⚠️⚠️MENOLAK LUPA⚠️⚠️
Kontroversi Lolosnya Qatar dan Saudi di Piala Dunia 2026:
✅Pembatalan status tempat netral secara sepihak. Pada awal proses kualifikasi, AFC memberi tahu negara2 peserta bahwa putaran 4 akan dimainkan di tempat netral
✅Secara tiba-tiba, AFC mengumumkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk seluruh pertandingan di grup mereka masing2 tanpa adanya transparansi atau kriteria pemilihan tuan rumah yg benar2 jelas.
✅Hal ini membuat Qatar dan Arab Saudi diuntungkan karena bisa bermain di kandang sendiri. Sementara negara lain (Irak, UEA, Indonesia, dan Oman) harus main tandang.
✅Jadwal pertandingan yang tak adil dan adanya diskriminasi waktu istirahat. Arab Saudi dan Qatar ditempatkan sebagai unggulan teratas. Jadwal diatur sedemikian rupa sehingga kedua negara ini mendapatkan waktu istirahat selama 6 hari di antara pertandingan mereka.
✅Sebaliknya, tim lawan yakni Irak, UEA, Indonesia, dan Oman dipaksa bermain dgn jeda hanya 3 hari (72 jam). Para pelatih memprotes keras karena durasi ini sangat tidak cukup untuk pemulihan fisik pemain.
✅Polemik status top seeds. Terdapat ketidakselarasan alasan antara AFC dan FIFA mengenai mengapa Qatar dan Arab Saudi jadi unggulan teratas. AFC berdalih karena peringkat FIFA mereka yang tinggi. Sementara FIFA menyebut di situsnya karena mereka adalah negara host untuk menjaga agar tidak berada di satu grup.
✅Terjadi pemangkasan kuota tiket untuk suporter UEA saat melawan Qatar di Doha hanya menjadi 8%. Padahal di pertandingan sebelumnya di stadion yang sama mereka dpt jatah 33%. Hal ini memicu kerusuhan di tribun penonton setelah pertandingan.
✅Ada dominasi gurita politik negara teluk di AFC dan monopoli jabatan. Struktur kepemimpinan AFC didominasi oleh figur dari negara teluk (Presiden dari Bahrain, Wakil Presiden dan Ketua Komite Keuangan dari Arab Saudi, dan Ketua Komite Kompetisi dari Qatar).
✅Sebagian besar sokongan dana terbesar AFC disuplai oleh perusahaan raksasa asal Teluk (Aramco, NEOM, beIN, Qatar Airways, QatarEnergy).
Qatar dan Saudi, dua negara yang merusak fairplay dalam kualifikasi memang lolos. Tapi mereka akhirnya dibantai dgn skor2 telak di Piala Dunia 2026.
Hanya satu kata: mampus!
Buna Rachel Vennya flexing kekayaan dengan cara gak terduga,
Cuma buat nongkrong sama temen2 ceweknya, Rachel sampai ngundang Naykilla jadi bintang tamu,
Salah satu temen Rachel nulis,
"Buna: girls night out yukk!
Kita: YUKKK!!!
Shock tbtb undang naykillaaa
BISAGALOE
Makasi ya buna uda hibur kita yang
lagi sedi, tbtb ada si killa itu the
best."
Di momen ini, Erika Carlina ikut dateng. Sedangkan, Fuji absen karna masih liburan di Eropa,
Aplikasi Fola Play udah ada di Play Store. Barusan download. Dan udah bayar paket buat nonton Piala Dunia juga.
Silakan dicoba sendiri.
Soal UI/UX, ya sudahlah. Yang penting nanti streamnya lancar.
Pak Prabowo bilang sedih nyopot Dadan.
Tapi izinkan rakyat juga sedih:
37.673 anak & ibu hamil keracunan MBG , 36 provinsi, 445 kejadian massal, 2.348 orang rawat inap. Data bukan dari oposisi. Dari KEMENKES RI sendiri.
21.801 motor listrik dimark up jadi Rp 1 TRILIUN. Vendornya? Bengkel aja gak punya.
32.000 sepatu. 31.000 tablet. 5.400 TV 75 inci. Semua dikorupsi. Semua untuk program makan anak miskin.
Yayasan fiktif mereka sendiri yang dipasang jadi pengelola dapur. Tiap hari makan insentif miliaran ,sementara anak-anak keracunan.
Total anggaran MBG 2026: Rp 335 TRILIUN.
Dengan uang itu, kita bisa:
→ Renovasi seluruh sekolah rusak di Indonesia
→ Beasiswa penuh untuk jutaan mahasiswa
→ Air bersih untuk seluruh desa yang belum punya
→ Subsidi langsung tunai ke keluarga miskin , tanpa perantara, tanpa dapur, tanpa korupsi
Tapi yang terjadi: Anaknya keracunan. Uangnya dikorupsi. Pemimpinnya sedih , karena nyopot koruptornya.
Bedanya simpel, Pak: Kesedihan Bapak akan hilang.
Anak yang stunting dan keracunan — tidak semudah itu.
📌 Sumber: Kejagung RI · Kemenkes RI · Kompas · CNBC Indonesia · BBC Indonesia
https://t.co/E0Bl2KZ013
https://t.co/jjLp6vQku4
https://t.co/wvmF6JCqDd
https://t.co/bKgIsVyUyy
Poin pertama saja sudah sangat problematik. Belum lagi poin2 selanjutnya.
Orang ini nggak paham soal bahwa narasi biaya pribadi presiden itu justru menabrak prinsip tata kelola negara.
Klaim bahwa kelebihan biaya ditanggung oleh dana pribadi presiden itu secara etika birokrasi dan hukum tata negara adalah hal yg sangat problematis.
Ini blurs the line. Dalam administrasi publik modern, harus ada batas yang mutlak antara kekayaan pribadi pejabat (private wealth) dan operasional negara (public fund).
Saat presiden memakai duit pribadi untuk urusan kedinasan, hal ini justru merusak standarisasi penganggaran dan akuntabilitas.
Lalu bagaimana biaya2 dicatatkan dalam LKPP?
Apakah ini dikategorikan sebagai hibah pribadi kepada negara?
Jika iya, apakah sudah melalui prosedur penerimaan hibah yang sah agar tidak menimbulkan conflict of interest di kemudian hari?