💩

ORA DODOL !!!

[💩 @mbahresso]

Strip Dua Dek !!! 😍😘

⚪⚪

#2019DadiBapak⚡

[Nakes Puskesmas @NakesPuskesmas]

Ini orang cerdas banget mengemas topik permasalahan MBG ini dengan bahasa sederhana, lugas dan berbobot. Mana endingnya bikin sedih juga 😔

[BACOT TETANGGA @Xbacottetangga]

wahai guru2 waktu dan tempat dipersilahkan

[¥@N'$ @yaniarsim]

Sekolah Vs Dapur MBG

Bikin nangiss 😭😭

[ᶜⁱᶜᵃᵍ ᵈⁱ ᴰⁱⁿᵈⁱⁿᵍ @creeping5ilence]

Penampakan Orang-orang yg haus jabatan..
Bagaimana mereka menjilat dan bersaing seakan "paling hebat" di depan orang yg paling punya pengaruh di bisnis yg menggiurkan

Presiden kok ngurusi potongan ayam 🙄

[ᶜⁱᶜᵃᵍ ᵈⁱ ᴰⁱⁿᵈⁱⁿᵍ @creeping5ilence]

Baru Cincha Laura Kiehl artis yg brani nyenggol kebijakan pemerintah yg morat-marit ky ranjang Teddy.
Dia tegas menyuarakan kesejahteraan & keadilan rakyat yg TIDAK merata sejak kepemimpinan badut gemoy

Artis lainnya masih aman dan tenang berlindung dibalik lagu ok gas.. ok gas...

[Brigata Curva Sud @BCSxPSS_1976]

Saat ini BCS baru bisa menyatukan suporter Persiba&PSIM dalam bentuk kertas..sedulur Bantul&Jogja,ini respek kami :)

[muklas @mukaikhlas]

yang pengen bubarin mbg boleh retweet

[Brigata Curva Sud @BCSxPSS_1976]

BONUS BOSKU!
Kulonuwun Super League

Serkileran untuk bonus pemain dapat melalui rekening :

PT. Digdaya Mandiri Menghidupi
No Rek BNI 7727231976

Dibuka tanggal 3-9 Mei 2026, dan diserahkan setelah laga Final Championship.

Ora Muntir!

[Brigata Curva Sud @BCSxPSS_1976]

SELAMAT MALAM SAUDARAKU🇳🇬

Berikut kami sampaikan beberapa catatan penting dari teman-teman Creative untuk pertandingan besok sore.

[Sebuah Utas]

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada sidak DPR ke gudang motor listrik MBG
sekitar beberapa hari yang lalu
dan yang mereka temukan menurut gue adalah salah satu bukti paling konkret dari bagaimana program ini dijalankan.

Yang ditemukan saat sidak:
DPR mendatangi kantor dan gudang tempat penyimpanan motor listrik program MBG di Jakarta.

Hasilnya:
masih terkunci.
Belum beroperasi.
Motor sudah dibeli.
Anggaran sudah keluar Rp1,2 triliun.

Tapi gudangnya terkunci.
Motor belum dipakai.
Dan program yang katanya butuh motor ini untuk operasional SPPG tetap berjalan tanpa motor itu.

Pertanyaan pertama yang langsung muncul:
Kalau program bisa berjalan tanpa motor untuk apa motor itu dibeli?

Dan kalau motor sudah dibeli tapi gudangnya masih terkunci motor itu sekarang ada di mana?
Siapa yang memegang?

Soal merek Emo Electric Mobility dan ini yang mencurigakan:
dalam video sidak itu menunjukkan papan bertuliskan merek Emo Electric Mobility sebagai pemasok motor listrik untuk kepala SPPG.
Tapi anggota DPR menemukan kejanggalan:
motor sudah beredar lebih dulu sebelum proses pengadaan resmi selesai.

