DAPAT INFO
Dari hasil penangkapan 16 karyawan Komdigi, terindikasi kuat Menkominfo sebelumnya terlibat dalam perlindungan terhadap 1000 situs judi online.
Sudah nyaut dari pengakuan beberapa tersangka yang ditangkap🙈
Jika KPK putuskan tidak ada gratifikasi pada kasus nebeng jet Kaesang karena alasan sudah pisah Kartu Keluarga, maka bukti ini akan menunjukkan masih ada potensi gratifikasi sebagai anak penyelenggara negara.
Alasannya adalah Kaesang menikah Desember 2022. Logikanya KK pisah itu setelah dia nikah.
Dalam video ini Kaesang nebeng jet temennya pada 26 Mei 2022 rute SOC-CGK.
Ditunggu komentar KPK & klarifikasi Kaesang.
Video lengkap bukti ini akan gw spill berikutnya.
Mulailah dgn bersihkan kabinet
Zulhas, kasus alih fungsi hutan
Imin, kasus kardus duren
Hiariej, kasus gratifikasi
Airlangga, kasus migor
Dito, kasus BTS
Yandri, kasus undangan pribadi kop menteri
Bahlil, kasus izin tambang
Budi, kasus rekening gendut
Yusril, kasus pasir laut
Ex Pengacara Amin, Pak Ari Yusuf Amir mengatakan semua sudah selesai, @tomlembong akan gugat balik soal statusnya sbg tersangka.
1 kata......Lawan 🔥
#Reuni411IslamBangkit
Tak Seperti Tom Lembong, Kejagung Tolak Periksa Mendag Zulkifli Hasan Padahal Pernah Impor Gula Lebih Besar, Kenapa?
Ya jls beda dong…Tom Lembong kontra penguasa, Zulhas penjilat penguasa! 🤣🤣🤣
.
.
Masyarakat gimana mau bisa menaruh percaya
Pak Presiden @prabowo ..
Kalau seorang Presiden Aktif hampir rutin seminggu atau dua minggu sekali harus SOWAN ke Rumah Jokowi di Solo ??!
Jangan sampai melekat Citra di Publik
bahwa Bapak ini "Petugas Jokowi" loh Pak
Kalau memang ada urusan atau kepentingan ..
Baiknya Jokowi yang Anda panggil ke Jakarta ..
Anda kan yang Presiden Aktif ..
Apa kata DUNIA INTERNASIONAL ??!
.
.
Selain Menteri Luar Negeri, saya melihat seolah Prabowo menggendong Menteri2nya semua
Tak ada satupun yang berorientasi pada visi dan misi yang jelas sesuai dengan yang dipidatokan Prabowo. Semua bicara masalah UANG, UANG dan UANG
Natalius Pigai misalnya, meminta Rp 20 Triliun khusus kementerian HAM
Padahal rencananya soal penegakam HAM di Indonesia sama sekali NOL. Pigai tidak pernah bicara bagaimana road map penanganan HAM di Indonesia
Bagaimana soal HAM 98, Papua, Poso, Orde Baru, kelompok eksil dll
Kalo polanya begini2, ga heran negara ini akan semakin KORUP. Kementerian yang seharusnya tidak ada dipaksakan ada demi mengakomodir kroni2 dan timses
Pak Prabowo harus segera mengevaluasi menteri2 MATA UANG macam begini