“If anyone slew a person … it would be as if he slew the whole humanity; and if anyone saved a person, it would be as if he saved the whole humanity.”(5:32)
Kenapa BPJS bisa jadi terbaik sedunia? Soalnya dokter di negara lain ga mau dibayar pahala. Udah tau brp load dokter sehari? Berapa bayaran per pasien? Berapa RS harus nunggak klaim? Rasio dokter per pasien? Bed per pasien?
Ga membela si dokter, tp kami paham knp dia ngecuit gt.
Pejuang Brigade Qassam dari rumah permukiman Israel, di mana seorang tua tinggal bersama seorang putri yang cacat fisik: Kami mengikuti Rasulullah, yang mengatakan bahwa tidak boleh membunuh perempuan, anak-anak, orang lemah dan orang tua.
BGSi
Blind Spot RUU Kesehatan Omnibuslaw
Blind Spot kendaraan adalah bidang pandang yang tidak terlihat, penyebabnya bisa dari bentuk dan dimensi yang terlalu besar atau muatan kendaraan yang berlebihan.
Blind spot ini menjadi titik lemah dalam berkendara pasalnya blind spot juga dipercaya sebagai salah satu faktor utama penyebab kecelakaan.
RUU Kesehatan Omnibuslaw (RUU OBL) memiliki karakteristik diatas yang membuat area blind spot semakin besar.
RUU Kesehatan mencabut 9 UU dan mengubah 4 UU, dengan metode “Kapal Keruk” dan SKS (Sistem Kebut Semalem) membuat analisis 487 pasal dan 3.210 DIM membuat kita makin gagal fokus.
Muatan utama RUU OBL adalah membangun ekosistem investasi di bidang kesehatan,
artinya UU ini sebagai pintu masuk kapitalisme global untuk lebih kuat mencengkeram kedalam bumi Indonesia.
Blind spot paling berbahaya adalah kerawanan data genomik yang diambil melalui *BGSi *(Biomedical & Genome Science Initiative).
Menkes berupaya menerapkan data genomika dałam skrining status kesehatan dan penerapannya akan menghasilkan precision medicine.
Ambisi Menkes merupakan buah simalakama,
di satu sisi pengembangan keilmuan terkait genome merupakan suatu kebutuhan,
tetapi aplikasinya dalam precision medicine tetap harus mengikuti EBM (Evidence Base Medicine) yang berarti bukti ilmiah terbaik saat ini harus secara sadar dan masuk akal menjadi dasar keputusan dalam pengobatan setiap pasien.
Jadi tidak serta merta output dari pemeriksaan WGS (Whole Genome Sequencing) menjadi dasar pengobatan.
Keniscayaan Proxy War
Senjata paling mematikan dari perang proxy adalah liarnya informasi.
Privasi dan kerahasiaan informasi (data) medis dan genetik merupakan masalah kompleks dan menantang yang dapat mengakibatkan efek merusak bagi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.
BIO BANK (Big data yang dihasilkan dengan WGS) mengundang kerawanan mulai dari prosedur pengambilan hingga bagaimana pemanfaatan BIOBANK.
Siapa yang memiliki dan mengontrol akses data, siapa yang dapat memanfaatkan data, dan digunakan untuk apa, serta bagaimana rakyat dapat dilindungi dari bahaya pengungkapan atau penggunaan data yang tidak tepat apalagi bila digabungkan dengan data individu masyarakat Indonesia yang terintegrasi pada SATUSEHAT mobile.
Perang Proxy dengan soft power diawali dengan pemberian donasi/ hibah hingga pembinaan kelompok tertentu dalam suatu negara.
Berdirinya BGSi tak lepas dari dukungan berbagai donatur seperti Global Fund, Panin Bank, Biofarma dan East Ventures. Bill & Melinda Gates Foundation lewat Illumina menyerahkan reagen senilai lebih dari $ 500.000 untuk mendukung kegiatan genomik Covid-19.
Bagaimana kita bisa memastikan eksistensi dan kemandirian makhluk ajaib bernama BGSi yang tiba-tiba muncul,
tanpa rencana lahir tanpa bapak dan ibu yang sah,
bentuknya tidak jelas apakah Lembaga atau Badan, posisinya dibawah Kemenkes ataukah swasta murni.
Sejauh ini penulis belum menemukan landasan pendirian,
hanya disebutkan sedikit dalam Transformasi Teknologi Kesehatan,
tidak ditemukan dalam Renstra (Permenkes No. 13 Th 2022) apalagi dalam RPJMN Kesehatan.
Munculnya BGSi seperti halnya RUU Kesehatan Omnibuslaw seperti siluman di siang hari,
Sampai disini patut kita pertanyakan apakah ke-2 “anak haram” ini punya maksud baik ?
Pantaslah kita menganggap BGSi dan tentunya RUU OBL sebagai bagian Proxy War.