Ini bukan detail kecil.
Dalam pengadaan pemerintah barang tidak boleh beredar sebelum kontrak ditandatangani dan proses administrasi selesai.
Kalau motor sudah beredar lebih dulu itu artinya ada proses yang tidak sesuai prosedur.

Siapa yang memesan duluan?
Siapa yang membiayai sebelum kontrak resmi?
Dari mana modalnya?
Pernyataan Charles Honoris yang paling tepat:

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan dua hal langsung dan keras:

Satu — dasar pemilihan merek Emo.
Kenapa merek ini yang dipilih?
Apakah ada tender terbuka?
Apakah ada perbandingan harga dengan merek lain?
Apakah ada kajian teknis yang dipertanggungjawabkan?

Dua — relevansi motor trail untuk kepala SPPG di perkotaan.
Motor trail adalah kendaraan off-road yang dirancang untuk medan berat.
Kepala SPPG tugasnya mengelola dapur dan distribusi makanan bukan melintasi hutan atau pegunungan. Di Jakarta yang macet motor trail justru lebih tidak efisien dari motor biasa.

Kebutuhan kendaraan listrik untuk kepala SPPG sangat tidak mendesak.
Ini bukan pendapat yang kontroversial.
Ini common sense.

Dan ini konteks yang membuat semuanya semakin berat:

Di saat yang sama:
BPOM tidak punya anggaran Rp2,9 miliar yang bisa digunakan untuk sampling makanan MBG untuk memastikan makanan yang dimakan anak-anak itu aman.

BGN punya anggaran Rp1,2 triliun untuk motor listrik yang gudangnya masih terkunci dan belum jelas kegunaannya.

Ini bukan soal salah prioritas kecil-kecilan.
Ini adalah cermin dari keseluruhan tata kelola program yang menurut gue sudah sangat bermasalah secara fundamental.

Pola yang sudah terlalu konsisten untuk disebut kebetulan:

Semir sepatu — harganya tiga kali lipat pasar. Dipecah 12 paket kontrak.

Kaos kaki — Rp100.000 per pasang.

Motor listrik — Rp1,2 triliun. Gudangnya terkunci. Motor beredar sebelum kontrak resmi.

Digitalisasi — Rp3,1 triliun.

Dan dari semua itu yang sampai ke piring anak-anak menurut survei hanya 6,5%.

Sementara Mahfud MD menyebut dari triliunan anggaran MBG yang untuk makan hanya Rp34 miliar.
Ini bukan kebocoran kecil di pinggir sistem.
Ini adalah sistem itu sendiri yang bermasalah.

Yang perlu dituntut sekarang bukan nanti:

Satu — audit forensik menyeluruh atas seluruh pengadaan BGN: motor listrik, semir sepatu, kaos kaki, digitalisasi. Berapa harga pasarnya, berapa yang dibayar, siapa vendornya, bagaimana prosesnya.

Dua — penjelasan transparan mengapa motor sudah beredar sebelum kontrak resmi dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur itu.

Tiga — realokasi anggaran segera dari pengadaan yang tidak esensial ke pengawasan kualitas makanan termasuk memberikan BPOM anggaran yang memadai untuk sampling.

Empat — penjelasan ke publik soal isi gudang yang masih terkunci: motornya ada di mana, kondisinya bagaimana, kapan akan digunakan.

Charles Honoris menegaskan satu hal yang menurut gue harus jadi prinsip dasar program ini:

"Program MBG bertujuan memperbaiki gizi anak-anak. Program ini tidak boleh menjadi ajang pembagian proyek."

Tapi fakta yang ditemukan saat sidak gudang terkunci, motor beredar sebelum kontrak, merek yang dipertanyakan dasar pemilihannya, anggaran triliunan yang sebagian besar tidak sampai ke makanan menunjukkan bahwa program ini sudah bergerak jauh dari tujuan awalnya.

