Dari sekian banyak pidato, pidato kali ini bener bener nyesek
Rakyat yang bayar gaji kalian, dikritik malah dibales:
“EMANG GUE PIKIRIN” dan disambut tepuk tangan yang meriah
5,4 triliun = 5 hari MBG
20 triliun = 17 hari MBG
***
Saya baru saja tadi meresmikan 1151 kilometer jalan.
Jalan desa, jalan daerah.
1.000 kilometer jalan ini memakan anggaran 5,4 triliun (5 hari MBG).
5,4 triliun bisa membangun 1.000 kilometer.
Bayangkan kalau 20 triliun (17 hari MBG)
Berapa ribu jalan yang bisa kita bangun
Berapa ribu jembatan bisa kita bangun untuk rakyat kita
Berapa puluh ribu sekolah yang bisa kita perbaiki.
PRESIDEN TUKANG BOHONG?
Untuk programnya dia, bilang duit kita banyak, minta 5T dikasih 10T
Tapi untuk gaji guru, dia bilang gak ada duit karena dikorupsi
Duit banyak Gak ada duit
ALERTA
Foto ini nunjukin kalo anak-anak kecil ikut naik truk demo bersama spanduk dan megaphone.
Di Batam dan beberapa daerah, siswa SD dilibatkan dalam aksi dukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anak usia SD belum paham isu rumit seperti korupsi BGN atau anggaran negara.
Ngelibatin mereka lewat Dinas Pendidikan dan sekolah itu jelas ngelanggar netralitas pendidikan.
Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak berhak dilindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
Ini kerasa kayak cara paksa bangun narasi dukungan saat MBG dikritik keras.
Anak harus dilindungi, bukan dijadikan alat politik. KPAI perlu segera memeriksa kasus ini. Perlu kami turun tangan lagi buat pelaporanya?
Dalam satu hari, ada dua AIB BESAR terbongkar.
Pertama pengakuan peserta demo dukungan MBG yg menerima uang Rp. 100.000 dan juga beberapa hadiah.
Kedua terbongkarnya para mahasiswa yang menerima sejumlah uang ketika bertemu wapres gibran.
Dan ga ada yang bisa kita lakukan..
🚨 JUST IN: Ingat muka mahasiswa ini? Namanya Abdi, Mahasiswa UBK yg sempat bertemu Wapres Gibran di Istana.
Turns out, BEM mereka menerima uang suap dari uang Rakyat sebesar 300 juta.
IYA 300JUTAAA, DAN ABDI INI DAPET SEKIAN PERSENNYA. DUNIA UDAH GILAAA
#IndonesiaGelap
Training Manajer Koperasi Desa Merah Putih buat ngurus minimarket
Yang gak diajarin:
- Manajemen stok dan inventaris ❌
- Pengelolaan uang tunai ❌
- Pertanggungjawaban keuangan ❌
- Penerimaan barang dan hubungan dengan supplier❌
- Pencegahan kehilangan barang❌
- Penataan produk di rak❌
- Penjadwalan staf dan manajemen tim❌
- Standar pelayanan pelanggan❌
- Keamanan dan kebersihan produk❌
- Pembacaan laporan penjualan dan data dasar❌
- Regulasi penjualan dan barang❌
- Perizinan usaha❌
Yang diajarin:
- Kicau mania ✅
- Huu haaa ✅
- Teroreroteroret ✅
Ibu Desi sama Ibu Yuyun ini polos sekaliiiii.
Ngomong di depan kamera kalau dibayar 100 ribu.
Terus ke media nasional pula.
Ini koordinatornya gak briefing dulu gimana ngadepin media???
😂🤣😂🤣
Pertamina bilang harga asli Pertalite Rp18.040/liter.
Lo cuma bayar Rp10.000.
Selisih Rp8.040 "ditanggung pemerintah" , alias ditanggung pajak lo.
Kedengarannya heroik.
Sampai lo baca data BPS 2024:
20% rumah tangga TERKAYA Indonesia mengonsumsi 39,99% dari seluruh Pertalite yang dijual.
Senilai Rp41 TRILIUN subsidi rakyat masuk ke tangki kendaraan orang2 yang paling mampu beli Pertamax.
