ca

[ca @maitsssa]

baru mpasi 9 hari rasanya udah ahh mantap🤣

[Sisters in Danger @SistersInDanger]

Boraks. 162 siswa. Kepulauan Anambas. MBG.

😭😭😭😭😭😭😭😭

[Sisters in Danger @SistersInDanger]

Innalillahi....

Hanya dari satu SPPG, 584 siswa & guru di 16 sekolah Kecamatan Tulung, Klaten keracunan massal setelah makan menu MBG tanggal 28 April kemarin 😭🤬

SPPG Sorogaten-nya cuma ditutup sementara 3 hari. Trus apa sudah beroperasi lagi, ada yang punya info?

584 orang itu lebih banyak dari total anggota DPR RI loh 😱😭

Ya Tuhan, ntah kapan program ini dievaluasi, diaudit, & dihentikan 🤯

[Boediantar4 @Boediantar4]

Ini presiden guys, presiden Iran. Presiden tapi sekaligus ahli bedah jantung. Ahli aseli, bukan abal-abal karena sekali-sekali beliau juga tetap praktek. Kabinet iran rata-rata berpendidikan tinggi. Syarat DPRnya saja minimal berpendidikan S2.

[chan @youngkjooyeon]

Untung kemaren nyimpen fotonya wkwk lucu banget ada patrick di mukanya

[txt gajelas @txtdarigajelas]

waduh

[𝐩𝐢𝐚🧚🏼‍♀️ @_happiestpia]

ya allah sesek banget bacanya🥺💔

[Reynaldi Daud @reynaldi_daud]

Hello, X!
Perkenalkan aku Reynaldi. Owner dari brand Stradenine, brand lokal asli Surabaya.

Hari ini nama Stradenine mendadak ramai diperbincangkan terkait berita yang beredar.

Maka dari itu ada beberapa hal yang kami perlu luruskan.

[txt keresahan WNI @KapudS640]

Saya sih nggak terlalu kaget soal isu sensitif istana yang lagi beredar. Yang justru bikin saya kaget adalah fakta bahwa ternyata Komdigi bisa secanggih itu.

Bisa gerak cepat. Bisa responsif. Bisa menekan platform besar. Bisa bikin akses media sekelas YouTube/Google ikut kena tindakan (walaupun masih bisa diakses lewat VPN h3h3). Bisa bikin pernyataan resmi (padahal target subyek pembahasan di video bukan Komdigi, tapi Komdigi rela nyebokin).

Bahkan bisa sigap ambil langkah hukum dan bisa bypass aturan MK soal pedoman UU ITE yang nggak bisa digugat oleh badan/instansi.
Berarti kemampuan teknisnya ada.

Dan kalau kemampuan itu memang ada, harusnya ruang digital kita bisa jauh lebih bersih dari sekarang.
Harusnya iklan penipuan nggak semudah itu lewat. Harusnya nomor pribadi masyarakat nggak seenaknya dipakai SMS promosi.

Harusnya data kita nggak gampang bocor lalu dipakai buat nawarin pinjaman, j*dol, investasi bodong, sampai lowongan kerja palsu. Harusnya platform-platform digital yang merugikan masyarakat juga bisa ditindak dengan kecepatan yang sama.

Karena ternyata masalahnya bukan karena negara ini nggak punya alat. Alatnya ada. Jalurnya ada. Kapasitasnya ada.

Cuma selama ini kita terlalu sering melihat teknologi negara bekerja cepat ketika yang terganggu adalah kekuasaan, bukan ketika yang dirugikan adalah masyarakat.
Karena ternyata tombolnya memang ada.

Cuma rakyat sering kebagian tulisan:
“mohon menunggu”.
Tapi yaa kita sama-sama paham lah ya, kenapa isu-isu krusial yang lain terkesan sulit diberantas.

Sekelas warung remang-remang saja mesti "koordinasi" dulu biar bisnisnya tetap jalan.
Paham kan ya..

cc:cakraadinegara

[txtdaribrand @txtfrombrand]

Stradenine, brand lokal asal Surabaya yang artikelnya ada di foto ini langsung klarifikasi:
- tidak terlibat
- harganya 179k 🤣

[bisul @bisulpecahhhh]

Sampe nangis baca ini, ga kebayang kakaknya segemeter apa pas nulis💔🥺

[BANDUNG FESS | Kirim menfess cek 📌 @BaseBDG]

Lagit Bogor kemarin cantik pisan euy. Apakah langit di tempat kamu kemarin seperti ini?

Credit: sipa5402

[willoughby tucker @howtodresvvell]

anjeeeeeeeng

[kale @kalistohenituse]

Bagi yang belum yakin tentang rapor merah Prabowo-Gibran:
1. Nilai tukar rupiah terendah sepanjang sejarah
2. Kabinet tergemuk sepanjang sejarah
3. Presiden paling sibuk ke luar negeri dan wapres paling tidak berguna sepanjang sejarah (51 kunjungan dalam 2 thn, sementara Jokowi 58 dalam 2 periode)
4. Nominal utang & suku bunga APBN terbesar sepanjang sejarah
5. Proyek Korupsi termahal sepanjang sejarah
6. Praktek Nepotisme terparah sepanjang sejarah
7. SDM generasi muda terendah sepanjang sejarah

[herwin @bangherwin]

Prabowo: MBG bermanfaat atau tidak?

Buruh: Tidaaaaaaakkk!

Gue: 🤣🤌

[Vikir Van Baskerville @VikirBaskervl]

LAH setelah diatur kang parkir malah ngga macet 🤣🤣🤣

[DIMDIM @dimasdwikidrmwn]

sok mantep bngt ky kak kev

[dwi @dwiyuliann]

in my 30s, I just want a home like this. green, quiet, and a life that feels calm

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.

Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?

Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.

Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.

Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.

Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:

Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.

Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.

Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.

Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.

Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.

Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.

Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.

Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.

Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.

Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:

Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.

BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.

Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.

Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.

Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.

Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:

Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.

Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.

Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.

Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.

Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.

Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.

Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.

Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:

Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.

Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?

Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.

Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:

Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.

Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.

Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.

"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."

Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.

Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

[5tePh3N @P3gEl]

Kepala BPOM sampai tertawa sewaktu anggota dewan charles honoris sebut sisa anggaran pengawasan BPOM hanya 2,9 M kalah sama anggaran kaos kaki😅