Moses Hutabarat⒆ 🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Love @yositakoes | IG @moses.hut

[Moses Hutabarat⒆ 🇮🇩🇮🇩🇮🇩 @moseshut]

@Gabriazo Zlatan

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada putusan hukum dari lembaga peradilan tertinggi Indonesia yang sudah diabaikan selama satu tahun penuh oleh pemerintah dan hampir tidak ada yang membicarakannya.

27 Mei 2025 Mahkamah Konstitusi memutuskan: negara wajib membiayai pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di sekolah negeri MAUPUN swasta.

Hari ini sudah 27 Mei 2026.
Tepat satu tahun.
Dan putusan itu belum dijalankan.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini:

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut ini bukan lagi kelalaian administrasi biasa.
Ini adalah tindakan inkonstitusional yang disengaja.

"Jika seorang Presiden bisa mengabaikan putusan lembaga peradilan tertinggi di negara ini tanpa konsekuensi apapun maka kita tidak sedang dipimpin oleh hukum.

Melainkan sedang tunduk pada kekuasaan absolut yang menggunakan hukum sekadar sebagai instrumen stempel kekuasaan."

Ini bukan kalimat aktivis jalanan.
Ini adalah analisis konstitusional yang sangat serius bahwa membiarkan putusan MK mangkrak selama satu tahun adalah pelanggaran sumpah jabatan presiden secara nyata dan terukur.

Dan ini tentang anggaran yang paling mengejutkan:
Pemerintah selalu berdalih tidak ada ruang fiskal untuk membiayai sekolah swasta gratis.

Tapi di saat yang sama hampir 30% dari fungsi anggaran pendidikan 20% tersedot ke program MBG.

Bukan untuk membangun sekolah.
Bukan untuk memperbaiki gedung sekolah yang rusak.
Bukan untuk menggaji guru honorer dengan layak.
Tapi untuk membiayai dapur SPPG dan logistik makanan.

JPPI menyebutnya dengan sangat tepat:
kanibalisme anggaran.
Anggaran yang seharusnya untuk pendidikan dimakan oleh program lain yang kemudian diklaim sebagai anggaran pendidikan agar memenuhi kewajiban 20% konstitusional.

Dan Ubaid menyebutnya lebih keras lagi:
kebohongan statistik.

Pemerintah bangga mengklaim sudah memenuhi Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 soal 20% anggaran pendidikan.
Tapi secara substansi uang itu dipakai untuk hal yang bukan pendidikan inti.

Dan ini yang paling menyakitkan yang langsung dirasakan rakyat sekarang:

SPMB 2026 sedang berjalan.
Ribuan anak tidak lolos masuk sekolah negeri karena kuota terbatas.
Dan orang tua dipaksa mencari sekolah swasta dengan biaya yang harus ditanggung sendiri.

Padahal putusan MK sudah sangat jelas:
kalau anak tidak tertampung di sekolah negeri pemerintah daerah wajib secara aktif menyalurkan dan membiayai anak itu di sekolah swasta.

Bukan orang tua yang harus pusing.
Bukan orang tua yang harus cari pinjaman.
Negara yang wajib.

Tapi yang terjadi:
pemerintah daerah membiarkan orang tua berjuang sendiri.
Dan tidak ada konsekuensi apapun untuk itu.

JPPI menyebutnya pemerasan struktural oleh negara. Rakyat dipaksa cari jalan keluar sendiri padahal konstitusi memerintahkan negara yang harus memfasilitasi.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi:
Pemerintah bisa dengan cepat membiayai infrastruktur dapur SPPG MBG di seluruh Indonesia.
Bisa dengan cepat mensejahterakan karyawan SPPG.
Bisa dengan cepat mengumumkan Kopdes Merah Putih Rp240 triliun.
Bisa dengan cepat membeli sapi kurban Rp100 miliar dari APBN.