Total subsidi BBM yang salah sasaran? Rp81 triliun/tahun.
Dan Bahlil , Menteri ESDM-nya sendiri , yang ngomong potensi salah sasaran subsidi energi tembus Rp100 triliun/tahun.
Jadi selama ini orang miskin yang nggak punya kendaraan, yang naik angkot tiap hari, ikut bayar pajak buat subsidi bensin kendaraan orang kaya.
Negara mana lagi yang minta rakyat miskin urunan subsidi BBM buat orang kaya, terus bilang itu "keberpihakan pada rakyat"?
🤷♂️
BOCOR, PRABOWO KETAHUAN BUAT KEBIJAKAN TANPA KONSULTASI MENTERI DAN KABINETNYA SENDIRI,
TRUS DAPAT MASUKAN DARIMANA?
BAU BUSUK DIMANA-MANA
The Straits Times dan Bloomberg menyebut langkah ini sebagai "crackdown terbesar" Prabowo terhadap para konglomerat Indonesia. Dan yang paling mengejutkan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan caranya: tanpa sepengetahuan kabinetnya sendiri.
RAPAT RAHASIA DI RUMAH PRIBADI
Pada awal Mei, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah kecil penasihat terdekatnya ke kediamannya di Jakarta Selatan untuk membahas cara menambah penerimaan negara di tengah lonjakan harga minyak yang mulai membebani keuangan Indonesia.
Dari pertemuan tertutup yang sangat terbatas itu, lahirlah keputusan besar. Dari pertemuan tertutup tersebut lahir gagasan yang berpotensi mengubah secara fundamental sektor komoditas Indonesia: pembentukan entitas negara baru di bawah sovereign wealth fund Danantara untuk mengawasi ekspor minyak sawit, batu bara, ferro-alloy, nikel, dan komoditas strategis lainnya.
Yang luar biasa adalah:
hampir tidak ada pejabat, menteri, maupun pelaku industri yang tahu sebelum pengumuman resmi dibacakan.
Kebijakan sebesar ini diputuskan dalam lingkaran sangat kecil, lalu langsung diumumkan ke muka publik di sidang paripurna DPR.
Prabowo menyatakan bahwa ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy akan secara bertahap diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola ekspor terpusat yang dikoordinasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah perusahaan negara khusus yang dibentuk di bawah struktur investasi berdaulat Indonesia
Dengan kata sederhana: para pengusaha swasta, konglomerat sawit, dan taipan batu bara tidak lagi bisa langsung mengekspor sendiri.
Mereka harus melalui BUMN yang ditunjuk negara sebagai satu-satunya pintu ekspor.
Inilah yang membuat berita ini viral di media internasional. Kebijakan ini memicu kepanikan di kalangan pengusaha, investor, hingga pejabat internal pemerintah karena dinilai sangat mendadak dan sulit diterapkan.
Pelaku usaha mengaku tidak dilibatkan sama sekali.
Pelaku usaha batu bara dan petani sawit mengaku tidak dilibatkan pemerintah dalam penyusunan draf regulasi ekspor komoditas.
Para menteri pun baru tahu saat Prabowo sudah bicara di podium DPR. Ini bukan gaya pemerintahan biasa, ini gaya komando militer:
keputusan diambil di puncak, lalu diperintahkan ke bawah tanpa konsultasi panjang.
REAKSI PASAR: SAHAM DAN RUPIAH LANGSUNG TERDAMPAK
Pasar bereaksi cepat dan negatif. Jakarta Stock Exchange langsung turun hampir 1,5 persen sesaat setelah pengumuman tersebut.
Investor khawatir kebijakan ini menandai babak baru intervensi negara yang makin agresif terhadap ekonomi. Rupiah melemah hingga kisaran Rp 17.700 per dolar AS.
Kepercayaan pasar terhadap kepastian hukum dan iklim investasi Indonesia kembali dipertanyakan.
Ada masa transisi tiga bulan di mana eksportir dan pembeli masih dapat melanjutkan bisnis seperti biasa, tetapi entitas yang ditunjuk pemerintah akan memantau transaksi ekspor. Pada akhir masa transisi, semua ekspor harus dilakukan melalui perusahaan yang ditunjuk negara, yang akan diawasi oleh Danantara.
