Bocah ini pemilik tambang emas terbesar di dunia
Namanya freeport
Tapi untuk sepiring nasi saja dia harus meminta minta pada pendatang
Otak gw jadi ga waras liat keadaan ini
Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran.
Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Sambil menunggu informasi lengkapnya, izinkan berbagi tentang paradigma ilmu murni dan ilmu terapan ini.
Ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Seolah berdiri di menara gading, tidak menyentuh denyut kebutuhan industri. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal. Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap “tidak berguna”, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan.
Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja.
Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya.
Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia.
Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap “tidak praktis”.
Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal.
Tentu, keterhubungan dengan industri itu penting. Bila suka apel bukan berarti benci jeruk. ;)
Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu tidak harus dengan menutup ilmu murni. Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan.
Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa.
Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri.
Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Antara yang langsung terpakai dan yang menjadi fondasi. Antara keterampilan dan pemikiran. Antara kebutuhan hari ini dan visi hari esok.
Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya.
🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘
⛔ STOP KESEWENANG2AN⛔
*Ayo Viralkan korupsi terselubung, rakyat ditipu puluhan tahun*
Sisa kuota/pulsa HP hrs nya berlaku sampai habis tdk berlaku hangus.
Penipuan terselubung 😮😮😮
Guys, ini info paling gila hari ini......
ada sesuatu yang nggak masuk akal banget lagi beredar soal program pemerintah ini dan jujur,
ini bukan cuma aneh…
tapi udah mulai keliatan ngeri + sistematis
Jadi gini…
Ada info kalau titik SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) itu terus nambah setiap hari.
Padahal di sisi lain, portal resmi buat daftar mitra katanya udah ditutup sejak 1 Desember 2025.
Sekarang coba pikir logikanya pelan-pelan…
- Portal pendaftaran ditutup
- Tapi jumlah titik terus bertambah
- Bahkan dilaporkan tiap hari ada penambahan
Pertanyaannya simpel:
Masuknya dari mana?
Ini bukan soal “ah mungkin ada update internal”…
Kalau sistemnya transparan, harusnya:
- Ada pengumuman resmi
- Ada mekanisme khusus
- Atau minimal ada penjelasan ke publik
Tapi kalau yang terjadi malah “tiba-tiba nambah”…
ya wajar kalau publik mulai mikir:
ini data real atau cuma angka di atas kertas?
Dan makin panas lagi ketika dikaitin sama isu bayaran…
Ketika satu titik SPPG bisa dapat sekitar 6 juta per hari.
Kalau itu benar, berarti:
Makin banyak titik → makin besar anggaran yang keluar
Makin besar anggaran → makin besar juga potensi “mainannya”
Kasarannya sppg nya tidak benaran ada
tapi insentifnya jalan terus
sppg bodong atau fiktif
Di sinilah mulai kerasa pedasnya…
Karena ini bukan cuma soal angka nambah.
Ini soal uang negara + transparansi + kepercayaan publik.
Yang bikin miris bukan cuma dugaan “aneh-aneh”-nya…
tapi pola yang sering kejadian:
- Sistem ditutup ke publik
- Data tetap berjalan di belakang layar
- Publik cuma dikasih hasil akhir tanpa tahu prosesnya
Kalau kayak gini terus, ya jangan heran kalau muncul kecurigaan:
Ini beneran program jalan… atau sekadar laporan yang ‘dibikin jalan’?”
Gue gak bilang ini pasti ada pelanggaran.
Tapi yang jelas:
Kalau logika sederhana aja gak nyambung,
berarti ada yang harus dijelasin.
Karena di era sekarang, masalahnya bukan cuma korupsi atau enggak…
tapi kepercayaan publik itu dibangun dari transparansi.
Dan kalau transparansi hilang,
yang muncul bukan cuma kritik
tapi ketidakpercayaan yang jauh lebih bahaya
coba di cek tuh situs bgn udah lama tutup
tapi hampir tiap hari laporan banyak sppg baru
Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu hal paling mengejutkan yang bisa terjadi dalam tata kelola keuangan negara.
Pemerintah sudah membuka 35.476 lowongan kerja untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Pendaftaran sudah dibuka sejak 15 April dan ditutup 24 April 2026 besok.
Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa orang yang bertanggung jawab atas kas negara mengaku tidak tahu dari mana uang untuk menggaji puluhan ribu pegawai itu akan datang.
Kata-katanya sangat eksplisit.
Koperasi saya enggak tahu.
Yang lain saya enggak paham.
Berhenti sebentar dan pahami itu.
