Indonesia:
MK: "Batas usia bukan diskriminasi"
Negara persis di sebelahnya, Singapura:
Akan segera mengesahkan undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan:
1) Kewarganegaraan,
2) Umur,
3) Jenis kelamin, status pernikahan, status kehamilan, maupun status caregiving,
4) SARA dan bahasa,
5) Disabilitas dan kondisi mental.
***
Keliatan mana yang mau ngusirin warganya, dan mana yang mau talenta terbaik tetap di sana.
Badai PHK di pelbagai perusahaan. Gelombang pengangguran meluas. Kemiskinan struktural makin parah. Sementara presiden dan jajaran bareng seleb pamer pesta makan malam berikut bikin pencitraan palsu pakai uang negara.
Terus masih ada yang tanya, salahnya di mana? FIX IQ GOBLOK!
Salah adalah manusiawi, tapi berbohong, janji palsu, culas dan menyengsarakan rakyat krn sengaja dan merasa selalu benar bukanlah kesalahan tapi kesengajaan yg harus dipertanggung jawabkan.
Ya jelas tidak takut lah!
Di mata mereka data rakyat Indonesia itu khan sampah yang bisa dibuang2 aja.
Klo barang berharga pasti dijaga dan dirawat, lah selama ini data bocor santai aja gtu.
tadi sy sampaikan live di 'satu meja' @KompasTV secara tegas: pemerintah harus mengaku salah dan meminta maaf secara terbuka kepada warganegara atas peretasan PDN-S. full stop. no excuse. no tuding2an.
jelas salah karena gagal melindungi data warga negara. itu kesalahan fatal.
Gaji dipotong Tapera ✅️
Pendidikan mahal ✅️
Lapangan kerja dibatasi umur ✅️
Harga pangan naik ✅️
Ada rencana PPN naik jadi 12% tahun depan ✅️
Ada tambahan lain yg memberatkan kita ga guys? CAPE 🥲
Untuk menghukum PBNU yang pro tambang, secara sosial yang bisa dilakukan adalah : stop berdonasi, stop isi kotak amal, stop zakat infak wakaf sedekah ke mereka. Salurkan ke ormas lain. Sampai mereka berhenti main tambang.
1) UKT dimahalin,
2) Bikin propaganda "kuliah gak penting",
3) Masyarakat percaya dan jadi bego,
4) Tambah miskin karena cari kerja butuh kuliah,
5) Kasih bansos pas masa kampanye,
6) Tambang suara pas pemilu dan pilkada.
Tapi Singapura dan Malaysia kepala pemerintahannya bukan Jokowi, bang. Di sana nggak ada Luhut dan Bahlil. Mendagnya bukan Julhas. Menhannya bukan pecatan tentara.
Eh satu lagi, ketua KPK-nya bukan tersangka korupsi. 🙏🏼