@tempodotco ANJING LU TOLOLL, KERETA JARAKNYA CUMA 142 KM, DIBANGUN DI JAWA, HANYA MENGHUBUNGKAN JAKARTA-PADALARANG.
TP PAJAK RAKYAT SABANG-MERAUKE YG SURUH BAYAR.
IDIOT.
Beginilah kondisi jika kalian sakit di Indonesia Timur. Kalian akan naik kapal ekonomi, menggelosor sejajar dengan ban, 15 jam perjalanan di atas kapal.
Semua itu demi sampai satu tujuan: rumah sakit.
Kalau Gibran benar-benar ingin bekerja dan menunjukkan kapasitas sebagai wakil presiden, maka titik berangkatnya dari jalankan dulu tugas yang sudah diberikan oleh @prabowo. Bukan ikut campur dalam urusan fiskal yang bukan wilayahnya. Prabowo sudah menugaskan Gibran secara khusus di dua bidang besar, Papua dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dua intruksi yang berat, dan penuh tantangan di lapangan. Papua bukan sekadar soal pembangunan jalan dan jembatan, tapi juga luka sosial, ketimpangan ekonomi, dan masalah HAM yang sudah menahun. Di sana, Gibran punya mandat untuk memimpin percepatan pembangunan dan memastikan pendekatan yang lebih manusiawi, bukan sekadar simbolik. Sementara MBG adalah program unggulan nasional yang menyentuh kehidupan jutaan anak dan keluarga miskin, program besar dengan risiko besar. Di sinilah peran Gibran untuk mengawasi kualitas gizi, transparansi anggaran, dan keterlibatan UMKM lokal agar program ini benar-benar berdampak, bukan sekadar seremonial foto di dapur umum.
Bukannya fokus pada dua tugas besar itu, Gibran malah sibuk menampilkan diri seolah-olah paham urusan fiskal negara dengan memanggil Menteri Keuangan untuk membahas pemangkasan Dana Transfer Daerah. Padahal, wilayah itu sepenuhnya teknokratik dan berada di bawah otoritas Menteri Keuangan. Purbaya punya dasar hukum, data, dan rasionalisasi fiskal, termasuk alasan pemangkasan karena serapan anggaran daerah yang rendah dan dana mengendap di bank. Langkah Gibran memanggil Menkeu memang terlihat responsif secara politis, tapi justru menunjukkan ketidakpahaman tentang batas kewenangan dan fungsi koordinasi dalam pemerintahan.
Kalau mau mencari citra yang bagus, Gibran tidak perlu meminjam panggung orang lain. Papua dan MBG sudah cukup untuk membuktikan apakah ia memang layak jadi pemimpin masa depan atau hanya sekadar pewaris simbol kekuasaan. Jadi, berhentilah tampil seolah penyelamat daerah di isu yang tidak ia kuasai.