Tapi untuk mengeluarkan Perpres atau PP yang mengimplementasikan putusan MK soal pendidikan gratis butuh lebih dari satu tahun dan sampai sekarang belum ada.

Sementara itu Prabowo dari Paris mengumumkan Bahasa Prancis wajib diajarkan di semua sekolah. Tanpa roadmap.
Tanpa anggaran guru.
Tanpa kajian kesiapan implementasi.

Sekolah yang rusak tetap rusak.
Guru honorer tetap dapat Rp250.000.
Putusan MK tetap diabaikan.
Dan instruksi bahasa baru terus bertambah dari setiap kunjungan diplomatik.

Indonesia punya Mahkamah Konstitusi.
Punya putusan yang sudah mengikat.
Punya konstitusi yang menjamin pendidikan dasar gratis.
Punya presiden yang bersumpah menjaga dan menjalankan konstitusi.

Tapi satu tahun setelah putusan paling fundamental tentang hak pendidikan anak Indonesia tidak ada Perpres.
Tidak ada PP.
Tidak ada implementasi.
Tidak ada konsekuensi untuk yang mengabaikannya.

Putusan MK diabaikan selama satu tahun oleh presiden yang bersumpah menjaga konstitusi dan tidak ada yang bisa menghentikannya.

Kalau putusan lembaga peradilan tertinggi bisa diabaikan begitu saja tanpa konsekuensi lalu apa gunanya seluruh sistem hukum yang kita punya?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Prof. Feri Latuhihin ekonom yang sudah setahun lalu memprediksi dolar akan tembus Rp17.000 ketika belum ada yang percaya baru bicara lagi. Dan kali ini lebih keras, lebih konkret, dan lebih mengerikan dari sebelumnya.

Gue mau rangkum dan kritisi semuanya termasuk pertanyaan yang menurut gue paling penting:
para ekonom sudah kasih saran, tapi apakah pemimpinnya mau dengar?
Atau yang kasih saran justru akan disebut antek antek asing?

Prediksi yang sudah terbukti dan peringatan baru yang lebih keras:

Setahun lalu Feri bilang dolar akan tembus Rp17.000. Banyak yang tidak percaya.
Sekarang dolar sudah di Rp17.300.

Sekarang dia memperingatkan skenario yang jauh lebih buruk:
dolar bisa tembus Rp25.000 kalau kondisi fiskal tidak segera dibenahi.

Bukan angka yang dia lempar sembarangan.
Dia punya hitungan.

Soal angka pertumbuhan ekonomi dan ini yang paling mengejutkan:

Purbaya marah-marah ke World Bank karena World Bank bilang pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7%. Purbaya klaim angkanya jauh lebih tinggi dari itu.

Feri bilang sesuatu yang sangat mengejutkan: "Saya bilang 4,7% sudah bagus.
Kalau menurut saya bisa 0%."
Kenapa?
Karena ketika Feri cross check angka pertumbuhan 5,11% versi BPS dengan indikator lain khususnya pertumbuhan kredit perbankan angkanya tidak cocok.

Untuk mencapai pertumbuhan 5,11% kredit perbankan harusnya tumbuh minimal 11%. Kenyataannya: kredit tumbuh di bawah 8%.
Feri perkirakan pertumbuhan riilnya mungkin di sekitar 4% saja.

Dan Moody's serta Fitch sudah men-downgrade outlook ekonomi Indonesia dari stable menjadi negatif. Artinya lembaga rating internasional pun tidak percaya dengan angka yang pemerintah klaim.

Soal defisit APBN dan ini yang paling mengkhawatirkan:

Feri memaparkan data yang sangat konkret:
Defisit APBN Januari: Rp35 triliun.Defisit Februari: Rp135 triliun.Defisit Maret: Rp240 triliun.

Kalau dianualisasi secara linear defisit sudah setara 3,72% dari GDP melampaui batas 3% yang menjadi patokan fiskal.

