We kindly request the Japanese Embassy to coordinate closely with Polda Metro Jaya @Poldametrojaya_@SiberPMJ, which has announced it is investigating this case, as well as with the relevant Indonesian authorities, including: @DivHumas_Polri@ditjen_imigrasi@kpp_pa@KPAI_official.
Indonesian children deserve to be protected and must never be treated as objects of exploitation or “charity.” We sincerely urge Your Excellency’s immediate attention and concrete cooperation to address this serious matter.
Thank you for your kind attention and valued assistance.
Best regards,
Sisters in Danger x Simponi
Relevant news links:
- https://t.co/ln3V9Q8wFI
- https://t.co/D3KKkEBAoy
He continues to travel to Indonesia on a monthly basis, where he is alleged to engage in similar conduct repeatedly. He has also characterized the purchase of sexual services from impoverished Indonesian minors as a form of “charity,” raising further concerns regarding the possible sexual exploitation of children.
This is not an isolated incident. Many Japanese perpetrators appear to feel safe operating in Indonesia and several other ASEAN countries, taking advantage of existing challenges in law enforcement.
We strongly urge the Japanese Embassy to immediately check the X account @hunter_tnok, a Japanese account that expose these cases first with the help of @hatarisako, a dedicated Japanese journalist who deeply cares about this issue. The account contains direct evidence and testimonies from the perpetrators themselves, who openly post videos, photos, and boast about their despicable acts.
(2)
Your Excellency, Mr. Myochin Mitsuru
Chargé d’Affaires ad interim
Embassy of Japan in Indonesia
@JF_Jakarta
Your Excellency, Mr. Yonetani Koji
Ambassador of Japan to ASEAN
@amb_japan_asean
We, concerned citizens of Indonesia, are deeply alarmed and outraged by the increasing number of Japanese nationals engaging in child sex tourism and child prostitution in Indonesia.
In recent days, a disturbing case has gained widespread attention online: a Japanese man publicly described experiences suggestive of involvement in child prostitution in Jakarta. On the night of August 15, 2025, Indonesian police reportedly raided his hotel room; however, he was subsequently released without charges and permitted to leave the country.
Although the man has denied that the individuals involved were minors, he has continued to post photographs, including images of children’s sandals, and other content that has raised serious concerns and suspicions regarding the possible sexual exploitation of children.
(1)
Tawaran terbuka & gratis untuk @univ_indonesia@HukumUI @ppksui @Kemdiktisaintek
Kegiatan "edukasi musikal cegah kekerasan terhadap perempuan & anak" dari band kami untuk mahasiswa baru UI di masa Ospek/PKKMB nanti. Supaya mahasiswanya adil gender sejak dalam pikiran & WAG.
Kami bawa alat band, sound system, & videotron sendiri. Kami akan cari sponsor. Tapi durasinya jangan 15 menit kayak tahun lalu (yang kami tolak), minimal harus 1 jam per sesi pagi & sore (idealnya 2 jam biar ada Q&A).
Narsum tamu dari @YayasanPulih@LBHAPIK@KomnasPerempuan (salah satu) biar kami yang urus. Kalau waktunya cocok, mas @KuntoAjiW bersedia ikut, syukur2 @wordfangs sebagai alumni juga bisa ikut (lagu Nina salah satu materi kami). Contoh kegiatannya di bawah ini, tahun lalu kami di Universitas Pancasila.
cc @sampahfhui@bebekqaleo@nawsicaa@thxorns@BudiBukanIntel@AzzamIzzulhaq
🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
Hukuman untuk 3 polisi pelaku pembiaran kekerasan seksual dari Komisi Kode Etik Polri ternyata HANYA:
- penempatan khusus 21 hari (maksudnya?)
- minta maaf lisan di hadapan sidang etik (bukan ke korban langsung??)
- pembinaan mental & pengetahuan profesi 1 bulan (shalat?)
2 polisi & 2 sipil yang memperkosa sudah tersangka & ditahan tapi belum disidang, masih dalam proses penyidikan Polda Jambi.
Apakah 3 polisi yang menonton pemerkosaan & MEMBANTU 4 PELAKU UTAMA MENGANGKAT KORBAN DARI RUMAH KE MOBIL ini akan diproses pidana juga, atau hanya berhenti di sini??
