@dimarsasongko98 Mereka memaafkan sekaligus melegitimasi bahkan menormalisasi perbuatan yang membuat 13 aktivis lainnya hilang sampai hari ini.
Kekuasaan, hanya soal pergantian, bukan hal-hal substantif. Mau idealis mau pragmatis, sama saja. Jualan idealisme rasanya tak penting!. ๐
@kumparan Tak masalah soal intensitas itu, sampe Antartika juga gak masalah, tapi hasilnya harus ada dampak buat situasi ekonomi lah. Kalo tak ada dampaknya ya mending tidur di Istana saja. Biar efisien. Orang muak Krn Rupiah semakin lemah. Masyarakat mulai gak tahan.
@Jelli_cent Membuli tapi bayar pajak untuk gaji dia yang dibuli, ya sama saja. Mengamini dia untuk terus terusan berbuat lucu mengelola negara ini. ๐๐
@MariaAlkaff_ Negara ini terlalu sedih untuk diobok-obok anak-anak, sudah tidak belajar, tidak pula mau hormati saran orang berpengalaman. Sialnya lagi Rakyat harus digenjot bayar pajak untuk biayai anak anak muda yang harus netek dulu ke orang tuanya.
@dimarsasongko98 Wapres kemana ya? Kok Seskab terus yang komen. Atau sama saja ya? Rakyat bayar pajak untuk gaji Mayor Teddy ini masalah. Jadi malu ahhhh. belajar berorganisasi, jadi kader, baca buku macam-macam, demo sana sini, eeeh Wapresnya gak pernah jadi kader, seskabnya Teddy.
@indepenSumatera Jadi, sekolah itu apa saja boleh. Karena jadi menteri ESDM tidak perlu ahli pertambangan, jadi Kepala BGN lulusan Seni Rupa juga boleh. Maka itu sebaiknya dari pada terdidik mending kasih makan saja. Yang penting kenyang. Dan bisa naik pangkat semaunya.
@dimarsasongko98 Ya Haikal ya Haikal. Kekuasaan itu enak rasanya. Menjilatpun dibuat... 9 dari 10 orang pasti melakukan hal yang sama. Haikal tak jauh beda dengan Budiman, tak jauh beda dengan Ketua Prima, dan para aktivis pura-pura kiri lainnya.
@dimarsasongko98@habiburokhman Rumitnya berbangsa dan bernegara Indonesia ini. Fungsi DPR itu kan menerima dan meneruskan kritik ke Pemerintah, kok Om Habibur, jadikan tameng. Rugi dong kami bayar pajak untuk bayar om Habibur yang gak jelas ini.
Tsamara Amany pernah bilang di podcast, verbatim: "Saya tidak mungkin bersama Pak Prabowo. Karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini. Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas HAM."
Okee
Sekarang?
Dia Stafsus Menteri di kabinet Prabowo.
Dan Komisaris PTPN III.
Sekaligus
Indonesia resmi jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026 , dipilih aklamasi, Januari 2026.
Kebanggaan diplomatik tertinggi soal hak asasi manusia.
Lalu cek apa yang terjadi di bulan yang sama dan setelahnya.
14 April 2026 : Komnas HAM mengonfirmasi 12 warga sipil tewas, termasuk perempuan dan anak-anak, akibat operasi Satgas Habema di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua.
Belasan lainnya luka tembak.
Komnas HAM menyebut ini dugaan pelanggaran HAM berat dan mendesak evaluasi Panglima TNI.
Ini bukan insiden pertama. Ini pola.
Data Project Multatuli per akhir 2025: ada 83.177 personel TNI-Polri di Papua .
56.517 TNI, 26.660 Polri.
Jumlah tertinggi dalam sejarah.
Dan pemerintah Prabowo masih terus menambah satuan baru di sana.
Di Geneva, Indonesia bicara soal perlindungan HAM universal.
Di Kabupaten Puncak, Komnas HAM sendiri yang mengecam operasi TNI atas kematian warga sipil.
Bukan gw yang bilang ini pelanggaran HAM.
Komnas HAM Republik Indonesia yang bilang.
Lo bisa pimpin Dewan HAM PBB sambil lembaga HAM negara lo sendiri mengecam operasi militer lo di tanah lo sendiri?
@keluhkesahkonoh Negara ini terlampau rusak. Panitianya pikir orang tua anak ini gak bayar pajak apa gimana ya?
Tapi ya soal Nepotisme memang adalah darah daging bangsa Jajahan. Tak mau melawan penjajah sukanya menista bangsanya sendiri. Bangsa Goblog
@_Queen_Putri Biasa aja ini. Harusnya bisa. Masa' laki-laki aja yang bisa banyak. Perempuan musti bisa juga dong. Krn secara biologis gak ada dua Sperma membuahi satu sel telur. Tetap 1 aja. Jadi gak perlu heran, hanya aja pikiran yg gak bebas nilai dan ikut doktrin saja yang anggap ini wow.
@sevenfeeds Yang bikin status ini otaknya ditaruh dikeranjang sampah ya. Kalian pikir Prabowo setuju dgn keinginan Amerika Menggunakan Bandara Kertajati sebagai tempat galangan pesawat lebih buruk mana? 2.5jt ha utk Pengusaha di Papua pikirmu itu apa? Tolol