Dan di saat yang sama harga minyak dunia naik karena perang.
Subsidi BBM membengkak.
Inflasi berpotensi double digit.
Jatuh tempo utang tahun ini saja sekitar Rp888 triliun ditambah bunga Rp99 triliun.

Itulah mengapa Feri menduga dua Dirjen Kemenkeu yang dicopot Purbaya kemungkinan memang tidak setuju dengan arah kebijakan bukan karena sabotase sembarangan, tapi karena mereka melihat angka-angka yang tidak memungkinkan untuk terus mempertahankan spending sebesar sekarang.

Soal MBG dan ini yang paling tegas:

Feri mengucapkan sesuatu yang menurut gue perlu didengar keras-keras oleh siapapun yang masih berargumen bahwa MBG adalah investasi:

"Mohon dikasih tahu kepada Pak Presiden bahwa kalau MBG itu dianggap investasi itu bohong besar."

Investasi yang sesungguhnya adalah infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan.
Atau investasi non-fisik yang menghasilkan produktivitas jangka panjang: pendidikan dan riset dan pengembangan.

Makan siang bukan investasi.
Makan siang adalah konsumsi.
Dan konsumsi yang dibiayai utang itu bukan membangun masa depan. Itu memakan masa depan.

Feri menghitung bahwa untuk MBG yang benar-benar targeted ke yang membutuhkan cukup Rp10 triliun per tahun. Bukan Rp335 triliun.

Dan sisa Rp325 triliun itu seharusnya bisa jadi buffer fiskal atau dialokasikan ke investasi yang benar-benar menghasilkan produktivitas jangka panjang.

Soal class menengah yang semakin tergerus:
Dari 57 juta kelas menengah di 2019 sekarang tinggal 47 juta. Turun 10 juta orang dalam kurang dari 10 tahun.

Dan tabungan rata-rata kelas menengah yang dulu Rp3 juta per orang sekarang sudah mendekati nol. Mereka tidak lagi makan tabungan. Mereka sudah mulai makan hutang.

Dan Feri menyebut satu indikator yang sangat mengkhawatirkan: omset pegadaian sedang melonjak luar biasa. Ketika orang menggadaikan barang untuk kebutuhan sehari-hari — itu bukan tanda ekonomi yang baik-baik saja.

Soal BI yang tidak bisa berbuat apa-apa:
Feri menjelaskan dilema yang sangat real yang sedang dihadapi Bank Indonesia:

Kalau suku bunga dinaikkan untuk melawan inflasi dan menjaga rupiah ekonomi yang sudah lemah akan tambah terbebani. Kredit macet naik. Investasi turun lebih dalam.

Kalau suku bunga diturunkan rupiah makin melemah dan inflasi makin tidak terkendali.

"BI tidak bisa melakukan apa-apa.
Naikkin salah, nurunin salah."

Dan intervensi di pasar valas untuk menjaga rupiah cadangan devisa tidak tanpa batas.
Kalau outlook ekonominya memang buruk intervensi itu seperti menggarami lautan.

Soal komentar terhadap Purbaya dan ini yang paling kontroversial:

Feri mengucapkan sesuatu yang sangat bold:
bahwa menurut dia Purbaya tidak paham soal ekonomi.

Contoh yang dia berikan:
ketika perbankan mengalami undisbursed loan kredit yang sudah disetujui tapi belum dicairkan senilai Rp2.735 triliun, Purbaya justru mengucurkan tambahan dana dari BI sebesar Rp227 triliun.

Logika Feri:
kalau bank sudah kelebihan likuiditas yang tidak bisa disalurkan menambah likuiditas lagi adalah seperti menuangkan air ke ember yang sudah penuh.
Itu bukan solusi masalah kredit.
Itu memperburuk excess liquidity yang justru bisa memperlemah rupiah lebih jauh.

Gue tidak akan menghakimi apakah Feri 100% benar soal ini. T
api pertanyaan teknisnya valid dan layak dijawab secara publik oleh Kemenkeu.

