Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan modus operandi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya. Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan, aktivitas tersebut diduga berlangsung melalui lima proses terstruktur, mulai dari pemberian instruksi hingga penghilangan data elektronik.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi menjelaskan, instruksi awal diduga berasal dari Listyo Sigit yang diteruskan melalui Irjen Slamet Uliandi kepada Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Perintah tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa dokumen resmi penyidikan.
Proses berikutnya melibatkan Tim Technical Supporting Unit (TSU) yang diduga memasukkan nomor telepon sasaran ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa pemeriksaan keterkaitan dengan perkara hukum.
Penyadapan selanjutnya dilakukan melalui sistem FriendLinks-X (PLX). Rekaman yang diperoleh didengarkan, diekspor, dan dibuatkan transkrip sebelum hasilnya disampaikan secara berjenjang hingga kepada Listyo Sigit.
Tahapan terakhir berupa dugaan penghapusan data dalam sistem LIMS dan PLX pada Oktober 2026. Suyudi menyebut tindakan tersebut diperintahkan oleh Ahrie Sonta dan dilaksanakan oleh tim TSU. Dalam perkara ini, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tersebut ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Baca berita selengkapnya hanya di https://t.co/b5qg1C6zPr
#ListyoSigitPrabowo #Kapolri #PenyadapanIlegal #Penyadapan #KasusPenyadapan #Sindonews