Polri menetapkan 3 jenderal polisi sebagai tersangka terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Saprudin menyatakan bahwa 3 tersangka itu berinisial LSP, ASN, dan EH. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).
"Para tersangka diduga melakukan penyadapan sejak 2025, tanpa proses penegakan hukum," kata Asep.
📸: Dok. Istimewa.
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.
📝: newsupdate | update | news | oneliner | updateme | R158 | E164
#bicarafaktalewatberita #kumparan
BREAKING NEWS …
DUAR RESMI LSP ATAU LISTYO SIGIT PRABOWO DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DIDUGA MENYADAP NOMOR PRESIDEN.
GAK HANYA NYADAP TAPI MENGHAPUS FILE SADAPAN.
PERTANYAAN YG NYURUH DIA SIAPA?
Makan, minum, dan tidur nyaman di Singapura, buang sampah dan buang air besarnya di Indonesia. Ditambah pidato mantan PM mereka di May Day Rally 2015: ibarat meludah di ruang tamu kita!
Bagaimana mungkin Singapura yang tidak punya sumber daya alam dan 50 kali lebih kecil merasa menghidupi Indonesia, kalau mereka sengaja mendesain sistem Transfer Pricing, Round-Tripping, dan Family Office bebas pajak untuk memarkir Rp3.000 hingga Rp4.000 triliun uang hasil keringat dan bumi Indonesia?
Ketika bisnisnya untung, Singapura yang ambil keuntungannya. Giliran terbukti merusak hutan dan korupsi di Indonesia (seperti kasus Rp1,96 triliun Surya Darmadi bulan ini), mereka ikut menginjak kita dan uangnya diambil Singapura juga! Itulah kiasu: jalan berdua mau di tengah!
Saya membuat konten ini hanya ingin menggerakkan jiwa patriotisme kita sebagai bangsa yang berdaulat, bukan sebagai pecundang atau pengkhianat bangsa yang selalu dibayar untuk berpihak ke negara luar 🇮🇩
#MuhammadLutfi
Baru Cincha Laura Kiehl artis yg brani nyenggol kebijakan pemerintah yg morat-marit ky ranjang Teddy.
Dia tegas menyuarakan kesejahteraan & keadilan rakyat yg TIDAK merata sejak kepemimpinan badut gemoy
Artis lainnya masih aman dan tenang berlindung dibalik lagu ok gas.. ok gas...
BERHENTILAH MENYALAHKAN DIRI SENDIRI, APALAGI MEMINTA IZIN UNTUK MAJU!
Fahri Hamzah
Politisi, Alumni Universitas Indonesia, Mantan Wakil Ketua DPR RI.
Ada satu gejala yang selalu muncul setiap kali Indonesia mencoba melangkah lebih jauh. Bukan kritik terhadap detail kebijakan. Bukan perdebatan tentang angka. Bukan pula perbedaan pandangan yang wajar dalam demokrasi. Yang muncul adalah sesuatu yang lebih dalam: keraguan terhadap kemampuan bangsa ini sendiri. Kita melihatnya berulang-ulang dalam sejarah.
Pada awal kemerdekaan, kita meragukan diri: apakah bangsa ini bisa merdeka? Apakah bahan baku untuk menjadi sebuah republik sudah cukup? Belanda dan Eropa terus meragukan kita didukung segelintir orang yang percaya bahwa kita belum siap—sehingga klaim Belanda dan sekutu untuk kembali disertai tindakan nyata: agresi militer berkali-kali.
Di fase pertengahan Orde Baru, ketika Indonesia ingin membangun industri strategis, muncul suara yang mengatakan kita belum mampu. Ketika Indonesia ingin menguasai teknologi, muncul suara yang mengatakan lebih baik membeli dari luar.
Lalu selanjutnya sampai sekarang, ketika Indonesia ingin mengolah sumber daya alam sendiri, muncul suara yang mengatakan pasar akan menghukum. Ketika Indonesia ingin memainkan peran lebih besar di panggung internasional, muncul suara yang mengatakan kita sebaiknya tidak terlalu percaya diri. Pola ini begitu konsisten sehingga sulit dianggap sebagai kebetulan.
Perdebatan terbaru mengenai diplomasi Presiden Prabowo sebenarnya memperlihatkan gejala yang sama.
Di satu sisi, ada pandangan yang melihat aktivitas diplomasi Presiden sebagai bagian dari upaya menempatkan Indonesia dalam konfigurasi dunia yang sedang berubah. Dunia hari ini tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh satu atau dua kekuatan besar. Negara-negara menengah (middle powers) mulai mencari ruangnya sendiri. Dalam konteks itu, Indonesia bukan sekadar peserta dalam percaturan global, melainkan calon pemain yang semakin diperhitungkan.
Di sisi lain, muncul kritik yang mempertanyakan efektivitas, biaya, frekuensi perjalanan, dan hasil konkret dari diplomasi tersebut. Kritik seperti ini penting.
Demokrasi membutuhkan pengawasan. Setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan.
Tetapi yang menarik justru bukan perbedaan pendapatnya. Yang menarik adalah bagaimana sebagian dari kita begitu cepat berasumsi bahwa langkah keluar Indonesia pasti berlebihan, terlalu ambisius, atau berpotensi gagal. Seolah-olah menjadi negara besar adalah sesuatu yang pantas bagi bangsa lain, tetapi tidak sepenuhnya pantas bagi Indonesia.
Padahal, sejarah menunjukkan bahwa hampir semua negara yang kemudian menjadi kekuatan besar terlebih dahulu membangun jaringan pengaruh internasionalnya. Amerika Serikat tidak menjadi kekuatan global hanya karena ukuran ekonominya. Ia membangun aliansi, institusi, pasar, dan pengaruh politik selama puluhan tahun.
China tidak menjadi pemain utama dunia hanya karena jumlah penduduknya. Ia membangun hubungan ekonomi, investasi, teknologi, dan diplomasi secara sistematis selama beberapa dekade. Turki, India, Korea Selatan, bahkan negara kecil seperti Singapura memahami bahwa masa depan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam negeri, tetapi juga oleh kemampuannya memengaruhi lingkungan strategis di luar dirinya.