kerja dicariin bapaknya, pas kampanye banyak bat janji programnya, ngomong kayak orang paling solutif ampe ngecengin profesor, tengil
sekalinya menang tiba2 jadi pasif, seabrek masalah di negara ini dia cuma diem, ditanya wartawan ga bisa jawab. lu orang apa perabotan lenong sih
Wajib baca jika mau selamat....✋️✋️✋️
TIPS SELAMAT DARI KRISIS 2026 2030:
SURVIVAL MODE ON!
1. Stop kredit dulu, jangan nambah cicilan atau utang baru. Beresin yang ada aja.
2. Fokus yang ada, jangan nafsu besarin bisnis dulu. Fokus rawat yang sudah jalan biar tetap stabil.
3. Amankan kerjaan, tahan diri buat resign. Di masa krisis, punya gaji tetap itu kemewahan.
4. Hemat pangkal selamat, potong pengeluaran yang nggak penting. Self-reward boleh, tapi secukupnya.
5. Hati-hati investasi, jangan gampang tergiur bisnis baru atau MLM yang janjinya muluk-muluk.
Dunia kegelisahan
Tidak banyak yg tahu fakta ini... Berapa lama Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, menjabat sebagai Menteri Pendidikan (saat itu Menteri Pengadjaran)?
Menjadi menteri bukanlah ajang magang atau trial and error. Mengelola urusan publik—terutama masa depan pendidikan bangsa—menuntut presisi tinggi yang lahir dari integrasi linier antara kapasitas intelektual, kapabilitas eksekusi, dan rekam jejak yang matang.
Ketika kita menempatkan seorang juara dunia tinju untuk bertarung di turnamen golf profesional, kita tidak sedang menguji adaptabilitasnya, melainkan sedang merancang kegagalannya sendiri. Ironi struktural seperti ini terlalu mahal harganya jika harus dibayar oleh hilangnya arah generasi masa depan.
Kejujuran mengakui kebutaan politik adalah hal baik, namun itu juga konfirmasi atas disonansi kompetensi sejak awal. Urusan publik bukan ruang eksperimen tanpa kalkulasi. Semoga ini menjadi diskursus kolektif dan pelajaran berharga bagi tata kelola kepemimpinan nasional ke depan.
Kapasitas itu mutlak, bukan opsional.
Baca selengkapnya di: https://t.co/d0Aqofl4o2
#PendidikanNasional #KepemimpinanPublik #KebijakanNegara #MerdekaBelajar #TataKelola
Utas Lanjutan.....
26/
15 September 2021, ICW merilis kajian tentang pengadaan perangkat TIK untuk digitalisasi pendidikan.
ICW menyoal besarnya anggaran, urgensi, potensi masalah tata kelola, dan risiko dalam proyek tersebut.
Sekali lagi: alarm sudah berbunyi.
https://t.co/i6ipKxczy3
1/
Kasus Chromebook bukan sekadar perkara laptop.
Ini adalah cerita tentang bagaimana pendidikan nasional bisa diseret oleh arogansi kekuasaan, konflik kepentingan, tata kelola yang rusak, dan kultus teknologi.
Saya menyaksikan sebagian proses itu dari dekat.
"Kalo tau bakal begini ga bakal gw dukung"
Ngga, lo bukan gatau, tapi bodoh aja. Dari program kerja, riwayat hidup, sampe debat pun lo harusnya udah bisa nilai.
doa Rosulullah agar dilindungi dari pemimpin yang dzalim:
"ya Allah, siapa saja yang memimpin urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangi lah dia, dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkan lah dia" HR. MUSLIM
aamiin
Saya curiga swasembada diukur dari angka produksi atau stok gudang saja.
Padahal swasembada yang sesungguhnya harus terasa di pasar, di dompet petani dan di meja makan keluarga di kota.