Dan selama tidak ada pertanggungjawaban yang konkret dan terukur setiap rupiah yang keluar dari anggaran MBG adalah rupiah yang berpotensi tidak sampai ke tujuannya.

Yaitu perut anak-anak Indonesia yang lapar.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, gue mau minta lu bayangkan satu skenario.
Bayangkan ada perusahaan yang merekrut 30.000 karyawan baru.
Sudah 220.000 orang mendaftar.
Proses seleksi sudah berjalan.
Tapi tidak ada satu pun pejabat yang tahu siapa yang akan membayar gaji mereka.

Kalau itu terjadi di perusahaan swasta biasa
itu namanya penipuan rekrutmen.
Tapi ini bukan perusahaan swasta biasa.
Ini program nasional yang melibatkan APBN, BUMN, TNI, dan lima kementerian sekaligus.

Mari kita lihat siapa yang bertanggung jawab dan apa jawaban mereka:

TNI: "Kami yang pegang rekrutmen."

Menteri Koperasi: "Skema gaji akan dibicarakan nanti."

Menkeu Purbaya: "Saya belum tahu skema gajinya. APBN hanya menanggung cicilan bukan gaji manajer."

Bos Agrinas Joao Angelo: Saya nggak tahu, nggak tahu saya. Belum diajak ngomong.

Empat institusi.
Empat jawaban.
Tidak ada satu pun yang bisa menjawab pertanyaan paling dasar dari sebuah program rekrutmen:
Siapa yang bayar gaji?

Dan ini yang paling mengerikan:

Rekrutmen sudah dibuka sejak 15 April 2026.
Per 19 April sudah 220.364 orang mendaftar.
Proses seleksi sudah berjalan.
TNI sudah dilibatkan.

Tapi sumber dana gaji untuk 30.000 manajer yang akan direkrut belum ada.
Masih dikaji.
Masih dibicarakan nanti.

Artinya ratusan ribu orang mendaftar meninggalkan pekerjaan mereka sekarang, mempersiapkan diri, menginvestasikan waktu dan energi untuk posisi yang gajinya tidak jelas dari mana asalnya.

Bos Agrinas bilang "autopilot menurut SOP" dan ini yang paling absurd:
Joao Angelo mengatakan Agrinas sudah punya SOP. Tinggal dijalankan.
Tapi dia juga mengakui bahwa SOP tersebut belum mengatur proses rekrutmen dalam program Kopdes Merah Putih.

Jadi SOP-nya ada tapi tidak mencakup hal yang paling krusial: siapa yang direkrut, bagaimana direkrut, siapa yang bayar mereka, dan bagaimana mekanisme pengelolaannya.
Autopilot tanpa sistem navigasi.

Dan konteks yang membuat ini semakin serius:

Program Kopdes Merah Putih menargetkan 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia.
Dengan anggaran pembangunan fisik Rp1,6 miliar per unit yang sudah terbukti ada indikasi 50% bocor ke kontraktor seperti yang dilaporkan ekonom Gede Sandra.

Motor listrik Rp1,2 triliun sudah diimpor padahal kita sudah bisa produksi pickup sendiri.
Dan sekarang 30.000 manajer direkrut tanpa kejelasan siapa yang bayar gajinya.

Yang paling kritis keterlibatan TNI dalam rekrutmen sipil:

TNI menyatakan mereka yang memegang proses seleksi 30.000 manajer koperasi desa.
Ini bukan rekrutmen tentara.
Ini rekrutmen manajer koperasi jabatan sipil yang seharusnya dikelola oleh institusi sipil.

Pertanyaan yang perlu dijawab:
apa dasar hukum TNI memegang rekrutmen manajer BUMN?
Apa kompetensi teknis TNI dalam menyeleksi manajer koperasi yang tugasnya mengelola simpan pinjam, distribusi pangan, dan operasional bisnis desa?

Dan kalau TNI yang rekrut siapa yang bertanggung jawab secara hukum kalau ada yang tidak beres?