Tolong @kpp_pa@KomnasPerempuan pastikan korban dapatkan keadilan sesungguhnya 🙏
Selain masih mencari vokalis perempuan, kami juga mencari proposal/sponsor specialist 😍 silakan dm atau wa (di bio) kami kalau ada yang minat ya, kali aja ada yang cocok. Soal duit kita diskusikan bersama nanti 😎 domisili Depok/Jaksel diutamakan.
Bantu sebarkan ya, thanks 🙏🏾
Mau laundry malah nemuin mbaknya pingsan di lantai, temennya di belakang baru ngeh setelah dipanggil, langsung bantu antar ke IGD terdekat. Semoga mbaknya cepat pulih 🙏🏾
Nyokap & adik gw di Beringharjo harus shopping lebih lama deh 😅 cerita liburan lebaran makin seru aja 😎
Silakan yang mau laundry di Jl. Parangtritis, Jogja 👇🏾
@_katakita08@SistersInDanger Punya rumah di kampung masing2: Gunungkidul, Kulonprogo, dll sekitar DIY. Tapi karena bekerja tiap hari di Beringharjo, terlalu capek atau mahal kalau harus pergi pulang tiap hari. Mereka sepuh & penghasilan hariannya sangat kecil.
Alhamdulillah 25 porsi untuk mbah2 buruh gendong dkk hari ini, semoga sedikit bantu mereka menghemat pengeluaran hari ini 🙏🏾 @dapurkelilingEF
Sehat2 terus, mbah 💜🤲🏽
Semoga malam tak pernah hujan di Jogja 😭
Berbagi makan malam untuk mbah2 perempuan yang tidur di emperan ruko belakang Pasar Beringharjo, Jogja bersama @dapurkelilingEF 🙏🏾
Mayoritas buruh gendong, sebagian pengupas bawang, dll. Udah belasan tahun (puluhan?) tidur di sini 😭
Menu: ayam rendang, capcay, kerupuk, nasi.
Sore ini kami akan berbagi makanan buka puasa lagi untuk ojol, kurir, & dhuafa di Petukangan, Jaksel (hari ke-6, terakhir sebelum mudik).
Yang mau traktir bisa scan Qris ya 👇 makasih banyak 🙏
Ditabrak saat otw masak2 berbagi buka puasa untuk ojol, dkk 🤦🏻
Mobil operasional @dapurkelilingEF penyok belakang karena ditabrak 30 menit lalu di seberang Kokas, Tebet. Untung penumpang baik2 aja & si penabrak tanggungjawab biaya perbaikan.
Hadeuh ada2 aja cobaan puasa 🙃
Hari 2: Meminta Penjelasan Menteri @kpp_pa, Ibu Arifah Fauzi & Wamen Ibu Veronica Tan.
Setiap hari perempuan & anak Indonesia menjadi korban kekerasan, baik seksual, fisik, psikologis, online, ekonomi, femisida, & berbagai bentuk kekerasan lainnya. Berita-berita di media massa/sosial, data SIMFONI-PPA (35.131 kasus di tahun 2025), & CATAHU @KomnasPerempuan (330.097 kasus, 2024) menunjukkan itu semua. Tentu kita semua tahu bahwa data kasus kekerasan tersebut hanya puncak gunung es, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan & diberitakan, dengan berbagai alasan.
Di bulan Februari kemarin saja banyak sekali kasus kekerasan terhadap perempuan & anak yang terjadi. Dua di antaranya adalah istri yang dibakar oleh suami & mahasiswi yang dibacok oleh mahasiswa. Tindakan brutal & sadis ini terjadi di siang hari, di depan banyak orang, direkam. Tak terbayangkan apa yang terjadi di ruang-ruang gelap, di dalam rumah, di tempat sepi, di malam hari, di hutan, di pelosok daerah, dll.
Ibu Menteri & Ibu Wamen, keselamatan & perlindungan warga negara, terutama perempuan, anak, & kelompok rentan lainnya adalah tanggung jawab negara sebagaimana amanat konstitusi kita. Oleh karena itu, kami sebagai salah satu kelompok masyarakat memohon penjelasan & langkah nyata atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
1. Apa saja yang telah dilakukan KemenPPPA untuk menghentikan tren kekerasan yang meningkat tajam ini? Apakah ada rencana deklarasi status darurat nasional kekerasan terhadap perempuan & anak? Serta rencana aksi darurat yang terukur?