Kalau hanya gudang yang kenyang, itu bukan swasembada. Itu penimbunan yang rapi.
kalau mau masukin anak ke pesantren, ortu wajib berkunjung ngeliat langsung dan tanyain semua yang perlu ditanyain
nasab keilmuan pengajarnya
metode ngajarnya
keamanannya
tanya apakah di situ pernah ada kasus pelecehan apa ngga, ending kasusnya gimana, dll
kalo ada pertanyaan normal yang gak ada jawaban pastinya, cari pesantren lain. jangan terlena dengan brandingan, reputasi dan tokoh yang ada di pesantren itu
tapi kalo baru masuk udah liat pengurusnya ngeroko, musik, joget dan ikhtilat. tinggalin
makin banyak orang sangean dan sakit yang disuruh ngurus pesantren
satu lagi, kalau mau masukin anak ke pesantren, ortu wajib berkunjung ngeliat langsung dan tanyain semua yang perlu ditanyain
nasab keilmuan pengajarnya
metode ngajarnya
keamanannya
tanya apakah di situ pernah ada kasus pelecehan apa ngga, ending kasusnya gimana, dll
kalo ada pertanyaan normal yang gak ada jawaban pastinya, cari pesantren lain. jangan terlena dengan brandingan, reputasi dan tokoh yang ada di pesantren itu
tapi kalo baru masuk udah liat pengurusnya ngeroko, musik, joget dan ikhtilat. tinggalin
makin banyak orang sangean dan sakit yang disuruh ngurus pesantren
Guys, ada sesuatu yang sangat ironis yang terjadi dalam dua hari berturut-turut di Indonesia.
1 Mei — Hari Buruh.
Prabowo hadir di Monas.
Berdiri di panggung bersama puluhan ribu buruh. Bernyanyi.
Berpidato.
Mengumumkan cicilan KPR 40 tahun dan potongan ojol 8%. Kaos 200 ribu lembar dibagikan. Sangat meriah.
2 Mei — Hari Pendidikan Nasional.
Prabowo rapat tertutup di Hambalang.
Tidak ada seremoni khusus.
Tidak ada pidato untuk guru dan siswa.
Tidak ada satu pun agenda yang secara khusus merayakan atau memperingati Hardiknas.
Bukan kebetulan ini adalah pilihan.
Ketika seorang presiden memilih hadir secara dramatis di Hari Buruh dengan panggung besar dan ribuan orang tapi memilih rapat tertutup di rumah pribadi pada Hari Pendidikan Nasional itu bukan soal jadwal yang padat.
Itu adalah pernyataan tentang apa yang dianggap lebih penting secara politik.
Buruh hadir secara fisik dan bisa dimobilisasi.
Guru honorer yang gajinya Rp300 ribu per bulan tidak membawa massa ke Monas.
Anak-anak di sekolah rusak tidak bisa berteriak di depan istana.
Siswa disabilitas yang dibuang sistem tidak punya organisasi yang bisa mengancam stabilitas politik.
Makanya satu dirayakan dengan meriah.
Yang satu dilewati dengan rapat tertutup di Hambalang.
Dan ini bukan pertama kali Hambalang dijadikan tempat rapat kabinet:
8 Maret 2026 — lima rapat dalam satu hari di Hambalang. Membahas pendidikan, geopolitik Timur Tengah, mudik Lebaran.
2 Mei 2026 — rapat tertutup lagi di Hambalang. Membahas aspirasi buruh dan perguruan tinggi.
Pola ini konsisten.
Dan setiap kali hasil rapatnya dirilis isinya selalu berakhir dengan kalimat yang sama:
"Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia."
Tanpa angka.
Tanpa target.
Tanpa timeline.
Tanpa akuntabilitas.
Sementara di luar Hambalang kondisi pendidikan Indonesia hari ini:
Guru honorer masih ada yang menerima gaji Rp150-300 ribu per bulan. Ratusan ribu ruang kelas kondisinya rusak sedang hingga berat. Anak disabilitas masih bisa dikeluarkan sekolah secara diam-diam dan tidak ada yang menindak.