Agung Sapta Adi - Dokter Indonesia Bersatu
1. Mandatory Spending dihapus
2. OP yg dianggap batu sandungan dihapus agar WNA bs praktik
3. Kolegium yg ngurusin standar dihapus agar standarnya bisa diatur pemerintah
Sekian dan terima gaji
Yang gw tangkap dari video wawancara dgn Rosy adalah kita ga punya uang. Solusi utk pembiayaan kesehatan:
1. Utang
2. Investasi asing utk membangun RS swasta. Tp sptnya investasi ini menghendaki WNA asing yg jadi tenaga kesehatannya.
Makanya;
*CLOSING STATMENT KETUA UMUM PB IDI :* (pertemuan zoom perwakilan IDI Cab, Wilayah, Perhimpunan, Keseminatan, MKEK, MPPK dan PB IDI, 13 Juni 2023)
(1).Terimakasih atas segala masukannya dari Ketua IDI wilayah, cabang dan PDSP.
(2).Tombol terakhir instruksi mogok nasional ada di saya sebagai Ketua Umum PB IDI dan Ketua sekber 5 OP.
(3).Alhamdulillah Koalisi Masyarakat Sipil mendukung PB IDI. Ada 43 kelompok masayrakat mendukung perjuangan kita.
(4).Kelompok Buruh KSPSI akan melakukan aksi damai nasional dan muatannya adalah menolak RUU Kesehatan.
(5).Masukan dari Buruh : jangan sampai mogok. Karena masyarakat berat kalo sampai dokter dan tenaga kesehatan mogok. Masyarakat akan bergejolak. Tapi kami buruh siap mogok utk membantu memperjuangkan Dokter dan Nakes dalam menolak RUU Kesehatan.
(6).HENTI TOTAL : MOGOK NASIONAL TOTAL Apabila akan dilakukan MOGOK NASIONAL maka langkah hukum harus tuntas.
Harus ke Pimpinan daerah dan DPRD.
Harus dilakukan semuanya.
(7).bisa juga dipertimbangkan MOGOK NASIONAL PARTIAL :Tidak semua mogok. Yg mogok hanya di kota kota. Namun di perifer tetap berjalan. Seperti di kepulauan terpencil ttp berjalan.
(8).Opsi selanjutnya adalah HENTI PELAYANAN atau MOGOK NASIONAL kita tunda dulu.
*(9).KEPUTUSAN SAAT INI : Kami dari IDI belum mengambil opsi mogok nasional atau cuti pelayanan kesehatan karena kecintaan kami terhadap seluruh masyarakat Indonesia*...
Kami Seluruh Dokter Indonesia sangat mencintai seluruh masrayakat Indonesia.
Mohon statemen ini di sosialisasikan kepada seluruh sejawat dan masyarakat.
(10).Namun kami akan terus melakukan komunikasi dengan Partai politik terkait RUU Kesehatan Omnibus @PBIDI
Yth Pak @jokowi
Betul sekali Pak, peralatan RS di dalam negeri masih sangat terbatas
Ini yg terutama menyebabkan kami kesulitan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap Rakyat Indonesia
Solusinya tentu anggaran kesehatan dinaikkan agar bisa menyelesaikan masalah utama dunia kesehatan kita
Tapi faktanya…malah Mandatory spending dihapus di RUU Kesehatan Omnibuslaw
Kami juga dihadapkan dgn banyak masalah baru yg diciptakan oleh RUU kesehatan Omnibuslaw ini
Peran dokter dan nakes sbg garda terdepan bersama TNI Polri dalam menjaga ketahanan nasional, dalam menghadapi bahaya Global asing, Perang biologi ( Bio terorism) yg tentunya tidak bisa kita hindari,
tapi kami malah dibuat tidak berdaya dg RUU ini
Dalam RUU ada pasal yg bisa berpotensi membahayakan ketahanan nasional, soal aturan pemeriksaan sampel pasien, yg bisa menyebabkan rawannya kebocoran data Genomic rakyat Indonesia
Data DNA rakyat harus dijaga ketat seperti yg dilakukan oleh banyak negara maju agar negara kita tidak mudah dikuasai oleh bangsa lain
Dari DNA ini bisa diketahui kelemahan sebuah bangsa
Apalagi kita belum punya UU yg melindungi Data DNA rakyat Indonesia
Jadi berbahaya sekali jika RUU kesehatan Omnibuslaw ini tidak diperbaiki
Untuk Bapak ketahui juga, bahwa RUU ini dibuat diam-diam, tidak melibatkan stakeholder kesehatan & 5 Organisasi resmi tenaga kesehatan yg sudah diakui negara dan sekarang mau diketok paksa
Terlalu banyak masalah disini, harus diperbaiki lagi
Mohon Pak @jokowi bisa menunda dulu RUU ini, agar bisa kita perbaiki bersama demi rakyat Indonesia
Hanya Bapak satu-satunya yg bisa kami harapkan untuk hentikan ini, demi rakyat..bangsa dan negara 🙏🏻
Terima kasih atas perhatian Bapak 🙏🏻
https://t.co/S8wXb8K9eU
Harusnya Pak Menkes fokus bersama Nakes urus program-program RPJMN ini sehingga tidak mendapat raport merah seperti ini,
Karena program ini adalah 10 target pembangunan jangka menengah di bidang kesehatan pada era pak Jokowi.
https://t.co/mHHbmrTjTq
https://t.co/W4HWEjCMl0
In Lombok - 350,000 homeless, 68,000 homes damaged or destroyed, more than 436 dead, 1300 injured - but Indonesian Government still hasn't declared a National Disaster. Incredible.