Beberapa pekan terakhir, program makan siang gratis dan susu gratis, yang diusung capres-cawapres Prabowo-Gibran, ramai diperbincangkan. Apalagi, program ini juga sempat dibahas di rapat kabinet Jokowi di Istana dan bakal dimasukkan dalam rencana anggaran 2025.
Tanggapan untuk Bacapres Anies Baswedan
Pak @aniesbaswedan ysh, terhadap opini dan tudingan yang Anda sampaikan kemarin di acara Mata Najwa di UGM, seolah ada pemeriksaan pajak yang dilakukan karena motif politis, kami sampaikan tanggapan:
1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan senantiasa didasarkan pada UU, aturan, tata cara yang baku, dan dilaksanakan secara profesional dan berintegritas.
2. Pemeriksaan pajak hanya dapat dilakukan jika Wajib Pajak memiliki kelebihan bayar pajak atau terdapat data/informasi akurat yang menunjukkan tingkat risiko tinggi sehingga kepatuhan harus diuji.
3. Dengan demikian, tidak mungkin pemeriksaan dapat dilakukan dengan motif subyektif tertentu, termasuk politik.
4. Praktik terbaik DJP, meskipun WP masuk kategori pemeriksaan, tetap dilakukan himbauan agar melakukan pembetulan SPT dan membayar pajak terutang secara sukarela.
Dengan demikian kami klarifikasi, informasi yang Bapak terima perlu diperjelas dan tudingan ada penggunaan alat negara untuk kepentingan politis tertentu dipastikan tidak benar. Kemenkeu dan DJP senantiasa berkomitmen menjaga integritas dan akan menindak tegas semua pelanggaran yang dilakukan pegawai.
DJP adalah alat negara yang digunakan secara deliberatif untuk menghimpun partisipasi rakyat, bergotong royong dengan membayar pajak demi kebaikan bersama.
Kami mendorong para Bacapres dan kontestan politik dapat menjadikan pajak sebagai isu utama dalam diskursus publik agar timbul kesadaran yang semakin tinggi dan kepatuhan yang lebih baik - demi mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera.
Selamat berkontestasi secara sehat dan gembira. Pajak kuat, Indonesia Maju!
Halo Sobat FITRA!
Salam Transparansi!
Dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang demokratis dan taat asas, maka sepatutnya dilakukan Musyawarah Nasional sebagai ruang bermusyawarah dan penentuan rencana strategi organisasi serta menjamin pergantian kepengurusan.
Selamat hari lahir Pancasila 01 Juni. Mari jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi untuk membangun bangsa yang maju dan beradab salah satunya dengan menerapkan keterbukaan anggaran demi terwujudnya kredibilitas bangsa yang unggul.
#seknasfitra#HariLahirPancasila
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dengan bangga mengucapkan selamat kepada:
Misbah Hasan, S.E., https://t.co/SOscDabAzE. sebagai Sekretaris Jenderal FITRA periode 2023 - 2026. Salam Transparansi!✊🏻
#seknasfitra#literasianggaran#salamtransparansi
Masalah penelitian dapat berupa masalah sosial yang perlu diselesaikan atau suatu pertanyaan yang perlu dijawab melalui penelitian.
Sobat FITRA, jangan lupa untuk mengikuti Learning Session berikutnya yaa!
#seknasfitra#salamtransparansi#LiterasiAnggaran#workshop
Seknas FITRA telah menyelenggarakan Learning Session #6
bersama Dr. Muhammad Anwar Butt, dengan topik "Menyusun dan Memilih Topik Penelitian"
Area penelitian adalah tempat topik penelitian namun jauh lebih luas daripada cakupan topik.
Selamat dan sukses 1 Abad Nahdlatul Ulama. Semoga senantiasa menjadi pilar strategis umat serta menebarkan semangat kemandirian untuk memajukan persatuan dan kesatuan bangsa.
#nahdlatululama#NU#salamtransparansi#literasianggaran
Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan menyampaikan agenda ekonomi hijau menjadi penting karena terjadi penurunan kualitas lingkungan baik akibat perubahan iklim atau aktivitas eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA).
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) 9 tahun dan dapat dipilih kembali selama dua periode.
Tonton selengkapnya tanggapan Sekjen FITRA di
https://t.co/O4zLvBhe7F