Cara pelaksanaannya menjadi sorotan serius.
Kebijakan ekonomi berskala ratusan miliar dolar tidak boleh diputuskan dalam pertemuan rahasia beberapa orang, lalu dikejutkan kepada semua pihak.
Kebijakan tentang industri sawit jangan sampai dibuat secara serampangan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Pemerintah jangan mengambil kebijakan strategis tanpa mendengarkan pendapat dan kondisi dunia usaha.
Niat baik saja tidak cukup.
Yang dibutuhkan adalah eksekusi yang terencana, transparan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Pertanyaannya, apakah ini akan berhasil memulihkan kebocoran devisa yang selama puluhan tahun menggerus kekayaan negara, atau justru menambah deretan kebijakan yang bagus di atas kertas namun berantakan di lapangan?
Indonesian authorities used online disinformation campaigns to brand activists and journalists as "foreign agents" and silence dissent, sometimes leading to physical threats, Amnesty International said. https://t.co/sFoBm6AbMx
Ada berapa hal yang bisa kita garisbawahi dari postingan mereka
1. Ada kata thin-skinned, alias berkulit tipis.
Kalau yg gw tahu, itu maksudnya mudah tersinggung.
Ya, The Economist bilang Presiden mudah tersinggung alias temperamental.
2. Lalu, The Economist bilang Prabowo harus siap sama unpalatable truths alias kebenaran yang menyakitkan.
Implikasinya, majalah ini menduga kalau Prabowo sering disuapin info manis dan nggak siap dengan info jelek.
3. Judul berita yang menyebut risky path, eroding finance and democracy.
The economist ingin pembaca mengetahui bahwa Indonesia berada di posisi yang rawan atas ulah presidennya sendiri.
Seperti apa ulah itu?
Pengkondisian oposisi, kebijakan MBG dan Kopdes dsb.
Kalau kelen sadari, hanya media asing yang berani nulis postingan kek gini. Media lokal mana sanggup. Bisa diganggu-ganggu mereka ntar.
Source gambar : VOI
Buat yang MALAS MEMBACA tapi BUKAN PARJO PARCOK. Saya bantu translasi article the Economist biar ga IKUTAN DUNGU teriak antek asing dan "semua akan hilang ketika IHSG bullish":
"Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pernah menyaksikan negaranya hancur sebelumnya. Itu terjadi pada tahun 1998, saat krisis keuangan Asia. Kala itu, runtuhnya ekonomi memicu protes massa dan tumbangnya bapak mertua Pak Prabowo, Suharto, seorang diktator yang terkenal korup. Peristiwa itu juga melemparkan Pak Prabowo, yang sempat berharap bisa menggantikan Suharto, ke dalam pengasingan politik. Butuh waktu seperempat abad baginya untuk merangkak kembali, hingga akhirnya berhasil meraih kursi nomor satu pada tahun 2024.
Jadi, Anda mungkin berpikir dia akan sangat berhati-hati terhadap krisis fiskal lainnya: Anda salah.
Pemimpin negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini telah memusatkan kekuasaan dan mengelilingi dirinya dengan sekelompok penjilat. Dia mendepak menteri keuangan yang dihormati dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menyebut IMF "bodoh" dan mengatakan kepada The Economist pada bulan April bahwa presiden tidak perlu khawatir tentang "perkembangan ekonomi global [atau] harga minyak dunia". Para pelaku bisnis di Indonesia takut untuk bersuara, mungkin karena Pak Prabowo adalah mantan jenderal antikritik dengan rekam jejak hak asasi manusia yang dipertanyakan, atau mungkin karena belakangan ini dia kerap mengintimidasi bisnis-bisnis besar.
Pak Prabowo tampaknya mengisolasi diri dari kenyataan. Jadi, dia mungkin tidak akan mendengarkan nasihat yang masuk akal. Namun, inilah beberapa masukan untuknya. Proyek-proyek kesayangannya tidak terjangkau. Sebelum perang Iran, menghabiskan proyeksi 10% dari anggaran hanya untuk dua proyek saja—makan siang gratis di sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa—hanya sekadar pemborosan. Sekarang, krisis energi telah menghapus semua ruang untuk melakukan kesalahan. Pak Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis.
