝘯𝘥𝘦𝘨𝘭𝘢𝘯𝘨 menunjukkan adanya riwayat tambang emas Cibaliung di sebelah timur kawasan tersebut yang tutup pada 2020. Walau Ujung Kulon berstatus 𝘚𝘪𝘵𝘶𝘴 𝘞𝘢𝘳𝘪𝘴𝘢𝘯 𝘋𝘶𝘯𝘪𝘢 𝘜𝘕𝘌𝘚𝘊𝘖, warga berspekulasi bahwa memindahkan satwa kuncinya bisa menjadi langkah awal untuk melonggarkan status kawasan demi kepentingan ekstraktif di masa depan.
Kekhawatiran ini sejalan dengan sikap Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dalam pernyataan resminya turut menyuarakan penolakan tegas karena menilai kebijakan tersebut mengancam ekosistem serta ikon daerah mereka. Lebih jauh lagi, dikutip dari pernyataan 𝘞𝘞𝘍-𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 melalui laporan 𝘒𝘰𝘮𝘱𝘢𝘴.𝘤𝘰𝘮, kelayakan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat baru memang belum terbukti secara ilmiah, baik dari segi ketersediaan pakan alami sepanjang tahun maupun potensi kompetisi dengan satwa asli seperti banteng. Tanpa transparansi dokumen kajian dan penghentian pendekatan proyek yang mengejar pendanaan, wajar jika publik terus menduga bahwa keselamatan Badak Jawa hanya dijadikan tameng bagi kepentingan lain di baliknya.
Pada akhirnya, alam dan satwa liar selalu menjadi korban pertama ketika sebuah kawasan mulai dilirik nilai ekonominya. Sudah saatnya publik tidak lagi mudah dibuai oleh dalih penyelamatan, agar pola perampasan ruang hidup yang terbungkus narasi konservasi ini tidak kembali berulang di depan mata.
Ini tgl 28 di Jogja. Jelas sekali gerombolan preman ada di barisan polisi. So, siapa sebenarnya yg gemar dgn kekerasan & sengaja buat kerusuhan? Apakah ada klarifikasi dari @DivHumas_Polri ttg hal ini? Berani tdk polisi jujur mengakui bahwa selama ini sdh bertindak brutal?
BREAKING NEWS JOGJA :
Plt. Kabid Humas Polda DIY Mengaku bahwa BENAR YANG BERPAKAIAN PREMAN ADALAH ANGGOTA POLDA DIY, RESERSE.
GILA....GILA...😅
Klarifikasi Dhimas Kapolres Sleman lagi di usut Pihak UGM dan KOMNASHAM.
EH, KETAMBAHAN PENGAKUAN INI‼️
@PoldaJogja Ditunggu Presscon Depan Polda!!