Pola yang sudah terlalu sering terulang:
Ini adalah pola yang sudah gue catat berulang kali dalam program-program besar pemerintahan ini:

Program diumumkan dengan target besar dan timeline yang ambisius.
Rakyat antusias mendaftar.
Media meliput antusiasme itu.
Angka pendaftar ratusan ribu jadi headline.

Tapi di balik itu mekanisme dasar seperti sumber dana, struktur tanggung jawab, dan tata kelola belum ada atau masih dikaji.

Dan ketika ada yang bertanya semua pihak saling tunjuk.
Tidak ada yang berani bilang "saya yang bertanggung jawab penuh."

220.364 orang sudah mendaftar untuk menjadi manajer Kopdes Merah Putih.
Mereka mendaftar dengan harapan mendapat pekerjaan yang layak. Dengan kepercayaan bahwa program sebesar ini pasti sudah direncanakan dengan matang.

Kenyataannya:
Menkeu tidak tahu siapa yang bayar gaji.
Menteri Koperasi bilang nanti dibicarakan.
Bos Agrinas bilang tidak tahu dan belum diajak ngomong.
TNI yang pegang rekrutmen tapi tidak jelas dasar hukumnya.

Dan di tengah semua ketidakjelasan itu proses seleksi tetap berjalan.
Ratusan ribu orang tetap berharap.
Kalau ini adalah perusahaan swasta sudah ada yang dipenjara karena penipuan rekrutmen.

Tapi karena ini program pemerintah semua orang diam.
Semua saling tunjuk.
Dan yang menanggung ketidakpastian adalah rakyat yang sudah terlanjur mendaftar.

Wallahi we're finished kata salah satu komentar yang beredar. Dan menurut gue itu bukan lebay.
Itu reaksi yang sangat wajar dari orang yang melihat situasi ini secara jernih.

[Prabowo Subianto @prabowo]

Studi DPR RI ke luar negeri merupakan pemborosan dan buang waktu. Ada KBRI. Kita pun bisa menggunakan teknologi

[Prabowo Subianto @prabowo]

14. Anggaran perjalanan dinas: Rp. 20 T per tahun. Ini pemborosan. Harus dicoret. Jika saya presiden, tidak boleh pejabat RI plesiran ke LN.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu hal paling mengejutkan yang bisa terjadi dalam tata kelola keuangan negara.

Pemerintah sudah membuka 35.476 lowongan kerja untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 April dan ditutup 24 April 2026 besok.

Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa orang yang bertanggung jawab atas kas negara mengaku tidak tahu dari mana uang untuk menggaji puluhan ribu pegawai itu akan datang.

Kata-katanya sangat eksplisit.
Koperasi saya enggak tahu.
Yang lain saya enggak paham.

Berhenti sebentar dan pahami itu.
35.000 orang lebih akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Gajinya belum ditentukan secara detail Zulhas hanya bilang menyesuaikan tingkat kelulusan.

Sumber anggarannya tidak jelas Menkeu hanya tahu cicilan Rp40 triliun per tahun untuk koperasi tapi tidak tahu apakah itu sudah termasuk gaji pegawai atau belum.
Dan proses rekrutmen sudah berjalan penuh tanpa ada kejelasan fiskal yang konkret.

Ini bukan pertama kali pola seperti ini terjadi.
MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sementara anggarannya masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Mitra direkrut, dapur dibangun, makanan dikirim semua pakai uang sendiri dulu sambil menunggu reimbers yang entah kapan.
Baru belakangan sistem dibenahi.

Motor listrik Rp1,2 triliun untuk BGN muncul di anggaran tanpa penjelasan yang memadai tentang relevansinya dengan program makan bergizi.

Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik.

Dan sekarang 35.000 pegawai BUMN direkrut dengan sumber gaji yang bahkan Menkeu sendiri tidak tahu.