Dan inilah pertanyaan yang paling fundamental:

Para ekonom Feri Latuhihin, Mahfud MD, Feri Amsari, berbagai pengamat lain sudah memberikan saran yang konkret, berbasis data, dan bisa diverifikasi.

Saran yang konsisten:
rasionalisasi MBG, ramping kabinet, perbaiki kepastian regulasi, prioritaskan investasi produktif, jaga fiskal dari defisit yang melebar.

Dan apa respons dari lingkaran pemerintah?

Orang yang kritik MBG disebut tidak nasionalis. Orang yang mempertanyakan kebijakan ekonomi disebut tidak mendukung presiden.

Dan siapapun yang mengutip data dari lembaga internasional seperti World Bank atau IMF bisa dengan mudah diberi label antek asing.

Dari nonblok menjadi goblok kata Feri mengutip kritik terhadap kebijakan luar negeri.
Dan label yang sama bisa dikenakan pada kebijakan ekonomi: dari mendengar para ahli menjadi memusuhi para ahli.

Indonesia punya banyak ekonom yang kompeten. Punya data yang bisa dibaca.
Punya pengalaman sejarah termasuk bagaimana Habibie menyelamatkan ekonomi di 1998 dengan tiga langkah berani yang gue sudah bahas sebelumnya.

Yang kurang bukan nasihatnya.
Yang kurang adalah keberanian untuk mendengar nasihat yang tidak menyenangkan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang menyakitkan jangka pendek demi kepentingan rakyat jangka panjang.

Dan selama nasihat para ekonom direspons dengan label "antek asing" sementara rupiah terus melemah, defisit terus membesar, dan kelas menengah terus tergerus

Kita semua yang menanggung akibatnya.
Bukan para pejabatnya.

[Moses Hutabarat⒆ 🇮🇩🇮🇩🇮🇩 @moseshut]

Masih merahasiakan kekuatan

[Moses Hutabarat⒆ 🇮🇩🇮🇩🇮🇩 @moseshut]

Indonesia berpeluang ke posisi 3 sementara jk Timnas kalahkan RRT atau bahkan posisi 2 jk KSA draw. Akan jd pembalasan yang lebih berkelas dgn melampaui Bahrain di klasemen sementara. Sudah cukup kecewanya, stop energi negatif kita. Fans harus pancarkan energi positif juga.

[Dr. M. Fadjroel Rachman @fadjroeL]

Presiden @jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Termasuk #PenculikanAktivis Tahun 1997 -1998 https://t.co/eT24Ht7pbA

[sosmed keras @sosmedkeras]

Kronologi: Anak kami Egi (ghiyats) baru saja mengikuti lomba renang popkab Sleman DIY , pada saat perlombaan Egi (ghiyats) alhamdulilah berhasil menjadi tercepat kedua di nomer 100M gaya bebas. Banyak orang menyaksikan dan mendokumentasikan perlombaan tersebut, di foto terakhir , anak kami Egi (ghiyats) nomer 2, namun tiba2 pas pengumuman hasil lomba, Egi (ghiyats) tidak mendapatkan medali apa2 , kami sempat mengajukan protes dengan mengajukan video hasil rekaman kami, tapi panitia tidak mau menerima masukan dan tetap pada keputusannya. Jadi yang menjadi pemenang versi panitia adalah ( lihat di foto bagian akhir) no 1, no 4 no 3.
_
Kami pulang dengan hati yang sangat hancur, terlebih anak kami yang sudah berjuang berlatih selama 1 bulan , yah walaupun kami masih bisa bersyukur , masih mendapatkan medali perunggu dikelas 50M gaya bebas.
_
Semoga kami bisa bangkit lagi. Dan semoga pengda aquatik Sleman bisa melakukan instropeksi dengan membuka mata hati, mendengarkan dan juga menerima kritikan ketika ada keluhan setiap kegiatan. Jangan menutup diri dengan hal hal yang bersifat masukan . Terutama untuk pengembangan atlet atlet olah raga aquatik
_
📹 : vtt bunda Egi & ghifa

[narkosun @narkosun]

Mayoritas pemilih Jokowi beralih dukungan ke Ganjar Mahfud.

