udh jelas hidup di negara ring of fire dmn bencana udh pasti bakal terjadi. tapi mitigasi nya ga diprioritasin, anggarannya minim, trs yg diminta to take responsibility malah rakyatnya. lanjutin aja terus wo mbg lu, biar kiamat dluan indonesia ini
dapet info abu erupsi krakatau udah sampe bogor, depok, hingga jaksel.. ini ada saran dari kakak yg berpengalaman handle abu vulkanik, bisa diterapkan ya temen2, stay safe! semoga kita semua selalu dilindungi.. si ndut terserah
kenapa klakson trs ? KRN CUMA ITU SATU”nya tanda SUPAYA MRK SELAMAT…selamat dalam artian tdk nabrak satu sama lain. dalam keadaan seperti itu mrk berjuang sendiri” mencari nafkah… mencari bantuan…
😭😭😭😭😭😭😭
#PRAYFORLAMPUNG#PRAYFORSULAWESI#PRAYFORKALIMANTAN
#PRAYFORSUMATERA
#PRAYFORACEH
#PRAYFORNTT
#PRAYFORNTB
#PRAYFORPAPUA
#PRAYFORINDONESIA
#AllEyesOnIndonesia
do u guys know that students affected by the smoke still had to go to school because they didn’t want to stop the “free” meal program (MBG) amid a major corruption scandal 😇
Meanwhile di tmpt lain, ada kucing plongo udah obesitas aja jalannya masih diangkut stroller, terus dikawal paspampers udah kek aset negara. Sedangkan yg harusnya dijaga dan dilindungi malah dibakar idup2 gini. THE IRONY IS BRUTAL!!!!!
Kenapa BEM UI tidak menuntut RUU perampasan aset?
• RUU perampasan aset sudah digagas oleh pemerintahan Jokowi dan berlanjut ke pemerintahan Prabowo.
• RUU ini memberikan over power kepada penyidik Polri dan Kejaksaan untuk melakukan perampasan aset tanpa hasil putusan pengadilan (melanggar asas praduga tak bersalah).
• RUU yang disepakati bersama DPR tadi adalah tindak pidana umum bukan tipikor.
• Sangat rawan disalahgunakan oleh penguasa untuk menekan lawan politik.
• Bunyi judul pasalnya sendiri "Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana," bukan tindak pidana korupsi.
• Syaratnya cuma dua: nilai aset ≥Rp100 juta, dan ancaman pidananya ≥4 tahun penjara. Titik. Nggak ada kata "korupsi" di situ.
• Ini bisa kena ke kasus narkotika, illegal logging, judi online, bahkan pidana umum lain.
• Penjelasan pasalnya sendiri kasih contoh kayu illegal logging & judi online, bukan korupsi.
• Yang berwenang nyidik juga bukan cuma KPK, ada Polri, Kejaksaan, BNN, sampai PPNS.
• Negara bisa rampas aset tanpa nunggu putusan pidana final.
• Standar pembuktiannya perdata, bukan pidana.
• Beban pembuktian bisa dibalik ke pihak yang aset-nya disita.