Once again got a public listed company using its 'children' to collaborate on certificate for ground and cheating on the real owners. Government officials using all kinds of tricks to disrupt court process.
@mohmahfudmd "Bisa dimanipulasi oleh penguasa". Betul banget, sampai penyelidikan polisi, JPU dan ASN nurut sama perintah dari atas. Sekarang Bapak ada saran2 supaya resiko itu bisa diminimalisir?
Praduga 'tak bersalah' gak ada bila pimpinan tertinggi di daerah sudah kasih tahu kepada bawahan tentang hasil yg diharapkan. Tergantung 'pimpinan tertinggi' kepala polisi, sekda, biro hukum semua akan mau ikut perintah dari atas tentang benar salah atau tidak salah. Mungkin dalam kasus ASN ini sudah disampaikan 'tidak salah'?
Kalau contoh2 seperti ini sudah 'pengetahuan umum'. Contoh2 di mana aparat pemerintah berkolaborasi dari polisi, pemerintahan kota, jaksa dan pengadilan terhadap rakyat biasa yg gak ada posisi penting atau uang juga banyak. Prof gak perlu cerita2, tapi tolong aktif bantu2 mengatasi sistem yg memungkinkan itu. Terima kasih
@TeddGus@prabowo@gibran_tweet Kalau gak suka sama kelompok 1, atau 2, atau 3, apakah harus dipilih? Boleh gak, ditinggal saja, gak dipilih? Apa saya naif ya?
Maaf mungkin bisa mulai dulu dengan memajukan kota Tangerang dan mendidik lingkungan Anda sendiri. Masih banyak hal yg belum teratur dengan baik, dan bisa mulai dengan balas2 surat dari rakyat. Jangan hanya cari muka di depan publik.
@DoankWarto Wah gak enak dibaca tulisan ini, tapi ya begitu fakta2. Ada juga ASN baik, produktif, efisien, tetapi cukup banyak pejabat yg tidak ikut aturan, gak pernah di tempat (....), dan utk membalas surat dari warga saja gak mau.
Polemik tapi setiap warga bebas pilih siapa. Gak setuju Gibran maju, jangan pilih. Sebaiknya daripada ikutin polemik setiap warga minta kepada Menkopolhukam utk segera perbaiki sistem pengadilan yg saat sekarang sangat tidak bagus - tapi gampang untuk diperbaiki. Setiap warga sekarang gampang dipenjarakan dan dipidanakan bila gak bisa bayar pengacara bagus.