Kamu termasuk gaes? RT kerass!
🤟🤟🤟

[Mongabay Indonesia @MongabayID]

Para peneliti dalam Ekspedisi Cycloop di Pegunungan Cycloop, Papua, telah berhasil membuat penemuan luar biasa dengan menemukan ekidna moncong panjang Sir David Attenborough.

Sumber: BBC News Indonesia

[Heru Hendratmoko @h3ru_h]

Capresnya pernah disidang di Dewan Kehormatan Perwira.

Cawapresnya merupakan hasil dari putusan MK yang ketuanya melakukan pelanggaran etik berat.

Dua-duanya menggotong beban etik berat.

Kalau menang? Ya kita akan punya dua pucuk pimpinan republik yg bermasalah secara etik.

[Prabowo Subianto @prabowo]

4. Komprador artinya anak bangsa yang rela dan tega menjual kepentingan bangsa dan rakyatnya demi kepentingan pribadi dan keluarganya.

[Moses Hutabarat⒆ 🇮🇩🇮🇩🇮🇩 @moseshut]

@roniocta 😂🤣😂🤣

[FADLI ZON @fadlizon]

Di zaman Orde Baru saja, Pak Harto tak pernah izinkan anaknya ikut pilkada walau mekanismenya beda. Kalau namanya bukan “politik dinasti” ya “politik aji mumpung”. Tidak sehat bagi demokrasi.

[narkosun @narkosun]

Foto yg keren ini. ❤️

Pasangan Ganjar-Mahfud bersama artis dan budayawan ngobrol seru.

Pendukung Ganjar-Mahfud mana suaranyaaa? RT keras!

[Moses Hutabarat⒆ 🇮🇩🇮🇩🇮🇩 @moseshut]

Terima kasih pak @jokowi untuk semua percepatan pembangunan selama 9 tahun ini, semoga disisa waktu menjabat bisa maksimal dimanfaatkan.

[Eko Kuntadhi @ekokuntadhi1]

Tahun 2014 dan 2019 saya mendukung Jokowi. Ketika mendukung tujuan saya hanya dua :

1. Jokowi jadi Presiden.
2. Prabowo gak jadi Presiden.

Tujuan pertama tercapai dalam dua kali Pemilu. Tujuan kedua akan saya perjuangkan setiap kali Prabowo ikut Pilpres.

Gk ada yg berubah.

[Moses Hutabarat⒆ 🇮🇩🇮🇩🇮🇩 @moseshut]

@roniocta Dulu ada klaim fakultas calon menteri, kalo salah 1 alumni terpilih jadi presiden ke-8 nanti bisa klaim universitas calon presiden?

[Santorini♌ @SantorinisSun]

Siapa aja yg dukung Ganjar?
Ya ikutin gaya & ajakannya yuk...
Ganjar gayanya santai banget loh.
Setiap ada isu panas pun beliau tanggapi dengan santai.
Kitapun harus sama seperti itu.
Bernarasi dengan sejuk.
Bumbu satir ga masalah asal jangan kasar ngebully.
Ga perlu reaktif juga merespon kubu lawan.
Apalagi kalo mereka ngomongin hal receh.
Ngapain juga ngeladenin akun receh.
Skip...mute...atau block sekalian kalo mereka udah meracau ga jelas.
Btw...saya lakuin itu supaya ga membebani mas Ganjar jagoan kita yg sedang kita perjuangkan bersama
#GanjarJagaDemokrasi

[Back Up @WagimanDeep212_]

"Tidak ada pertarungan yang bisa kita menangkan jika kita berjalan didalam keraguan.."
Melihat akrobat pelitik yg mreka maenkan dari level Baliho, Menteri hingga MK, memilih Ganjar Pranowo adalah jalan yang benar..