Menik Noviyanti

enggak gimana-gimana..begitu-begitu saja..

[Abul Muzaffar Ambadinedjad @abulmuzaffar10]

Tekbro ini apa ga tahu??
Nadiem pernah melakukan kesalahan fatal terhadap para dosen.

Tahu ga soal apa? TUKIN

GAGAL DIBAYAR OLEH Mendikbudristek era Nadiem (2019-2024) karena KELALAIAN.

Ini bukan tuduhan, ini kaTa Ombudsman.

Menurut Ombudsman, Kemendikbudristek terbukti:

1. Gagal mengusulkan kelas jabatan ASN, termasuk dosen ASN, kepada Menpan-RB.

Akibatnya fatal: Tukin DOSEN belum punya dasar hukumnya

2. Tidak mengajukan Rancangan Perpres tentang Tukin Dosen dan tidak mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan.

Akibatnya, Tukin TIDAK TERBAYARKAN.

3. Kemendikbudristek menyimpangi prosedur dengan menerbitkan Keputusan Mendikbudristek No. 447/P/2024 tetapi TANPA melalui persetujuan Kementerian Keuangan terkait alokasi anggaran.

Simpelnya, NADIEM GAGAL melakukan kewajiban administratif untuk membayar tukin para dosen.

Ya jangan heran dosen dan tendik marah-marah dan jadi personal ke Nadiem..

Source Gambar: https://t.co/EfY1HUtMDV

[Resistance Blue, Brave Pink, & Hero Green @pejabrut]

daripada bikin ASN day, saya merasa lebih baik kepala BKN ini mendaftarkan ASN ke serikat buruh

[Bivitri Susanti @BivitriS]

ASN = Aparatur Sipil NEGARA. Mengabdi ke negara buat mengurusi warganya. Mrk bukan abdi pemerintah, apalagi presiden. Bongkar pikiran negara=pemerintah. Bongkar feodalisme. Presiden bukan raja. Ini republik.

Dungu banget yg nyerang2 @feriamsari krn dia ASN.

[Bivitri Susanti @BivitriS]

ASN=Aparatur Sipil NEGARA, mengabdi ke negara, bukan ke pemerintah, apalagi presiden. Stop berpikir negara = pemerintah. Stop feodalisme. Presiden bukan raja, tidak perlu disembah, sangat boleh dikritik, tmsk oleh ASN. Indonesia republik.

[Menik Noviyanti @menickelodeon2]

@JNECare Halo, utk paket dgn resi CM75693494582 kok dr tanggal 19 kmrn tdk jalan ya. Mohon konfirmasinya

[Reza Sudrajat @penduduk_lokal_]

@kompascom Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan melanjutkan gugatan perkara ini apapun hasilnya

Mohon dukungan & doa dari semuanya, demi Pendidikan kita. Panjang umur Pekerja Pendidikan 🙏

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Digunakannya anggaran pendidikan untuk MBG telah memperlihatkan dampaknya. Guru-guru Honorer dilarang bekerja, Guru-guru PPPK PW yang berhasil diangkat hanya digaji ratusan ribu, dan Guru-guru PPPK di beberapa daerah kontraknya tidak dilanjut. Berbagai kasus ini berderet dari Musi Rawas, Dompu, Tuban, Blitar, Deli Serdang, dan wilayah lainnya.

Sebab Pemda sedang tercekik: Tahun 2026, transfer ke daerah hanya 253,4 Triliun. Padahal Anggaran pendidikan 2025 yang di transfer ke daerah 347,9 Triliun: Transfer ke daerah turun 100 Triliun.

Kemenkeu kini tidak mau membagikan diagram lingkaran anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah, karena disitulah kunci masalah kita saat ini.

Skema Tunjangan dianggap akan menjadi jawaban masalah tersebut. Dirjen GTK dua malam lalu baru saja menjanjikan akan menjamin kesejahteraan 237 ribu sisa guru honorer, namun videonya hilang di Metro TV.

Tunjangan guru madrasah dan Tunjangan dosen di bawah Kemenag tidak jelas nasibnya, sekjen Kemenag menyalahkan Yayasan Madrasah Swasta, sementara di Jawa Barat, bantuan untuk sekolah swasta dihilangkan dan diganti dengan program lain. Baik guru-guru dilingkungan negeri dan swasta akan dan sedang terkena dampaknya.

Kita tidak sedang baik-baik saja. Kita akan menghadapi pancaroba.

[Sammy Notaslimboy @NOTASLIMBOY]

Bayangin, tukang bukain jalan presiden, sama narik-narikin orang yang ngajak selfie presiden, jadi “suara” pemerintah ke pers dan publik. :))

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Saat ini, Guru honorer sebagian besar diangkat secara masal menjadi ASN PPPK Paruh Waktu. Dengan demikian, jika dihitung ulang, jumlah guru honorer di sekolah Negeri berkurang drastis.