Dia harus memotong pengeluaran untuk proyek-proyek kesayangannya, atau memangkas subsidi bahan bakar fosil Indonesia yang sangat besar, atau melanggar undang-undang yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Setiap pilihan memiliki risiko. Memangkas proyek mubazirnya akan membuatnya tampak lemah. Membiarkan harga energi naik akan mengundang kerusuhan. Jadi, Pak Prabowo mungkin akan mengambil jalan ketiga: membiarkan defisit menembus batas hukumnya.
Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Memang benar, batas 3% adalah angka sewenang-wenang yang disalin-tempel dari Perjanjian Maastricht Eropa. Namun sejak krisis 1998, angka itu telah menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga disiplin fiskal. Sekarang para investor mulai cemas. Pembayaran bunga sebagai bagian dari pendapatan pemerintah melonjak tajam. Lembaga pemeringkat kredit sedang bersiap untuk menurunkan peringkat. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, modal asing senilai $6 miliar telah keluar dan rupiah telah melemah sebesar 11% terhadap dolar ke rekor terendah. Menjebol batas anggaran akan mendorong biaya pinjaman menjadi lebih tinggi.
Bahkan saat dia membuat ekonomi menjadi lebih genting, Pak Prabowo juga mengikis demokrasi Indonesia. Oposisi legislatif hampir sepenuhnya dilumpuhkan, dan proposal untuk mengakhiri pemilihan langsung gubernur provinsi bukan merupakan pertanda baik. Masyarakat sipil diintimidasi. Ruang untuk berbeda pendapat sangat sedikit, dan jika ada, minim pergulatan kreatif antar-gagasan yang saling bersaing. Terlalu banyak hal yang bergantung pada naluri seorang mantan tentara tunggal yang mendapat saran buruk.
Dia perlu mendengar kebenaran yang pahit. Ya, bahan bakar murah memang populer. Namun hal itu mendorong konsumsi di tengah situasi kelangkaan. Ya, orang-orang menyukai makan siang gratis di sekolah. Namun memberikannya kepada semua orang adalah pemborosan. Lebih bijaksana untuk fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin, yang membutuhkan nutrisi lebih baik guna mencegah stunting (tengkes). Ya, petani Indonesia kerap diperas oleh tengkulak saat membeli pupuk. Namun ada cara yang lebih murah untuk mengatasi hal ini ketimbang membangun 80.000 koperasi desa, yang kemungkinan besar justru rentan korupsi. Dan ya, batas defisit 3% bisa saja dinaikkan suatu hari nanti. Namun pertama-tama, Pak Prabowo harus meyakinkan pasar bahwa keuangan Indonesia berada di tangan yang aman.
Persimpangan jalan baru
Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam seperempat abad terakhir. Di bawah serangkaian pemerintahan yang cukup pragmatis, pendapatan per kapita telah meningkat lebih dari dua kali lapor dan demokrasi mulai berakar. Pak Prabowo bukanlah penguasa kleptokratis seperti mendiang bapak mertuanya, tetapi dia sedang mengikis kemajuan yang telah dicapai negaranya sejak masa-masa kelam dulu.
Presiden harus berhenti mencoba membungkam oposisi di legislatif, media, dan masyarakat sipil. Perbedaan pendapat yang tidak menemukan saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan, seperti yang terjadi dalam kerusuhan tahun lalu. Bersikeras bahwa oposisi harus "sopan" adalah resep yang suatu hari nanti justru bisa mengubahnya menjadi kekerasan.
Masih ada harapan. Pak Prabowo peduli dengan warisan kepemimpinannya. Jadi, dia perlu menyadari bahwa negara kepulauan yang sangat besar, luas, dan multi-etnis seperti Indonesia tidak bisa begitu saja diberi perintah layaknya sebuah unit tentara. Indonesia membutuhkan seorang panglima tertinggi yang mendengarkan banyak suara, bukan yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya bisa berkata "ya""