Polanya sangat konsisten dan sangat mengkhawatirkan.

Program diluncurkan dulu, rekrutmen dibuka dulu, pengumuman dibuat dulu sementara pertanyaan paling fundamental tentang dari mana uangnya dijawab dengan nanti saya pastikan.

Yang membuat ini lebih serius adalah konteksnya sekarang.

Tiga Dirjen di Kemenkeu baru saja dicopot bersamaan kemarin. Ada isu APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan yang belum dikonfirmasi atau dibantah dengan data konkret.

Ruang fiskal sudah sangat tertekan dengan MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, perang Iran yang membuat harga energi melonjak, dan penerimaan pajak yang tertekan.

Di tengah semua tekanan fiskal itu pemerintah membuka 35.000 lowongan baru tanpa kejelasan anggarannya.

Ada juga pertanyaan teknis yang sangat serius soal rekrutmen ini yang perlu dijawab.

Pertama — status pegawainya adalah karyawan BUMN.
Koperasi Desa adalah entitas yang secara hukum berbeda dari BUMN. Lalu mengapa rekrutmennya melalui Panselnas dan statusnya BUMN?
Ini adalah pertanyaan legal yang sangat mendasar.

Kedua — 30.000 dari 35.476 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk.
Apakah PT ini sudah memiliki struktur corporate governance yang memadai untuk mengelola 30.000 pegawai sekaligus?

Ketiga — rekrutmen menutup usia maksimal 25 tahun. Artinya ini menyasar fresh graduate dan diploma baru lulus.
Dengan gaji yang belum jelas, ditempatkan di koperasi desa yang baru dibentuk, dengan status yang tidak jelas antara BUMN atau bukan ini adalah kondisi kerja yang sangat tidak ideal dan berpotensi mengorbankan puluhan ribu anak muda.

ketika Menteri Keuangan sendiri bilang tidak tahu sumber anggaran untuk program yang sudah berjalan dan sedang direkrut puluhan ribu pegawainya, itu bukan sekadar masalah komunikasi antar kementerian.
Itu adalah bukti bahwa program-program besar ini diluncurkan tanpa perencanaan fiskal yang matang dan terkoordinasi.

Dan yang paling menggelisahkan adalah ini sudah terjadi berulang kali dengan pola yang sama.
Luncurkan dulu, urus anggarannya belakangan.
Dan yang selalu menanggung konsekuensinya adalah uang pajak rakyat yang terus mengalir tanpa kepastian akan ke mana dan untuk apa tepatnya.

[King Purwa @BosPurwa]

1 SPPG 1 sapi, 4x dlm sebulan berarti 912 ribu sapi per thn, pdhl stok sapi jantan siap potong cuma sktr 396 ribu per thn (BPS 2025). Angka 19 ribu sapi per hari saja sdh 2 kali konsumsi nasional.

1 Kabinet di begoin ama Dadan!

[5tePh3N @P3gEl]

BBC mulai memasak menu embege, di kupas satu-satu nih pengadaan yg agak Laen itu, apa kaitannya dengan gizi? pokoknya ada deh 😊

[BBC News Indonesia @BBCIndonesia]

Badan Gizi Nasional (BGN) belanja tablet, motor,
kaos, sampai semir sepatu dengan total triliunan rupiah pada 2025.

Apa saja rinciannya dan kenapa pengadaan ini dikritik sebagai "alarm serius bagi tata kelola keuangan negara"? https://t.co/DumAVg6faa

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Guru madrasah swasta berdemonstrasi agar diangkat menjadi ASN PPPK, kemudian dicemooh karena yang menggaji guru swasta adalah yayasan, bukan kewajiban negara. Tapi negara bisa mengangkat pegawai SPPG dibawah naungan Yayasan swasta menjadi ASN PPPK.

