Nasib +62 seminggu terakhir :
- Putusan MK : Jakarta tetep ibu kota, gak jadi IKN
- Sambo Kuliah S2 di lapas
- Nadiem divonis 18 + 9 tahun
- Ibam divonis 4 tahun
- Andrie Yunus gak sopan dan ber etika, makanya disiram air keras
- Nonton Film Dokumenter dilarang
- Lembaga tinggi negara bikin cerdas cermat aja, juri nya blunder
Ada yg mau nambahin?
Guys, ada yang gue rasa perlu dibahas lebih dalam soal kasus Nadiem dan ini bukan soal membela dia secara membabi buta.
Ini soal menelusuri logika di balik kenapa kasus ini tiba-tiba meledak sekencang ini.
Karena kalau lo telisik lebih dalam,
ada pola yang sangat menarik dan sangat tidak nyaman untuk diabaikan.
Apa yang sebenarnya Nadiem bangun selama jadi Mendikbud:
Di era Nadiem, lahir satu sistem yang namanya SIPLah Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah.
Platform digital untuk pengadaan barang dan jasa menggunakan dana BOS dan BOP.
Artinya apa?
Setiap transaksi tercatat online.
Setiap pelaporan bisa dilacak.
Nota kosong jadi jauh lebih sulit digunakan.
Markup jadi jauh lebih sulit disembunyikan.
Selama puluhan tahun sebelumnya dana BOS adalah salah satu ladang basah yang paling mudah dimainkan di tingkat sekolah sampai dinas.
Nota fiktif, pengadaan barang yang tidak pernah ada, markup harga yang masuk kantong oknum.
Semua itu bisa berjalan mulus karena sistemnya manual dan tidak bisa diaudit dengan mudah.
Nadiem menutup lubang itu.
Sertifikasi guru yang ikut didigitalisasi:
Sebelumnya sertifikasi guru identik dengan biaya hotel, konsumsi, transportasi,
administrasi tatap muka yang semuanya bisa di-markup dan bisa jadi sumber komisi bagi pihak-pihak tertentu.
Di era Nadiem sebagian besar
proses ini dipindahkan online.
Lebih efisien.
Lebih murah.
Dan jauh lebih sulit untuk dimainkan anggarannya.
Chromebook dan ekosistem Google yang sebenarnya paling mengancam siapa:
Ini yang paling penting dan paling jarang dibahas.
Kalau sekolah pakai Windows lisensi Windows 11 Home saja Rp2,6 juta.
Microsoft Office saja Rp2,2 juta. Per laptop.
Dikali ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Angkanya fantastis.
Dan karena banyak yang pakai bajakan ada ruang untuk markup seolah-olah membeli lisensi asli padahal tidak.
ChromeOS dan Google Workspace for Education?
Gratis untuk institusi pendidikan.
Tidak ada lisensi yang perlu dibeli.
Tidak ada celah untuk markup lisensi software.
Jadi pertanyaannya bukan hanya soal apakah Chromebook bagus atau tidak untuk pendidikan. Pertanyaannya adalah:
siapa yang selama ini menikmati ekosistem pengadaan software berbayar di sekolah-sekolah Indonesia dan siapa yang dirugikan ketika ekosistem itu diputus?
Polanya terlalu jelas untuk diabaikan:
Digitalisasi SIPLah menutup celah korupsi pengadaan.
Digitalisasi sertifikasi menutup celah markup pelatihan.
Chromebook dan Google Workspace menutup celah markup lisensi software.
Audit anggaran jadi lebih mudah karena semuanya tercatat digital.
Dan kemudian tiba-tiba kasus Nadiem meledak. Dengan tuntutan 27 tahun.
Dengan uang pengganti Rp5,6 triliun yang bahkan diambil dari nilai IPO Gojek di SPT pajak bukan dari uang yang terbukti masuk ke kantong Nadiem.
PPATK sendiri tidak menemukan satu sen pun aliran dana ke Nadiem dari siapapun.
Kalau ini murni kasus hukum kenapa tuntutannya lebih besar dari pembunuh dan teroris?
Kenapa uang penggantinya diambil dari aset yang tidak ada hubungannya dengan dugaan korupsi yang dituduhkan?
Gue tidak bilang Nadiem sempurna.
Gue tidak bilang semua kebijakannya benar.
Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih besar di balik kasus ini:
Siapa yang paling diuntungkan dari kembalinya sistem lama yang serba manual, serba gelap, dan serba susah diaudit?
Dan apakah orang-orang itu memiliki kepentingan — dan kemampuan untuk memastikan bahwa orang yang menutup ladang mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi?
Kalau jawabannya iya maka yang sedang kita saksikan bukan penegakan hukum.
Itu pembunuhan karakter sistematis terhadap orang yang paling banyak menutup pintu korupsi di dunia pendidikan Indonesia.
Guys, Ferry Latuhihin baru ngomong sesuatu yang menurut gue paling jujur dan paling tidak takut konsekuensi dari semua kritik yang beredar soal pemerintahan Prabowo sekarang.
Dan dia mulai dengan satu angka yang langsung bikin gue terdiam.
108 wakil menteri.
Lebih gila dari zaman Soekarno:
Soekarno terkenal dengan kabinet
gemuknya 100 menteri.
Itu sudah dicatat sejarah sebagai salah satu pemborosan birokrasi terbesar Indonesia.
Prabowo melampauinya.
108 wakil menteri saja
belum termasuk menterinya.