Pada dasarnya status ASN itu diperjuangkan para guru, demi jaminan kesejahteraan dan pensiun.

Masalahnya, setelah guru honorer diangkat jadi guru PPPK PW, gaji mereka justru lebih rendah dari masa ketika jadi honorer. Ada yang 139 ribu, 250 ribu, dan 500 ribu perbulan. Kenapa daerah melakukan itu? karena efesiensi anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah. Untuk apa dipangkas? untuk MBG.

Hasilnya: Pemerintah sukses mendapatkan angka guru honorer menurun drastis. Ini bisa diklaim lima tahun mendatang bahwa pemerintah berhasil menghapus guru honorer.

Dengan demikian pula penerima bantuan insentif guru honorer akan berkurang drastis. Tentu saja ini setimpal jika akhirnya mereka mendapatkan gaji layak. Ternyata tidak.

Ternyata, guru honorer yang menjadi guru PPPK PW, hidupnya makin menderita, dengan gaji kisaran 139 - 500 ribu perbulan, ini hanya 1/6 dari gaji pegawai SPPG yang sudah diangkat jadi PPPK tanpa PW. Bahkan lebih rendah daripada pegawai SPPG yang dibayar harian.

Setiap hari, guru PPPK PW hanya punya status ASN yang gajinya hanya cukup buat jait kan baju batik Korpri. Kesejahteraan mereka tinggal logo emasnya saja. Mereka akan menyaksikan anggaran pendidikan bisa menggaji pegawai SPPG yang setiap hari ke sekolah mengantarkan makanan, digaji dengan layak, dengan anggaran yang sebetulnya bisa menggaji guru dengan layak.

Para guru yang malang ini, akan menderita karena harus menontonnya setiap hari, sambil was-was supaya tidak mendapatkan MBG beracun. Tentu sulit mengharapkan pendidikan berkualitas dari guru-guru yang dihantui ketidaksejahteraan, dan selalu panik karena status pekerjaan yang rentan.

Dan anak-anak kita semua, sebagian besar di sekolah negeri, akan diajar oleh guru-guru ini. Guru PPPK Paruh waktu, yang separuhnya untuk MBG.

Kalau anda pikir ini hanya merugikan guru saja, anda keliru. Ini merugikan anda semua. Bahkan merugikan pegawai SPPG yang anaknya belajar di sekolah negeri dan seluruh rakyat Indonesia yang mengharapkan pendidikan berkualitas untuk semua.

Ini akan ditanggung kita semua.

Sebagai penutup, saya ingin mengutip sambutan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Panel Tingkat Tinggi tentang Profesi Pengajar, bahwa di tengah periode perubahan dramatis, seperti krisis iklim, revolusi digital, dan meningkatnya kesenjangan, ”kita semua harus mendukung guru, seperti guru mendukung kita semua” (ILO, 2024).

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

warisan Nadiem Makarim

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Saya membuat tread tentang Korupsi Chromebook dengan maksud menyederhanakan apa yang kami alami sebagai guru tahun 2021, dan bagaimana digitalisasi pendidikan meraup anggaran pendidikan, salah satunya kebijakan Chromebook. Untuk versi lebih panjang silahkan baca di bawah ini:

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

PARA GURU JANGAN MAU DIGIRING UNTUK MEMBELA KASUS KORUPSI

-Kilas balik tahun 2021-

-tread-

[Rodri Tanoto (陳曉陽) @RodriChen]

Ini salah kaprah. ASN itu bekerja untuk negara. Pemerintah harus berganti kepemimpinan seiring waktu, namun ASN tetap bekerja untuk negara. Yang menggaji ASN adalah rakyat, melalui sistem yang disebut negara.
ASN bukan budak pemerintah. Penerima beasiswa dari negara juga bukan.

[Pi en ice Ababil @PNS_Ababil]

Tujel minggir dulu

[Dr. Yousef 🇵🇸 @yousef_ki1]

Let’s break the algorithm — reply with a dot.

[Dr. Yousef 🇵🇸 @yousef_ki1]

Let’s break the algorithm — reply with a dot.

[Ridwan Hanif @ridwanhr]

Tweet of the year

[Menik Noviyanti @menickelodeon2]

@TMCPoldaMetro halo, ini lampu lalu lintas kalibata dekat makam sedang Mati, tidak ada petugas yg ngatur. Mohon diperbaiki atau ditugaskan ada petugas yg mengatur.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Selamat tahun baru 1984 guys!