2. Apakah ada tim pengawalan kasus khusus di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, agar pelaku tidak lolos hukuman & jaminan perlindungan kepada korban/saksi yang melapor? Apa ada langkah konkret seperti surat resmi ke jaksa/hakim untuk rekomendasikan tuntutan/vonis berat kepada pelaku berdasarkan rasa keadilan korban/penyintas?, atau teguran resmi kepada penyidik polisi yang tidak berperspektif korban/gender saat membuat BAP? Apakah KemenPPPA pernah jadi 'amicus curiae' dalam proses pengadilan untuk mendukung korban/penyintas?
3. Bagaimana KemenPPPA melindungi korban/penyintas yang dilaporkan balik oleh pelaku kekerasan dengan pasal pencemaran nama baik atau UU ITE? Apakah ada mekanisme perlindungan hukum prioritas bagi korban?
4. Ribuan foto/video anak & perempuan tersebar tanpa konsen di berbagai platform media sosial (NCII, deepfake, dll). Apa tindakan konkrit KemenPPPA untuk menghentikan praktik KBGO yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini, termasuk koordinasi dengan Kominfo & Polri?
5. Pencegahan seperti apa yang sudah dilaksanakan oleh KemenPPPA kepada orang muda agar tidak menjadi pelaku atau korban selanjutnya? Mengapa modul pencegahan kekerasan belum menjadi kurikulum inti nasional di sekolah & perguruan tinggi? Bagaimana koordinasi KemenPPPA dengan Kemendikdasmen, Kemendikti Saintek, & Kemenag tentang hal ini? Termasuk penindakan atas kekerasan seksual di lembaga-lembaga pendidikan (agama & non agama) yang tak jarang dilakukan oleh pimpinan & stafnya sendiri.
6. Apakah KemenPPPA ada program pencegahan kekerasan yang kreatif untuk orang muda, bukan yang seremonial berbiaya mahal seperti yang sering kami lihat, tapi yang murah meriah, bisa melibatkan banyak orang muda, menghibur sekaligus substantif, & bisa berkelanjutan?
7. Bagaimana efektivitas UPTD PPA di daerah? Kami dapat cerita miring tentang lembaga ini di beberapa tempat. Apa bentuk dukungan konkrit KemenPPPA kepada WCC, pengada layanan LSM/NGO, Satgas PPKS/PPKPT yang selama ini menjadi penopang utama penyintas? Mereka yang selama ini bergerak mendampingi korban/penyintas dengan SDM & dana operasional yang terbatas.
8. Mengapa data real time SIMFONI-PPA berhenti di tahun ini? Apa solusi KemenPPPA untuk masalah visum korban kekerasan seksual yang tidak lagi ditanggung oleh Pemda?
Kami yakin masih banyak pertanyaan dari rakyat Indonesia lainnya, tapi sementara ini, hanya itu yang bisa kami sampaikan & tanyakan di tengah kesedihan mendalam & kemarahan luar biasa atas kondisi kekerasan terhadap perempuan & anak yang tak kunjung membaik.
Perempuan & anak dalam bahaya, Bu. We are all in danger. Hampir setiap hari di platform X ini ada perempuan-perempuan pemberani yang speak up, para penyintas yang memperjuangkan kasusnya sendiri dengan sangat luar biasa bertahun-tahun, namun tidak selesai atau mendapatkan hasil yang tidak adil. Semua itu sambil menghadapi victim blaming & bullying dari netizen, aparat, dll. Belum lagi para perempuan kuat yang melaporkan kasusnya setiap hari secara online di platform-platform yang dikelola KemenPPPA, Komnas Perempuan, LSM/NGO, dll & secara offline di kantor-kantor WCC & pengada layanan di banyak daerah.
Sejak lama, inbox akun medsos kami bukan penuh dengan tawaran job manggung, tapi curhat & testimoni dari para penyintas yang butuh didengar, minta bantuan, dll. Kami hanya bisa jadi pendengar yang baik & merekomendasikan WCC/pengada layanan terdekat dengan domisili mereka. Karena hanya itulah yang kami bisa lakukan sebagai warga biasa, sebagai band kecil. Kami yakin di inbox kawan-kawan netizen lain, aktivis sosial, WCC/pengada layanan, & LSM/NGO lainnya juga terjadi hal yang sama.
Kami menanti jawaban dan aksi nyata dari Ibu Menteri & Ibu Wamen. Terima kasih atas perhatiannya.
Salam,
Sisters in Danger x Simponi