Persoalannya, anggaran yang digunakan untuk mengangkat pegawai SPPG dibawah Yayasan/ Swasta menjadi PPPK adalah anggaran pendidikan, yang seharusnya bisa digunakan untuk mengangkat guru madrasah swasta menjadi ASN PPPK.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, lu pada tau gak?
Ketua BGN baru aja klarifikasi soal anggaran makan gratis,
tapi jujur ya,
denger penjelasannya
malah bikin gue makin pengen nanya:

Ini Mau Ngasih Makan Anak Sekolah
Atau Mau Buka Toko Elektronik?

Gue beneran gagal paham sama logikanya.
Dia bilang datanya meluruskan tapi buat gue ini mah malah makin bengkok.
Nih, kita pretelin satu-satu biar lu tau yang dia bilang:

1. Laptop 5.000 Unit:

Klarifikasi Dia:
Bukan 32.000 unit kok,
cuma 5.000 unit doang di tahun 2025.
Logika: Woy, Pak! 5.000 unit itu kalau satu laptop harganya 10 juta (standar kantor),
totalnya 50 miliar
Itu baru urusan administrasi doang.

Pertanyaannya:
Ini Badan Gizi atau Call Center?
Emang anak-anak di pelosok kalau laper mau disuapin motherboard?

2. Alat Masak 245 Miliar:

Klarifikasi Dia:
Pagu alat dapur cuma Rp 252 Miliar,
realisasinya Rp 245 Miliar buat 315 titik.

Logikanya:
Berarti satu dapur jatahnya sekitar 780 juta
Lu bayangin,
modal 780 juta cuma buat beli alat masak di satu lokasi?
Itu mah udah bisa buka resto
fine dining di Jakarta Pusat

Rakyat itu pengen liat dapurnya ngebul pake bahan makanan lokal,
bukan liat perabotan dapur seharga mobil mewah yang ujung-ujungnya mungkin cuma dipake buat masak mie instan kalau anggarannya bocor.

3. Bayar EO 113 Miliar

Klarifikasi Dia:
BGN ngaku butuh EO karena internal belum siap.
Logikanya :
Ini paling ngeri.
Lu bikin badan baru
dapet duit triliunan
tapi lu bilang Gue gak siap kerja,
makanya gue sewa orang lain?
Terus gaji lu buat apa?

Rp 113 Miliar cuma buat bayar EO itu pemborosan
Itu duit bisa buat gaji ribuan Ibu-ibu PKK di desa buat masakin anak-anak mereka sendiri.
Kenapa duitnya malah lari ke pengusaha EO di Jakarta?
Bau-bau bagi-bagi jatah proyeknya kenceng banget di sini

4. Drama Kaos Kaki

Klarifikasi Dia:
Itu pengadaan Universitas Pertahanan, bukan BGN.
Logikanya:
Saling lempar tanggung jawab??
klasik Mau Unhan, mau BGN,
itu semua pake DUIT APBN,
duit pajak gue dan lu semua

Publik nanya kenapa program makan gratis ada bau-bau belanja kaos kaki lewat kampus militer?
Jawabannya malah teknis "swakelola".

intinya mah sama aja:
Duit rakyat diputer-puter di antara mereka sendiri sampe kita pusing ngelacaknya
Jangan mau dibego-begoin pake istilah Paguatau Realisasi"

Intinya simpel:
Anggaran makan gratis ini rawan banget lumer di jalan buat beli barang-barang yang gak ada hubungannya sama perut anak sekolah.

Mereka lebih sibuk belanja laptop dan bayar EO daripada mastiin peternak ayam dan petani lokal dapet orderan.

Klarifikasi ini cuma strategi "pemadam kebakaran" biar rakyat bisa tenang sementara, padahal lubang boroknya makin kelihatan.

Gimana menurut lu, Guys?
Masih percaya sama klarifikasi gajelas kayak gini, atau lu ngerasa ada yang lagi pesta pora pake duit makan siang anak-anak?