35.000 orang lebih akan direkrut sebagai pegawai BUMN. Gajinya belum ditentukan secara detail Zulhas hanya bilang menyesuaikan tingkat kelulusan.
Sumber anggarannya tidak jelas Menkeu hanya tahu cicilan Rp40 triliun per tahun untuk koperasi tapi tidak tahu apakah itu sudah termasuk gaji pegawai atau belum.
Dan proses rekrutmen sudah berjalan penuh tanpa ada kejelasan fiskal yang konkret.
Ini bukan pertama kali pola seperti ini terjadi.
MBG diluncurkan 6 Januari 2025 sementara anggarannya masih diblokir dan belum bisa dicairkan. Mitra direkrut, dapur dibangun, makanan dikirim semua pakai uang sendiri dulu sambil menunggu reimbers yang entah kapan.
Baru belakangan sistem dibenahi.
Motor listrik Rp1,2 triliun untuk BGN muncul di anggaran tanpa penjelasan yang memadai tentang relevansinya dengan program makan bergizi.
Proyek IT Rp1,2 triliun yang klarifikasinya hanya narasi tanpa data yang bisa diverifikasi publik.
Dan sekarang 35.000 pegawai BUMN direkrut dengan sumber gaji yang bahkan Menkeu sendiri tidak tahu.
Polanya sangat konsisten dan sangat mengkhawatirkan.
Program diluncurkan dulu, rekrutmen dibuka dulu, pengumuman dibuat dulu sementara pertanyaan paling fundamental tentang dari mana uangnya dijawab dengan nanti saya pastikan.
Yang membuat ini lebih serius adalah konteksnya sekarang.
Tiga Dirjen di Kemenkeu baru saja dicopot bersamaan kemarin. Ada isu APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan yang belum dikonfirmasi atau dibantah dengan data konkret.
Ruang fiskal sudah sangat tertekan dengan MBG yang menyedot hampir Rp1 triliun per hari, perang Iran yang membuat harga energi melonjak, dan penerimaan pajak yang tertekan.
Di tengah semua tekanan fiskal itu pemerintah membuka 35.000 lowongan baru tanpa kejelasan anggarannya.
Ada juga pertanyaan teknis yang sangat serius soal rekrutmen ini yang perlu dijawab.
Pertama — status pegawainya adalah karyawan BUMN.
Koperasi Desa adalah entitas yang secara hukum berbeda dari BUMN. Lalu mengapa rekrutmennya melalui Panselnas dan statusnya BUMN?
Ini adalah pertanyaan legal yang sangat mendasar.
Kedua — 30.000 dari 35.476 posisi berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ini adalah perusahaan yang baru dibentuk.
Apakah PT ini sudah memiliki struktur corporate governance yang memadai untuk mengelola 30.000 pegawai sekaligus?
Ketiga — rekrutmen menutup usia maksimal 25 tahun. Artinya ini menyasar fresh graduate dan diploma baru lulus.
Dengan gaji yang belum jelas, ditempatkan di koperasi desa yang baru dibentuk, dengan status yang tidak jelas antara BUMN atau bukan ini adalah kondisi kerja yang sangat tidak ideal dan berpotensi mengorbankan puluhan ribu anak muda.
ketika Menteri Keuangan sendiri bilang tidak tahu sumber anggaran untuk program yang sudah berjalan dan sedang direkrut puluhan ribu pegawainya, itu bukan sekadar masalah komunikasi antar kementerian.
Itu adalah bukti bahwa program-program besar ini diluncurkan tanpa perencanaan fiskal yang matang dan terkoordinasi.
Dan yang paling menggelisahkan adalah ini sudah terjadi berulang kali dengan pola yang sama.
Luncurkan dulu, urus anggarannya belakangan.
Dan yang selalu menanggung konsekuensinya adalah uang pajak rakyat yang terus mengalir tanpa kepastian akan ke mana dan untuk apa tepatnya.
Bapak ini harus viral, bayangin guru honorer gaji 2juta harus ngayuh sepeda dari Jakbar - Jakut setiap hari demi mengajar karena motornya hilang
🎥: https://t.co/KQnF3fWrQQ
📷📸 Mungkin bagi orang lain, itu hanya kendaraan biasa. Namun baginya, sepeda itu adalah satu²nya kenangan yg tersisa dari ayahnya.
Tak ada kemewahan, tapi hanya kayuhan pelan dan perjuangan tanpa henti, berjalan sederhana penuh makna dan cinta yang tak tergantikan.