Perguruan tinggi terbaik masih terkonsentrasi di Jawa. Angka putus kuliah karena faktor ekonomi masih sangat tinggi.
Dan pada Hari Pendidikan Nasional 2026 solusi yang ditawarkan adalah: manfaatkan fakultas teknik perguruan tinggi untuk membangun daerah.
Bukan ide buruk.
Tapi itu bukan jawaban atas masalah struktural yang sudah puluhan tahun tidak selesai.
Ki Hajar Dewantara pasti sangat sedih:
Hardiknas ditetapkan untuk mengenang beliau — yang percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia tanpa kecuali.
Yang berjuang agar anak-anak pribumi bisa mengakses pendidikan yang bermartabat.
Yang mendirikan Taman Siswa karena sistem yang ada tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Dan di hari yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya presiden rapat tertutup di rumah pribadi.
Tanpa satu pun momen yang secara khusus menyapa guru, siswa, atau orang tua yang berjuang keras menyekolahkan anaknya.
"Ing ngarsa sung tulada."
Di depan memberi teladan.
Teladan seperti apa yang diberikan ketika Hari Buruh dirayakan dengan meriah tapi Hari Pendidikan Nasional dilewati tanpa pesan khusus untuk anak-anak Indonesia?
Indonesia merayakan Hari Buruh dengan kaos, panggung, dan janji-janji besar.
Dan keesokan harinya Hari Pendidikan Nasional dilewati dengan rapat tertutup di kediaman pribadi presiden yang hasilnya hanya satu paragraf rilis.
Bukan salah buruhnya.
Mereka memang harus diperjuangkan.
Tapi kalau energi, perhatian, dan kehadiran fisik presiden hanya muncul ketika ada massa yang bisa dimobilisasi dan tidak hadir ketika yang membutuhkan perhatian adalah guru honorer yang tidak punya serikat besar dan siswa yang tidak bisa berteriak di depan istana maka yang terjadi bukan keberpihakan.
Itu politik.
Dan politik yang mengorbankan pendidikan demi popularitas jangka pendek adalah utang yang akan dibayar oleh generasi berikutnya bukan oleh kita yang sekarang.
remuk juga nih hati ngikutin berita dan timeline hari ini
ada kakak nyariin adiknya,
anak nyariin ibunya,
sahabat nyariin sahabatnya,
sampai pada akhirnya mereka harus berlapang dada. semoga diberi ketabahan
turut berbelasungkawa 🥀
Basarnas dan para first responders ini yang anggarannya harus ditambah, kecepatan, presisi, serta peralatan terbaik sangat diperlukan utk menyelamatkan nyawa. Bukan malah bayar langganan Zoom miliaran rupiah.
Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran.
Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Sambil menunggu informasi lengkapnya, izinkan berbagi tentang paradigma ilmu murni dan ilmu terapan ini.
Ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Seolah berdiri di menara gading, tidak menyentuh denyut kebutuhan industri. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal. Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap “tidak berguna”, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan.
Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja.
Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya.
Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia.
Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap “tidak praktis”.
Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal.
Tentu, keterhubungan dengan industri itu penting. Bila suka apel bukan berarti benci jeruk. ;)
Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu tidak harus dengan menutup ilmu murni. Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan.
Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa.
Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri.
Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Antara yang langsung terpakai dan yang menjadi fondasi. Antara keterampilan dan pemikiran. Antara kebutuhan hari ini dan visi hari esok.
Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya.
Ribuan SPPG berhasil dibangun di Jawa Barat, dan mendapatkan predikat sebagai wilayah terbesar di Indonesia dengan SPPG terbanyak.
Tapi disaat yang sama ribuan guru & tenaga kependidikan kami, banyak yang belum digaji.
Ini suatu ironi, karena guru & tenaga kependidikan membagikan MBG disaat mereka sendiri benar benar dalam kondisi kelaparan. Karena 2 bulan tanpa upah.