mismo

[mismo @mi5m0]

@NakesPuskesmas Kalau pakai BPJS, dicover BPJS. Nanti pihak rumah sakit mengembalikan.

[mismo @mi5m0]

@NakesPuskesmas Paling empuk itu BOK. Udah jelas² hitungannya sekali turun dapat brapa, eh begitu bunyi sms cinta, langsung sekian % setor tunai. Belum lagi kegiatan pakai pinjam nama.

[mismo @mi5m0]

@awdilss Tiba hari kontrol, maaf, dokternya cuti, maaf dokternya ada pelatihan.

[mismo @mi5m0]

@_sshhstayaway @fiowry a²-a²-1
0-1
1

[mismo @mi5m0]

@dosenhukumnotes Bpjs atau umum? Sepertinya umum ya, hingga semangat x ngizinin 4x. Wihhh, IC nya gmn nih sebelum setuju hamil 4x harusnya buat IC ya kalau si os sudah mendapatkan penjelasan medis.

[mismo @mi5m0]

@NakesPuskesmas Biaya yg ke luar: print laporan termasuk dokumentasi, isi minyak/
pertalite buat ke lapangan, hal tak terduga seperti ban bocor, motor penuh lumpur karena akses jalan jelek. Dibayar hanya 50rb..

[mismo @mi5m0]

@BKNgoid Seharusnya krn kelalaian dari badan kepegawaian, jangan seenaknya donk. Ahh lama² kan aja SK perbaikannya, toh gaji berlebih HARUS dikembalikan. Harusnya jangan begini. Malah berikan sanksi kpd petugas yg telah lalai dan abai, bisa²nya SK salah dan butuh 2 thn lebih untuk siap.

[mismo @mi5m0]

@BKNgoid Bayangin, KGB terhambat hanya karena maladministrasi. Haruskah 2 tahun lebih proses perbaikan SK? BKN kah salah? Provinsi atau daerah? Begitu mereka sadar (atau selama ini tak nyadar) HEPPOT minta pengembalian gaji yg berlebih.

[mismo @mi5m0]

@tiuwtiw sama umat katolik juga ? Waduhh, tante itu gmn sih mosok romo juga diembat.

[mismo @mi5m0]

@BKNgoid Kalau gak bisa pusat, ya sudah BKD itu difungsikan. Mosok ia, PNS ngurus berkas tapi bukan ke BKD. SOP nya gmn min? Kenyataan hidup: Dikumpulin di dinas, lalu dinas ngurus ke BKD. Ouououou, padahal kantor dinas dan BKD nya tetanggaan

[mismo @mi5m0]

@BKNgoid Berkala aja bisa mandek, apa kabar KP, fungsional. Aduhh bisa gak sih PNS daerah di rangkul oleh pusat aja? Mendingan yg mengurus kepegawaian itu dari pusat saja dan 1 pintu. Tidak banyak pintu.

[mismo @mi5m0]

@KemenkesRI Kenapa bukan beliau sebagai Menkes ya? Sayang sekali pemegang tahta tertinggi Kemenkes itu tidak dipegang oleh ahli kesehatan.

[mismo @mi5m0]

@BKNgoid Ukom untuk naik jabatan dengan sistem CAT. Tapi apa daya untuk daftarnya diminta uang 300rb. Aduh belum lagi PAK diminta sekian ratus ribu.

[mismo @mi5m0]

@BKNgoid Sistem Sudah bagus. Tapi dirusak manusia serakah.

[mismo @mi5m0]

@KemenkesRI Fasilitas gigi. Cek di seluruh kab/kota Sumut tak ada 1 pun pelayanan gigi yg lengkap. Yg bmhp la 0, alat tidak ada, Drg yg TDK ada. Hadeehh boro² membuat spesialis.

[mismo @mi5m0]

@BKNgoid halo, kok ada lagi ya input data ke simpeg. Bukannya data2 kepegawaian sudah di myasn? Aneh ada myasn ada simpeg. Padahal isi sama semua.

[mismo @mi5m0]

@KemenkesRI Dari 53 JT anak, brapa % kah yg benar² valid di skrining. Ntar skriningnya bermain di hp/Laptop. Nakes input sendiri, isi sendiri pemeriksaan Mandiri. Tanpa CKG pun, Juli itu emang jadwal skrining (Penjaringan) siswa.

[mismo @mi5m0]

@KemenkesRI SDM tercapai namun sarpras di milik pemerintah nol. Hasilnya? praktek mandiri or klinik swasta. Benarkah membantu masyarakat (BPJS)…?