Ferry bilang dengan sangat datar: "Birokrasi, Bos. Wakil menteri itu 108 loh.
You can imagine ini kabinet yang lebih gila
dari zaman Soekarno."
Dan ini bukan soal gaya atau
estetika pemerintahan.
Ini soal uang.
Setiap wakil menteri punya gaji, tunjangan, staf, kendaraan dinas, protokol, dan anggaran operasional.
Dikali 108 angkanya tidak kecil.
Dan semua itu dibayar dari pajak rakyat yang sama yang katanya sedang dihemat untuk efisiensi.
Soal Purbaya Ferry akui ada yang menarik,
tapi ada yang lebih penting:
Ferry tidak membabi buta mengkritik Purbaya.
Dia mengakui keberanian Purbaya berani head to head dengan Luhut, berani buka Pandora Box soal mafia-mafia yang selama ini nyaman, berani mengakui ada kebocoran di sistem restitusi pajak.
Tapi Ferry memisahkan dengan sangat tajam antara administrasi dan kebijakan.
Memindahkan Rp200 triliun dari BI ke Himbara?
Itu administrasi.
Bukan fiscal policy.
Dan hasilnya pun menunjukkan itu: undisbursed loan di perbankan sekarang sudah hampir Rp3.000 triliun.
Bank sudah punya likuiditas berlimpah tapi kredit growth tetap jatuh dari double digit ke 7%.
Debitur tidak mau ambil kredit bukan karena tidak ada uang di bank tapi karena economic
outlook-nya tidak meyakinkan.
Bisnis tidak ekspansi di tengah ketidakpastian.
Jadi pertanyaan Ferry sangat sederhana dan sangat keras: kebijakan apa yang Purbaya tawarkan untuk membalikkan tren ekonomi yang sedang turun ini?
Solusi Ferry dan ini yang paling provokatif:
Ferry tidak hanya mengkritik. D
ia kasih resep yang sangat berlawanan dengan narasi pemerintah sekarang.
Turunkan pajak.
Semua pajak.
PPN dari 11% ke 10%,
idealnya ke 5%.
Corporate tax diturunkan.
PPh diturunkan.
Biarkan uang itu tetap di tangan rakyat dan swasta bukan masuk ke kas negara yang menurut Ferry makin besar penerimaannya makin ngawur spendingnya.
Logikanya:
semakin besar uang yang dikuasai pemerintah semakin besar ruang untuk misallocation of resources.
Hambalang. BLBI. IKN. IKTP.
Semua terjadi bukan karena kekurangan uang
tapi karena uang yang terlalu banyak di tangan yang salah.
"The more money the government get,
itu makin kacau ekonomi kita."
Dan kalau penerimaan pajak turun spending harus dikecilkan juga.
Tidak ada jalan lain.
Defisit harus dijaga.
Negosiasi dengan kreditur kalau perlu.
Tapi cara membangun negeri ini harus berubah secara radikal dari government-driven menjadi private sector-driven.
Karena yang menciptakan lapangan kerja adalah bisnis. Bukan pemerintah.
Dan kalau bisnis punya ruang lebih besar untuk bergerak mereka yang akan menggerakkan ekonomi, bukan program pemerintah yang penuh kebocoran.
MBG salah dari awal, salah dalam desain:
Ferry tidak malu-malu:
Terus terang saja saya tidak setuju dengan program-program ultra populis macam MBG dan Koperasi Merah Putih.
Ini sudah salah dari awal."
Bukan karena niatnya buruk.
Tapi karena desainnya tidak masuk akal secara data.
Berdasarkan data statistik hanya 7,1% atau sekitar 20 juta orang yang benar-benar dalam kondisi urgen membutuhkan perbaikan gizi.
Dari 20 juta itu, mungkin 10 juta adalah anak-anak.
Tapi program MBG dirancang untuk menyuapi 83 juta orang dengan anggaran Rp328 triliun.
Pertanyaan Ferry: "
Kenapa yang harus disuapin 83 juta orang?
Kalau memang mau fokus gizi kenapa tidak targetkan 20 juta yang benar-benar butuh,
di daerah tertinggal, dengan sistem kupon yang jauh lebih efisien?
Paling mahal 5 triliun."
Dan kemudian muncul kabar ada 11 yayasan yang ikut di dalam ekosistem MBG.
Ferry langsung tanya:
Purbaya berani tidak mengcounter ini?
Kalau berani saya cium tangannya."
Kabinet 108 wakil menteri yang lebih gemuk dari Soekarno.
Program gizi yang menyuapi 83 juta orang padahal yang darurat hanya 20 juta. Anggaran Rp328 triliun untuk program yang tidak menyentuh akar masalah.
Dan tidak ada satu kebijakan fiskal yang benar-benar radikal untuk membalikkan tren ekonomi yang sedang turun.
Ferry tidak bilang Purbaya jahat. Dia bilang Purbaya belum cukup.
Dan selama kebijakan yang diambil masih bersifat kosmetik terapi kejut administrasi tanpa perombakan struktural yang nyata angka 8% growth yang terus digembar-gemborkan akan tetap menjadi angka yang indah di slide presentasi, bukan kenyataan yang dirasakan di dompet rakyat.
Beijing mengumumkan:
“Jika Amerika Serikat atau Israel menyerang Iran, China akan segera menghentikan semua ekspor logam ke AS, sebuah langkah yang dapat melumpuhkan industri militer AS dalam waktu 48 jam.”
Pernyataan seperti ini mustahil keluar dari Presiden Indonesia.