@arcavalharald Reply-an seminggu yang lalu wkwk. Sumpah aku terharu bgt pas sampean nanyain aku di DM waktu itu, pas aku lama ga main X abis operasi mata. 🥰
Wkwkwk jokes-nya mashoook. 🤣
Jadi inget, kapan hari dibeliin sepatu di Korea, harganya ga sampe upah sehari kerja di sana. Aku cek di sini, sepatu yang sama, harganya setara kurang-lebih upah 12 hari kerja. 😭
Di Amerika, harga buku hanya setara satu jam kerja. Upah minimum di sana sekitar $15/jam, sedangkan harga buku $15-20. Artinya mereka bisa membeli satu buku hanya dengan 1 jam kerja, seperti halnya kita membeli es teh jumbo di pinggir jalan.
Di Jepang, satu buku juga bisa dibeli dengan satu jam kerja. Upah minimum disana sekitar ¥1000-1200/jam. Harga buku ¥900-1300.
Di Jerman, satu buku = satu makan siang. Hanya dengan 2 jam kerja.
Di Inggris, satu buku bisa dibeli hanya dengan setengah jam kerja. Buku bukan jadi barang yang harus ditimbang antara 'beli atau tidak' buku sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seperti roti.
Di Norwegia, negara ikut menanggung harga buku, negara hadir memberikan subsidi dan distribusi yang merata, karena mereka percaya: bangsa yang cerdas dimulai dari buku yang mudah disentuh.
Di Malaysia. Buku masih bisa dijangkau hanya dengan 2 jam kerja.
Singapura. Satu buku bisa dibeli dari sisa makan siang.
Tiket doi buat pulkam, pp, berdasarkan itungan umr sana, kurang dari upah 10 hari kerja. Tiket yg sama, kalau dibeli pake umr sini (anggap 3 juta deh), harus kerja 4 bulan. 😭
Ini nggak bener ya, guys. Justru salah satu alasan kenapa Sensus Ekonomi belum sepenuhnya dilakukan secara online adalah untuk meminimalkan praktik seperti ini. Makanya pendataan dilakukan door to door oleh petugas yang sudah direkrut dan dilatih.
Kalau memang menemukan praktik petugas mengisi sendiri tanpa wawancara atau memalsukan data, jangan didiemin. Langsung laporkan ke kantor BPS terdekat. Memang pengawasannya nggak mungkin 100%, tapi tiap daerah ada mekanisme monitoring. Pegawai BPS, PML, sampai koordinator lapangan rutin turun untuk mengecek apakah pendataan dilakukan sesuai SOP. Masalahnya, jumlah mereka juga terbatas sehingga tidak semua petugas bisa diawasi setiap saat.
Perlu dibedakan juga, mitra BPS itu beda dengan sekadar "orang yang ditunjuk". Mereka tetap melalui proses seleksi, pelatihan, dan evaluasi. Memang di banyak daerah diupayakan merekrut orang yang mengenal wilayah setempat supaya responden lebih nyaman saat diwawancarai, tapi bukan berarti siapa saja bisa langsung jadi petugas.
Makanya kemarin saya juga sempat menyuarakan kekhawatiran ketika ada wacana jalur afirmasi yang berpotensi diisi oleh orang-orang dengan afiliasi politik tertentu. Terlepas dari siapa pun orangnya, proses rekrutmen petugas statistik harus tetap menjaga profesionalisme dan independensi. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap sensus justru turun karena hal-hal seperti ini.
Dan satu lagi, yang sering saya sampaikan: kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data. Selama responden memberikan jawaban yang jujur dan proses pendataannya dilakukan sesuai SOP, kita punya fondasi data yang kuat. Soal bagaimana data itu kemudian ditafsirkan atau dijadikan dasar kebijakan, itu sudah menjadi tanggung jawab para pengambil kebijakan. Data tidak bisa bohong, tapi penggunanya bisa.
Kritik kebijakan tetap perlu, tapi jangan sampai kita ikut merusak kualitas data yang nantinya juga akan dipakai untuk mengevaluasi kebijakan itu sendiri. Dan kalau ada hal-hal seperti ini di lapangan, jangan langsung menggeneralisir bahwa semua pasti demikian. Banyak kok yang benar-benar turun lapangan, melewati jalan-jalan rusak, menyeberangi lautan untuk bisa dapat data yang akurat.
Terserah mau mikir atau jawab sensus ini kek gimana, tapi jangan begini ke sesama rakyat.
Mereka mitra BPS itu pegawai lepasan (bukan ASN) yang juga banyak ngalamin ampas2nya di lapangan.
Lu mau marah vertikal ke atas dong, jangan horizontal bodoh